Hukum Pidana

KUHAP Baru: Penahanan, Batas Waktu, dan Upaya Keberatan

Diperbarui 8 menit bacaTim Redaksi InfoHukum

Penahanan adalah salah satu tindakan paling berat dalam proses pidana karena membatasi kebebasan seseorang sebelum ada putusan akhir. Karena itu, hukum mengatur syarat, batas waktu, dan jalur keberatan. Sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang menggantikan KUHAP lama. Artikel ini menjelaskan prinsip penahanan, batas waktu secara garis besar, dan upaya keberatan, tanpa mengutip nomor pasal.

Isi artikel
    ALUR SINGKATPenahanan dan keberatan1Pahami alasan dansyarat penahanan2Minta surat perintahpenahanan dan salinan3Pastikan keluargadiberi tahu4Catat batas waktu tiaptahap5Ajukan keberatan,penangguhan, ataupraperadilan
    Ilustrasi edukatif, dibuat khusus untuk artikel ini.

    Apa itu penahanan

    Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan alasan dan cara yang diatur undang-undang. Penahanan berbeda dari penangkapan (pengekangan sementara untuk kepentingan penyidikan) dan penggeledahan atau penyitaan. Pembahasan penangkapan ada di hak tersangka saat ditangkap.

    Penahanan bukan hukuman. Seseorang yang ditahan belum tentu bersalah; ia berstatus tersangka atau terdakwa dan dilindungi asas praduga tak bersalah, yaitu anggapan bahwa seseorang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, penahanan harus dibatasi dan dipakai sebagai upaya terakhir bila memang diperlukan.

    Dasar hukum yang berlaku sejak 2 Januari 2026 adalah UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) sudah dicabut. Artikel ini sengaja tidak mengutip nomor pasal. Rincian pasal perlu dibaca langsung pada teks resmi. Perbandingan umum KUHAP lama dan baru ada di perbedaan KUHAP dan KUHP lama dan baru.

    Siapa yang boleh menahan

    Pada tiap tahap proses, wewenang menahan ada pada pejabat berbeda:

    • Penyidik pada tahap penyidikan. Penyidik pembantu menahan atas perintah penyidik, sedangkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada umumnya baru dapat menahan atas perintah penyidik Polri, dengan pengecualian untuk lembaga tertentu menurut undang-undang.
    • Penuntut umum (jaksa) pada tahap penuntutan.
    • Hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

    Orang yang tidak berwenang tidak boleh menahan. Penahanan oleh pihak yang tidak berwenang, atau tanpa surat perintah, patut dipersoalkan.

    Ruang tahanan batu tua dengan jendela berterali dan cahaya siang
    Foto oleh Howard Walsh di Unsplash

    Syarat penahanan

    Secara garis besar, menurut ulasan atas KUHAP baru, tersangka atau terdakwa dapat ditahan bila:

    1. Tindak pidana yang disangkakan diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, termasuk percobaan atau pembantuan atas tindak pidana itu.
    2. Atau, untuk sejumlah tindak pidana tertentu yang ancamannya di bawah lima tahun, undang-undang secara khusus membolehkan penahanan. Ulasan Mahkamah Agung menyebut contohnya antara lain penghasutan dan pengancaman, tetapi daftar pastinya perlu diperiksa pada teks resmi.
    3. Ada alasan yang menimbulkan kekhawatiran, seperti tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau tidak memenuhi panggilan secara sah dua kali berturut-turut tanpa alasan sah.
    4. Untuk penahanan berdasarkan alasan tertentu itu, diperlukan paling sedikit dua alat bukti yang sah.

    Ancaman hukuman diukur dari pasal yang disangkakan, bukan dari vonis yang kemungkinan dijatuhkan. Karena KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026, ancaman pidana suatu perbuatan perlu dilihat pada ketentuan yang berlaku untuk perkara itu. Penahanan juga harus disertai surat perintah penahanan yang menyebut identitas, alasan, uraian singkat perkara, dan tempat penahanan.

    Batas waktu penahanan: gambaran umum

    Setiap tahap punya batas waktu awal dan batas perpanjangan sendiri, dan pejabat yang berwenang menahan berbeda di tiap tahap. Angka hari pastinya sengaja tidak ditulis di sini, karena angka dalam KUHAP lama tidak boleh dipakai begitu saja untuk perkara yang tunduk pada KUHAP baru. Bacalah bagian penahanan pada teks resmi UU No. 20 Tahun 2025 atau tanyakan kepada advokat. Tabel berikut hanya menunjukkan tahapnya.

