Mediasi Bisnis dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli

Apa itu alternatif penyelesaian sengketa dan siapa yang terkena

Alternatif penyelesaian sengketa, sering disingkat APS, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Istilah ini dipakai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase, yang menghasilkan putusan, dibahas terpisah dalam arbitrase dan klausul arbitrase.

Semua pelaku usaha dapat memakainya: perseorangan, CV, PT, koperasi, atau mitra dagang lintas daerah. Hal ini terutama berguna ketika pihak-pihak masih ingin melanjutkan hubungan usaha, ketika bukti belum lengkap, atau ketika biaya pengadilan tidak sebanding dengan nilai sengketa.

Berikut perbedaan cara-cara yang lazim.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar kesepakatan. UU 30/1999 mengakui bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan para pihak melalui APS yang didasarkan pada itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi (berperkara) di pengadilan negeri. Penyelesaian ditempuh dalam waktu yang terbatas; undang-undang menyebut pertemuan langsung para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam jangka pendek dan kesepakatan dituangkan secara tertulis.

Kekuatan kesepakatan. Kesepakatan tertulis hasil APS pada prinsipnya final dan mengikat para pihak, dengan syarat ditandatangani para pihak dan didaftarkan di pengadilan negeri dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang, lalu dilaksanakan dalam batas waktu berikutnya. Karena rincian tenggat dan tata caranya penting, baca teks resmi UU 30/1999 sebelum menandatangani dan mendaftarkan.

Hubungan dengan KUH Perdata. Kesepakatan damai juga dikenal dalam KUH Perdata sebagai perdamaian, yaitu perjanjian dengan mana para pihak menyudahi suatu perkara yang sedang diperiksa atau mencegah timbulnya perkara. Perdamaian harus dibuat tertulis agar sah.

Mediasi di pengadilan. Berbeda dengan mediasi di luar pengadilan, perkara perdata yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri wajib melewati mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan (Perma 1 Tahun 2016). Pembahasannya ada pada mediasi di pengadilan menurut Perma 1/2016 dan mediasi wajib di pengadilan. Bila mediasi berhasil, kesepakatan dapat dikuatkan dalam akta perdamaian; lihat kesepakatan perdamaian hasil mediasi dan akta perdamaian.

Mediator. Mediator bukan hakim. Ia tidak memutus siapa benar. Perannya membantu para pihak menemukan titik temu. Mediator yang baik netral, menjaga kerahasiaan, dan memahami bidang sengketa. Di pengadilan, mediator biasanya bersertifikat. Di luar pengadilan, para pihak bebas memilih mediator yang mereka percayai, termasuk dari lembaga mediasi.

Langkah praktis bernomor

1. Tentukan apa yang Anda inginkan secara konkret: pembayaran penuh, cicilan, pengiriman ulang, pembatalan kontrak, atau permintaan maaf. Tujuan yang jelas mempermudah perundingan.
2. Kumpulkan bukti: kontrak, faktur, bukti bayar, korespondensi, foto, dan catatan. Susun kronologi singkat.
3. Hitung opsi terburuk: jika berperkara, berapa biaya dan waktu? Angka itu membantu menentukan posisi tawar.
4. Kirim pemberitahuan tertulis kepada pihak lawan yang menyampaikan masalah dan mengajak berunding. Nada yang sopan namun tegas membuka pintu. Untuk contoh susunan, lihat isi surat somasi.
5. Lakukan negosiasi langsung. Bila buntu, sepakati mediator atau lembaga mediasi. Tentukan tempat, waktu, dan siapa yang menanggung biaya.
6. Selama mediasi, sampaikan kepentingan Anda, dengarkan kepentingan lawan, dan jajaki opsi. Jangan menandatangani apa pun di tengah tekanan.
7. Bila tercapai kesepakatan, tuangkan secara tertulis dan jelas: pihak, jumlah, tenggat, cara pembayaran, konsekuensi bila ingkar, dan pernyataan bahwa sengketa dianggap selesai. Minta advokat memeriksa.
8. Daftarkan kesepakatan ke pengadilan negeri bila hendak memperoleh kekuatan yang lebih kuat sesuai ketentuan, dan laksanakan sesuai jadwal. Bila gagal, siapkan langkah berikutnya: somasi dan gugatan atau arbitrase bila ada klausulnya.

