Restorative Justice pada Tahap Penyidikan: Syarat Umum dan Batasannya

Apa itu keadilan restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pemulihan keadaan semula dan keseimbangan antara korban, pelaku, serta masyarakat, dibanding semata-mata menghukum pelaku. Dalam praktik, wujudnya dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, perbaikan kerusakan, atau tindakan pemulihan lain yang disepakati.

Di Indonesia, pendekatan ini lebih dahulu dikembangkan melalui peraturan internal lembaga penegak hukum, antara lain di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung, serta dalam sistem peradilan pidana anak yang mengenal diversi, yaitu pengalihan penyelesaian dari proses peradilan ke luar peradilan. Pembaruan hukum pidana nasional, baik KUHP baru maupun KUHAP baru, memberi tempat lebih kuat pada pendekatan ini. Bentuk dan syarat persisnya pada KUHAP baru perlu dibaca pada teks resmi UU No. 20 Tahun 2025 serta peraturan pelaksananya.

Jenis perkara yang umumnya dapat dipertimbangkan

Penyelesaian damai tidak terbuka untuk semua perkara. Secara umum, perkara yang lebih mungkin dipertimbangkan adalah yang berskala ringan atau menengah, kerugiannya dapat dipulihkan, dan bukan kejahatan yang menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat.

Pembagian di atas adalah gambaran umum dari praktik, bukan daftar resmi. Untuk batasan yang berlaku, periksa teks resmi KUHAP baru, peraturan pelaksana, dan aturan internal instansi. Kekerasan seksual merupakan salah satu contoh yang diatur sangat ketat: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membatasi penyelesaian di luar proses peradilan untuk tindak pidana tertentu, sehingga tidak tepat dianggap dapat diselesaikan dengan perdamaian. Lihat jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut UU TPKS.

Syarat umum yang lazim

Tanpa menyebut ketentuan pasal tertentu, syarat umum yang biasa ditemui dalam praktik keadilan restoratif meliputi:

1. Kesukarelaan. Korban dan pelaku menyetujui tanpa tekanan, ancaman, atau iming-iming yang tidak patut.
2. Pemulihan. Ada upaya nyata memulihkan korban: ganti rugi, perbaikan, atau tindakan lain yang disepakati.
3. Pengakuan. Pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab.
4. Kelayakan perkara. Jenis dan tingkat perkara termasuk yang dapat diselesaikan damai.
5. Keterlibatan pihak terkait. Tokoh masyarakat atau perangkat lingkungan dapat dilibatkan, dan penegak hukum mencatat proses.
6. Tidak ada penolakan masyarakat yang kuat atau bahaya bagi keselamatan.
7. Dokumentasi. Kesepakatan dituangkan dalam akta atau surat perdamaian, ditandatangani para pihak dan pendamping.

Persetujuan korban adalah inti. Tanpa persetujuan korban, penyelesaian damai tidak sah secara moral dan berisiko secara hukum. Hak korban dibahas lebih lanjut pada hak korban atas restitusi dan pemulihan dalam putusan.

Langkah praktis

1. Pastikan dulu apakah perkaranya termasuk yang dapat didamaikan. Tanyakan kepada penyidik dan konsultasikan dengan advokat.
2. Bagi pelaku atau keluarga: pendekatan ke korban sebaiknya dilakukan dengan sopan, melalui perantara yang tepercaya atau pendamping, bukan dengan tekanan. Hindari menemui korban dalam suasana mengintimidasi.
3. Bagi korban: pertimbangkan apa yang dibutuhkan untuk pulih. Anda berhak menolak berdamai.
4. Rundingkan bentuk pemulihan yang realistis: besar ganti rugi, jadwal pembayaran, permintaan maaf, atau perbaikan barang.
5. Libatkan pendamping, seperti advokat, tokoh masyarakat, atau lembaga bantuan hukum. Penyidik biasanya memfasilitasi pertemuan.
6. Tuangkan kesepakatan secara tertulis dan jelas: pihak, isi, tenggat, konsekuensi jika ingkar. Hindari kalimat yang menghapus hak secara berlebihan tanpa memahami akibatnya.
7. Serahkan kesepakatan kepada penyidik dan ikuti prosedur permohonan penghentian berdasarkan keadilan restoratif sesuai aturan yang berlaku.
8. Penuhi kewajiban tepat waktu. Pelanggaran dapat membuat proses hukum dilanjutkan.

Risiko dan hal yang perlu dipahami

Perdamaian tidak selalu otomatis menghentikan perkara. Aparat tetap menilai apakah syarat terpenuhi. Jika perkara berstatus delik aduan, yaitu perkara yang hanya dapat diproses atas pengaduan korban, pencabutan pengaduan dapat berpengaruh langsung, dan pencabutan itu biasanya dibatasi jangka waktunya; periksa teks resmi KUHP baru. Untuk delik biasa, damai tidak otomatis menggugurkan proses, tetapi dapat menjadi pertimbangan.

Korban perlu waspada terhadap tekanan, terutama bila pelaku berpengaruh. Pelaku perlu waspada bahwa pengakuan dalam perundingan dapat dibaca sebagai pengakuan bersalah bila proses damai gagal. Karena itu pendampingan hukum penting. Jangan menandatangani kesepakatan tanpa membaca dan memahami konsekuensinya. Bacaan lain: pemberhentian penyidikan dan hak pelapor menolak.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHAP lama UU No. 8 Tahun 1981 tidak mengenal keadilan restoratif secara eksplisit. Praktiknya berkembang melalui peraturan internal lembaga. KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 bersama KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, diperkirakan mengangkat pendekatan ini ke tingkat undang-undang. KUHP baru sendiri mengusung pendekatan yang lebih memulihkan, misalnya melalui pemaafan hakim, pidana alternatif, dan pedoman pemidanaan. Lihat pemaafan hakim (rechterlijk pardon). Bagaimana rincian hukum acaranya perlu diperiksa pada teks resmi.

