Objek Sengketa PTUN: Keputusan Tata Usaha Negara yang Dapat Digugat

Apa itu objek sengketa PTUN dan siapa yang terkena

Objek sengketa PTUN adalah keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya: izin yang ditolak atau dicabut, sertipikat tanah yang diterbitkan atau dibatalkan, keputusan pemberhentian pegawai negeri, atau penolakan permohonan layanan publik. Siapa pun yang haknya terkena keputusan semacam itu dapat berurusan dengan PTUN, baik warga, pelaku usaha, maupun pegawai. Rangkuman awal ada pada keputusan yang bisa digugat dan PTUN dan pengadilan negeri.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Definisi lama dalam UU 5/1986. Menurut UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU 9/2004 dan UU 51/2009, KTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Penjelasan kelima unsur itu:

• Tertulis: berbentuk surat, keputusan, atau penetapan, walau tidak harus bentuk formal tertentu.
• Dikeluarkan badan atau pejabat TUN: pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan.
• Konkret: menyebut hal tertentu, bukan aturan umum.
• Individual: ditujukan kepada orang atau badan tertentu.
• Final: sudah definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain.

Perluasan oleh UU 30/2014. UU Administrasi Pemerintahan memperluas pengertian keputusan. Menurut Pasal 87, keputusan tata usaha negara harus dimaknai juga sebagai: penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; keputusan badan atau pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; bersifat final dalam arti lebih luas; keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Dengan kata lain, syarat final tidak lagi sesempit sebelumnya, dan tindakan faktual dapat masuk. Lanjutan: gugatan PTUN alasan bisa dibatalkan.

Keputusan fiktif. UU 5/1986 mengenal fiktif negatif: bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan padahal hal itu menjadi kewajibannya, sikap diam dianggap sebagai penolakan. Bila peraturan tidak menetapkan jangka waktu, batasnya empat bulan sejak permohonan diterima. UU 30/2014 mengenal fiktif positif: permohonan dianggap dikabulkan bila pejabat tidak menetapkan keputusan dalam batas waktu. Ketentuan fiktif positif dalam Pasal 53 UU 30/2014 diubah lewat UU 6/2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja) sehingga batas waktunya dan tata caranya perlu diperiksa pada teks terbaru. Menurut ulasan yang beredar, batas waktunya dipersingkat menjadi lima hari kerja, tetapi periksa teks resmi.

Yang tidak termasuk objek PTUN

UU 5/1986 mengecualikan beberapa jenis keputusan. Antara lain keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, pengaturan yang bersifat umum, yang masih memerlukan persetujuan, yang dikeluarkan berdasarkan hukum acara pidana atau perdata, yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, yang dikeluarkan dalam keadaan bahaya atau bencana alam, dan keputusan komisi pemilihan umum mengenai hasil pemilihan. Periksa teks resmi untuk daftar lengkapnya.

Surat edaran dan peraturan yang bersifat mengatur umum bukan objek PTUN. Lihat surat edaran bukan keputusan.

Langkah praktis bernomor

1. Minta salinan keputusan. Jika hanya lisan, minta tertulis dan catat tanggal diterima.
2. Periksa unsur KTUN. Tertulis, pejabat TUN, konkret, individual, final, akibat hukum.
3. Catat tenggang waktu. Gugatan diajukan dalam 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan, atau sejak diketahui bagi yang tidak dituju langsung. Lihat tenggat dari tanggal terima.
4. Periksa upaya administratif. UU 30/2014 mengatur keberatan dan banding administratif. Lihat upaya administratif.
5. Kumpulkan bukti. Permohonan, surat tanggapan, dasar peraturan, foto, dan korespondensi. Simpan berkas permohonan. Lihat berkas permohonan disimpan.
6. Susun gugatan. Sebut keputusan yang digugat, alasan, dan tuntutan pembatalan atau pernyataan tidak sah, dengan atau tanpa ganti rugi dan rehabilitasi.
7. Daftarkan ke PTUN yang berwenang. Biasanya di wilayah kedudukan tergugat. Lihat tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan utama terjadi pada 2014 dan 2023. UU 30/2014 memperluas pengertian keputusan, menetapkan keputusan fiktif positif, dan mengatur upaya administratif. UU 6/2023 mengubah beberapa ketentuan UU 30/2014, termasuk soal keputusan atau tindakan yang diatur dalam Pasal 53. Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan Perma 2/2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan, sehingga gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) kini diperiksa PTUN. Periksa teks resmi terbaru.

Siapa yang boleh menggugat dan siapa yang digugat

Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan. Kepentingan itu harus nyata, misalnya pemilik tanah yang sertipikat tetangganya menutup aksesnya, atau pelaku usaha yang izinnya dicabut. Orang yang tidak dituju oleh keputusan tetap dapat menggugat bila terkena akibatnya, selama mampu menunjukkan kerugian.

