Mendirikan Koperasi: Syarat, Akta Pendirian, dan Pengesahan

Apa itu koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan. Berbeda dengan perseroan terbatas (PT) yang berfokus pada modal pemegang saham, koperasi berfokus pada anggota. Setiap anggota umumnya memiliki hak suara yang setara, tidak ditentukan besarnya modal.

Dasar hukum utamanya adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagian ketentuan kemudahan pendirian diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah juga dapat menjalankan program koperasi tertentu dengan tata cara khusus, sehingga periksa ketentuan terbaru di Kementerian Koperasi.

Jenis koperasi

Koperasi dikelompokkan menurut kegiatan usahanya. Jenis yang umum:

Koperasi simpan pinjam memiliki risiko dan pengawasan khusus karena mengelola dana anggota. Bacaan: koperasi simpan pinjam bermasalah dan gagal bayar koperasi simpan pinjam dan nasabah.

Selain itu dikenal koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang perseorangan, dan koperasi sekunder, yaitu koperasi yang anggotanya badan hukum koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh beberapa koperasi primer untuk bekerja sama.

Syarat jumlah pendiri

Setelah ketentuan kemudahan dalam UU Cipta Kerja, koperasi primer dapat dibentuk oleh paling sedikit sembilan orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh paling sedikit tiga koperasi. Sebelumnya, syarat koperasi primer lebih banyak. Karena aturan sering berubah, pastikan jumlah dan syarat terbaru kepada Kementerian Koperasi atau dinas koperasi setempat.

Para pendiri adalah warga negara Indonesia yang cakap hukum. Mereka perlu sepakat tentang tujuan, jenis usaha, besar simpanan, pengurus awal, dan tata kelola.

Langkah pendirian

Garis besar tahapan:

1. Persiapan. Kumpulkan calon pendiri, diskusikan tujuan, bidang usaha, rencana modal, dan aturan dasar. Tentukan nama koperasi yang belum dipakai pihak lain.
2. Rapat pendirian. Para pendiri mengadakan rapat yang membahas rancangan anggaran dasar, memilih pengurus dan pengawas awal, serta menetapkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Rapat dapat luring atau daring, dan hasilnya dicatat dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan rapat.
3. Persetujuan nama. Nama koperasi diajukan melalui sistem administrasi yang berlaku. Nama yang disetujui berlaku dalam jangka waktu terbatas, sehingga dokumen pendirian harus segera diajukan.
4. Akta pendirian. Akta pendirian dibuat oleh notaris yang berwenang membuat akta koperasi. Akta memuat anggaran dasar.
5. Pengajuan pengesahan. Akta diajukan kepada menteri yang berwenang, melalui sistem daring. Dokumen pendukung mencakup berita acara rapat pendirian, bukti setoran simpanan, dan rencana kegiatan usaha.
6. Pengesahan badan hukum. Bila persyaratan terpenuhi, diterbitkan keputusan pengesahan. Koperasi memperoleh status badan hukum sejak tanggal keputusan pengesahan.
7. Pasca-pengesahan. Mengurus nomor induk koperasi, izin usaha, rekening, dan registrasi lain sesuai bidang usaha.

Perlu diingat, tata cara teknis, nama sistem, dan dokumen persis dapat berubah. Ikuti petunjuk terbaru dari instansi yang berwenang.

Isi anggaran dasar

Anggaran dasar adalah aturan utama koperasi. Isinya memuat antara lain:

• nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu,
• maksud, tujuan, dan kegiatan usaha,
• keanggotaan: syarat menjadi anggota, hak, kewajiban, dan pemberhentian,
• rapat anggota: kewenangan, tata cara, dan kuorum,
• pengelolaan: susunan, tugas, dan masa jabatan pengurus dan pengawas,
• permodalan: simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan sumber lain,
• pembagian sisa hasil usaha (SHU), yaitu keuntungan koperasi yang dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasanya,
• sanksi dan penyelesaian perselisihan,
• pembubaran dan penyelesaian.

Anggaran dasar yang jelas mencegah sengketa. Hindari menyalin anggaran dasar dari tempat lain tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan koperasi Anda.

