Overmacht atau Keadaan Memaksa: Tidak Bisa Memenuhi Perjanjian, Apa Akibatnya

Apa itu keadaan memaksa dan siapa yang terkena

Keadaan memaksa, dalam bahasa Belanda overmacht dan dalam bahasa Prancis force majeure, adalah keadaan di luar kendali pihak yang berutang yang membuatnya tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Pihak yang berkewajiban disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima disebut kreditur.

Keadaan memaksa dapat dialami siapa saja: pedagang yang kehilangan barang karena banjir, penyewa yang tidak dapat memakai tempat karena kebakaran, kontraktor yang proyeknya terhenti karena larangan pemerintah, penyelenggara acara yang batal karena bencana, atau orang yang tidak dapat membayar cicilan karena musibah besar. Ini juga relevan bagi pihak yang ditagih, karena mereka perlu tahu bahwa alasan "keadaan memaksa" tidak boleh dipakai sembarangan.

Panduan umum mengenai konsep ini sudah ada pada force majeure dan keadaan memaksa. Artikel ini berfokus pada pembuktian, akibat pada kewajiban, dan langkah praktis.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

KUH Perdata tidak memakai istilah overmacht secara langsung, tetapi mengaturnya dalam dua pasal utama.

• Pasal 1244: debitur dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan tidak ada itikad buruk padanya.
• Pasal 1245: tidak ada penggantian biaya, rugi, dan bunga bila debitur karena keadaan memaksa atau karena kejadian tidak disengaja, tidak dapat memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan perbuatan yang terlarang baginya.

Dari dua pasal itu, keadaan memaksa biasanya dinilai dari beberapa unsur.

1. Peristiwa di luar kendali. Debitur tidak menyebabkan peristiwa itu dan tidak dapat mengendalikannya.
2. Tidak dapat diduga. Pada saat perjanjian dibuat, peristiwa itu tidak diperkirakan dapat terjadi, atau setidaknya risikonya tidak dibebankan kepada debitur.
3. Menghalangi pemenuhan. Peristiwa membuat prestasi (apa yang diperjanjikan) tidak mungkin atau sangat tidak masuk akal untuk dilaksanakan.
4. Tidak ada kesalahan atau itikad buruk debitur. Debitur sudah berusaha wajar untuk menghindari atau mengurangi dampaknya.

Hal tertentu tidak otomatis menjadi keadaan memaksa. Kenaikan harga bahan, kesulitan keuangan biasa, kerugian usaha, atau kesalahan perhitungan umumnya dipandang sebagai risiko usaha, bukan keadaan memaksa. Utang uang pada prinsipnya tetap harus dibayar. Pendapat umum dalam praktik menilai bahwa uang tidak "musnah" sehingga kesulitan membayar saja tidak membebaskan debitur, walaupun dapat menjadi dasar meminta kelonggaran atau restrukturisasi.

Jenis keadaan memaksa

Dalam doktrin hukum, keadaan memaksa dibedakan sebagai berikut.

• Mutlak dan relatif. Mutlak bila prestasi sama sekali mustahil dilakukan oleh siapa pun, misalnya barang tertentu musnah. Relatif bila masih mungkin tetapi sangat berat atau tidak masuk akal.
• Tetap dan sementara. Tetap bila penghalang tidak akan hilang. Sementara bila hanya menunda, misalnya jalan putus karena banjir yang kemudian surut.
• Objektif dan subjektif. Objektif bila setiap orang tidak dapat melakukannya. Subjektif bila hanya debitur tertentu yang tidak mampu.

Pembedaan ini menentukan akibatnya. Pada keadaan tetap, perikatan dapat hapus. Pada keadaan sementara, pelaksanaan hanya tertunda dan kewajiban hidup kembali setelah penghalang hilang.

Contoh peristiwa dan penilaian umum

Untuk wabah, pemerintah pernah menetapkan pandemi sebagai bencana nonalam nasional melalui keputusan presiden pada 2020. Penetapan itu tidak otomatis membebaskan semua kewajiban. Pengadilan menilai satu per satu apakah wabah benar-benar menghalangi pemenuhan prestasi dalam perjanjian itu. Status pandemi kemudian dinyatakan berakhir melalui keputusan presiden pada 2023. Periksa dokumen resmi untuk rujukannya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumusan keadaan memaksa dalam KUH Perdata relatif stabil. Perubahan ada pada praktik dan aturan di sekitarnya.

