Contoh Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Cara Mengisinya

Apa itu gugatan perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum, disingkat PMH, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dasarnya adalah ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata, aslinya Burgerlijk Wetboek) bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian mewajibkan pelakunya yang bersalah untuk mengganti kerugian itu. Dalam bahasa Belanda disebut onrechtmatige daad.

Gugatan PMH sering dipakai ketika tidak ada perjanjian, misalnya menyerobot tanah, mencemarkan nama baik, merusak barang, atau menyalahgunakan dokumen. Gugatan ini juga dipakai ketika ada perbuatan yang melampaui perjanjian. Perbedaannya dengan wanprestasi dibahas di wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum, gugatan.

Bacaan lebih umum tentang berbagai contoh sengketa berada di tanah diserobot atau dikuasai orang lain.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Pegangan praktisnya sebagai berikut.

• Penggugat harus membuktikan lima hal: ada perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, ada kesalahan pada pelaku, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
• Melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang. Ia juga mencakup melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
• Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian.
• Kerugian dapat berupa kerugian materiil, yaitu yang dapat dihitung, dan immateriil, misalnya rasa takut atau nama baik. Kerugian immateriil perlu dasar dan alasan yang kuat.
• Tergugat dapat satu orang atau lebih. Pihak yang tidak melakukan perbuatan tetapi perlu ikut diperiksa dapat dijadikan turut tergugat.
• Seperti gugatan lainnya, ia diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Perkara yang melibatkan keputusan pejabat tata usaha negara bisa berada di pengadilan lain. Lihat keputusan tata usaha negara, apa itu dan contohnya.
• Hukum acara perdata mengikuti HIR atau RBg. Format resmi dan syarat administrasi mengikuti ketentuan pengadilan.

Jangan mencampur gugatan PMH dengan laporan pidana. Satu peristiwa bisa menimbulkan keduanya, tetapi prosesnya berbeda. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 untuk perkara pidana, sedangkan gugatan PMH tetap perkara perdata.

Kerangka surat gugatan yang dapat disesuaikan

Ganti tanda [....] dengan data Anda.

• [Kota], [tanggal] [bulan] [tahun]
• Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri [....] di [kota]
• Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
• Yang bertanda tangan di bawah ini [Nama Lengkap], Advokat pada [Kantor Hukum ....], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [....], untuk dan atas nama PENGGUGAT: [Nama Lengkap], [pekerjaan], alamat [....].
• Mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT: [Nama Lengkap], [pekerjaan], alamat [....]. (TURUT TERGUGAT: [....], bila ada.)
• KEWENANGAN: Perbuatan terjadi di wilayah / Tergugat berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri [....].
• POSITA: 1. Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas [objek] (Bukti P-1). 2. Pada tanggal [....], Tergugat melakukan [uraikan perbuatan secara kronologis dan faktual]. 3. Perbuatan itu melanggar [hak subjektif Penggugat / kewajiban hukum Tergugat / kepatutan], karena [alasan]. 4. Tergugat melakukannya dengan sengaja/lalai karena [alasan]. 5. Akibat perbuatan itu Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp [....], dengan rincian [....], dan kerugian immateriil sebesar Rp [....]. 6. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dan kerugian karena [alasan]. 7. Penggugat telah menegur Tergugat pada tanggal [....] (Bukti P-5), namun perbuatan berlanjut/tidak dipulihkan.
• SITA JAMINAN dan PUTUSAN LEBIH DAHULU (bila diminta): Mohon sita jaminan atas [objek] dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, dengan dasar [alasan].
• PETITUM PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp [....] dan immateriil Rp [....]. 4. Menghukum Tergugat [menghentikan perbuatan / mengosongkan / memulihkan ...]. 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp [....] per hari bila lalai. 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara. SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
• Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat [tanda tangan dan nama].

Penjelasan tiap bagian

Identitas. Tulis lengkap dan benar. Kesalahan menyebut pelaku sebenarnya, atau tidak mengikutsertakan pihak penting, mengakibatkan gugatan tidak sempurna.

Hak penggugat. Mulailah dengan menunjukkan apa yang dilanggar: hak milik, hak atas nama baik, atau kewajiban hukum yang dilanggar tergugat. Lampirkan bukti haknya, misalnya sertifikat atau akta.