Untuk perkara yang berjalan sebelum 2 Januari 2026, ketentuan peralihan berlaku. Prinsip umum hukum pidana: bila terjadi perubahan, diterapkan yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Gambaran: ketentuan peralihan KUHAP baru.

Kesalahan umum

• Mengira damai selalu menghentikan perkara.
• Memaksa korban berdamai dengan menggunakan tekanan sosial atau ancaman.
• Membayar uang damai tanpa kesepakatan tertulis.
• Menyamakan damai dengan suap; pembayaran harus transparan dan dicatat sebagai pemulihan.
• Melibatkan oknum yang menjanjikan "mengatur" penghentian perkara.
• Mengabaikan hak korban yang masih ingin proses berjalan.

Contoh: Pak Andi, terlapor fiktif, dilaporkan atas penggelapan uang titipan teman bisnisnya. Setelah perkara masuk penyidikan, ia mengakui perbuatannya dan menawarkan mengembalikan seluruh uang secara dicicil. Sang pelapor bersedia berdamai. Dengan fasilitasi penyidik dan didampingi advokat, mereka menandatangani kesepakatan tertulis berisi jadwal pengembalian. Penyidik menilai apakah syarat penghentian perkara terpenuhi. Kisah ini fiktif dan bukan jaminan hasil. Penggelapan dalam KUHP baru berada pada Pasal 486.

Diversi pada perkara anak

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan restoratif bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban dalam kerangka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi pada tingkat masing-masing, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi diupayakan terutama untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah batas tertentu dan yang bukan pengulangan. Batas angka dan syarat pastinya perlu diperiksa pada teks resmi UU SPPA karena dapat dipengaruhi penyesuaian pidana. Pembahasan tentang anak ada pada pidana anak batas maksimum dan jenisnya.

Peran penyidik, penuntut umum, dan hakim

Pendekatan restoratif dapat muncul di beberapa tahap, dengan pejabat berbeda. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat memfasilitasi pertemuan para pihak, menerima kesepakatan, dan menilai syarat penghentian. Pada tahap penuntutan, penuntut umum memiliki kewenangan sendiri untuk mempertimbangkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sesuai peraturan kejaksaan. Pada tahap pengadilan, hakim dapat mempertimbangkan perdamaian sebagai hal yang meringankan, atau memakai pemaafan hakim dalam kerangka KUHP baru. Karena tiap tahap punya pejabat dan ukuran berbeda, kesepakatan damai yang dibuat pada tahap awal tetap perlu diteruskan dengan benar kepada pejabat yang kini memegang perkara.

Pemulihan yang nyata bagi korban

Pemulihan tidak selalu berupa uang. Korban dapat membutuhkan permintaan maaf yang tulus, perbaikan barang yang rusak, jaminan tidak mengulangi, pemulihan nama baik, atau dukungan psikologis. Kesepakatan yang baik menjawab kebutuhan sebenarnya korban, bukan sekadar menyelesaikan administrasi. Pelaku yang serius sebaiknya menawarkan hal yang dapat ia penuhi, bukan janji besar yang tidak mungkin dipenuhi. Kesepakatan yang tidak ditepati justru menambah luka dan bisa membuka kembali proses hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua perkara bisa didamaikan? Tidak. Ada jenis perkara yang dikecualikan, dan syaratnya ketat. Periksa teks resmi dan aturan instansi.

Siapa yang memutuskan perkara dihentikan karena damai? Aparat penegak hukum pada tahap perkara itu, setelah menilai syarat. Para pihak tidak dapat memutuskan sendiri.

Bagaimana jika saya sudah berdamai tetapi perkara tetap berjalan? Itu mungkin terjadi pada perkara yang tidak dapat dihentikan karena damai. Perdamaian tetap dapat menjadi pertimbangan yang meringankan.

Apakah korban wajib menerima uang damai? Tidak. Korban berhak menolak dan meminta proses hukum berlanjut.

Menyiapkan pertemuan perdamaian yang sehat

Pertemuan damai berjalan baik bila kedua pihak siap. Tentukan lebih dulu apa yang diharapkan korban: permintaan maaf, penggantian kerugian, atau jaminan perbuatan tidak terulang. Pelaku sebaiknya menyiapkan kemampuan nyata untuk memenuhi janji, bukan angka yang hanya menyenangkan di atas kertas.

Pilih suasana yang tenang dan hadirkan pendamping yang netral. Catat hasil pertemuan dalam tulisan yang sederhana: siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana bila terlambat. Korban berhak berpikir dan menolak tanpa tekanan. Pelaku juga sebaiknya tidak memaksa. Kesepakatan yang lahir dari tekanan mudah runtuh dan dapat memperburuk keadaan.

Ringkasan

• Keadilan restoratif memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.
• Hanya perkara tertentu yang dapat dipertimbangkan; kejahatan berat dan kekerasan seksual umumnya dibatasi ketat.
• Syarat inti: kesukarelaan, pemulihan, pengakuan, dan kesepakatan tertulis.
• Damai tidak selalu otomatis menghentikan perkara.
• KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025 berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Baca juga

• Keadilan restoratif dan pengakuan bersalah menurut KUHAP baru
• Perkara pidana dan perdata: kerugian uang tidak otomatis satu pintu
• Penyidikan Dihentikan: Hak Pelapor dan Korban untuk Menolak
• KUHAP Baru: Hak Korban atas Restitusi dan Pemulihan dalam Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.