Panduan Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum dan Penyusunan AD/ART

Apa itu perkumpulan dan siapa yang cocok

Perkumpulan adalah kumpulan orang yang bersatu untuk tujuan bersama yang bukan semata-mata mencari laba untuk dibagi. Ia berbeda dari yayasan. Perkumpulan mempunyai anggota, dan anggota memegang kekuasaan tertinggi melalui rapat anggota. Yayasan tidak punya anggota dan digerakkan oleh Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Perbandingan lengkapnya ada di yayasan dan perkumpulan, bedanya.

Perkumpulan dapat berbadan hukum atau tidak. Perkumpulan tidak berbadan hukum sering hanya tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan dengan surat keterangan terdaftar. Perkumpulan berbadan hukum dapat memiliki harta sendiri, membuat kontrak atas namanya, dan berperkara di pengadilan atas namanya. Perbedaan itu penting untuk pengelolaan aset dan tanggung jawab pengurus. Baca perkumpulan berbadan hukum, aset, dan keanggotaan dan pendaftaran ormas dan perkumpulan, SKT dan badan hukum.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Dasar hukum perkumpulan berasal dari ketentuan lama tentang badan hukum perkumpulan dan dari UU tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui UU No. 16 Tahun 2017. Tata cara pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalam peraturan menteri bidang hukum. Isi peraturan itu dapat berubah, jadi periksa teks resmi terbaru. Garis besarnya:

• Perkumpulan didirikan sejumlah orang yang bersepakat atas tujuan dan aturan organisasi. Jumlah minimal pendiri diatur dalam peraturan; periksa teks resmi.
• Pendirian dituangkan dalam akta notaris yang memuat anggaran dasar.
• Badan hukum diperoleh setelah pengesahan Menteri Hukum.
• Tujuan perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
• Perkumpulan tidak membagikan keuntungan kepada anggota dalam bentuk dividen. Kegiatan usaha, bila ada, harus menunjang tujuan.
• Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota.
• Perubahan anggaran dasar dan pembubaran memerlukan keputusan rapat anggota menurut AD.

AD dan ART: apa bedanya

Anggaran Dasar (AD) memuat hal pokok: nama, tempat kedudukan, tujuan, kegiatan, keanggotaan, organ, kekayaan, perubahan, dan pembubaran. AD dimuat dalam akta notaris.

Anggaran Rumah Tangga (ART) memuat penjabaran teknis: tata cara pemilihan pengurus, besar iuran, sanksi anggota, tata rapat, dan pengelolaan kas. ART biasanya ditetapkan rapat anggota dan tidak selalu dimasukkan dalam akta.

Aturan praktis: letakkan hal prinsip di AD dan hal yang mungkin sering berubah di ART. Dengan begitu, perubahan teknis tidak memerlukan akta baru setiap kali.

Langkah praktis mendirikan perkumpulan berbadan hukum

1. Rumuskan tujuan dan kegiatan. Tulis dalam kalimat jelas dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Kumpulkan pendiri. Siapkan identitas dan kesediaan mereka.
3. Susun draf AD/ART. Libatkan calon anggota. Diskusikan keanggotaan, hak suara, iuran, sanksi, dan pembubaran.
4. Pilih nama. Nama tidak boleh menyesatkan atau meniru organisasi lain. Cek kemiripan merek.
5. Rapat pendirian. Setujui draf AD/ART, pilih pengurus, dan buat berita acara.
6. Buat akta pendirian di notaris. Pendiri hadir atau memberi kuasa.
7. Ajukan pengesahan badan hukum melalui notaris. Simpan bukti.
8. Terima keputusan pengesahan. Periksa data.
9. Urus NPWP dan rekening. Gunakan nama perkumpulan.
10. Susun administrasi. Buku anggota, buku kas, notulen rapat, dan arsip.
11. Daftarkan juga pada instansi terkait bila diwajibkan. Misalnya pendaftaran organisasi kemasyarakatan. Periksa teks resmi.

Dokumen yang perlu disiapkan

Menyusun AD/ART yang baik

AD/ART yang baik bukan salinan dari organisasi lain tanpa dipikirkan. Pertimbangkan hal berikut. Pertama, syarat keanggotaan: siapa yang boleh menjadi anggota, bagaimana mendaftar, dan kapan keanggotaan berakhir. Kedua, hak dan kewajiban anggota: hak suara, hak memilih dan dipilih, iuran. Ketiga, organ dan wewenangnya: rapat anggota, pengurus, dan pengawas internal. Keempat, tata cara rapat: kuorum, undangan, dan pengambilan keputusan. Kelima, keuangan: sumber dana, rekening, batas pengeluaran, dan laporan. Keenam, penyelesaian sengketa internal. Ketujuh, perubahan dan pembubaran, termasuk nasib kekayaan setelah bubar.

Tentang kekayaan setelah pembubaran, AD biasanya menyebut bahwa sisa kekayaan dialihkan kepada organisasi dengan tujuan serupa, bukan dibagi kepada anggota. Ketentuan ini penting untuk menjaga sifat nirlaba.