    TahapPejabat yang menahanBatas waktu
    PenyidikanPenyidikAda batas awal dan perpanjangan; baca teks resmi
    PenuntutanPenuntut umumAda batas awal dan perpanjangan; baca teks resmi
    Sidang di pengadilan negeriHakim pengadilan negeriAda batas awal dan perpanjangan; baca teks resmi
    BandingHakim pengadilan tinggiAda batas awal dan perpanjangan; baca teks resmi
    KasasiHakim Mahkamah AgungAda batas awal dan perpanjangan; baca teks resmi

    Beberapa prinsip lain, menurut sumber yang sama:

    • Tersangka yang ditahan harus segera diperiksa setelah penahanan dijalankan; batas waktu pastinya perlu dibaca pada teks resmi.
    • Bila batas waktu maksimal terlampaui, tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
    • Pembantaran, yaitu penangguhan perhitungan masa penahanan karena tersangka dirawat di rumah sakit, tidak dihitung sebagai masa penahanan.
    • Penahanan yang tidak sah dapat menjadi dasar permintaan ganti rugi ke pengadilan.

    Perhitungan hari, perpanjangan, dan pengecualian lain sebaiknya dicek langsung pada teks resmi atau lewat advokat, karena kesalahan satu hari dapat memengaruhi keabsahan.

    Hak tahanan dan keluarga

    Orang yang ditahan dan keluarganya memiliki hak, di antaranya:

    • Diberi surat perintah penahanan dan salinannya.
    • Keluarga atau orang yang ditunjuk diberi tahu tentang penahanan. Menurut ulasan, penetapan penahanan oleh hakim harus diberikan kepada keluarga atau pihak yang ditunjuk dalam waktu singkat.
    • Didampingi advokat sejak pemeriksaan. Lihat pendampingan advokat sejak pemeriksaan.
    • Dijenguk keluarga dan penasihat hukum sesuai ketentuan tata tertib.
    • Mendapat perlakuan manusiawi, layanan kesehatan, dan tempat yang layak.
    • Mengajukan keberatan atas penahanan.

    Keluarga dapat mencatat hari penahanan pertama dan menyimpan seluruh surat. Lihat juga penahanan dan keluarga.

    Jalur keberatan

    Bila penahanan dirasa tidak sesuai syarat atau melewati batas waktu, ada beberapa jalur yang dapat dipakai bersama atau berurutan.

    1. Keberatan kepada pejabat yang menahan atau atasannya. Sampaikan secara tertulis, uraikan alasan: tidak memenuhi syarat, melewati batas, atau kondisi kesehatan.
    2. Permohonan penangguhan penahanan. Tahanan dikeluarkan dengan jaminan dan syarat tertentu. Baca penangguhan penahanan: syarat dan cara dan penangguhan penahanan: cara mengajukan.
    3. Praperadilan. Permintaan kepada pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan tertentu aparat, termasuk penahanan. Komnas HAM mengingatkan bahwa praperadilan cenderung menguji aspek formal, sehingga bukti pelanggaran pada tahap pemeriksaan perlu disiapkan secara cermat. Bacalah praperadilan dalam KUHAP baru.
    4. Ganti rugi. Bila penahanan terbukti tidak sah, tersangka atau terdakwa dapat meminta ganti rugi melalui pengadilan.
    5. Pengaduan ke lembaga pengawas. Pengawas internal aparat, Komnas HAM, atau Ombudsman, tergantung substansi pengaduan.

    Setiap jalur punya syarat dan tenggat sendiri. Konsultasikan secara cepat dengan advokat, sebab keterlambatan dapat menghilangkan kesempatan.

    Contoh: Tersangka S ditahan penyidik pada tahap penyidikan. Keluarga S mencatat tanggal surat perintah penahanan dan menghitung batas awal. Menjelang hari terakhir, mereka menanyakan lewat advokat apakah ada surat perpanjangan resmi. Penyidik menunjukkan permintaan perpanjangan yang sah, sehingga tidak ada pelanggaran batas waktu. Advokat kemudian mengajukan permohonan penangguhan dengan alasan S menjadi tulang punggung keluarga dan siap hadir setiap dipanggil. Apakah permohonan dikabulkan adalah kewenangan pejabat yang menahan. Nama dan peristiwa rekaan.

    Hal yang perlu dicatat keluarga

    Keluarga yang menghadapi penahanan sering panik. Beberapa pegangan praktis:

    • Simpan salinan surat penangkapan, surat perintah penahanan, dan surat perpanjangan.
    • Catat tanggal mulai dan perhitungan batas waktu tiap tahap.
    • Tanyakan tempat penahanan dan jadwal kunjungan.
    • Jangan membayar uang kepada siapa pun dengan janji mengeluarkan tahanan. Itu bukan prosedur resmi.
    • Siapkan dokumen untuk penangguhan, seperti identitas, surat jaminan, dan surat keterangan tempat tinggal.
    • Pastikan kebutuhan kesehatan tahanan, misalnya obat rutin, diketahui petugas.