Contoh: Sepuluh petani kopi di sebuah desa ingin menjual hasil panen bersama dan membeli pupuk dengan harga lebih murah. Mereka membahas tujuan koperasi produsen, menetapkan simpanan pokok yang terjangkau, serta memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Mereka mengadakan rapat pendirian dengan notulen, menghadap notaris yang berwenang membuat akta koperasi, dan mengajukan pengesahan. Anggaran dasar mereka mengatur bahwa SHU dibagi menurut banyaknya kopi yang dijual lewat koperasi. Aturan yang jelas ini memudahkan mereka ketika koperasi mulai berjalan.

Modal koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri antara lain simpanan pokok (dibayar sekali saat menjadi anggota), simpanan wajib (dibayar berkala), dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain, bank, atau sumber sah lain.

Hal yang perlu diperhatikan:

• Simpanan anggota adalah modal, bukan tabungan biasa. Pengembalian tunduk pada anggaran dasar dan aturan koperasi.
• Catat setiap setoran dengan bukti dan buku anggota.
• Hindari pinjaman besar tanpa persetujuan rapat anggota.
• Pisahkan keuangan koperasi dari keuangan pribadi pengurus.

Perangkat organisasi

Koperasi dijalankan oleh tiga perangkat:

Rapat anggota tahunan (RAT) wajib diadakan untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pembagian SHU. Pengurus yang tidak pernah mengadakan RAT melemahkan kontrol anggota dan sering menjadi awal masalah. Bacaan: koperasi dan hak anggota.

Keanggotaan: hak, kewajiban, dan keluar

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna layanan koperasi. Karena itu, hak dan kewajibannya perlu dipahami sejak awal.

Hak anggota umumnya meliputi:

• menghadiri rapat anggota dan memberikan suara,
• memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas,
• meminta keterangan tentang perkembangan koperasi,
• memanfaatkan layanan koperasi,
• menerima bagian SHU sesuai ketentuan.

Kewajiban anggota umumnya meliputi:

• mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat,
• membayar simpanan pokok dan simpanan wajib,
• berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi,
• memelihara kebersamaan.

Seseorang dapat keluar dari koperasi atas permintaan sendiri sesuai tata cara dalam anggaran dasar. Anggota yang keluar biasanya berhak atas pengembalian simpanan menurut aturan koperasi, tetapi pengembaliannya dapat diatur berdasarkan kemampuan keuangan koperasi dan jadwal tertentu. Anggota juga dapat diberhentikan bila melanggar ketentuan, dan ia berhak membela diri di rapat anggota.

Sisa hasil usaha

SHU adalah selisih pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain. SHU dibagi menurut anggaran dasar, antara lain untuk cadangan, jasa anggota atas transaksi mereka dengan koperasi, jasa atas modal, dan keperluan lain seperti pendidikan. Keunikan koperasi terletak pada pembagian SHU yang sebanding dengan jasa anggota, bukan semata besar modalnya.

Contoh: Koperasi karyawan sebuah sekolah mencatat SHU tahunan. Menurut anggaran dasar, sebagian disisihkan untuk cadangan, sebagian untuk jasa simpanan, dan sebagian untuk jasa transaksi. Anggota yang rajin berbelanja di toko koperasi menerima bagian lebih besar daripada yang jarang berbelanja. Pembagian diputuskan di RAT dan dituangkan dalam risalah. Karena aturan dan hitungan terbuka, tidak ada anggota yang mempersoalkannya.

Sengketa dalam koperasi

Sengketa di koperasi umumnya menyangkut pengelolaan dana, pemilihan pengurus, atau pengembalian simpanan. Langkah umum:

1. Musyawarah dalam rapat anggota. Banyak masalah selesai di sini bila catatan lengkap.
2. Pengaduan ke pengawas. Pengawas dapat memeriksa pengurus dan membuat laporan.
3. Mediasi atau pembinaan oleh dinas koperasi. Dinas dapat membantu menengahi.
4. Penyelesaian di pengadilan bila perlu, baik sebagai gugatan perdata maupun laporan pidana jika ada penggelapan.

Anggota yang ingin memeriksa pengelolaan dapat meminta laporan keuangan dan risalah RAT, serta menghadiri rapat. Bila ada dugaan dana koperasi diselewengkan, kumpulkan bukti dan sampaikan secara tertulis. Bacaan: pasal penggelapan dalam hubungan kerja sebagai pembanding untuk pemahaman penggelapan.