• Klausul force majeure dalam kontrak makin rinci. Kontrak modern biasanya mencantumkan daftar peristiwa, kewajiban pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, dan akibatnya. Isi klausul ini sangat menentukan, karena hakim akan membacanya lebih dulu.
• Pengalaman wabah. Setelah pandemi, banyak kontrak menambahkan wabah, pembatasan pemerintah, dan gangguan sistem digital ke dalam daftar peristiwa.
• Aturan sektor. Sektor keuangan, ketenagakerjaan, asuransi, dan konstruksi memiliki ketentuan tersendiri. Misalnya, sektor keuangan pernah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi di masa tertentu. Periksa apakah kebijakan itu masih berlaku sebelum mengandalkannya.
• Perubahan hukum pidana. KUHP baru (UU 1/2023) berlaku 2 Januari 2026 dan membawa penyesuaian pada beberapa istilah, tetapi tidak mengubah konsep keadaan memaksa dalam hukum perdata.

Akibat keadaan memaksa pada kewajiban

1. Tidak ada ganti rugi. Menurut Pasal 1245, debitur tidak diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga bila terbukti ada keadaan memaksa.
2. Perikatan dapat hapus atau tertunda. Bila penghalang bersifat tetap, perikatan dapat berakhir. Bila sementara, kewajiban ditunda.
3. Risiko dibagi. Pada perjanjian timbal balik, bila satu pihak terbebas, pihak lain dapat ikut terbebas dari kewajiban lawannya atau berhak menerima kembali yang telah dibayar. Penyelesaian rinci mengikuti jenis perjanjian dan klausulnya.
4. Tidak otomatis memutus perjanjian. Para pihak bisa merundingkan penundaan, pengurangan, atau penggantian objek.
5. Debitur tetap diwajibkan beritikad baik. Ia harus memberi tahu, mengambil langkah mengurangi kerugian, dan melanjutkan bila penghalang hilang. Lihat itikad baik dalam perjanjian.

Langkah praktis bila Anda mengalami keadaan memaksa

1. Baca perjanjian. Cari klausul keadaan memaksa, kewajiban memberi tahu, jangka waktu, dan akibatnya.
2. Beri tahu pihak lain secepatnya secara tertulis. Sebutkan peristiwanya, tanggalnya, kewajiban mana yang terpengaruh, dan perkiraan lamanya.
3. Kumpulkan bukti. Contohnya foto, video, laporan dari kepolisian atau badan penanggulangan bencana, surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan, keputusan pemerintah yang membatasi, catatan kerusakan, dan bukti upaya Anda menghindari kerugian.
4. Tunjukkan hubungan sebab akibat. Jelaskan mengapa peristiwa itu yang menghalangi, bukan alasan lain.
5. Lakukan upaya yang wajar. Misalnya mencari pengganti barang, memindahkan jadwal, atau memberi sebagian prestasi yang masih mungkin.
6. Tawarkan solusi. Usulkan penundaan, pengurangan, atau penggantian. Kesepakatan baru sebaiknya dituangkan dalam addendum.
7. Simpan semua korespondensi. Pesan dan surat akan menjadi bukti di forum penyelesaian sengketa. Lihat alat bukti perdata dan bukti elektronik.
8. Jika pihak lain tetap menggugat, ajukan keadaan memaksa sebagai pembelaan dalam jawaban dan siapkan bukti. Uraian tentang jawaban ada pada eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi.

Beban pembuktian menurut Pasal 1244 berada pada debitur. Artinya, debiturlah yang harus membuktikan bahwa keadaan memaksa benar terjadi dan bahwa ia tidak bersalah.

Contoh: Pak Eko, pemilik bengkel las, berjanji menyelesaikan pagar besi pesanan sebuah toko dalam tiga minggu. Pada minggu kedua, banjir besar menggenangi bengkelnya dan merusak mesin serta bahan. Pak Eko segera mengirim pesan kepada pemesan beserta foto dan surat keterangan dari kelurahan, lalu menawarkan penyelesaian dalam dua minggu tambahan tanpa menaikkan harga. Pemesan menerima. Karena Pak Eko memberi tahu cepat dan membuktikan peristiwanya, ia tidak dianggap wanprestasi.

Contoh: Bu Lastri memesan seratus kotak kue untuk acara, lalu acaranya batal karena yang bersangkutan terkena hambatan keuangan. Ia mengirim pesan bahwa pembatalan terjadi karena "keadaan memaksa". Penyedia kue memandang itu risiko pribadi Bu Lastri, bukan peristiwa luar biasa. Kesulitan keuangan bukan keadaan memaksa, sehingga Bu Lastri tetap berpotensi menanggung kerugian yang timbul.

Membaca klausul keadaan memaksa dalam kontrak

Sebagian besar sengketa tentang keadaan memaksa dimulai dari klausul kontrak. Perhatikan unsur berikut saat membacanya atau saat menyusunnya.

