Legal Standing: Hak Gugat Organisasi Lingkungan atau Konsumen

Apa itu legal standing dan siapa yang terkena

Legal standing adalah kedudukan hukum untuk bertindak sebagai penggugat. Dalam gugatan perdata biasa, penggugat harus punya kepentingan langsung, yaitu hubungan hukum atau kerugian yang dialami sendiri. Asas ini dikenal dengan pepatah "tiada gugatan tanpa kepentingan". Namun lingkungan tidak punya pemilik tunggal, dan kerugian konsumen tersebar. Karena itu hukum mengakui hak gugat organisasi tertentu untuk memperjuangkan kepentingan umum.

Pihak yang terkena atau berkepentingan: organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau perlindungan konsumen, warga yang ingin menggunakan organisasi sebagai wadah, serta pelaku usaha atau pejabat yang digugat. Pembahasan ringkas ada pada gugatan class action dan legal standing.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Organisasi lingkungan hidup. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Syarat yang dimuat dalam undang-undang pada intinya:

• berbentuk badan hukum;
• menegaskan di dalam anggaran dasar bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
• telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat dalam jangka waktu tertentu, yang menurut undang-undang itu adalah dua tahun.

Hak gugat ini terbatas pada tuntutan tertentu. Organisasi lingkungan hanya dapat menuntut hak untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya memulihkan lingkungan, menghentikan pencemaran, atau memperbaiki kerusakan, tanpa tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Ketentuan ini perlu dibaca pada teks resmi, termasuk perubahan lewat UU 6/2023.

Organisasi konsumen (LPKSM). UU 8/1999 memberi hak gugat kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat: berbentuk badan hukum atau yayasan, menyebut tegas dalam anggaran dasar bahwa tujuannya perlindungan konsumen, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya. Lihat gugatan kelompok konsumen dan LPKSM.

Pemerintah. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah di bidang lingkungan juga berhak menggugat ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pencemar dan perusak lingkungan.

Mengapa syarat badan hukum penting

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban terpisah dari pendirinya. Yayasan dan perkumpulan berbadan hukum memperoleh status itu lewat pengesahan Menteri Hukum. Organisasi yang hanya berupa komunitas atau grup tanpa pengesahan bukan badan hukum, sehingga gugatannya berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak berkualitas atau tidak memiliki kedudukan hukum. Kekeliruan ini disebut error in persona, yaitu salah pihak. Pembahasan terkait: yayasan dan perkumpulan, bedanya dan gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Langkah praktis bernomor

1. Periksa status badan hukum. Pastikan akta pendirian dan pengesahan tersedia, termasuk perubahan pengurus yang terbaru.
2. Periksa anggaran dasar. Cari pasal tentang maksud dan tujuan. Rumusan harus tegas menyebut lingkungan hidup atau perlindungan konsumen.
3. Kumpulkan bukti kegiatan. Laporan kegiatan, dokumentasi, surat kerja sama, dan publikasi yang membuktikan bahwa organisasi bekerja sesuai tujuannya selama waktu yang disyaratkan.
4. Susun pokok perkara. Tentukan perbuatan yang digugat, bukti kerusakan atau kerugian, dan hubungan sebab akibatnya.
5. Rumuskan tuntutan sesuai kewenangan. Hindari menuntut ganti rugi yang bukan hak organisasi.
6. Surat kuasa dan pengurus. Pastikan yang mewakili organisasi adalah pengurus yang sah menurut anggaran dasar.
7. Daftarkan gugatan. Lewat kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang, secara langsung atau elektronik.
8. Ikuti mediasi dan pembuktian. Siapkan ahli bila perkara teknis.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Hak gugat organisasi lingkungan telah ada sejak undang-undang lingkungan hidup sebelumnya dan dipertahankan dalam UU 32/2009. Perubahan penting terjadi lewat UU 6/2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja), yang mengubah beberapa ketentuan lingkungan hidup, terutama perizinan, dengan persetujuan lingkungan menggantikan izin lingkungan. Perubahan itu menyentuh dasar yang digugat, misalnya keputusan persetujuan lingkungan, tetapi tidak menghapus kedudukan organisasi untuk menggugat. Periksa teks UU 32/2009 sebagaimana telah diubah dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. Rincian soal perizinan ada pada izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Untuk hak gugat konsumen, UU 8/1999 belum diganti. Perkembangannya ada pada penegakan sektor, misalnya jasa keuangan dan perdagangan elektronik.

Beban pembuktian dalam gugatan lingkungan

Setelah syarat kedudukan hukum terpenuhi, organisasi tetap harus membuktikan pokok perkara. Pembuktian kerusakan lingkungan sering bersifat ilmiah, sehingga biasanya membutuhkan ahli: ahli kualitas air, ahli tanah, atau ahli kesehatan masyarakat. Hasil uji laboratorium yang berasal dari laboratorium terakreditasi lebih kuat daripada pengukuran sendiri.

