Pengampuan karena Gangguan Jiwa atau Boros: Syarat dan Proses di Pengadilan

Apa itu pengampuan dan siapa yang terkena

Pengampuan adalah penetapan pengadilan yang menempatkan orang dewasa di bawah pengawasan seorang pengampu (kurator, dalam bahasa sehari-hari disebut juga curator). Orang yang diampu disebut kurandus. Tujuannya melindungi orang itu dan hartanya, bukan menghukum.

Orang dewasa pada dasarnya cakap, artinya boleh membuat perjanjian dan mengurus hartanya sendiri. Pengampuan adalah pengecualian. Pengecualian itu hanya berlaku bila pengadilan sudah memutuskannya. Tanpa putusan, seseorang tetap dianggap cakap, sekalipun keluarga merasa ia sudah tidak mampu.

Artikel ini berguna bagi:

• Anak atau saudara yang orang tuanya mengalami gangguan jiwa berat atau demensia dan hartanya terancam.
• Keluarga yang melihat anggotanya menjual aset secara boros hingga keluarga terancam miskin.
• Pihak ketiga, misalnya bank atau notaris, yang ragu apakah seseorang cakap bertindak.

Pembahasan prosedur lebih rinci ada pada pengampuan orang dewasa tidak cakap (curatele) dan prosedurnya. Artikel ini lebih menekankan syarat dan penilaian pengadilan.

Alasan yang diakui hukum

Pasal 433 KUH Perdata menyebut alasan pengampuan. Pertama, keadaan dungu, sakit otak (gila), atau mata gelap. Istilah itu bahasa lama. Maknanya kira-kira gangguan akal atau jiwa yang membuat seseorang tidak mampu menilai akibat tindakannya. Menurut pasal itu, pengampuan dapat tetap dimohonkan walaupun orang tersebut kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Kedua, keborosan, yaitu kebiasaan menghamburkan harta secara berlebihan dan tidak wajar.

Beberapa hal perlu dibedakan:

• Sakit fisik biasa bukan alasan pengampuan. Orang yang lumpuh namun berpikir jernih tetap cakap.
• Pikun ringan belum tentu memenuhi syarat. Pengadilan melihat tingkat gangguan dan dampaknya pada pengelolaan harta.
• Boros harus terbukti sebagai pola, bukan sekadar satu kali membeli barang mahal.
• Orang tua yang tidak sependapat dengan anak bukan alasan. Perbedaan gaya hidup bukan gangguan jiwa.

Alasan harus dibuktikan. Surat keterangan dokter atau psikiater, riwayat perawatan, serta kesaksian orang sekitar menjadi alat bukti penting.

Siapa yang boleh mengajukan dan ke mana

Menurut Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah (hubungan darah) berhak meminta pengampuan atas anggota keluarganya yang dungu, sakit otak, atau mata gelap. Untuk alasan boros, yang berhak meminta adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat keempat. Bagi pasangan, pasal ini juga memberi hak dalam kondisi tertentu. Karena rinciannya sensitif terhadap hubungan keluarga, periksa teks resmi atau tanyakan kepada penasihat hukum sebelum mengajukan.

Permohonan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal orang yang dimohonkan (Pasal 436). Surat permohonan harus menguraikan peristiwa yang menunjukkan keadaan orang itu, disertai bukti dan saksi (Pasal 437). Pengadilan lazim mendengar orang yang dimohonkan serta keluarga terdekat. Bila orang itu tidak sanggup hadir, hakim dapat mengatur pemeriksaan secara khusus.

Perkara ini bersifat permohonan, bukan gugatan. Artinya tidak ada pihak yang dilawan, tetapi hakim tetap memeriksa dengan cermat karena putusannya membatasi hak seseorang. Untuk perbedaan permohonan dan gugatan, baca alat bukti perdata saksi dan surat sebagai gambaran pembuktian yang dipakai.