• Daftar peristiwa. Apakah klausul menyebut peristiwa tertentu, seperti bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, kebijakan pemerintah, atau gangguan listrik dan jaringan? Daftar yang terbuka (dengan frasa "dan peristiwa lain di luar kendali") lebih luas daripada daftar tertutup.
• Kewajiban memberi tahu. Banyak kontrak mewajibkan pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, misalnya tujuh hari sejak peristiwa. Terlambat memberi tahu dapat menghilangkan hak berlindung di bawah klausul.
• Bukti yang diminta. Ada kontrak yang menyebut surat dari pejabat berwenang sebagai bukti. Ikuti bentuk bukti yang diminta.
• Akibat. Apakah kontrak menunda, memperpanjang tenggat, membebaskan sebagian kewajiban, atau mengizinkan pengakhiran bila peristiwa berlangsung lama?
• Pengecualian. Beberapa kontrak menyatakan kewajiban membayar uang tidak dapat ditunda karena keadaan memaksa.
• Kewajiban memitigasi. Pihak terdampak diminta mengurangi kerugian dengan upaya wajar.

Klausul yang disusun asal-asalan dapat merugikan kedua pihak. Karena itu, saat membuat perjanjian baru, sebutkan peristiwa yang disepakati, batas waktu pemberitahuan, bukti yang diterima, dan cara menyelesaikan bila peristiwa berlangsung berbulan-bulan. Klausul yang serupa pada perjanjian sewa dijelaskan pada sewa menyewa barang: hak penyewa dan pemilik.

Perbedaan dengan wanprestasi dan dengan perbuatan sengaja

Wanprestasi adalah ingkar janji tanpa alasan yang sah: tidak berprestasi, terlambat, sebagian, atau keliru. Keadaan memaksa berlawanan dengan wanprestasi karena ketidakmampuannya bukan kesalahan debitur. Pembahasan bentuk-bentuk wanprestasi tersedia pada wanprestasi sebagian dan terlambat bayar.

Ada pula situasi di tengah-tengah. Debitur yang sebenarnya sudah lalai, lalu terjadi keadaan memaksa, pada umumnya tidak bisa lagi berlindung karena kelalaian terjadi lebih dulu. Misalnya barang seharusnya diserahkan bulan lalu, tetapi baru musnah karena kebakaran bulan ini. Kelalaian awal membuat debitur menanggung risiko, kecuali ia dapat membuktikan barang itu akan musnah juga seandainya diserahkan tepat waktu.

Kesalahan umum

• Menunda memberi tahu. Diam sampai ditagih membuat alasan terlihat dicari-cari.
• Menyebut kenaikan harga atau kesulitan uang sebagai force majeure. Umumnya dianggap risiko usaha.
• Tidak membaca klausul kontrak. Beberapa kontrak membatasi peristiwa atau menetapkan tenggat memberi tahu yang ketat.
• Mengabaikan kewajiban mengurangi kerugian. Debitur diharapkan berusaha wajar.
• Hanya mengandalkan berita. Berita umum belum membuktikan dampak pada kewajiban Anda secara khusus.
• Memutus perjanjian sepihak. Gunakan perundingan atau pengadilan. Lihat pembatalan perjanjian timbal balik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pandemi, banjir, atau kebakaran selalu force majeure? Tidak selalu. Peristiwa itu harus benar-benar menghalangi pemenuhan prestasi pada perjanjian tertentu, tanpa kesalahan debitur, dan dapat dibuktikan.

Apakah kenaikan harga bahan baku termasuk keadaan memaksa? Umumnya tidak, karena dipandang sebagai risiko usaha. Namun kontrak dapat mengatur penyesuaian harga, sehingga periksa klausul tersebut.

Siapa yang menanggung kerugian bila terjadi keadaan memaksa? Tergantung jenis perjanjian dan klausulnya. Secara umum debitur tidak membayar ganti rugi, dan kerugian dibagi menurut aturan risiko dalam perjanjian itu. Pada jual beli, aturan risiko barang yang musnah mengikuti ketentuan khusus, sehingga periksa isi perjanjian.

Bagaimana jika keadaan memaksa hanya berlangsung sebentar? Kewajiban umumnya tertunda, bukan hapus. Setelah penghalang hilang, pihak yang berutang harus melanjutkan.

Ringkasan

• Keadaan memaksa adalah peristiwa di luar kendali yang tak terduga dan menghalangi pemenuhan perjanjian tanpa kesalahan debitur.
• Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata menjadi dasar: debitur harus membuktikannya, dan bila terbukti tidak wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga.
• Kesulitan keuangan dan kenaikan harga umumnya bukan keadaan memaksa.
• Beri tahu secepatnya secara tertulis, kumpulkan bukti, tawarkan solusi, dan catat dalam addendum.
• Keadaan sementara menunda kewajiban, keadaan tetap dapat menghapusnya.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 1244 dan Pasal 1245
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Force Majeure dan Keadaan Memaksa: Kapan Bisa Dipakai Menunda atau Membatalkan Kewajiban
• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat
• Itikad Baik dalam Perjanjian: Mengapa Tidak Cukup Hanya Sesuai Tulisan
• Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi: Tahapan Tergugat dalam Perkara Perdata
• Gugatan Wanprestasi Langkah demi Langkah: dari Somasi sampai Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.