Kesalahan umum

Contoh: Sebuah komunitas pesepeda dengan dua ratus anggota ingin menerima sponsor dan menyewa sekretariat. Selama ini uang iuran dipegang bendahara secara pribadi. Mereka mengadakan rapat pendirian, menyusun AD/ART, dan menunjuk pendiri. Notaris membuat akta, kemudian mengajukan pengesahan. Setelah disahkan, komunitas membuka rekening atas nama perkumpulan, memindahkan saldo iuran, dan menandatangani sewa sekretariat atas nama organisasi. Ketika bendahara lama pindah kota, pergantian pengurus berlangsung tanpa mengganggu keuangan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengaturan perkumpulan telah bergeser dalam beberapa tahun terakhir. UU Ormas diubah melalui UU No. 16 Tahun 2017, yang memperkuat kewenangan pemerintah menertibkan organisasi yang bertentangan dengan dasar negara. Administrasi pengesahan badan hukum perkumpulan juga bergeser ke sistem elektronik melalui notaris. Sementara itu, dasar kuno tentang badan hukum perkumpulan tetap menjadi rujukan. Karena itu, sebelum mengurus, periksa peraturan terbaru agar tahu syarat jumlah pendiri, format AD, dan dokumen tambahan.

Perkumpulan, usaha, dan donasi

Perkumpulan boleh menerima iuran, sumbangan, dan hibah sesuai AD. Jika perkumpulan menjalankan usaha, misalnya menjual merchandise, pastikan hasilnya masuk kas perkumpulan dan digunakan sesuai tujuan. Untuk usaha yang besar dan terus-menerus, lebih rapi membentuk badan usaha terpisah. Donasi publik juga menimbulkan kewajiban transparansi. Catat sumber dan penggunaan dana. Pengumpulan sumbangan tertentu dapat memerlukan izin; periksa teks resmi.

Keanggotaan dan hak suara: perkara yang paling sering disengketakan

Sebagian besar perselisihan di perkumpulan berawal dari soal keanggotaan. Siapa yang sah menjadi anggota? Apakah anggota yang menunggak iuran kehilangan hak suara? Bisakah anggota diberhentikan, dan oleh siapa? AD/ART harus menjawabnya dengan tegas. Tulis syarat menjadi anggota, prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban, jenis keanggotaan (misalnya anggota biasa, kehormatan, dan pendukung), serta alasan berakhirnya keanggotaan: mengundurkan diri, meninggal, atau diberhentikan karena melanggar aturan. Untuk pemberhentian, atur bahwa anggota berhak membela diri dan banding ke rapat anggota.

Hak suara biasanya satu anggota satu suara. Bila perkumpulan memiliki anggota dalam jumlah besar yang tersebar, atur mekanisme perwakilan, misalnya rapat delegasi, dan cara pemungutan suara daring. Tanpa aturan itu, keputusan rapat sering digugat karena dianggap tidak mewakili anggota.

Tanggung jawab pengurus dan perlindungan aset

Di perkumpulan berbadan hukum, aset tercatat atas nama perkumpulan. Pengurus berkewajiban menjaga, mencatat, dan mempertanggungjawabkannya. Bila pengurus menyalahgunakan dana, perkumpulan dan anggota dapat menuntut ganti rugi. Untuk mencegahnya, tetapkan batas kewenangan pengeluaran, wajibkan dua tanda tangan untuk penarikan dana di atas jumlah tertentu, dan jadwalkan pemeriksaan kas oleh pengawas internal. Praktik sederhana ini lebih efektif daripada menunggu masalah muncul.

Perkumpulan yang memiliki tanah atau bangunan perlu memperhatikan bentuk hak dan balik nama atas nama perkumpulan. Hak atas tanah yang tercatat atas nama pribadi pengurus akan menjadi sengketa ketika pengurus bergantian atau meninggal dunia. Bacalah perkumpulan berbadan hukum, aset, dan keanggotaan untuk uraian lebih rinci.

Contoh agenda rapat pendirian perkumpulan

Agenda sederhana untuk rapat pendirian: pembukaan dan pengesahan daftar hadir, pemaparan tujuan, pembahasan dan persetujuan AD/ART, penetapan nama dan alamat, pemilihan pengurus, pemberian kuasa untuk menandatangani akta dan mengurus pengesahan, lalu penutup. Berita acara rapat ditandatangani para pendiri dan menjadi lampiran pengajuan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua perkumpulan harus berbadan hukum? Tidak. Banyak yang tidak berbadan hukum dan hanya terdaftar. Namun status badan hukum membantu bila ingin memiliki aset dan membuat kontrak atas nama perkumpulan.

Bedanya dengan koperasi? Koperasi menjalankan usaha ekonomi bagi anggota dan membagi sisa hasil usaha. Perkumpulan tidak membagi keuntungan kepada anggota.

Bisakah perkumpulan dibubarkan? Bisa, berdasarkan keputusan rapat anggota atau karena alasan lain menurut hukum. Kekayaan sisa mengikuti AD.

Apakah anggota bertanggung jawab atas utang perkumpulan? Pada perkumpulan berbadan hukum, tanggung jawab pada dasarnya terbatas pada kekayaan perkumpulan, kecuali ada pelanggaran oleh pengurus.

Ringkasan

• Perkumpulan berbadan hukum mempunyai harta dan tanggung jawab sendiri, terpisah dari anggota.
• Pendirian memerlukan AD/ART, akta notaris, dan pengesahan Kementerian Hukum.
• Letakkan hal prinsip di AD dan hal teknis di ART.
• Atur keanggotaan, rapat, keuangan, dan nasib kekayaan saat bubar.
• Pisahkan kas perkumpulan dari rekening pribadi.
• Syarat jumlah pendiri dan tata cara berubah; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
• UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus
• Perkumpulan Berbadan Hukum: Keanggotaan, Aset, dan Tanggung Jawab Pengurus
• Mendaftarkan Ormas dan Komunitas: Beda SKT dan Badan Hukum
• Sengketa Kepengurusan Yayasan dan Ormas di Pengadilan
• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.