Contoh Permohonan Wali Adhol dan Cara Mengisinya

Apa itu wali adhol

Dalam hukum Islam, pernikahan seorang perempuan memerlukan wali. Wali nasab adalah wali dari garis keturunan, terutama ayah. Wali adhol adalah wali nasab yang enggan atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, padahal calon mempelai dan pasangannya sudah memenuhi syarat dan saling menyukai. Kata adhol berarti menghalangi.

Bila wali nasab adhol, perempuan tidak dibiarkan terhalang menikah selamanya. Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa wali itu adhol, lalu pernikahan dilakukan dengan wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk negara untuk bertindak sebagai wali. Pembahasan umum tentang pernikahan tidak tercatat ada di isbat nikah dan nikah siri.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan pernikahan bagi umat Islam. KHI mengatur wali nikah dan wali hakim. Rumusan lengkapnya perlu dibaca pada teks resmi.
• Wali hakim dapat bertindak bila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhol. Khusus adhol, diperlukan penetapan pengadilan.
• Peraturan Menteri Agama mengatur wali hakim dan pencatatan pernikahan. Cek peraturan terbaru melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
• Peradilan Agama berwenang menerima permohonan ini menurut UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya.
• Batas usia perkawinan 19 tahun menurut UU No. 16 Tahun 2019. Bila calon di bawah usia itu, berlaku dispensasi. Lihat contoh permohonan dispensasi nikah.
• Penolakan wali yang dibenarkan syariat, misalnya calon pasangan tidak sekufu secara agama atau ada larangan perkawinan, bukan adhol. Hakim menilai alasan penolakan.
• Perkara ini perdata. KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 untuk perkara pidana, bukan perkara wali adhol.

Kerangka permohonan wali adhol yang dapat disesuaikan

Tanda [....] harus diganti. Hapus bagian yang tidak perlu.

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama [....], di [kota]

• Perihal : Permohonan Penetapan Wali Adhol
• Yang bertanda tangan di bawah ini:
• Nama Pemohon (calon mempelai perempuan) : [Nama Lengkap], umur [....], agama Islam, pekerjaan [....], alamat [....].
• Termohon (wali nasab) : [Nama Lengkap], umur [....], hubungan [ayah/saudara/lainnya], alamat [....].
• Tentang duduk perkara (posita):
• 1. Pemohon berencana menikah dengan calon suami bernama [Nama], umur [....], pekerjaan [....], alamat [....], berstatus [jejaka/duda].
• 2. Pemohon berstatus [perawan/janda] dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi pernikahan.
• 3. Pemohon dan calon suami telah saling mengenal sejak [....] dan sepakat menikah dengan kemauan sendiri.
• 4. KUA [....] menolak melaksanakan akad karena wali nasab tidak bersedia menikahkan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor [....] tanggal [....].
• 5. Pemohon telah berusaha meminta restu dan menjelaskan kepada wali nasab pada [tanggal dan cara], tetapi wali tetap menolak tanpa alasan syar'i yang jelas.
• 6. Wali nasab yang berhak adalah Termohon, dan tidak ada wali nasab lain yang lebih berhak yang bersedia.
• 7. Calon suami memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki dan mampu menafkahi.
• Tentang permintaan (petitum):
• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
• 2. Menetapkan Termohon sebagai wali adhol.
• 3. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan [Nama Calon Suami] dapat dilaksanakan dengan wali hakim.
• 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Hormat Pemohon/Kuasa, [tanda tangan] [nama terang]

Penjelasan tiap bagian

Pemohon dan termohon. Pemohon adalah calon mempelai perempuan. Termohon adalah wali nasab yang menolak. Pengadilan akan memanggil termohon untuk didengar keterangannya.

Calon suami. Sebutkan identitas dan kelayakan. Hakim ingin yakin bahwa calon suami seagama dan tidak ada halangan.

Status dan larangan. Pernyataan tidak ada larangan perkawinan sangat penting. Wali yang menolak mungkin mengajukan alasan yang dibenarkan syariat. Hakim menimbangnya.

Penolakan KUA. Surat penolakan dari KUA biasanya menjadi dasar permohonan. Mintalah secara tertulis.

Upaya meminta restu. Bagian ini menunjukkan bahwa pemohon telah menempuh jalan baik-baik. Sebutkan tanggal, cara, dan jawaban wali.

Wali lain. Jelaskan bahwa tidak ada wali nasab lain yang lebih berhak dan bersedia.

Petitum. Mintalah penetapan adhol dan izin menikah dengan wali hakim.

Daftar lampiran

• Fotokopi KTP pemohon dan calon suami.
• Kartu keluarga pemohon.
• Akta kelahiran pemohon.
• Surat penolakan dari KUA.
• Surat keterangan status pemohon dan calon suami.
• Bukti upaya meminta restu, misalnya pesan atau surat.
• Daftar saksi yang mengetahui penolakan wali.
• Surat kuasa khusus bila diwakili advokat.

Langkah praktis

1. Bicarakan dengan wali. Upayakan musyawarah dengan keluarga lebih dulu.
2. Minta penjelasan KUA. Dapatkan surat penolakan tertulis.
3. Kumpulkan bukti. Simpan pesan, saksi, dan dokumen.
4. Tulis permohonan. Gunakan kerangka di atas.
5. Daftarkan dan hadiri sidang. Pengadilan memanggil wali.
6. Ambil penetapan. Setelah berkekuatan hukum tetap.
7. Menikah. Bawa penetapan ke KUA untuk akad dengan wali hakim.
8. Catat pernikahan. Urus buku nikah dan dokumen.

