Kecerdasan Buatan dan Hukum Indonesia: Aturan yang Berlaku Saat Ini

Apa itu AI dalam kacamata hukum dan siapa yang terkena

Dalam percakapan sehari-hari, AI berarti program komputer yang dapat menghasilkan teks, gambar, suara, atau keputusan dengan cara yang mirip kerja akal manusia. Hukum tidak melihat "AI" sebagai subjek yang dapat dihukum atau dituntut. Mesin tidak punya kedudukan sebagai orang. Yang dilihat hukum adalah manusia dan badan hukum di belakangnya: pengembang, penyedia layanan, perusahaan yang memakai, dan pengguna yang menekan tombol.

Karena itu, aturan yang terkena pada hampir semua orang yang berhubungan dengan AI. Penyedia aplikasi disebut penyelenggara sistem elektronik (PSE), yaitu pihak yang menyediakan atau mengoperasikan sistem elektronik untuk publik. Perusahaan yang memasukkan data pelanggan ke alat AI menjadi pengendali data pribadi. Karyawan yang memakai AI untuk pekerjaan kantor terikat kewajiban kerahasiaan. Warga yang gambarnya dipakai untuk membuat tiruan digital menjadi pihak yang dapat dirugikan.

Apakah ada undang-undang khusus tentang AI

Per Oktober 2026, belum ada undang-undang yang khusus mengatur AI secara menyeluruh di Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan arah kebijakan dan pedoman, dan pembahasan regulasi lanjutan terus berlangsung. Karena status rancangan dapat berubah cepat, periksa selalu peraturan terbaru di peraturan.bpk.go.id sebelum bertindak.

Meski begitu, "belum ada undang-undang khusus" bukan berarti "tidak ada aturan". Perbuatan yang merugikan orang tetap dapat dipersoalkan dengan aturan yang berlaku, siapa pun alatnya. Penipuan memakai suara tiruan tetap penipuan. Penyebaran data pribadi lewat AI tetap pelanggaran data pribadi. Hukum menilai perbuatan dan akibatnya, bukan teknologinya.

Kerangka aturan yang sudah berlaku

Berikut peta yang paling sering relevan, disusun menurut kebutuhan awam.

Pedoman etika yang dimaksud adalah surat edaran menteri bidang komunikasi dan informatika tentang etika kecerdasan artifisial yang terbit pada 2023. Isinya mengarahkan pelaku usaha dan penyelenggara sistem agar memegang nilai seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pembangunan dan keberlanjutan, serta kekayaan intelektual. Surat edaran bukan undang-undang. Ia hanya mengarahkan dan tidak menjatuhkan hukuman. Isi dan status terbarunya periksa pada situs kementerian terkait. Perbedaan surat edaran dan keputusan yang dapat digugat dibahas pada surat edaran bukan keputusan yang dapat digugat.

Data pribadi dan AI

Titik temu AI dan hukum yang paling nyata adalah data pribadi. Bila sebuah alat AI menerima nama, foto, nomor telepon, rekam medis, atau percakapan orang lain, itu termasuk pemrosesan data pribadi. Pengendali data, yaitu pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan, harus punya dasar yang sah, misalnya persetujuan atau kewajiban hukum. Ia juga harus menjaga keamanan data dan menghormati hak pemilik data.

UU PDP memberi pemilik data, antara lain, hak mendapat informasi, mengakses, memperbaiki, dan meminta penghapusan datanya. UU itu juga mengenal hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk profiling, bila keputusan itu berdampak hukum atau berdampak signifikan. Ini penting untuk kasus seperti penolakan pinjaman atau seleksi kerja yang sepenuhnya diserahkan pada algoritma. Rincian hak itu dapat dibaca pada hak subjek data pribadi menurut UU PDP dan gambaran umum pada perlindungan data pribadi menurut UU PDP.

Masa transisi dua tahun UU PDP sudah berakhir pada Oktober 2024, sehingga kewajibannya berlaku penuh. Status lembaga pengawas data pribadi perlu dicek pada sumber resmi terbaru, karena pembentukannya dapat berubah. Selama belum jelas, jalur pengaduan sebaiknya ditanyakan kepada instansi yang berwenang.

Konten tiruan, penipuan, dan kerugian pada orang lain

AI membuat tiruan wajah dan suara semakin mudah. Hukum pidana dan perdata sudah dapat dipakai. Pemalsuan, penipuan, pengancaman, pencemaran nama baik, dan pelanggaran kesusilaan tidak menjadi sah hanya karena dibuat dengan alat AI. Korban dapat melapor ke polisi dan meminta penurunan konten kepada platform. Selain itu, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri terbuka bagi orang yang dirugikan. Pembahasan khusus ada pada deepfake, kecerdasan buatan, dan hak citra.

Untuk ketentuan pidananya, rujuk teks resmi UU ITE dan KUHP baru (UU 1/2023, berlaku sejak 2 Januari 2026). Nomor pasal dan ancaman sebaiknya diperiksa pada naskah terbaru, karena UU ITE sudah diubah dua kali, terakhir lewat UU 1/2024, dan KUHP baru juga memuat sebagian norma yang berkaitan. Ringkasan perubahan UU ITE ada pada UU ITE perubahan kedua UU 1/2024.

