Contoh Kesepakatan Pembagian Waris dan Cara Mengisinya

Apa itu kesepakatan pembagian waris

Kesepakatan pembagian waris adalah tulisan yang dibuat oleh para ahli waris untuk menyatakan bagaimana harta peninggalan dibagi. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta itu menurut hukum yang berlaku bagi keluarga tersebut.

Surat ini biasanya dibuat setelah musyawarah keluarga. Ia mencatat hasil perundingan supaya tidak ada yang lupa atau mengubah cerita di kemudian hari. Pembahasan dari sisi musyawarah ada di musyawarah keluarga pembagian waris.

Surat ini bisa dibuat sendiri di bawah tangan, artinya tanpa pejabat umum. Bisa juga dibuat dengan akta notaris. Perbedaan kekuatannya dibahas di akta pembagian waris, notaris atau di bawah tangan.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Hukum waris di Indonesia belum satu. Keluarga dapat tunduk pada hukum waris Islam, hukum perdata Barat, atau hukum adat. Pilihan itu biasanya mengikuti agama dan kebiasaan keluarga. Bagi pemeluk Islam, rujukan umumnya adalah Kompilasi Hukum Islam. Bagi yang memakai hukum perdata, rujukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Beberapa pegangan praktis berikut membantu.

• Para ahli waris pada dasarnya boleh bersepakat membagi harta dengan cara yang berbeda dari rumus hukum, asalkan semuanya setuju dengan sadar dan tanpa paksaan. Dalam hukum waris Islam, kesepakatan semacam ini dikenal sebagai perdamaian setelah masing-masing menyadari haknya.
• Persetujuan harus datang dari semua ahli waris yang berhak. Satu orang yang tertinggal dapat menggugat kesepakatan itu di kemudian hari.
• Anak di bawah umur tidak bisa menandatangani sendiri. Ia diwakili wali, dan pada hal tertentu perlu izin pengadilan. Lihat ahli waris anak di bawah umur.
• Utang pewaris ikut dihitung. Bagian bersih setiap orang adalah harta dikurangi utang. Lihat menolak warisan dan utang pewaris.
• Kesepakatan tidak boleh menyembunyikan harta. Akibat menyembunyikan harta dibahas di ahli waris merahasiakan harta pewaris.
• Bila harta berupa tanah, kesepakatan di bawah tangan umumnya belum cukup untuk balik nama. Kantor pertanahan meminta dokumen tertentu, sehingga periksa syaratnya di balik nama tanah warisan.

Kerangka kesepakatan yang dapat disesuaikan

Berikut kerangka umum. Tanda [....] harus diganti dengan data keluarga Anda. Hapus pasal yang tidak relevan dan tambahkan yang dibutuhkan.

• SURAT KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
• Pada hari ini, [hari], tanggal [....] bulan [....] tahun [....], bertempat di [kota], kami yang bertanda tangan di bawah ini:
• 1. [Nama Lengkap], NIK [....], alamat [....], selaku [anak/istri/suami/lainnya] dari pewaris.
• 2. [Nama Lengkap], NIK [....], alamat [....], selaku [hubungan dengan pewaris].
• 3. [Nama Lengkap], NIK [....], alamat [....], selaku [hubungan dengan pewaris].
• Para pihak di atas disebut Para Ahli Waris, dan menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut.
• Pasal 1 Pewaris. Pewaris adalah [Nama Lengkap], NIK [....], yang meninggal dunia pada [tanggal] di [tempat], sebagaimana akta kematian nomor [....].
• Pasal 2 Dasar pewarisan. Para Ahli Waris menerangkan bahwa mereka tunduk pada [hukum waris Islam / hukum perdata / hukum adat ....] dan bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang tersebut dalam surat ini, sebagaimana [surat keterangan waris nomor ....].
• Pasal 3 Harta peninggalan. Harta yang dibagi adalah: (a) tanah dan bangunan di [alamat], sertifikat nomor [....], atas nama [....]; (b) kendaraan [jenis, nomor polisi]; (c) rekening [bank, nomor akhir ....], saldo [Rp ....]; (d) [harta lain].
• Pasal 4 Utang dan kewajiban. Utang pewaris yang diketahui adalah [....]. Pelunasannya ditanggung [dari harta warisan / oleh ....].
• Pasal 5 Pembagian. Para Ahli Waris sepakat membagi harta sebagai berikut: [Nama 1] menerima [....]; [Nama 2] menerima [....]; [Nama 3] menerima [....].
• Pasal 6 Penyerahan. Penyerahan fisik dan pengurusan dokumen dilakukan paling lambat [tanggal]. Biaya pengurusan ditanggung [....].
• Pasal 7 Pernyataan. Para Ahli Waris menyatakan menyetujui isi surat ini tanpa paksaan, memahami haknya masing-masing, dan tidak akan mengajukan tuntutan atas bagian yang sudah disepakati, selama semua keterangan dalam surat ini benar.
• Pasal 8 Harta yang baru diketahui. Bila di kemudian hari ditemukan harta atau utang lain, para pihak akan membaginya dengan cara [....].
• Pasal 9 Penyelesaian perselisihan. Bila timbul perselisihan, para pihak lebih dahulu bermusyawarah. Bila gagal, [mediasi / pengadilan yang berwenang].
• Demikian surat ini dibuat dalam rangkap [....] dan masing-masing bermeterai cukup.
• Tanda tangan para pihak: [meterai] [tanda tangan] [nama terang] untuk tiap ahli waris. Saksi 1: [....]. Saksi 2: [....].

