Melawan Petugas yang Sah di KUHP Baru: Batas Tindakan Warga dan Petugas

Apa itu delik terhadap penguasa umum

Penguasa umum adalah pejabat atau petugas yang menjalankan wewenang berdasarkan undang-undang, seperti polisi, jaksa, petugas pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, juru sita pengadilan, atau petugas lain yang ditugaskan secara sah. Delik terhadap penguasa umum adalah perbuatan yang menghalangi atau melawan petugas ketika mereka sedang menjalankan tugas yang sah.

Perbuatan yang bisa masuk kelompok ini antara lain:

• memukul atau mengancam petugas yang sedang menjalankan tugas;
• menghalangi petugas dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar tidak melakukan tindakan resmi;
• merampas orang yang sedang ditangkap secara sah;
• merusak barang yang disita secara sah;
• menghina petugas atau lembaga dalam keadaan tertentu. Ketentuan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara punya syarat khusus dan sebagian bersifat delik aduan; periksa teks resmi.

Siapa yang terkena? Siapa pun yang melawan petugas. Warga biasa paling sering berurusan pada saat penertiban, razia, penggeledahan, penagihan, atau unjuk rasa.

Kata kuncinya adalah sah. Hukum melindungi petugas yang bertindak sah. Jika tindakan petugas sendiri tidak sah, misalnya tanpa surat tugas atau di luar wewenang, posisi hukumnya berbeda, dan warga memiliki hak untuk keberatan, meskipun cara menyampaikan keberatannya tetap harus tertib.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Hukum acara pidananya diatur UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP baru) yang berlaku pada tanggal yang sama. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain. Nomor pasal delik terhadap penguasa umum dalam KUHP baru tidak dikutip di sini; periksa teks resmi UU 1/2023.

Unsur melawan petugas secara umum:

1. Ada petugas yang berwenang dan sedang menjalankan tugas.
2. Tugas itu sah, artinya sesuai undang-undang dan prosedur.
3. Ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas, atau tindakan nyata yang menghalangi.
4. Pelaku tahu bahwa yang dilawan adalah petugas yang sedang bertugas.

Unsur terakhir penting. Orang yang tidak tahu bahwa yang menghadangnya adalah petugas, misalnya petugas berpakaian preman yang tidak menunjukkan identitas, berada dalam posisi berbeda dengan orang yang tahu pasti. Karena itu petugas wajib menunjukkan identitas dan surat tugas.

Batas tindakan petugas: apa yang boleh dan tidak

Wewenang petugas bukan tanpa batas. Beberapa prinsip umum yang berlaku dalam penegakan hukum:

• Legalitas. Tindakan harus berdasar undang-undang. Penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan punya syarat dan tata cara.
• Proporsionalitas. Penggunaan kekuatan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi.
• Menghormati hak asasi. Petugas tidak boleh menyiksa, merendahkan martabat, atau menggunakan kekerasan berlebihan.
• Identitas dan surat tugas. Petugas harus dapat menunjukkan identitas, dan untuk tindakan tertentu surat perintah atau surat tugas.
• Dokumentasi. Tindakan seperti penyitaan atau penggeledahan dicatat dalam berita acara.

Rincian wewenang, syarat penangkapan, penggeledahan, dan penahanan diatur dalam hukum acara pidana baru. Nomor pasalnya tidak dikutip di sini; periksa teks resmi. Pembahasan umum tentang hak tersangka ada di didampingi penasihat hukum dan penahanan dan keluarga.

Apa yang termasuk "melawan" dan apa yang bukan

Tidak setiap penolakan adalah pidana. Perbedaan penting:

• Bukan pidana: meminta surat tugas, menanyakan dasar tindakan, menyampaikan keberatan secara tertib, merekam kejadian dari jarak wajar, menolak menandatangani berita acara yang tidak sesuai, meminta didampingi penasihat hukum.
• Berisiko pidana: memukul, mendorong, mengancam, merebut barang sitaan, melarikan diri dari penangkapan dengan kekerasan, atau merusak kendaraan petugas.

Merekam petugas dari jarak wajar umumnya tidak dilarang selama tidak menghalangi tugas dan tidak menyebarkan data yang dilindungi. Namun periksa aturan lokasi tertentu. Hindari memegang atau merebut peralatan petugas.