Perbuatan tergugat. Uraikan peristiwa dengan tanggal, tempat, dan cara. Jangan menulis kesimpulan seperti "tergugat jahat". Tuliskan apa yang dilakukan, apa yang dilihat, dan siapa saksinya.

Unsur melawan hukum dan kesalahan. Jelaskan mengapa perbuatan itu melanggar hukum dan mengapa tergugat dapat dipersalahkan. Hubungkan dengan aturan atau kewajiban tertentu bila ada, tanpa menebak nomor pasal yang tidak dipastikan.

Kerugian. Rincikan. Kerugian materiil harus ada nota, taksiran, atau perhitungan. Kerugian immateriil memerlukan alasan yang wajar. Angka yang fantastis tanpa dasar bisa melemahkan gugatan.

Hubungan sebab akibat. Tunjukkan bahwa kerugian itu akibat langsung perbuatan tergugat. Misalnya, rumah tidak bisa disewakan karena dikuasai tergugat selama periode tertentu.

Petitum. Selain ganti rugi, PMH dapat menuntut perbuatan tertentu: menghentikan, mengosongkan, memulihkan, atau meminta maaf. Tuntutan harus bisa dilaksanakan, jelas, dan sejalan dengan posita.

Perbandingan unsur wanprestasi dan PMH

Langkah praktis

1. Kumpulkan fakta dan bukti. Foto, dokumen, saksi, dan catatan waktu.
2. Tegur pelaku secara tertulis. Teguran menunjukkan itikad penyelesaian.
3. Cocokkan dengan lima unsur PMH. Pastikan tiap unsur ada buktinya.
4. Hitung kerugian. Pisahkan materiil dan immateriil.
5. Susun gugatan. Pakai kerangka di atas.
6. Periksa pengadilan berwenang. Tempat tinggal tergugat atau lokasi objek, sesuai ketentuan.
7. Daftarkan dan bayar panjar biaya perkara.
8. Ikuti mediasi dan pembuktian. Siapkan saksi dan bukti bertanda P-1 dan seterusnya.

Lampiran yang disarankan

• Surat kuasa khusus, KTP, dan akta badan usaha bila perlu.
• Bukti hak penggugat: sertifikat, akta, atau surat lain.
• Foto, video, dan dokumen peristiwa.
• Surat teguran atau somasi.
• Nota, perhitungan, atau penilaian kerugian.
• Daftar saksi yang akan diajukan.

Kapan perlu advokat

Perkara PMH lebih rumit daripada penagihan biasa. Pertimbangkan advokat bila:

• perkara menyangkut tanah, warisan, atau banyak pihak;
• kerugian besar dan perlu sita atau uang paksa;
• ada unsur pidana yang berjalan bersamaan;
• pelaku badan usaha atau pejabat;
• ada kemungkinan gugatan balik.

Kesalahan umum

Contoh: Pemilik lahan menggugat seseorang yang membangun pagar di atas bagian tanahnya tanpa izin. Gugatan menyebut sertifikat, hasil pengukuran, tanggal pembangunan pagar, teguran tertulis, dan kerugian karena lahan tidak dapat dipakai. Petitum meminta pembongkaran pagar, ganti rugi sesuai perhitungan, dan uang paksa bila tidak dilaksanakan.

Contoh: Seseorang menggugat tetangga karena merasa "dirugikan" oleh bau usaha, tetapi tidak menyebut kapan, seberapa sering, dan kerugian apa yang nyata. Hakim sulit menilai, dan tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur. Mencatat kejadian dan menyertakan bukti pengukuran atau keluhan resmi akan memperkuat perkara.

Gugatan PMH terhadap badan usaha atau pejabat

Bila tergugat adalah badan usaha, tulis nama resmi, bentuk badan, dan alamat berdasarkan akta pendirian. Dalam banyak keadaan, yang digugat adalah badan usahanya, dan pengurus dapat ikut bertanggung jawab pribadi bila ada kesalahan tertentu. Baca direksi bertanggung jawab pribadi. Bila tergugat adalah pejabat atau instansi pemerintah, periksa lebih dulu apakah objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, karena kewenangan mengadili dapat berada pada pengadilan lain. Gugatan terhadap tindakan pemerintah perlu penanganan khusus, sehingga konsultasi dengan advokat sangat dianjurkan.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Dasar PMH dalam KUH Perdata relatif stabil, dan dikembangkan lewat putusan pengadilan. Pendaftaran dan persidangan perkara perdata makin memakai sistem elektronik. Bea meterai mengikuti UU No. 10 Tahun 2020. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga perkara pidana yang berjalan bersamaan dengan gugatan PMH mengikuti aturan baru. Periksa teks resmi untuk nomor pasal yang berubah.