Penjelasan tiap bagian

Judul dan pembukaan. Tulis tanggal dan tempat dengan benar. Tanggal penting bila nanti ada perselisihan mengenai urutan peristiwa.

Identitas para pihak. Cantumkan nama sesuai KTP dan hubungan dengan pewaris. Jangan lupa ahli waris yang tinggal jauh atau merantau. Semua yang berhak harus ikut atau diwakili dengan surat kuasa.

Pewaris dan dasar pewarisan. Bagian ini menegaskan siapa yang meninggal dan hukum apa yang dipakai. Rujuk akta kematian dan, bila ada, surat keterangan waris. Cara mengurus surat keterangan waris ada di surat keterangan waris, siapa berwenang.

Harta peninggalan. Sebutkan harta satu per satu dengan ciri yang bisa dicek, misalnya nomor sertifikat dan nomor polisi. Daftar yang samar seperti "semua harta ayah" mudah memicu sengketa. Bila ada harta bersama dengan pasangan yang masih hidup, pisahkan dahulu bagian pasangan, karena yang diwariskan hanya harta milik pewaris. Pembahasannya ada di hibah tidak dicampur waris.

Utang. Catat utang yang diketahui dan siapa yang melunasi. Bagian ini sering dilupakan sampai penagih datang.

Pembagian. Inti surat. Tulis bagian tiap orang dengan jelas, bisa berupa benda tertentu atau nilai uang. Bila satu orang mengambil rumah dan yang lain menerima uang, tulis nilai pembanding dan cara pembayarannya.

Penyerahan dan biaya. Tentukan tenggat dan siapa menanggung biaya balik nama, agar tidak jadi bahan cekcok.

Pernyataan persetujuan. Kalimat bahwa semua setuju tanpa paksaan penting. Tetapi kalimat ini tidak akan menolong bila persetujuan sebenarnya diperoleh dengan tekanan.

Harta yang baru diketahui. Pasal ini menjaga keadilan bila ada rekening atau tanah yang baru muncul.

Penutup, meterai, dan saksi. Setiap ahli waris menandatangani sendiri. Saksi dari luar keluarga inti menambah kekuatan.

Daftar lampiran yang lazim

• Fotokopi KTP seluruh ahli waris.
• Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris.
• Akta kematian pewaris.
• Surat keterangan waris, bila sudah ada.
• Fotokopi sertifikat tanah, BPKB, buku tabungan, dan bukti kepemilikan harta lain.
• Akta nikah pewaris dan, bila perlu, akta kelahiran para anak.
• Surat kuasa bagi ahli waris yang diwakili.
• Penetapan pengadilan bila ada ahli waris yang belum dewasa.
• Bukti utang pewaris, bila ada.

Langkah praktis menyusun kesepakatan

1. Kumpulkan dokumen dasar. Mulai dari akta kematian, kartu keluarga, dan bukti harta.
2. Tetapkan ahli waris. Pastikan tidak ada yang terlewat, termasuk anak dari perkawinan sebelumnya.
3. Inventarisasi harta dan utang. Buat daftar bersama agar semua mengetahui isinya.
4. Nilai harta bila perlu. Untuk tanah dan rumah, minta pendapat penilai atau lihat harga pasar sekitar.
5. Musyawarah. Dengarkan setiap ahli waris. Catat hal yang disepakati dan yang masih diperdebatkan.
6. Susun draf. Gunakan kerangka di atas dan sesuaikan.
7. Bacakan bersama. Pastikan semua memahami, termasuk yang kurang terbiasa membaca dokumen.
8. Tandatangani. Gunakan meterai yang cukup dan hadirkan saksi.
9. Tindak lanjuti. Urus balik nama dan pembagian rekening sesuai isi kesepakatan.

