Santunan Jasa Raharja dan Asuransi Kecelakaan Diri: Bedanya dan Bisakah Diklaim Bersamaan

Apa itu Jasa Raharja dan asuransi kecelakaan diri

Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang mengelola dana pertanggungan wajib kecelakaan. Santunannya bersifat sosial. Artinya, korban atau ahli warisnya menerima santunan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa harus membeli polis secara pribadi. Dananya dikumpulkan dari iuran wajib yang melekat pada tiket angkutan umum dan pajak kendaraan.

Dasar hukumnya ada dua undang-undang lama yang masih menjadi rujukan:

• UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, untuk penumpang angkutan umum.
• UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan penumpang tertentu.

Asuransi kecelakaan diri (personal accident) adalah produk asuransi swasta yang Anda beli sendiri atau yang diberikan perusahaan tempat Anda bekerja. Manfaatnya dibayar bila Anda mengalami kecelakaan yang dijamin polis, misalnya biaya pengobatan, santunan cacat, atau santunan meninggal dunia.

Yang terkena adalah pengendara, pejalan kaki, penumpang kendaraan umum, dan keluarganya. Pemilik kendaraan juga perlu tahu mengapa iuran ikut dipungut bersama pajak.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa prinsip penting.

1. Santunan Jasa Raharja diberikan sesuai ketentuan, bukan sesuai kerugian. Besarnya ditetapkan peraturan, antara lain berupa penggantian biaya perawatan dalam batas tertentu, santunan cacat tetap, dan santunan meninggal dunia. Besaran dan syarat perubahan diatur oleh peraturan menteri keuangan, sehingga periksa teks resmi terbaru dan situs Jasa Raharja sebelum menyebut angka.
2. Ada syarat korban dan jenis kecelakaan. Santunan umumnya untuk korban kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain atau angkutan umum. Kecelakaan tunggal yang sepenuhnya akibat kelalaian sendiri dan kejadian yang dikecualikan peraturan dapat diperlakukan berbeda.
3. Ada batas waktu pengajuan. Santunan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah kecelakaan. Ajukan secepat mungkin dan periksa batas waktu terbaru.
4. Pengurusan dilakukan kepada Jasa Raharja, dengan dokumen dari polisi dan rumah sakit.
5. Asuransi swasta berjalan sendiri. Manfaatnya bergantung pada polis, termasuk pengecualian, masa tunggu, dan batas manfaat.

Santunan Jasa Raharja tidak menghapus hak menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kecelakaan dan juga tidak menggantikan asuransi swasta. Namun, bagaimana keduanya dihitung bersama bergantung pada jenis polis. Pada asuransi yang bersifat penggantian biaya medis, perusahaan dapat memperhitungkan bagian yang sudah dibayar pihak lain. Pada asuransi yang bersifat santunan tetap, polis umumnya tetap dibayar sesuai manfaat. Baca polis Anda.

Perbedaan utama

Langkah praktis bernomor

1. Utamakan keselamatan dan perawatan korban. Hubungi layanan darurat dan pastikan korban ditangani rumah sakit.
2. Laporkan kecelakaan ke kepolisian dan minta laporan atau surat keterangan kecelakaan. Dokumen ini sering menjadi syarat utama.
3. Simpan identitas korban dan dokumen medis. KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan dokter, kuitansi rumah sakit, dan, bila korban meninggal, surat kematian.
4. Hubungi kantor Jasa Raharja terdekat atau gunakan kanal resmi. Rumah sakit tertentu bekerja sama dalam penjaminan. Tanyakan prosedur terbaru.
5. Lengkapi formulir dan berkas. Ikuti daftar dokumen yang diminta, dan jangan membayar pihak yang menjanjikan santunan cepat dengan imbalan uang.
6. Ajukan klaim asuransi swasta sesuai polis bila ada, termasuk asuransi dari kantor atau kartu kredit. Cek batas waktu pelaporan.
7. Simpan tanda terima. Foto semua dokumen dan catat nama petugas.
8. Jika ada sengketa, ajukan keberatan tertulis. Untuk asuransi swasta, adukan ke OJK. Untuk santunan wajib, ajukan keberatan kepada perusahaan dan otoritas terkait.

Pengajuan santunan dari dana wajib tidak seharusnya dipungut biaya. Waspadai calo.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dua undang-undang dasarnya berusia lama dan terus menjadi rujukan, sementara rincian besaran dan mekanisme dikelola dalam peraturan pelaksana yang dapat berubah. Di sisi asuransi swasta, aturan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diperbarui melalui Peraturan OJK (POJK) 22/2023, dan UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU 4/2023) memperkuat kerangka pengawasan sektor. Selain itu, kecelakaan kerja memiliki jalur terpisah melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Bila kecelakaan terjadi dalam hubungan kerja, baca kecelakaan kerja dan JKK BPJS. Untuk pengurusan santunan korban kecelakaan jalan, baca pula Jasa Raharja, santunan korban kecelakaan, syarat dan berkas.