Contoh rumusan unsur dalam posita

Agar tidak sekadar menyalin, berikut cara menuliskan tiap unsur dengan kalimat yang konkret. Unsur perbuatan: "Pada tanggal [....], Tergugat memasang pagar beton sepanjang [....] meter di atas bagian tanah milik Penggugat." Unsur melawan hukum: "Perbuatan tersebut melanggar hak milik Penggugat atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat (Bukti P-1) dan dilakukan tanpa izin Penggugat." Unsur kesalahan: "Tergugat mengetahui batas tanah karena telah diberitahu dan telah menerima hasil pengukuran (Bukti P-3), namun tetap melanjutkan pembangunan." Unsur kerugian: "Penggugat tidak dapat memanfaatkan bagian tanah seluas [....] meter persegi sejak [tanggal], sehingga kehilangan penghasilan sewa sebesar Rp [....] per bulan." Unsur sebab akibat: "Kerugian tersebut timbul langsung dari penguasaan bagian tanah oleh Tergugat." Pola kalimat pendek seperti ini memudahkan hakim dan lawan memahami apa yang dipersoalkan.

Tuntutan non-uang dan uang paksa

Tidak semua kerugian dapat dipulihkan dengan uang. Dalam gugatan PMH, penggugat dapat meminta tergugat melakukan sesuatu, seperti membongkar bangunan, menghentikan kegiatan, mengembalikan dokumen, atau mencabut pernyataan. Agar putusan tidak berhenti di atas kertas, penggugat dapat meminta uang paksa, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar tergugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Uang paksa umumnya tidak berlaku untuk putusan yang hanya menghukum membayar sejumlah uang. Ketentuan dan praktiknya bisa berbeda, sehingga periksa dengan advokat atau teks resmi yang berlaku. Tuntutan yang dapat dilaksanakan, jelas objeknya, dan jelas batas waktunya lebih mungkin dikabulkan dan lebih mudah dieksekusi.

Mengelola ekspektasi

Gugatan PMH menuntut pembuktian yang lebih berat karena lima unsur harus terpenuhi. Hakim tidak otomatis mengabulkan jumlah ganti rugi yang diminta. Proses bisa panjang dan melibatkan banding serta kasasi. Penggugat perlu mempertimbangkan biaya, waktu, dan hubungan dengan lawan. Tidak ada janji hasil. Dalam banyak perkara, perdamaian di tengah proses menjadi jalan keluar yang lebih cepat bagi kedua pihak. Karena itu, siapkan diri untuk kemungkinan mediasi dan pikirkan lebih dulu batas yang dapat diterima.

Daftar periksa sebelum gugatan didaftarkan

Periksa apakah nama dan alamat tergugat benar, apakah kelima unsur PMH memiliki bukti, apakah kerugian dirinci, dan apakah petitum jelas serta dapat dilaksanakan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PMH harus didahului laporan polisi? Tidak. Gugatan perdata dan laporan pidana adalah jalur berbeda dan dapat berjalan sendiri-sendiri.

Berapa besar ganti rugi yang bisa diminta? Sebesar kerugian yang dapat dibuktikan. Hakim menilai kewajarannya. Tidak ada jaminan hasil.

Apakah gugatan dapat dicabut? Dapat, dengan ketentuan tertentu. Lihat contoh pencabutan gugatan.

Ringkasan

• PMH menuntut ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum yang merugikan.
• Buktikan lima unsur: perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, sebab akibat.
• Uraikan fakta kronologis dan rincikan kerugian.
• Petitum harus jelas, terukur, dan sejalan dengan posita.
• Format resmi mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku.
• Sesuaikan contoh dengan keadaan Anda dan pertimbangkan advokat.

Dasar hukum

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ketentuan perbuatan melawan hukum
• Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi
• Gugatan Kabur dan Putusan Tidak Dapat Diterima: Penyebab dan Cara Menghindarinya
• Tanah Diserobot atau Dikuasai Orang Lain: Langkah Lapor dan Gugat
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Jenis, Syarat, dan Prosedurnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.