Mempekerjakan WNA: Izin RPTKA dan Kewajiban Pemberi Kerja

Apa itu RPTKA dan siapa yang terkena

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, disingkat RPTKA, adalah rencana yang memuat alasan, jabatan, jumlah, dan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di suatu perusahaan. Rencana itu harus disahkan oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. Pengesahan RPTKA menjadi dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengurusan visa dan izin tinggal bagi WNA yang akan bekerja.

Yang terkena aturan ini adalah pemberi kerja, seperti badan usaha, kantor perwakilan, yayasan, atau lembaga lain yang menggunakan TKA. WNA yang bekerja juga terkait, karena status hukumnya bergantung pada kelengkapan izin. Pihak ketiga seperti agen penyalur atau konsultan hanya membantu proses, sedangkan tanggung jawab tetap pada pemberi kerja.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh peraturan terkait Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Rincian prosedur diatur dalam peraturan menteri. Karena aturan turunan ini cukup sering berubah, rujuk ke teks resmi terbaru.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Prinsipnya, tenaga kerja Indonesia diutamakan. TKA diperbolehkan dalam jabatan tertentu, untuk waktu tertentu, dan bila ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi tenaga kerja dalam negeri. Beberapa pokok aturan:

• Pemberi kerja wajib memiliki pengesahan RPTKA sebelum mempekerjakan TKA, kecuali bagi kategori yang dikecualikan oleh peraturan.
• TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu. Ada jabatan yang tertutup bagi TKA, misalnya yang berkaitan dengan pengelolaan personalia.
• TKA harus memenuhi kualifikasi, seperti pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang sesuai jabatan.
• Pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk alih teknologi dan alih keahlian.
• Pemberi kerja wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia pendamping.
• Pemberi kerja wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA, kecuali bagi yang dikecualikan. Besarnya diatur peraturan yang berlaku.
• Pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir.
• TKA wajib dilindungi program jaminan sosial dan perlindungan sebagaimana diatur ketentuan.

Peraturan juga mengenal hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu, sehingga RPTKA tidak berlaku selamanya. Perpanjangan memerlukan pengesahan kembali.

Hubungan RPTKA, visa, dan izin tinggal

Banyak orang mencampuradukkan ketiganya. Urutannya sebagai berikut.

Tanpa RPTKA yang sah, permohonan visa bekerja dan izin tinggal sulit diproses. Tanpa izin tinggal yang sah, WNA dapat kena sanksi keimigrasian walaupun RPTKA ada. Penjelasan tentang izin tinggal ada di visa kunjungan dan izin tinggal WNA.

Langkah praktis bagi pemberi kerja

1. Tentukan jabatan dan alasan kebutuhan. Siapkan uraian pekerjaan, kualifikasi, dan rencana alih keahlian.
2. Pastikan perusahaan memenuhi syarat dasar: badan hukum sah, nomor induk berusaha, dan izin usaha yang sesuai. Perhatikan perizinan berusaha berbasis risiko dan OSS bila perusahaan baru.
3. Ajukan pengesahan RPTKA melalui sistem yang disediakan kementerian ketenagakerjaan. Lampirkan dokumen seperti ijazah TKA, paspor, dan keterangan pengalaman kerja.
4. Setelah RPTKA disahkan, ajukan visa untuk bekerja dan izin tinggal terbatas melalui imigrasi.
5. Bayar dana kompensasi dan siapkan jaminan sosial serta asuransi sesuai ketentuan.
6. Tunjuk tenaga kerja pendamping, buat rencana pelatihan, dan dokumentasikan pelaksanaannya.
7. Susun perjanjian kerja tertulis yang sah, sebaiknya dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahan bila diperlukan. Pelajari dasar kontrak kerja di perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.
8. Laporkan perubahan, perpanjangan, atau berakhirnya hubungan kerja kepada instansi terkait. Pulangkan TKA ketika kontrak berakhir.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengaturan TKA mengalami perubahan besar sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Dahulu dikenal izin mempekerjakan TKA yang diurus dalam dua lapis. Setelah Cipta Kerja, istilahnya berfokus pada RPTKA, sedangkan izin kerja dilebur dalam pengesahan dan proses keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 menggantikan aturan lama yang lebih rinci. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kemudian tidak lagi berlaku. Landasan Cipta Kerja kini adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan gagasan pokok tentang RPTKA tetap dipertahankan.

Pada Oktober 2026, DPR mengesahkan undang-undang baru tentang pelindungan ketenagakerjaan. Menurut keterangan pemerintah yang dikutip media, undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan, dan nomor serta naskah resminya belum dapat dipastikan. Pemberi kerja sebaiknya memantau apakah ketentuan tentang TKA ikut berubah dan memeriksa teks resmi sebelum bertindak.

Kesalahan umum

Contoh: Sebuah pabrik baru mengimpor mesin canggih dan membutuhkan seorang teknisi asing selama dua tahun untuk memasang dan melatih operator. Perusahaan mengajukan RPTKA, menyiapkan dua pekerja pendamping, dan mendapat pengesahan. Setelah itu, teknisi mengajukan visa dan izin tinggal terbatas untuk bekerja. Selama dua tahun perusahaan menjalankan pelatihan dan mendokumentasikannya.

Contoh lain: Sebuah restoran memakai juru masak asing yang masuk dengan visa kunjungan dan langsung bekerja karena pemilik menganggap hanya bekerja beberapa minggu. Saat ada pemeriksaan, pemilik dan juru masak diperiksa. Juru masak dikenai tindakan keimigrasian, sedangkan pemilik harus menjawab karena mempekerjakan WNA tanpa izin.

