Sumpah Palsu, Keterangan Palsu, dan Menghalangi Peradilan di KUHP Baru

Apa itu delik terhadap proses peradilan

Peradilan hanya bisa menegakkan keadilan bila keterangan dan bukti yang masuk benar. Karena itu hukum pidana melindungi proses ini. Perbuatan yang merusak proses itu dikenal sebagai delik terhadap proses peradilan. Kelompok utamanya sebagai berikut.

• Sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah. Saksi, ahli, atau pihak yang telah disumpah memberi keterangan yang diketahuinya tidak benar.
• Memberi keterangan palsu kepada pejabat. Tidak selalu di persidangan; dapat juga kepada penyidik atau dalam dokumen resmi.
• Laporan atau pengaduan palsu. Melaporkan seseorang melakukan kejahatan padahal tahu hal itu tidak terjadi.
• Menghalangi atau merintangi pemeriksaan. Menyembunyikan tersangka, menghilangkan barang bukti, atau mempengaruhi saksi.
• Menyuap atau menekan saksi. Memberi atau menjanjikan sesuatu agar saksi mengubah keterangan.

Siapa yang terkena? Saksi, ahli, penerjemah, pelapor, pihak berperkara, dan orang di sekitar mereka. Warga biasa paling sering berurusan sebagai saksi atau pelapor.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP lama. Hukum acara pidana diatur UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru), yang juga berlaku sejak 2 Januari 2026. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain. Nomor pasal delik terhadap proses peradilan dalam KUHP baru tidak dikutip di sini; periksa teks resmi UU 1/2023.

Unsur keterangan palsu di bawah sumpah secara umum:

1. Keterangan diberikan di bawah sumpah atau janji menurut hukum.
2. Keterangan itu tidak benar.
3. Pemberi keterangan tahu bahwa keterangan itu tidak benar, atau dengan sengaja menyembunyikan kebenaran.
4. Keterangan itu berkaitan dengan hal yang diperiksa dan dapat memengaruhi putusan.

Poin penting: kesalahan ingatan bukan sumpah palsu. Seorang saksi yang lupa, salah ingat tanggal, atau tidak yakin tidak otomatis berbohong. Yang dipersoalkan adalah kebohongan yang disengaja. Namun saksi sebaiknya berkata "saya tidak ingat" daripada menebak, karena menebak dengan nada pasti bisa dianggap keterangan tidak benar.

Bacaan terkait risiko saksi ada di memberi keterangan palsu di bawah sumpah: risiko saksi.

Sumpah, janji, dan keterangan tanpa sumpah

Di persidangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya sebelum memberi keterangan. Ada beberapa orang yang karena hubungan tertentu, misalnya usia sangat muda atau gangguan jiwa, bisa memberi keterangan tanpa sumpah dan nilainya sebagai petunjuk. Pengaturan rinci diatur hukum acara pidana baru; periksa teks resmi.

Sumpah juga ada dalam perkara perdata, misalnya sumpah pemutus atau sumpah tambahan sebagai alat bukti. Berbohong dalam sumpah seperti itu juga berisiko. Lihat sumpah pemutus dan sumpah pelengkap. Surat pernyataan yang dibuat dengan sumpah atau yang memuat ancaman pidana bila tidak benar dibahas pada surat pernyataan palsu dan ancaman pidana sumpah palsu.

Beda sumpah palsu, laporan palsu, dan pencemaran nama baik

Perbedaan laporan palsu dan fitnah dibahas pada laporan palsu dan fitnah. Perlu diingat, orang yang melapor dengan itikad baik atas dugaan yang ternyata tidak terbukti tidak otomatis melakukan laporan palsu. Yang dipidana adalah laporan yang diketahui tidak benar.