Jika Anda yakin tindakan petugas keliru, jalan yang aman adalah patuh dulu di tempat, lalu mengajukan keberatan lewat jalur resmi. Melawan di tempat justru membuka risiko pidana baru dan melemahkan posisi Anda.

Langkah praktis bagi warga

1. Tenang dan hormat. Nada tinggi dan tindakan kasar mudah dianggap perlawanan.
2. Minta identitas dan dasar tindakan. Sebutkan dengan sopan bahwa Anda ingin memastikan tindakan sesuai prosedur.
3. Minta surat tugas atau surat perintah bila tindakannya berupa penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan.
4. Jangan melawan fisik. Bila Anda merasa diperlakukan tidak sah, ikuti dulu, lalu keberatan secara resmi.
5. Hubungi keluarga dan penasihat hukum. Anda berhak didampingi. Jangan menandatangani apa pun yang belum Anda baca.
6. Catat detail. Nama, pangkat, instansi, waktu, tempat, saksi, dan kejadian.
7. Simpan bukti. Rekaman, foto, tanda terima, atau surat. Bila ada luka, periksa ke fasilitas kesehatan dan simpan hasilnya.
8. Ajukan pengaduan. Dapat melalui kanal resmi kepolisian, pengawas internal, ombudsman, atau lembaga hak asasi manusia. Lihat layanan pengaduan polisi 110 dan aplikasi resmi dan cara mengadu ke Komnas HAM.

Langkah bagi warga yang dituduh melawan petugas

Bila Anda dituduh melawan atau menghalangi petugas, beberapa hal penting:

• Jangan menandatangani berita acara yang menyatakan Anda melawan bila itu tidak benar.
• Jelaskan versi Anda dengan runtut dan mintalah dicatat.
• Mintalah bantuan hukum. Bantuan hukum gratis tersedia untuk yang berhak; lihat bantuan hukum gratis perkara pidana.
• Kumpulkan rekaman, saksi, dan bukti bahwa tindakan petugas tidak sesuai prosedur, bila memang demikian.
• Bila penangkapan atau penahanan dirasa tidak sah, tanyakan mekanisme keberatan yang tersedia. Praperadilan telah dikenal dalam hukum acara dan diatur ulang dalam KUHAP baru; periksa teks resmi.

Penggeledahan, penyitaan, dan penertiban: titik rawan

Tiga situasi paling sering memicu gesekan antara warga dan petugas.

Penggeledahan. Petugas yang menggeledah rumah atau tempat usaha pada umumnya harus memenuhi syarat tertentu, seperti izin atau surat dari pihak yang berwenang, kecuali dalam keadaan mendesak yang diatur undang-undang. Warga berhak menyaksikan dan meminta berita acara. Tanyakan dengan sopan apa dasar penggeledahan dan barang apa yang dicari. Rincian syarat periksa teks resmi KUHAP baru.

Penyitaan. Barang yang disita harus dicatat, dan pemilik berhak meminta tanda terima. Jangan merebut kembali barang yang sudah disita; ajukan keberatan atau permohonan pengembalian melalui jalur yang tersedia. Pembahasan barang bukti ada di barang bukti dalam perkara pidana.

Penertiban oleh pemerintah daerah. Petugas ketertiban menjalankan peraturan daerah. Warga yang keberatan sebaiknya menanyakan dasar peraturan, meminta surat teguran atau surat pemberitahuan, dan mengajukan keberatan resmi. Menghalangi dengan kekerasan memperburuk posisi.

Menghina atau menghalangi dengan kata-kata

Tidak semua pelanggaran berbentuk kekerasan fisik. Ada perbuatan yang berupa ucapan, seperti memaki petugas atau menyebarkan tuduhan palsu mengenai mereka. Hukum membedakan antara kritik yang sah, makian pribadi, dan tuduhan palsu. Kritik yang berbasis fakta dan menyangkut kepentingan umum dilindungi, sedangkan makian pribadi atau tuduhan tanpa dasar berisiko dikaitkan dengan delik penghinaan atau pencemaran. Untuk media sosial, baca pencemaran nama baik: UU ITE dan KUHP.