Langkah praktis mengajukan pengampuan

1. Pastikan hubungan keluarga dan alasannya. Siapkan kartu keluarga, akta lahir, dan akta nikah untuk menunjukkan hubungan darah dan kedudukan Anda.
2. Periksakan ke dokter. Minta surat keterangan dari dokter spesialis jiwa atau saraf yang menjelaskan diagnosis, tingkat keparahan, dan dampaknya pada kemampuan mengurus harta.
3. Kumpulkan bukti tindakan. Untuk alasan boros: bukti penjualan aset, mutasi rekening, utang. Untuk gangguan jiwa: kejadian nyata yang merugikan.
4. Cari saksi. Tetangga, kerabat, atau rekan kerja yang melihat kondisi sehari-hari.
5. Susun dan daftarkan permohonan ke pengadilan negeri tempat tinggal orang tersebut. Pengadilan memberi informasi biaya perkara; tidak ada angka tunggal yang berlaku untuk semua daerah.
6. Hadiri sidang. Hakim dapat meminta pemeriksaan tambahan atau keterangan ahli.
7. Ambil salinan putusan. Putusan itulah yang menjadi dasar menunjuk pengampu dan memberi tahu bank, notaris, atau instansi lain.
8. Urus tugas pengampu. Penunjukan, sumpah, dan pengawasan dibahas di artikel tentang tugas pengampu.

Akibat bagi tindakan hukum orang yang diampu

Menurut KUH Perdata, orang yang berada di bawah pengampuan dikategorikan tidak cakap membuat perjanjian. Kedudukannya mirip dengan anak yang belum dewasa dalam hal mengurus harta. Akibat pokoknya:

• Perjanjian yang dibuat sendiri setelah putusan pada dasarnya tidak sah. Apakah akibatnya disebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan perlu dicek pada teks Pasal 446 KUH Perdata.
• Yang bertindak atas namanya adalah pengampu, bukan ia sendiri.
• Penjualan tanah, rumah, atau saham biasanya memerlukan izin pengadilan agar tidak merugikan.

Perhatikan perbedaan antara tindakan sebelum dan sesudah putusan. Tindakan yang dilakukan sebelum putusan pada dasarnya tidak otomatis batal. Ada ketentuan khusus bila keadaan gangguan sudah nyata saat tindakan itu dilakukan. Pembatalannya harus diajukan dan dibuktikan. Pengampuan juga tidak serta-merta menghapus hak pribadi tertentu, seperti beribadah, menentukan tempat perawatan dalam batas wajar, atau menikmati hubungan keluarga. Cakupan persisnya dilihat dalam putusan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ketentuan pengampuan dalam KUH Perdata berasal dari masa kolonial dan relatif tidak berubah. Perubahan penting justru datang dari luar KUH Perdata, yaitu UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menekankan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum dan berhak mengendalikan urusan keuangannya sendiri atau menunjuk orang untuk mewakilinya. Pendekatannya adalah memberi dukungan dalam mengambil keputusan, bukan langsung mencabut kecakapan.

Dampaknya, pengadilan makin berhati-hati. Pengampuan sebaiknya menjadi pilihan terakhir, dipakai bila dukungan atau surat kuasa tidak memadai. Pembahasan lebih lanjut ada pada penyandang disabilitas mental, cakap hukum, dan pendamping. Nomor pasal dalam UU 8/2016 yang relevan sebaiknya dibaca dari teks resmi.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Hendra, 78 tahun, didiagnosis demensia berat. Ia beberapa kali menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan pembeli yang menawarkan harga jauh di bawah pasar. Dua anaknya khawatir. Mereka mengumpulkan surat dokter spesialis jiwa, bukti transaksi, serta kesaksian tetangga, lalu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Hakim mendengar kedua anak dan memeriksa bukti, kemudian menetapkan pengampuan serta menunjuk anak sulung sebagai pengampu. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pengampuan karena boros: sulitnya membuktikan

Alasan boros paling sering menimbulkan perdebatan. Hakim biasanya tidak menilai gaya hidup, tetapi dampaknya. Misalnya seseorang menjual rumah keluarga berulang kali lalu uangnya habis tanpa penggunaan jelas, sehingga istri dan anak terancam tidak punya tempat tinggal. Keluarga perlu menunjukkan pola tindakan, jumlah kerugian, serta upaya peringatan yang sudah dilakukan. Satu kali membeli barang mahal, bahkan kendaraan atau perhiasan, belum cukup. Karena pengampuan karena boros membatasi hak mengurus harta, pengadilan menuntut bukti yang lebih kuat.

Pada praktiknya, pasangan yang khawatir terhadap pemborosan juga dapat mempertimbangkan perjanjian pemisahan harta atau gugatan atas harta bersama. Pilihan ini dijelaskan di artikel lain pada situs ini. Bila ada utang yang membahayakan, pertimbangkan konsultasi sebelum bertindak.

