KUHAP Baru dan Sidang Daring: Hak Terdakwa dan Syarat Teknis

Apa itu sidang daring dan siapa yang terkena

Sidang daring, atau persidangan jarak jauh, adalah sidang yang sebagian pesertanya hadir lewat sambungan audio-visual. Majelis hakim dan jaksa biasanya ada di ruang sidang, sedangkan terdakwa, saksi, atau ahli berada di tempat lain. Tempat itu bisa rumah tahanan, kantor kejaksaan, atau kantor pengadilan di daerah lain.

Yang terkena langsung adalah terdakwa, terutama yang ditahan jauh dari pengadilan. Saksi yang tinggal di luar kota atau luar negeri juga terkena. Korban, keluarga, dan penasihat hukum ikut terdampak, karena cara mereka berkomunikasi dan memantau jalannya sidang berubah.

Penting dibedakan dua hal. Pertama, sidang yang seluruhnya elektronik. Kedua, sidang tatap muka yang hanya memakai sambungan video untuk satu orang, misalnya saksi yang sakit. Keduanya sering dicampur, padahal akibat hukum dan hak yang perlu dijaga bisa berbeda.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru (UU 20/2025) menggantikan KUHAP lama (UU 8/1981) yang sudah dicabut. Bersamaan dengan itu, KUHP baru (UU 1/2023) mulai berlaku. KUHP mengatur perbuatan apa yang dipidana, sedangkan KUHAP mengatur cara memprosesnya, termasuk cara menyidangkan.

Sebelum KUHAP baru, praktik sidang daring dalam perkara pidana banyak bertumpu pada peraturan Mahkamah Agung dan nota kesepahaman antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Salah satu rujukan yang dikenal adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara pidana. Status dan penyesuaian peraturan ini terhadap KUHAP baru perlu diperiksa pada teks resmi terbaru.

Hal-hal yang menjadi prinsip dan relatif tidak berubah:

• Sidang pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu seperti kesusilaan atau perkara anak.
• Terdakwa berhak didengar, berhak membela diri, dan berhak didampingi penasihat hukum.
• Hakim wajib memastikan terdakwa memahami apa yang terjadi dan dapat menyampaikan pendapat.
• Alat bukti diperiksa di sidang, sehingga kualitas penyampaian keterangan sangat penting.

Hal yang sering ditanyakan adalah apakah terdakwa boleh menolak sidang daring. Jawaban pastinya bergantung pada rumusan KUHAP baru dan peraturan pelaksananya. Karena itu, bila terdakwa keberatan, sampaikan keberatan itu secara tegas dan beralasan di depan hakim, lalu minta dicatat. Rumusan yang tepat tentang siapa yang berwenang memutuskan sidang daring perlu dicek pada teks resmi.

Hak terdakwa yang harus tetap terjaga

Teknologi hanya alat. Hak terdakwa tidak boleh menyusut karena sidang berpindah ke layar. Berikut hak-hak yang paling sering terancam.

Dua hak butuh perhatian khusus. Pertama, hak berkonsultasi dengan penasihat hukum secara rahasia. Kalau advokat berada di pengadilan dan terdakwa di rumah tahanan, harus ada cara agar mereka bisa berbicara tanpa didengar pihak lain. Kedua, hak untuk memastikan tidak ada pihak yang mengarahkan terdakwa dari luar layar.

Syarat teknis yang lazim diperlukan

KUHAP tidak mengatur merek aplikasi. Syarat teknis biasanya diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung atau instansi terkait. Secara umum, sidang daring yang layak membutuhkan:

• Sambungan internet yang stabil di semua lokasi.
• Perangkat audio dan video yang jelas, dengan kamera yang bisa menampilkan ruangan, bukan hanya wajah.
• Sistem yang bisa merekam jalannya sidang untuk kebutuhan berita acara.
• Petugas teknis yang siaga di setiap lokasi.
• Saluran komunikasi terpisah antara terdakwa dan penasihat hukumnya.
• Cara mengajukan, menampilkan, dan memeriksa dokumen dan barang bukti secara jelas.
• Cadangan bila sambungan terputus, misalnya sidang ditunda dan dijadwalkan ulang.

Jika salah satu unsur ini tidak ada, keberatan terdakwa lebih kuat. Namun keberatan itu tidak boleh sekadar teknis. Hubungkan dengan akibatnya: terdakwa tidak bisa mendengar saksi, tidak bisa berkonsultasi, atau tidak bisa mengajukan bukti.

Langkah praktis bagi terdakwa dan keluarga

1. Tanyakan sejak awal kepada panitera atau jaksa apakah sidang akan tatap muka atau daring, dan di mana terdakwa akan berada.
2. Hubungi penasihat hukum. Jika belum punya, tanyakan hak mendapat bantuan hukum, termasuk layanan bantuan hukum di pengadilan atau lembaga bantuan hukum.
3. Mintalah penasihat hukum memastikan cara berkomunikasi dengan terdakwa sebelum, selama, dan sesudah sidang.
4. Pada hari sidang, tiba lebih awal untuk menguji suara dan gambar. Bila ada gangguan, laporkan segera kepada petugas.
5. Jika koneksi buruk, ucapkan langsung kepada hakim bahwa terdakwa tidak dapat mendengar atau melihat dengan jelas. Minta sidang dihentikan sementara.
6. Ajukan keberatan secara lisan pada saat itu juga, lalu mintalah penasihat hukum mengajukannya tertulis.
7. Minta keberatan dan jawaban hakim tercatat dalam berita acara sidang. Catatan inilah yang berguna jika kelak diajukan banding.
8. Simpan salinan dokumen, jadwal, dan catatan gangguan teknis. Fotokopi dan foto layar dapat membantu bila diperlukan.