    Kelompok yang perlu perhatian khusus

    Tidak semua orang yang menjadi tersangka berada dalam posisi sama. Anak yang berhadapan dengan hukum diatur sistem peradilan pidana anak yang punya aturan penahanan lebih ketat dan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Tersangka yang sedang sakit berat, lanjut usia, atau perempuan hamil dan menyusui biasanya menjadi alasan kuat untuk mengajukan penangguhan atau pengalihan bentuk penahanan. Sertakan surat keterangan dokter dan bukti lain saat mengajukan permohonan. Aturan rinci untuk kelompok ini perlu dicek pada undang-undang yang khusus mengaturnya dan teks KUHAP baru.

    Masa penahanan dan pidana yang dijatuhkan

    Masa penahanan yang sudah dijalani lazimnya diperhitungkan dalam pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Artinya, jika kemudian divonis bersalah, waktu yang telah dihabiskan di tahanan dapat dikurangkan dari hukuman. Sebaliknya, bila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, ia dikeluarkan dari tahanan, dan dalam keadaan tertentu dapat menuntut rehabilitasi atau ganti rugi. Cara perhitungan yang tepat akan tercantum dalam putusan. Minta salinan putusan dan tanyakan kepada jaksa atau petugas pemasyarakatan bagaimana masa penahanan diperhitungkan.

    Peran pengawasan dan pemantauan

    Penahanan juga diawasi dari dalam dan luar institusi. Atasan penyidik, jaksa, dan hakim pengawas memantau pelaksanaannya, sedangkan lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman dapat menerima pengaduan tentang penyiksaan, penahanan tanpa dasar, atau perlakuan tidak layak. Pengaduan yang baik memuat identitas, kronologi, bukti, dan alamat korespondensi. Meski prosesnya tidak langsung membebaskan tahanan, pengaduan menciptakan catatan resmi dan dapat mendorong perbaikan.

    Bila Anda menjadi saksi atau pendamping keluarga

    Anggota keluarga sering diminta menandatangani surat penjamin atau menghadap penyidik. Bacalah isi surat sebelum menandatangani, tanyakan konsekuensinya, dan minta salinan. Penjamin berjanji tersangka akan hadir ketika dipanggil, sehingga kelalaian dapat berakibat pada pencabutan penangguhan.

    Kesalahan yang sering terjadi

    • Menganggap penahanan otomatis berarti bersalah.
    • Tidak mencatat batas waktu sehingga pelanggaran tidak terdeteksi.
    • Menyerahkan uang kepada oknum yang menjanjikan pembebasan.
    • Mengajukan keberatan lisan saja, tanpa surat dan bukti terima.
    • Menunggu terlalu lama untuk berkonsultasi dengan advokat.
    • Memakai informasi pasal dari sumber yang tidak resmi tanpa memeriksa teks.
    Peringatan

    Waspadai penipuan yang menawarkan "pengeluaran tahanan" dengan imbalan uang. Penangguhan dan pembebasan hanya melalui prosedur resmi. Bila Anda diminta membayar, simpan bukti dan laporkan ke kanal pengaduan resmi.

    Tips

    Buat satu lembar ringkasan: nama tersangka, tanggal penangkapan, tanggal penahanan, tahap proses, tanggal batas, dan nomor surat. Perbarui setiap ada surat baru. Lembar ini membantu advokat bertindak cepat.

    Pertanyaan yang sering diajukan

    Apakah semua tersangka ditahan? Tidak. Penahanan hanya bila syarat terpenuhi dan dianggap perlu. Banyak tersangka tidak ditahan.

    Berapa lama seseorang dapat ditahan? Setiap tahap punya batas waktu dan perpanjangan. Tabel di atas hanya menunjukkan tahapnya. Angka hari pastinya ada pada teks resmi UU No. 20 Tahun 2025, jadi jangan memakai angka dari KUHAP lama.

    Bagaimana kalau batas waktu terlewat? Tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Sampaikan segera secara tertulis kepada pejabat yang menahan dan konsultasikan dengan advokat.

    Ringkasan

    Penahanan dalam KUHAP baru dibatasi oleh syarat, alasan, surat perintah, dan batas waktu per tahap. Tersangka dan keluarganya berhak diberi tahu, didampingi advokat, dan mengajukan keberatan melalui penangguhan, praperadilan, atau permintaan ganti rugi bila penahanan tidak sah. Simpan semua surat, catat batas waktu, dan jangan percaya janji pembebasan berbayar. Karena rincian pasal dan angka perlu dicek pada teks resmi, konsultasikan dengan advokat segera.

    📌 Catatan

    Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

    📚 Sumber Rujukan

    Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.

    Dasar hukum

    Baca juga

    WhatsApp