Hak pekerja asing dan perlindungan yang tetap berlaku

Pekerja asing yang sah tetap berhak atas upah, jaminan sosial, dan perlindungan K3 sesuai ketentuan. Perselisihan hubungan industrial mengikuti prosedur yang sama dengan pekerja Indonesia. Pemberi kerja tidak boleh menahan paspor pekerja, memotong upah sewenang-wenang, atau memaksa bekerja di luar perjanjian.

Bila hubungan kerja berakhir, izin tinggal terbatas yang melekat pada pekerjaan itu pada dasarnya ikut berakhir. WNA harus keluar atau mengubah statusnya sesuai ketentuan imigrasi. Pemberi kerja wajib melapor dan memulangkan. Karena itu, perjanjian kerja sebaiknya mengatur siapa menanggung biaya pemulangan, jangka waktu pemberitahuan, dan akibat bila izin tidak diperpanjang.

Pengecualian dan situasi khusus

Tidak semua WNA yang berada di perusahaan Anda otomatis dihitung sebagai tenaga kerja asing yang tunduk pada seluruh ketentuan di atas. Peraturan mengenal sejumlah pengecualian, misalnya bagi pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris, pegawai perwakilan negara asing, atau kegiatan tertentu yang sifatnya sementara dan mendesak. Daftar pengecualian dapat berubah, sehingga jangan menyimpulkan sendiri. Bacalah teks resmi atau konsultasikan dengan instansi ketenagakerjaan.

Situasi lain yang sering menimbulkan pertanyaan:

Pekerjaan darurat. Ada kondisi di mana TKA diperlukan segera, misalnya untuk memperbaiki mesin yang rusak atau menangani keadaan darurat teknis. Peraturan memberi kelonggaran untuk kegiatan tertentu, namun tetap dengan batasan waktu dan pelaporan. Pemberi kerja tidak boleh memperpanjang kelonggaran itu menjadi pekerjaan tetap tanpa izin.

Pekerja jarak jauh dari luar negeri. WNA yang bekerja dari luar negeri untuk perusahaan Indonesia tanpa berada di Indonesia umumnya tidak termasuk dalam jangkauan aturan RPTKA karena tidak bekerja di wilayah Indonesia, tetapi periksa teks resmi untuk kasus Anda. Bila ia datang ke Indonesia untuk bekerja, keadaannya berubah. Pemberi kerja perlu menilai apakah kunjungan itu hanya rapat singkat atau sudah termasuk pekerjaan.

Perusahaan rintisan dan investor. Penanam modal asing sering membawa tenaga ahli sendiri. Kemudahan tertentu bisa tersedia, tetapi kewajiban pokok seperti alih keahlian tetap melekat. Pemilik usaha perlu memahami klasifikasi risiko usahanya, lihat tingkat risiko usaha rendah, menengah, dan tinggi di OSS.

Pekerjaan lintas lokasi. Bila TKA akan bekerja di lebih dari satu kota atau perusahaan, izin dan pengesahan harus mencantumkan lokasi kerja yang tepat. Pindah lokasi tanpa pemberitahuan dapat dianggap pelanggaran.

Alih status. WNA yang menikah dengan WNI atau berstatus penduduk tetap memiliki jalur izin lain. Pembahasan terkait ada pada status WNA menikah dengan WNI. Perubahan status tersebut mengubah kewajiban pemberi kerja, jadi pastikan data terbaru.

Dalam semua situasi, dokumentasi menjadi kunci. Simpan salinan RPTKA, bukti pembayaran dana kompensasi, bukti pelatihan, dan korespondensi dengan instansi. Dokumen yang rapi memudahkan Anda ketika ada inspeksi dari pengawas ketenagakerjaan atau imigrasi, dan membantu membuktikan itikad baik bila terjadi kekeliruan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua WNA yang bekerja perlu RPTKA? Pada dasarnya ya, kecuali kategori yang dikecualikan oleh peraturan, misalnya jabatan tertentu atau kegiatan tertentu. Periksa teks resmi untuk daftar pengecualian.

Apakah pekerja asing boleh menjadi kepala bagian personalia? Peraturan melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Periksa daftar jabatan terbaru.

Siapa yang menanggung biaya pengurusan izin? Menurut ketentuan, tanggung jawab ada pada pemberi kerja. Perjanjian kerja tidak boleh membebankan biaya yang seharusnya ditanggung pemberi kerja kepada pekerja.

Apa risiko bagi pemberi kerja yang mempekerjakan WNA tanpa izin? Sanksi administratif, denda, hingga pidana, serta risiko reputasi. Rincian sanksi harus dibaca pada teks resmi terbaru.

Ringkasan

• RPTKA adalah pengesahan kebutuhan tenaga kerja asing yang menjadi syarat awal.
• Setelah RPTKA, WNA memerlukan visa dan izin tinggal untuk bekerja.
• Pemberi kerja wajib menunjuk pendamping, melatih tenaga kerja Indonesia, membayar dana kompensasi, dan memulangkan TKA.
• Jabatan tertentu tertutup bagi TKA.
• Jangan mempekerjakan WNA dengan visa kunjungan.
• Pantau perkembangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Baca juga

• Visa Kunjungan dan Izin Tinggal bagi WNA: Hak, Kewajiban, dan Risiko Overstay
• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan: Bedanya dan Cara Membacanya
• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS): Cara Membaca Tingkat Risiko, NIB, dan Sertifikat Standar
• NIB dan Perizinan Usaha Kecil: Langkah Legal untuk UMKM
• Deportasi, Pencegahan, dan Penangkalan: Apa Bedanya Tindakan Keimigrasian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.