Menghalangi proses peradilan: contoh

Menghalangi tidak selalu berupa kekerasan. Contohnya:

• menyembunyikan seseorang yang sedang dicari penyidik;
• membuang, menghapus, atau memalsukan barang bukti dan rekaman;
• membujuk saksi agar tidak hadir atau mengubah keterangan, apalagi dengan memberi uang;
• mengancam saksi atau pelapor;
• membocorkan identitas saksi yang dilindungi;
• memberi keterangan menyesatkan kepada polisi untuk mengalihkan penyidikan. Lihat memberi keterangan menyesatkan kepada polisi.

Keluarga tersangka perlu berhati-hati. Membantu menyembunyikan anggota keluarga yang dicari polisi bisa dipandang menghalangi, walaupun ada dorongan kasih sayang. Hukum biasanya memberi pengecualian tertentu bagi keluarga dekat dalam hal kewajiban memberi kesaksian, tetapi tidak menghalalkan penghilangan bukti. Periksa teks resmi untuk batasnya.

Langkah praktis bagi saksi

1. Pahami status Anda. Tanyakan apakah Anda dipanggil sebagai saksi, saksi korban, ahli, atau terperiksa.
2. Baca surat panggilan. Perhatikan tanggal, tempat, dan perkara. Bila tidak dapat hadir, beri tahu secara tertulis dengan alasan sah.
3. Siapkan ingatan. Catat apa yang Anda lihat, dengar, atau alami sendiri. Pisahkan fakta dari kabar yang Anda dengar dari orang lain.
4. Jawab jujur dan singkat. Jawab sesuai pertanyaan. Katakan tidak tahu atau tidak ingat bila memang demikian.
5. Baca berita acara sebelum tanda tangan. Jika ada kalimat yang tidak sesuai, mintalah diperbaiki sebelum menandatangani. Pembahasan terkait ada di BAP yang belum dibaca.
6. Koreksi bila keliru. Bila menyadari keterangan Anda salah, segera sampaikan koreksi kepada penyidik atau hakim. Koreksi dini lebih baik daripada membiarkan kesalahan.
7. Laporkan tekanan. Bila ada pihak yang membujuk atau mengancam Anda, laporkan dan minta perlindungan dari lembaga berwenang.

Hak mencabut keterangan di BAP dan akibatnya dibahas pada mencabut keterangan di BAP.

Perlindungan bagi saksi dan pelapor

Orang yang berani melapor atau bersaksi sering takut dibalas. Hukum memberikan perlindungan tertentu. Pelapor yang beritikad baik pada dasarnya tidak boleh dituntut atas laporan yang ia sampaikan, dan saksi dapat meminta perlindungan pada lembaga yang berwenang. Bentuk perlindungannya dapat berupa pengamanan fisik, penyembunyian identitas, hingga pendampingan hukum. Bacaan terkait ada di whistleblower: pelapor tidak boleh dituntut. Rincian syarat dan prosedur periksa teks resmi undang-undang pelindungan saksi dan korban terbaru.

Saksi juga berhak mendapatkan penggantian biaya tertentu, didampingi, dan diperiksa tanpa tekanan. Bila Anda merasa pertanyaan penyidik menjebak, Anda boleh meminta pertanyaan diulang atau dijelaskan.

Hak dan kewajiban saksi

Tabel ini ringkasan umum. Hak dan kewajiban rinci menurut KUHAP baru perlu dibaca pada teks resmi.

Apa yang terjadi bila terbukti memberi keterangan palsu

Bila hakim menduga seorang saksi berbohong di bawah sumpah, hakim dapat memperingatkan saksi, dan dalam keadaan tertentu memerintahkan penuntut umum memeriksa dugaan itu. Perkara keterangan palsu kemudian diproses tersendiri. Dampaknya tidak hanya pidana. Kesaksian yang diragukan melemahkan posisi pihak yang menghadirkan saksi, dan kredibilitas saksi di perkara lain ikut turun. Karena itu pihak berperkara sebaiknya tidak menekan saksi.