Penolakan wali yang sah dan yang adhol

Tidak semua penolakan wali berarti adhol. Hakim membedakan.

Karena penilaian bergantung pada fakta dan hukum yang berlaku, siapkan bukti bahwa pasangan memenuhi syarat dan upaya baik-baik sudah ditempuh.

Sikap yang bijak terhadap keluarga

Perkara wali adhol sering melibatkan hubungan keluarga. Meski hukum menyediakan jalan, pendekatan yang baik membantu menjaga silaturahmi.

• Libatkan tokoh keluarga atau pemuka agama sebagai penengah.
• Sampaikan alasan memilih pasangan dengan sopan dan jelas.
• Hindari perdebatan terbuka atau menyebarkan masalah ke media sosial.
• Jelaskan bahwa permohonan ke pengadilan adalah jalan terakhir, bukan bentuk perlawanan.
• Tetap hormati wali sebagai orang tua atau saudara.

Pengadilan juga cenderung menyarankan musyawarah lebih dulu. Sikap hormat dapat membuka peluang wali mengubah pendapat sebelum perkara diputus.

Syarat calon suami yang diperiksa

Pengadilan tidak hanya memeriksa wali. Calon suami juga dinilai karena keputusan ini menyangkut kehidupan pemohon. Hal yang lazim diperhatikan:

• Statusnya, apakah jejaka, duda, atau masih terikat pernikahan lain. Bila masih beristri, berlaku ketentuan poligami yang ketat.
• Kesesuaian agama menurut hukum yang mengikat pasangan.
• Kemampuan menafkahi, misalnya pekerjaan atau penghasilan tetap.
• Kelakuan baik dan tidak ada halangan hukum, seperti larangan perkawinan.
• Kesediaan hadir dalam persidangan bila diminta.

Siapkan dokumen identitas, surat keterangan status dari kelurahan, dan keterangan pekerjaan. Calon suami sebaiknya hadir untuk menjawab pertanyaan hakim. Kejujuran tentang status sangat penting. Menyembunyikan pernikahan sebelumnya dapat membatalkan pernikahan dan menimbulkan akibat pidana.

Bila wali tidak diketahui keberadaannya

Kadang masalahnya bukan penolakan, melainkan wali tidak dapat ditemukan. Kondisi ini berbeda dari wali adhol dan penanganannya juga berbeda.

1. Upayakan mencari wali melalui keluarga, RT, dan RW.
2. Minta surat keterangan dari kelurahan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya.
3. Tanyakan kepada KUA apakah wali hakim dapat bertindak berdasarkan keterangan tersebut atau memerlukan penetapan pengadilan.
4. Ikuti petunjuk KUA tentang dokumen tambahan.

Jangan menyebut wali sebagai adhol bila kenyataannya wali tidak dapat ditemukan. Penyebutan yang tepat membuat permohonan sesuai dengan fakta dan menghindarkan penolakan berkas.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun ingin menikah, tetapi ayahnya menolak tanpa alasan jelas. Ia sudah mencoba berbicara melalui paman dan tokoh agama. KUA memberi surat penolakan. Ia mengajukan permohonan dengan bukti upaya tersebut. Hakim memanggil ayahnya dan menilai alasan penolakan sebelum memutus.

Contoh: Seorang calon mempelai mengajukan permohonan, tetapi ayahnya menyatakan bahwa calon suami masih terikat pernikahan lain. Calon pasangan belum dapat membuktikan statusnya. Ia menunda permohonan sampai dokumen status lengkap, karena penolakan itu memiliki dasar hukum.

Kapan perlu advokat atau notaris

Notaris tidak diperlukan. Advokat atau pendamping berguna bila hubungan keluarga tegang, wali sulit dihubungi, atau ada kemungkinan alasan penolakan yang sah. Advokat dapat menilai kekuatan permohonan dan menyusun bukti. Format resmi permohonan mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Aturan pokok tentang wali dalam KHI dan peraturan Menteri Agama relatif stabil, tetapi peraturan pencatatan pernikahan dapat diperbarui. Batas usia perkawinan berubah lewat UU No. 16 Tahun 2019. Layanan pendaftaran perkara secara elektronik berkembang. Periksa informasi resmi KUA dan Pengadilan Agama setempat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ayah selalu menjadi wali? Ayah adalah wali nasab utama. Bila ia tidak ada atau tidak memenuhi syarat, wali berpindah menurut urutan yang berlaku.

Siapa yang menikahkan setelah penetapan? Wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk, sesuai penetapan dan ketentuan KUA.

Apakah wali boleh menolak karena alasan keuangan? Alasan tertentu dapat dinilai tidak cukup kuat, tetapi hakim menilai kasus per kasus.

Apakah harus ada saksi? Pembuktian dengan saksi sangat membantu.

Ringkasan

• Wali adhol adalah wali nasab yang menolak tanpa alasan yang dibenarkan.
• Pengadilan Agama menetapkan adhol, lalu pernikahan dilakukan dengan wali hakim.
• Permohonan memuat identitas, calon suami, penolakan KUA, dan upaya meminta restu.
• Penolakan dengan alasan sah bukan adhol.
• Hasil tidak dapat dijamin.
• Contoh harus disesuaikan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Baca juga

• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Dispensasi Kawin: Syarat Usia Pernikahan dan Proses di Pengadilan
• Nikah Beda Agama di Indonesia: Sikap Hukum dan Masalah Pencatatannya
• Perwalian Anak: Siapa yang Bisa Jadi Wali dan Bagaimana Penetapannya
• Mediasi perkara keluarga: apa yang terjadi di ruang itu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.