Koperasi dan usaha desa

Banyak koperasi didirikan di tingkat desa untuk usaha tani, simpan pinjam, atau pengelolaan hasil bumi. Koperasi berbeda dari badan usaha milik desa (BUMDes), yang dimiliki dan dikelola desa. Pembahasan BUMDes ada di usaha desa, BUMDes, dan kerja sama dengan warga. Baik koperasi maupun BUMDes perlu pencatatan keuangan yang transparan dan keterlibatan warga atau anggota dalam pengambilan keputusan penting.

Perbandingan dengan bentuk usaha lain

Pendiri perlu memastikan koperasi memang bentuk yang tepat. Pembandingan ringkas:

Pembahasan bentuk lain ada di langkah mendirikan PT, mendirikan CV dan tanggung jawab sekutu, dan perbedaan CV, firma, dan PT.

Setelah koperasi berdiri: kewajiban rutin

1. Menyelenggarakan RAT setiap tahun dan menyimpan risalah.
2. Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada anggota.
3. Memperbarui data pengurus dan perubahan anggaran dasar sesuai prosedur.
4. Menjaga buku daftar anggota, buku daftar pengurus, dan buku tamu rapat.
5. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai bidang usaha.
6. Menyelesaikan pembinaan atau pengawasan dari dinas koperasi.

Koperasi yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu dapat dikenai tindakan pembubaran oleh pemerintah sesuai peraturan. Pelaporan dan kegiatan rutin menjaga koperasi tetap sah dan sehat.

Kesalahan umum

• Mendirikan koperasi hanya sebagai "papan nama" untuk meminjam dana atau mengakses program.
• Tidak mengadakan RAT.
• Pengurus menguasai semua keputusan tanpa melibatkan anggota.
• Mencampur uang koperasi dengan uang pribadi.
• Menyalin anggaran dasar tanpa menyesuaikan.
• Menjalankan simpan pinjam tanpa aturan yang jelas.
• Tidak mencatat simpanan dan pinjaman anggota dengan rapi.

Terakhir, ingat bahwa koperasi hidup dari kepercayaan anggota. Pengurus yang terbuka tentang keuangan, rajin mengundang rapat, dan menyimpan dokumen dengan rapi akan lebih mudah mempertahankan kepercayaan itu. Sebaliknya, koperasi yang hanya aktif saat mencari pinjaman biasanya cepat kehilangan anggota. Sebelum mendirikan, tanyakan kepada diri sendiri dengan jujur apakah kelompok Anda benar-benar siap bekerja bersama dalam jangka panjang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa orang yang diperlukan untuk mendirikan koperasi? Menurut ketentuan yang berlaku sejak UU Cipta Kerja, koperasi primer dapat didirikan paling sedikit oleh sembilan orang, dan koperasi sekunder oleh paling sedikit tiga koperasi. Periksa ketentuan terbaru karena dapat berubah.

Apakah koperasi harus berbadan hukum? Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan. Status badan hukum penting untuk memiliki kekayaan sendiri, membuat perjanjian, dan membuka rekening atas nama koperasi.

Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi? Rapat anggota. Pengurus dan pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Ringkasan

Koperasi dapat didirikan oleh paling sedikit sembilan orang untuk koperasi primer, melalui rapat pendirian, akta notaris yang berwenang, dan pengesahan badan hukum oleh menteri. Anggaran dasar yang jelas, pengelolaan modal yang tertib, rapat anggota tahunan, dan pemisahan keuangan menjaga koperasi sehat. Periksa ketentuan terbaru di Kementerian Koperasi sebelum memulai, dan konsultasikan dengan notaris atau advokat untuk merancang anggaran dasar yang sesuai.

Dasar hukum

• UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Baca juga

• Koperasi dan Hak Anggota: Rapat Anggota, Pengawas, dan Sisa Hasil Usaha
• Langkah Mendirikan PT: Akta Notaris, Pengesahan, NIB, dan NPWP
• Perbedaan CV, Firma, dan PT: Tanggung Jawab, Modal, dan Pajak
• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.