Berakhirnya pengampuan

Pengampuan tidak selamanya. Bila sebab yang melatarbelakanginya hilang, misalnya orang itu pulih dari gangguan jiwa, keluarga atau pengampu dapat meminta pengadilan mencabutnya. Pengadilan akan memeriksa lagi dengan keterangan dokter. Pengampuan juga berakhir ketika orang yang diampu meninggal dunia. Sesudah itu harta beralih kepada ahli waris. Pengampu harus menyampaikan pertanggungjawaban pengurusan harta kepada pihak yang berhak.

Peran dokter dan bukti medis

Putusan pengampuan hampir selalu bersandar pada bukti medis. Surat dokter yang baik memuat diagnosis, sejak kapan gejala muncul, apakah gejala menetap atau kambuhan, serta pengaruhnya pada kemampuan memahami tindakan keuangan. Surat yang hanya menulis "pasien sakit jiwa" tanpa uraian dampak cenderung kurang meyakinkan. Hakim dapat memanggil dokter sebagai saksi ahli atau meminta pemeriksaan tambahan.

Perlu diperhatikan juga hak orang yang dimohonkan. Ia berhak didengar sejauh kondisinya memungkinkan, dan keluarga sebaiknya memperlakukan proses ini dengan hormat. Menyeret anggota keluarga ke sidang tanpa persiapan dapat memperburuk kondisinya. Bicarakan dengan dokter tentang cara menyampaikan agar ia tidak terguncang.

Mengamankan harta selama proses berjalan

Proses permohonan memerlukan waktu. Selama itu harta bisa terus terkuras. Beberapa langkah sementara yang wajar: mengumpulkan salinan sertifikat dan dokumen penting di tempat aman, memberi tahu bank bahwa ada kekhawatiran dan meminta saran mereka, serta menghentikan perjanjian baru yang mencurigakan bila memungkinkan. Jangan menahan atau mengambil dokumen secara paksa karena tindakan itu dapat dipersoalkan. Bila ada transaksi yang sedang berjalan, pertimbangkan meminta penasihat hukum memeriksa keabsahannya. Beberapa transaksi dapat digugat pembatalannya karena orang itu tidak memahami akibatnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah orang yang pikun otomatis diampu? Tidak. Pikun adalah kondisi medis. Pengampuan baru ada bila pengadilan memutuskannya. Sebelum itu, orang tersebut masih dianggap cakap, sehingga transaksinya sah kecuali dapat dibuktikan ia tidak memahami tindakannya.

Siapa yang menanggung biaya pengampuan? Pemohon membayar biaya perkara dan ongkos pembuktian. Beberapa pengadilan menyediakan pembebasan biaya bagi yang tidak mampu. Tanyakan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

Apakah harta orang yang diampu boleh dijual? Boleh bila diperlukan untuk kepentingannya, misalnya biaya perawatan, tetapi biasanya memerlukan izin pengadilan dan diawasi. Lihat artikel tentang tugas pengampu.

Apakah ada alternatif selain pengampuan? Ada. Surat kuasa yang dibuat saat orang masih sadar, pendampingan dalam pengambilan keputusan, atau penunjukan penerima manfaat rekening dapat menjadi pilihan yang lebih ringan. Pilihan terbaik bergantung pada kondisi dan dokumen yang ada.

Ringkasan

• Pengampuan adalah penetapan pengadilan negeri yang menempatkan orang dewasa di bawah pengampu.
• Alasannya menurut Pasal 433 KUH Perdata: dungu, sakit otak, mata gelap, atau boros.
• Keluarga sedarah berhak mengajukan menurut Pasal 434; permohonan diajukan ke pengadilan negeri domisili (Pasal 436) dengan bukti dan saksi (Pasal 437).
• Setelah putusan, orang yang diampu tidak cakap bertindak sendiri; pengampu bertindak atas namanya.
• UU 8/2016 mendorong dukungan pengambilan keputusan sebagai alternatif; pengampuan sebaiknya pilihan terakhir.
• Pengampuan dapat dicabut bila sebabnya hilang.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Baca juga

• Pengampu (Curator): Tugas, Tanggung Jawab, dan Pengawasan atas Harta
• Penyandang Disabilitas Mental: Cakap Hukum dan Hak atas Pendamping
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.