Langkah praktis bagi pengguna AI

1. Tentukan untuk apa AI dipakai. Menulis catatan pribadi risikonya kecil. Menyaring pelamar, menilai kredit, atau memberi saran kesehatan berisiko besar.
2. Periksa data yang dimasukkan. Jangan memasukkan data pribadi orang lain, dokumen rahasia klien, atau kata sandi ke alat AI publik tanpa dasar yang jelas.
3. Baca syarat layanan. Cari bagian tentang penyimpanan data, pelatihan model, dan kepemilikan keluaran.
4. Periksa hak cipta. Jangan menganggap keluaran AI otomatis bebas dipakai komersial. Cek ketentuan layanan dan kemiripan dengan karya yang sudah ada.
5. Verifikasi hasilnya. AI dapat keliru atau mengarang rujukan. Hasil yang dipakai untuk keputusan penting harus diperiksa manusia.
6. Beri keterangan seperlunya. Bila konsumen berhadapan dengan chatbot atau konten buatan AI yang bisa menyesatkan, beri tahu bahwa itu hasil AI.
7. Dokumentasikan. Simpan catatan alat yang dipakai, tanggal, dan siapa yang memeriksa.

Bagi pihak yang dirugikan: tangkap layar konten, simpan tautan dan waktu, laporkan ke platform, lalu pertimbangkan laporan polisi atau somasi. Bukti elektronik dibahas pada rekaman CCTV dan chat sebagai bukti pidana.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Tiga perkembangan paling berpengaruh. Pertama, UU PDP berlaku penuh sejak masa transisinya berakhir pada Oktober 2024, sehingga pemrosesan data oleh sistem AI harus mengikuti aturan itu. Kedua, UU ITE diubah kedua kali oleh UU 1/2024, dan KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga rujukan pasal lama tidak lagi dapat dipakai begitu saja. Ketiga, pemerintah mengeluarkan pedoman etika AI pada 2023 dan terus menyiapkan kebijakan lanjutan. Status peraturan presiden atau undang-undang khusus tentang AI harus dicek ulang, karena belum dapat dipastikan dari sumber yang tersedia saat artikel ini disusun.

Kesalahan umum

Contoh: usaha kecil memakai chatbot untuk melayani pembeli

Contoh: Toko daring fiktif milik Ibu Sari memasang chatbot AI untuk menjawab pertanyaan pembeli. Chatbot itu menyimpan nama, alamat, dan nomor telepon pembeli di layanan pihak ketiga. Suatu hari chatbot menjawab keliru bahwa barang bisa dikembalikan tanpa syarat, padahal kebijakan toko berbeda. Pembeli menagih haknya. Ibu Sari tidak dapat berlindung di balik kata "itu salah chatbot". Sebagai pelaku usaha, ia bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada konsumen. Ia lalu memperbaiki dengan mencantumkan bahwa jawaban otomatis tidak menggantikan kebijakan resmi, meninjau jawaban chatbot secara berkala, dan membuat pemberitahuan privasi yang menjelaskan data apa yang disimpan serta tujuannya. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Tanggung jawab: siapa yang digugat bila AI merugikan

Hukum perdata Indonesia mengenal perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain sehingga pelakunya wajib mengganti kerugian. Bila keluaran AI merugikan, penggugat biasanya mengarahkan gugatan kepada pihak yang dapat dibuktikan berbuat atau lalai: perusahaan pemakai, penyedia layanan, atau individu pengguna. Pembuktian sebab-akibat bisa sulit karena sistem AI kompleks. Karena itu, catatan penggunaan dan bukti keluaran sangat berharga.

Pada ranah pidana, yang diadili adalah orang yang memenuhi unsur perbuatan dan kesalahan. Pengembang tidak otomatis bersalah atas penyalahgunaan alat oleh orang lain. Sebaliknya, pengguna yang sengaja memakai AI untuk menipu dapat dipidana.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ada undang-undang khusus AI di Indonesia? Per Oktober 2026 belum ada undang-undang khusus yang menyeluruh. Pemakaian AI diatur lewat UU ITE, UU PDP, hak cipta, perlindungan konsumen, dan aturan lain. Cek peraturan terbaru karena kebijakan terus berkembang.

Apakah hasil karya AI dilindungi hak cipta? Hak cipta Indonesia berpijak pada pencipta sebagai manusia. Karya yang sepenuhnya dihasilkan mesin tanpa kontribusi kreatif manusia menimbulkan pertanyaan perlindungan. Untuk keperluan komersial, periksa ketentuan layanan alatnya dan konsultasikan bila nilainya besar.

Apakah aman memasukkan data pelanggan ke alat AI? Hanya bila ada dasar sah, tujuan jelas, pengamanan memadai, dan pemberitahuan kepada pemilik data. Tanpa itu, risiko pelanggaran UU PDP dan tuntutan ganti rugi nyata.

Apa yang dilakukan bila wajah saya dipakai untuk konten palsu? Simpan bukti, laporkan ke platform agar konten diturunkan, dan pertimbangkan laporan polisi serta somasi. Korban juga dapat menggugat ganti rugi.

Ringkasan

• Belum ada undang-undang khusus AI per Oktober 2026, tetapi bukan ruang tanpa hukum.
• Yang bertanggung jawab adalah manusia dan badan hukum, bukan mesin.
• Data pribadi, hak cipta, kerahasiaan, dan perlindungan konsumen adalah titik risiko utama.
• Pedoman etika AI bersifat arahan, bukan sanksi langsung.
• Verifikasi keluaran, lindungi data, dan dokumentasikan pemakaian.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum mengambil keputusan penting.

Dasar hukum

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Baca juga

• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Deepfake, Kecerdasan Buatan, dan Hak Citra: Bila Wajah atau Suara Anda Ditiru
• UU ITE Perubahan Kedua (UU 1/2024): Apa yang Berubah bagi Pengguna Media Sosial
• Tanggung Jawab Hukum Penggunaan AI di Tempat Kerja

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.