Sebagai pegangan praktis: sampaikan keluhan dengan fakta, waktu, tempat, dan nama bila diketahui, dan salurkan kepada kanal resmi, bukan lewat amarah di lokasi atau unggahan tanpa bukti.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Delik terhadap penguasa umum dalam KUHP lama tersebar di beberapa bagian. KUHP baru menyusunnya kembali dan memuat ketentuan yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan ini menuai perdebatan karena bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, sehingga sebagian rumusannya dibuat sebagai delik aduan dan memberi ruang bagi kritik. Pembaca perlu membaca teks resmi, bukan sekadar kabar di media sosial. Pembahasan ketentuan terkait unjuk rasa ada di unjuk rasa tanpa pemberitahuan dan aturan KUHP baru.

KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur ulang wewenang penyidik serta hak tersangka. Nomor pasalnya tidak dikutip di sini. Bila perbuatan terjadi sebelum 2 Januari 2026, pada dasarnya dipakai aturan saat perbuatan dilakukan, tetapi berlaku asas aturan yang lebih menguntungkan bila aturan baru lebih ringan atau lebih menguntungkan. Rincian peralihan periksa teks resmi atau tanyakan kepada advokat.

Prinsip dasarnya relatif stabil: melawan petugas yang sah dengan kekerasan tetap dipidana, dan petugas tetap wajib bertindak sah dan proporsional.

Kesalahan umum

Contoh: Sebuah petugas ketertiban datang ke lapak pedagang kaki lima untuk menertibkan dagangan dengan alasan melanggar aturan daerah. Pedagang menilai tindakan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alih-alih mendorong petugas, ia meminta surat tugas dan dasar aturan, merekam dari jarak aman, lalu menyampaikan keberatan tertulis ke kantor kecamatan dan dinas terkait. Seorang pedagang lain mendorong petugas hingga terjatuh dan dilaporkan melawan petugas. Pedagang pertama mempertahankan haknya tanpa risiko pidana, sementara pedagang kedua kini harus membela diri. Keduanya mungkin sama-sama merasa benar, tetapi cara mereka bereaksi menentukan akibat hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah menolak petugas yang tidak membawa surat tugas? Anda berhak meminta surat tugas dan menanyakan dasar tindakan. Sampaikan dengan tertib. Penolakan dengan kekerasan tidak dianjurkan; ajukan keberatan resmi setelahnya.

Apakah merekam petugas dilarang? Pada umumnya tidak dilarang selama tidak menghalangi tugas dan tidak membahayakan keamanan. Periksa aturan khusus tempat tertentu.

Apakah mengkritik polisi atau pemerintah di media sosial termasuk delik ini? Kritik berbasis fakta dan kepentingan umum berbeda dari penghinaan. Namun batasnya rumit dan sensitif; periksa teks resmi KUHP baru dan UU ITE terbaru, dan hindari tuduhan tanpa bukti.

Bagaimana jika petugas yang melakukan kekerasan terhadap saya? Periksakan diri ke fasilitas kesehatan, simpan hasilnya, dan laporkan kepada pengawas internal, kepolisian, ombudsman, atau lembaga hak asasi manusia. Petugas yang melampaui wewenang juga dapat diproses.

Ringkasan

• Delik terhadap penguasa umum melindungi petugas yang menjalankan tugas sah dari kekerasan dan penghalangan.
• Petugas terikat batas: legalitas, proporsionalitas, identitas, dan penghormatan hak.
• Warga berhak meminta identitas, surat tugas, dan didampingi penasihat hukum, tetapi jangan melawan fisik.
• KUHP baru dan KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Asas aturan yang lebih menguntungkan berlaku untuk perbuatan lama; nomor pasal dan angka ancaman periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Didampingi penasihat hukum: untuk apa di ruang pemeriksaan
• Jika ada penahanan: yang dihubungi keluarga
• Layanan Pengaduan Polisi: Call Center 110, Aplikasi Resmi, dan Respons yang Layak Diharapkan
• Pemerasan oleh Oknum Aparat dan Pungli: Bukti yang Dikumpulkan dan Lapor ke Mana
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.