Untuk kegiatan yang berisiko tinggi, undang-undang lingkungan hidup mengenal tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat. Bacaan lanjutan ada pada strict liability pencemaran lingkungan. Walau begitu, penggugat tetap harus menunjukkan adanya kerugian dan hubungan sebab akibat.

Beberapa bukti yang berguna: hasil uji sampel air atau tanah pada beberapa titik dan waktu, foto udara atau citra satelit, dokumen izin dan laporan pemantauan perusahaan, pengaduan warga kepada dinas lingkungan hidup (lihat pengaduan pencemaran ke dinas lingkungan hidup), serta keterangan saksi warga sekitar.

Pemberitahuan sebelum menggugat

Meski tidak selalu diwajibkan, mengirim surat pemberitahuan atau somasi kepada pihak yang dituduh merusak lingkungan adalah langkah yang bijak. Surat itu menyebut fakta, permintaan perbaikan, dan tenggat. Tanggapan atau diamnya pihak tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim. Selain itu, organisasi dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi pengawas sehingga ada catatan resmi sebelum perkara masuk pengadilan. Langkah ini sekaligus membuka ruang penyelesaian damai lewat mediasi.

Contoh bukti kegiatan nyata

Bukti kegiatan nyata tidak harus mewah. Yang diperlukan adalah dokumen yang konsisten menunjukkan bahwa organisasi bekerja sesuai tujuannya. Misalnya, untuk organisasi lingkungan: laporan tahunan, dokumentasi kegiatan penanaman atau pembersihan, hasil pemantauan kualitas air, surat pengaduan kepada instansi, undangan seminar, dan pemberitaan. Untuk lembaga konsumen: catatan pengaduan yang diterima dan ditangani, brosur edukasi, surat kepada pelaku usaha, dan laporan advokasi. Susun dalam urutan waktu agar terlihat bahwa kegiatan berlangsung tidak terputus selama jangka waktu yang disyaratkan.

Kesalahan umum

Contoh: Sebuah perkumpulan berbadan hukum yang bergerak di bidang kebersihan sungai mendapati pabrik membuang limbah ke anak sungai. Anggaran dasarnya menyebut tujuan pelestarian lingkungan, dan sudah bertahun-tahun menggelar pembersihan sungai serta pemantauan kualitas air. Perkumpulan itu menggugat pabrik dan meminta pengadilan memerintahkan penghentian pembuangan serta pemulihan sungai. Karena tuntutannya berupa tindakan tertentu, bukan ganti rugi untuk perkumpulan, gugatan sesuai kewenangan. Warga yang dirugikan secara pribadi dapat menggugat sendiri atau lewat gugatan kelompok.

Legal standing di pengadilan lain

Hak gugat organisasi juga dikenal dalam pengujian peraturan dan keputusan pemerintah. Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), organisasi lingkungan pernah menggugat keputusan izin yang dinilai merusak lingkungan. Di Mahkamah Konstitusi, pemohon pengujian undang-undang harus menunjukkan kedudukan hukum dan kerugian konstitusional. Standar masing-masing berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Dalam gugatan PTUN, penggugat harus menunjukkan kepentingan yang dirugikan oleh keputusan, sebagaimana dibahas pada objek sengketa TUN. Untuk gambaran gugatan warga atas pencemaran, baca gugatan warga atas pencemaran oleh pabrik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah warga biasa boleh menggugat kerusakan lingkungan? Warga yang mengalami kerugian langsung dapat menggugat. Warga juga dapat menggugat atas nama kelompok. Untuk kepentingan umum, organisasi yang memenuhi syarat dapat bertindak.

Berapa lama organisasi harus sudah berkegiatan sebelum boleh menggugat? Menurut UU 32/2009, paling singkat dua tahun. Periksa teks resmi terbaru.

Apakah organisasi boleh menuntut uang? Pada gugatan lingkungan, organisasi pada dasarnya menuntut tindakan tertentu, bukan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Ganti rugi pribadi menjadi hak korban.

Apakah LSM yang tidak berbadan hukum boleh menggugat? Umumnya tidak memenuhi syarat sebagai penggugat organisasi. Gunakan badan hukum atau tempuh jalur gugatan warga.

Ringkasan

• Legal standing memungkinkan organisasi menggugat demi kepentingan umum.
• Organisasi lingkungan: badan hukum, tujuan dalam anggaran dasar, kegiatan nyata sesuai ketentuan.
• LPKSM: badan hukum atau yayasan, tujuan perlindungan konsumen, kegiatan sesuai anggaran dasar.
• Tuntutan organisasi umumnya berupa tindakan tertentu, bukan ganti rugi pribadi.
• Dokumentasikan kegiatan nyata dari tahun ke tahun.
• Periksa teks resmi terbaru, termasuk perubahan lewat UU 6/2023.

Dasar hukum

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Gugatan Class Action dan Legal Standing: Perbedaan, Syarat, dan Tahapan
• Gugatan Kelompok Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen
• Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.