Kesalahan umum

Kapan perlu notaris atau advokat

Surat sederhana cukup bila harta kecil, ahli waris sedikit, dan semuanya akur. Namun ada keadaan yang sebaiknya didampingi.

• Ada tanah, bangunan, saham, atau usaha. Kantor pertanahan dan lembaga lain sering meminta akta resmi.
• Ada ahli waris di bawah umur atau yang tidak cakap hukum.
• Ada perselisihan, kecurigaan harta disembunyikan, atau ahli waris yang sulit dihubungi.
• Pewaris meninggalkan wasiat atau hibah semasa hidup.
• Para pihak ingin kekuatan pembuktian lebih tinggi lewat akta notaris. Bila perselisihan sudah terjadi, advokat dapat membantu memilih jalur, termasuk pembagian waris di pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Contoh penerapan

Contoh: Seorang bapak meninggal dan meninggalkan satu rumah, satu sepeda motor, dan tabungan. Istri dan tiga anaknya, semuanya dewasa, bermusyawarah. Mereka sepakat rumah tetap ditempati ibu, sepeda motor diambil anak bungsu, dan tabungan dibagi sesuai bagian yang telah dihitung. Mereka menuliskan semuanya, menandatangani di atas meterai, dan dua tetangga hadir sebagai saksi. Karena rumah memiliki sertifikat, mereka kemudian menemui notaris untuk menyesuaikan dokumen balik nama.

Contoh: Dalam keluarga lain, seorang anak yang merantau tidak sempat hadir. Anak-anak yang ada di rumah menandatangani surat atas namanya. Beberapa bulan kemudian ia menolak karena merasa tidak pernah setuju. Surat itu rawan dibatalkan sebab tidak ada surat kuasa darinya. Pelajarannya, ahli waris yang berhalangan harus menandatangani sendiri atau memberi kuasa tertulis.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Aturan pokok waris dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam relatif stabil. Yang lebih sering berubah adalah aturan administrasi, seperti tata cara balik nama di kantor pertanahan, bea meterai, dan layanan elektronik. Karena itu periksa syarat terbaru di instansi terkait sebelum mengurus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Bila ada pemalsuan tanda tangan atau penggelapan harta warisan, akibat pidananya mengikuti ketentuan baru itu, dan nomor pasalnya dapat diperiksa di teks resmi. Hukum acara pidana baru juga berlaku sejak tanggal yang sama.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kesepakatan di bawah tangan sah? Pada dasarnya bisa menjadi bukti kesepakatan para pihak. Namun untuk urusan tertentu, seperti balik nama tanah, lembaga terkait dapat meminta dokumen tambahan atau akta notaris.

Bolehkah bagian tidak sesuai rumus waris? Boleh bila semua ahli waris yang cakap setuju dengan sadar. Bagian ahli waris yang belum dewasa tidak boleh dirugikan tanpa pengawasan yang sah.

Bagaimana jika ada yang menolak menandatangani? Kesepakatan belum lengkap. Cobalah mediasi keluarga lebih dahulu. Bila gagal, jalur pengadilan tersedia dan sebaiknya ditempuh dengan pendampingan advokat.

Apakah perlu meterai? Surat yang dipakai sebagai alat bukti lazimnya diberi meterai. Ketentuan tarif dan bentuknya dapat berubah, sehingga periksa teks resmi terbaru.

Ringkasan

• Kesepakatan pembagian waris mencatat hasil musyawarah ahli waris tentang pembagian harta.
• Semua ahli waris yang berhak harus ikut menandatangani atau memberi kuasa tertulis.
• Daftarkan harta dan utang secara rinci, termasuk nomor sertifikat dan rekening.
• Pisahkan dahulu bagian pasangan yang masih hidup dari harta bersama.
• Untuk tanah, saham, atau ahli waris di bawah umur, libatkan notaris atau advokat.
• Contoh dalam artikel harus disesuaikan dengan keadaan dan hukum yang berlaku bagi keluarga Anda.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), bagian hukum waris
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Panduan Membuat Akta Pembagian Waris yang Disepakati Ahli Waris
• Akta Pembagian Waris: Dibuat Notaris atau Cukup di Bawah Tangan?
• Kesepakatan Pembagian Waris: Bisa Dibatalkan karena Paksaan atau Kekeliruan?
• Musyawarah Keluarga untuk Pembagian Waris yang Adil: Cara, Pencatatan, dan Batasnya
• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.