Selain itu, putusan yang ternyata didasarkan pada keterangan palsu dapat menjadi alasan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali, bila memenuhi syarat. Baca peninjauan kembali pidana: novum dan kekhilafan hakim.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Larangan memberi keterangan palsu dan menghalangi peradilan sudah ada sejak KUHP lama dan tetap ada di KUHP baru. Perubahan yang perlu diperhatikan:

• Penomoran dan susunan pasal berbeda; kutipan lama tidak lagi dipakai untuk perkara yang berlaku mulai 2 Januari 2026.
• KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur ulang pemeriksaan saksi, hak saksi dan korban, serta tata cara penyidikan. Karena nomor pasalnya tidak dikutip di sini, pembaca sebaiknya memeriksa teks resmi untuk hak spesifik saksi.
• Perlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang yang diperbarui, yaitu UU 3/2026 yang mencabut UU 13/2006. Periksa teks resmi untuk bentuk perlindungannya.
• Hakim kini mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan dapat memilih pidana selain penjara untuk perkara tertentu.

Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026 berlaku ketentuan peralihan dan asas aturan yang lebih menguntungkan. Periksa teks resmi atau tanyakan kepada advokat.

Kesalahan umum

Contoh: Dalam perkara sengketa utang, seorang saksi diminta oleh temannya, salah satu pihak, untuk menyatakan di sidang bahwa ia melihat penyerahan uang. Saksi itu tidak melihatnya, tetapi mau membantu. Di sidang ia disumpah lalu memberi keterangan sesuai permintaan temannya. Lawan perkara menunjukkan bahwa pada hari itu saksi berada di kota lain. Hakim dapat memerintahkan saksi diperiksa lebih lanjut karena dugaan keterangan palsu di bawah sumpah. Teman yang membujuk juga dapat berisiko dianggap menyuruh atau menghasut. Pelajarannya: bantuan yang berbentuk kebohongan menimbulkan risiko pidana bagi semua pihak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saksi yang berubah keterangan otomatis dipidana? Tidak otomatis. Hakim menilai apakah perubahan karena lupa, koreksi, atau kebohongan disengaja. Perubahan yang dilakukan sendiri dan jujur lebih aman daripada perubahan akibat tekanan atau imbalan.

Apakah saya wajib hadir bila dipanggil sebagai saksi? Pada dasarnya saksi wajib hadir bila dipanggil secara sah. Ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat berakibat tindakan tertentu. Rincian prosedur periksa teks resmi KUHAP baru.

Bagaimana bila saya takut melapor karena diancam? Anda dapat meminta perlindungan saksi dan korban. Ancaman terhadap saksi sendiri termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Simpan bukti ancaman dan laporkan.

Apakah ahli yang memberi pendapat keliru bisa dipidana? Pendapat yang berbeda atau keliru karena kekeliruan metode bukan otomatis pidana. Yang dipidana adalah keterangan yang sengaja dibuat tidak benar. Periksa teks resmi.

Ringkasan

• Delik terhadap proses peradilan mencakup keterangan palsu di bawah sumpah, laporan palsu, dan perbuatan menghalangi pemeriksaan.
• Yang dipidana adalah kebohongan atau perintangan yang disengaja, bukan kekeliruan ingatan.
• Saksi sebaiknya menjawab jujur, membaca BAP sebelum menandatangani, dan segera mengoreksi bila keliru.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Asas aturan yang lebih menguntungkan berlaku untuk perbuatan lama; nomor pasal dan angka ancaman periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Memberi Keterangan Palsu di Bawah Sumpah: Risiko bagi Saksi
• Laporan Palsu dan Fitnah: Risiko Melaporkan Tanpa Dasar dan Cara Menghadapinya
• Surat Pernyataan Palsu: Ancaman Pidana, Sumpah Palsu, dan Bedanya dalam KUHP Baru
• Mencabut Keterangan di BAP: Alasan, Penilaian Hakim, dan Akibatnya
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.