Informasi tentang hak-hak dasar di ruang sidang dapat dibaca juga pada hak terdakwa di persidangan: penerjemah dan salinan dakwaan dan panduan sidang KUHAP baru 2026.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar adalah penggantian KUHAP lama dengan KUHAP baru pada 2 Januari 2026. Sebelum itu, sidang daring dalam perkara pidana belum dirumuskan lengkap di undang-undang, sehingga sangat bergantung pada peraturan di bawahnya dan kesepakatan antarlembaga. Apakah dan sejauh mana KUHAP baru mengatur sidang daring secara tegas perlu diperiksa pada teks resmi. Yang pasti, pemakaian teknologi tidak boleh mengurangi hak terdakwa, dan rincian teknisnya kemungkinan bergantung pada peraturan pelaksana.

Bagaimana dengan perkara yang sudah berjalan sebelum 2 Januari 2026? Prinsip umum peralihan: perkara yang sedang berjalan tidak otomatis ulang dari awal. Rincian peralihan KUHAP baru perlu dicek pada teks resmi, dan gambaran awam tersedia pada ketentuan peralihan KUHAP baru. Asas yang juga dikenal dalam hukum pidana adalah aturan yang lebih menguntungkan terdakwa; asas ini terutama menyangkut hukum pidana materiil dalam KUHP, bukan tata cara sidang, sehingga jangan diandalkan secara otomatis untuk urusan teknis persidangan.

Satu hal lagi: UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menyesuaikan ancaman pidana dalam sejumlah undang-undang. Ini tidak mengatur sidang daring, tetapi bisa memengaruhi pidana yang dituntut.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang terdakwa perkara penipuan kecil ditahan di rumah tahanan yang jauh dari pengadilan. Sidang pembacaan keterangan saksi dilakukan lewat video. Suara saksi putus-putus sehingga terdakwa tidak dapat mengikuti. Penasihat hukumnya yang berada di ruang sidang mengajukan permohonan agar sidang dihentikan sementara dan keterangan saksi diulang. Hakim mengabulkan, dan keberatan itu dicatat dalam berita acara.

Contoh lain: Seorang saksi tinggal di kota lain dan tidak dapat hadir karena sakit. Majelis hakim memperkenankan saksi memberi keterangan lewat sambungan video dari kantor pengadilan setempat, dengan petugas pengadilan di sana yang memastikan tidak ada pihak lain yang mengarahkan. Terdakwa dan penasihat hukumnya diberi kesempatan mengajukan pertanyaan.

Pertanyaan keluarga yang sering muncul sebelum sidang

Keluarga terdakwa biasanya khawatir pada hal-hal praktis. Apakah boleh menonton? Prinsipnya sidang terbuka, sehingga pengadilan menyediakan cara bagi publik untuk mengikuti, walau bentuknya berbeda-beda. Tanyakan kepada panitera di pengadilan tempat perkara terdaftar. Apakah boleh merekam? Umumnya perekaman sidang tunduk pada izin hakim, dan menyebarkan rekaman tanpa izin dapat bermasalah. Bagaimana dengan anak? Perkara anak memiliki aturan khusus dan umumnya tertutup, lihat sidang anak tertutup dan pendampingan orang tua.

Pertanyaan lain: bagaimana bila terdakwa tidak ditahan? Sidang daring lebih mungkin berlaku bagi terdakwa yang ditahan atau saksi yang berhalangan. Terdakwa yang tidak ditahan pada dasarnya diharapkan hadir, kecuali ada izin hakim.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah terdakwa boleh menolak sidang daring? Terdakwa boleh menyampaikan keberatan, terutama jika haknya terhambat. Apakah hakim wajib mengabulkan atau tidak bergantung pada rumusan KUHAP baru dan peraturan pelaksananya, sehingga periksa teks resmi dan konsultasikan dengan penasihat hukum.

Apakah keterangan saksi lewat video sah? Pada praktiknya keterangan saksi lewat sambungan video dapat diterima bila dilakukan dengan cara yang menjamin keaslian dan kebebasan saksi. Penilaian nilai pembuktiannya tetap di tangan hakim.

Bagaimana jika sinyal terputus saat putusan dibacakan? Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bila terdakwa tidak dapat mengikuti, penasihat hukum dapat meminta pembacaan diulang atau ditunda, dan keberatan dicatat.

Apakah sidang daring dapat dijadikan alasan banding? Gangguan teknis yang menghilangkan hak terdakwa untuk membela diri dapat diangkat dalam memori banding, tetapi harus dibuktikan dengan catatan di berita acara. Lihat banding pidana: tenggang waktu dan memori banding.

Ringkasan

• KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Sidang daring adalah alat, bukan alasan mengurangi hak terdakwa.
• Hak berkonsultasi secara rahasia dengan penasihat hukum harus tetap dijamin.
• Syarat teknis penting: koneksi stabil, rekaman, kamera ruangan, dan saluran khusus advokat.
• Sampaikan keberatan segera, minta dicatat, dan simpan bukti gangguan.
• Untuk detail pengaturan terbaru, periksa teks resmi KUHAP baru dan peraturan pelaksananya.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Panduan Sidang Pidana Sesuai KUHAP Baru 2026: Dari Pembukaan sampai Penutup
• Hak terdakwa di persidangan penerjemah dan salinan dakwaan
• Identitas saksi dirahasiakan sidang tanpa tatap muka
• Ketentuan peralihan KUHAP baru gambaran umum untuk awam
• Sidang Elektronik Perkara Perdata: Persiapan Akun, Saksi Jarak Jauh, dan Bukti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.