Biaya mediasi di luar pengadilan bergantung pada mediator atau lembaga yang dipilih dan biasanya dibagi para pihak. Mintalah kesepakatan biaya tertulis di awal.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU 30/1999 relatif stabil sebagai dasar APS. Perkembangan penting justru ada pada mediasi di pengadilan: Mahkamah Agung memperbarui aturan mediasi beberapa kali, termasuk memungkinkan mediasi secara elektronik. Selain itu, perkara gugatan sederhana punya aturan mediasi dan perdamaian sendiri. Dampak bagi pelaku usaha: setelah mengajukan gugatan pun, peluang berdamai tetap terbuka, dan hasil perdamaian di pengadilan memiliki kekuatan seperti putusan. Karena aturan mahkamah dapat berubah, periksa versi terbaru di situs Mahkamah Agung dan pengadilan setempat.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Pemilik toko bangunan menagih pembayaran kepada kontraktor kecil yang terlambat membayar. Setelah satu somasi, kedua belah pihak bertemu dengan seorang mediator yang dikenal keduanya. Kontraktor mengaku proyeknya tertunda karena pembayaran dari klien belum cair. Mereka sepakat pembayaran dicicil dalam empat kali, disertai tanggal tetap, dan bila satu cicilan terlambat seluruh sisa jatuh tempo. Kesepakatan ditandatangani dan didaftarkan, sehingga bila diingkari penagih punya dasar kuat.

Contoh lain: Dua mitra usaha kuliner berselisih soal bagi hasil. Mereka tidak mau saling menggugat karena masih bertetangga. Penilaian ahli, yaitu akuntan yang disepakati kedua pihak, menghitung ulang pembukuan. Para pihak sepakat menerima hitungan itu sebagai dasar, dan sengketa selesai tanpa perkara.

Kapan mediasi kurang cocok

Mediasi tidak cocok bila salah satu pihak tidak beritikad baik, ketika diperlukan putusan yang mengikat dengan segera, atau bila ada pelanggaran serius yang membutuhkan penegakan hukum. Mediasi juga kurang cocok jika bukti yang diperlukan hanya bisa diperoleh melalui kewenangan pengadilan. Pada kondisi seperti itu, pertimbangkan jalur lain, misalnya gugatan sederhana untuk sengketa bisnis kecil atau gugatan perdata biasa.

Bagaimanapun, mencoba berunding tidak merugikan. Catatan upaya penyelesaian damai menunjukkan itikad baik, dan di pengadilan hal itu dapat dihargai.

Menyiapkan diri sebelum duduk berunding

Persiapan menentukan hasil. Mulailah dengan memisahkan posisi dari kepentingan. Posisi adalah apa yang Anda tuntut, misalnya "bayar penuh minggu ini". Kepentingan adalah alasan di baliknya, misalnya "saya perlu kas untuk membayar gaji karyawan". Memahami kepentingan, termasuk kepentingan pihak lawan, membuka pilihan kreatif seperti cicilan, potongan harga untuk pelunasan cepat, atau pembayaran dengan barang.

Siapkan pula alternatif terbaik jika perundingan gagal. Bila alternatif Anda kuat, misalnya bukti lengkap dan dokumen tertulis yang jelas, Anda bernegosiasi dari posisi tenang. Bila alternatif lemah, mungkin perlu lebih fleksibel. Tentukan siapa yang hadir dan berwenang memutuskan. Perundingan yang dihadiri wakil tanpa kewenangan hanya membuang waktu. Untuk badan usaha, bawa surat kuasa atau bukti kewenangan pengurus.

Jaga suasana. Sepakati aturan dasar di awal: saling mendengarkan, tidak memotong, dan menjaga kerahasiaan isi pembicaraan. Pernyataan yang disampaikan selama mediasi sebaiknya dinyatakan tidak dapat dipakai sebagai bukti bila perundingan gagal, dan ini bisa ditulis dalam perjanjian mediasi. Catat poin yang sudah disepakati sementara dan ringkas di akhir setiap sesi supaya tidak ada salah paham.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hasil mediasi di luar pengadilan bisa dieksekusi? Kesepakatan tertulis bersifat mengikat dan, menurut UU 30/1999, perlu didaftarkan di pengadilan negeri dalam batas waktu tertentu agar memiliki kekuatan pelaksanaan. Periksa teks resmi untuk tenggatnya.

Berapa lama mediasi? Tidak ada durasi pasti di luar pengadilan; para pihak menentukan. Di pengadilan, Perma mediasi menetapkan batas waktu tertentu yang dapat diperpanjang.

Apakah saya harus didampingi advokat? Tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk memeriksa naskah kesepakatan, terutama bila nilainya besar.

Apa bedanya mediator dengan arbiter? Mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan dan tidak memutus. Arbiter memeriksa dan memutus sengketa dengan putusan yang mengikat.

Ringkasan

• APS meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, diatur dalam UU 30/1999.
• Mediator membantu berunding; ia tidak memutus perkara.
• Kesepakatan harus tertulis, jelas, dan bila diperlukan didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai ketentuan.
• Mediasi di pengadilan diatur Perma tersendiri dan wajib dalam perkara perdata yang didaftarkan.
• Periksa teks resmi terbaru; konsultasikan sebelum menandatangani.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (perdamaian)
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Baca juga

• Arbitrase dan Klausul Arbitrase dalam Kontrak: Kekuatan Putusan dan Beda dengan Pengadilan
• Dari Somasi ke Gugatan Wanprestasi: Tahapan, Bukti, dan Tenggat dalam Sengketa Bisnis
• Gugatan Sederhana untuk Sengketa Bisnis Kecil: Syarat, Batas Nilai, dan Prosedur

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.