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan, bukan pegawai secara pribadi. Misalnya, kepala dinas atas keputusan penolakan izin, atau kepala kantor pertanahan atas penerbitan sertipikat. Bila ragu siapa penerbitnya, lihat kop dan penandatangan keputusan, atau tanyakan dasar kewenangan penerbitannya (atribusi, yaitu wewenang langsung dari undang-undang; delegasi, yaitu pelimpahan wewenang; atau mandat, yaitu penugasan). Salah menunjuk tergugat membuat gugatan keliru.

Apa yang dapat dituntut

Menurut UU 5/1986, tuntutan pokok adalah agar keputusan yang digugat dinyatakan batal atau tidak sah. Selain itu, penggugat dapat menuntut ganti rugi dan, dalam sengketa kepegawaian, rehabilitasi. Bila gugatan dikabulkan, pengadilan dapat mewajibkan tergugat mencabut keputusan dan, bila perlu, menerbitkan keputusan baru. Pelaksanaan putusan dan upaya paksa dibahas pada putusan PTUN tidak dilaksanakan pejabat.

PTUN tidak memutus siapa pemilik tanah secara perdata. Bila inti sengketa adalah kepemilikan, urusannya ke pengadilan negeri, sedangkan PTUN menguji keabsahan keputusan administratif yang menjadi dasarnya. Kedua perkara dapat berjalan berurutan, dan hakim memperhatikan sifat sengketa masing-masing.

Contoh keputusan yang umum digugat

• Penolakan atau pencabutan izin usaha, izin mendirikan bangunan, atau izin lingkungan.
• Penerbitan atau pembatalan sertipikat tanah oleh kantor pertanahan.
• Pemberhentian pegawai negeri sipil atau pejabat.
• Penetapan hasil seleksi tertentu, misalnya pengangkatan dalam jabatan.
• Penolakan permohonan layanan publik, misalnya penerbitan dokumen kependudukan atau paspor. Lihat paspor ditolak atau ditunda.

Contoh membedakan keputusan dan surat biasa

Bayangkan tiga surat dari kantor pemerintahan. Surat pertama berisi pemberitahuan bahwa jam layanan berubah. Ini informasi umum, bukan keputusan. Surat kedua berisi jawaban bahwa permohonan Anda masih diproses. Ini belum final, biasanya belum dapat digugat, kecuali jangka waktu telah lewat sehingga timbul keputusan fiktif. Surat ketiga berisi penolakan permohonan Anda dengan alasan dan dasar aturan. Ini konkret, individual, dan final, sehingga dapat digugat. Cara termudah membedakannya: tanyakan apakah surat itu menetapkan sesuatu yang berdampak langsung pada hak Anda.

Kesalahan umum

Contoh: Pak S mengajukan izin usaha kepada dinas setempat. Sebulan kemudian, dinas menolak dengan surat tertulis yang menyebut alasan. Surat itu konkret, individual, dan final sehingga dapat digugat. Pak S mencatat tanggal terima surat, mengajukan keberatan melalui upaya administratif, lalu setelah ditolak menggugat ke PTUN dalam 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima. Berbeda bila ia hanya menerima brosur umum tentang persyaratan perizinan, yang bukan keputusan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah surat edaran bisa digugat ke PTUN? Pada dasarnya tidak, karena sifatnya mengatur umum. Namun bila surat itu berisi keputusan konkret kepada pihak tertentu, hakim akan menilai isinya, bukan namanya.

Apa bedanya fiktif negatif dan fiktif positif? Fiktif negatif menganggap diamnya pejabat sebagai penolakan, fiktif positif menganggapnya sebagai persetujuan. Ketentuan fiktif positif diubah oleh UU 6/2023, sehingga periksa teks terbaru.

Apakah sertipikat tanah dapat digugat ke PTUN? Ya, sebagai keputusan pejabat pertanahan, dengan tenggang waktu khusus. Lihat gugatan PTUN sertipikat tanah.

Apakah tindakan faktual pejabat dapat digugat? Menurut perluasan UU 30/2014 dan Perma 2/2019, sebagian tindakan pemerintahan dapat diperiksa PTUN. Periksa praktik terbaru.

Ringkasan

• Objek sengketa PTUN adalah keputusan TUN yang tertulis, konkret, individual, final, dan berakibat hukum.
• UU 30/2014 memperluas makna keputusan, termasuk tindakan faktual dan keputusan fiktif.
• Peraturan umum dan beberapa keputusan tertentu dikecualikan.
• Gugatan diajukan dalam 90 hari, dan upaya administratif perlu diperiksa.
• Ketentuan fiktif positif diubah UU 6/2023; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Baca juga

• Keputusan pejabat yang biasa digugat ke PTUN
• PTUN dan pengadilan negeri: beda yang digugat
• Upaya Administratif: Keberatan dan Banding Administratif sebelum ke PTUN
• Gugatan PTUN: Alasan Keputusan Dapat Dibatalkan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.