Mengingat angka dan syarat dapat berubah, jangan mengandalkan informasi lama dari media sosial.

Kesalahan umum

Contoh penerapan

Contoh: Seorang pengendara motor ditabrak mobil dan dirawat di rumah sakit. Keluarga melapor ke polisi, mengumpulkan surat keterangan dokter dan kuitansi, lalu mengajukan santunan ke Jasa Raharja. Pengendara juga memiliki asuransi kecelakaan diri dari kantor. Keluarga mengajukan klaim terpisah ke perusahaan asuransi dengan dokumen yang sama. Kedua klaim diproses sesuai aturan masing-masing, dan perusahaan asuransi memperhitungkan bagian yang bersifat penggantian biaya medis.

Contoh lain: Seorang penumpang bus antarkota mengalami kecelakaan. Karena ia penumpang angkutan umum, ia berhak mengajukan santunan menurut ketentuan dana pertanggungan wajib penumpang. Ia melengkapi tiket, laporan polisi, dan dokumen medis. Hak menuntut ganti rugi kepada perusahaan bus tetap terbuka jika ada kelalaian pengangkut.

Siapa yang berhak menerima dan bagaimana membuktikannya

Bila korban selamat, santunan perawatan dan cacat diberikan kepada korban. Bila korban meninggal, santunan diberikan kepada ahli waris menurut ketentuan peraturan santunan. Karena pembuktian hubungan keluarga sangat penting, siapkan kartu keluarga, akta nikah, akta lahir anak, atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan dengan korban. Bila ada perselisihan di antara keluarga tentang siapa yang berhak, selesaikan lebih dulu secara kekeluargaan atau lewat jalur yang tepat. Pembahasan tentang ahli waris dapat dilihat pada artikel mengenai klaim asuransi jiwa pewaris, penerima manfaat, dan ahli waris.

Dokumen medis juga perlu diperhatikan. Surat keterangan dokter harus menyebut diagnosis dan akibat kecelakaan. Kuitansi harus atas nama korban dan rinci. Bila korban dirawat di beberapa tempat, kumpulkan dokumen dari seluruhnya.

Bila santunan ditolak atau berbeda dari harapan

Penolakan dapat terjadi karena berkas kurang, melewati batas waktu, atau karena kejadian dinilai tidak termasuk cakupan. Minta alasan secara tertulis dan periksa apakah kekurangan dapat dilengkapi. Bila Anda tidak sependapat dengan penilaian itu, ajukan keberatan tertulis dengan bukti tambahan, misalnya laporan kepolisian yang lebih rinci. Pada klaim asuransi swasta, jalurnya mencakup pengaduan internal, pengaduan ke OJK, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Hindari menandatangani pernyataan yang menyatakan Anda tidak akan menuntut siapa pun sebelum memahami konsekuensinya, karena itu dapat memengaruhi hak Anda terhadap pihak yang menyebabkan kecelakaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah santunan Jasa Raharja bisa diklaim bersamaan dengan asuransi swasta? Pada prinsipnya keduanya berasal dari sumber berbeda dan dapat diajukan terpisah. Cara perhitungannya bergantung pada jenis polis, terutama pada polis penggantian biaya medis.

Siapa ahli waris yang berhak bila korban meninggal? Ditentukan peraturan santunan. Biasanya dimulai dari pasangan, anak, atau orang tua. Siapkan dokumen hubungan keluarga.

Apakah kecelakaan tunggal dijamin? Kondisinya dapat berbeda. Periksa ketentuan santunan terbaru dan hubungi Jasa Raharja untuk kepastian pada kasus Anda.

Apakah korban bisa menuntut pelaku? Bisa. Santunan wajib tidak menghilangkan hak menuntut ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab.

Ringkasan

• Jasa Raharja mengelola santunan wajib berdasar UU 33/1964 dan UU 34/1964, sedangkan asuransi kecelakaan diri adalah polis swasta.
• Besar santunan wajib ditetapkan peraturan dan dapat berubah. Periksa teks resmi.
• Laporkan ke polisi, kumpulkan berkas medis dan identitas, dan ajukan segera.
• Klaim ke asuransi swasta berjalan terpisah menurut polis.
• Hindari calo, simpan bukti, dan jangan melepas hak menuntut tanpa memahami akibatnya.

Dasar hukum

• UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
• UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
• UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Baca juga

• Kecelakaan Kerja: Hak Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Klaim Asuransi Ditolak: Alasan Umum dan Langkah yang Dapat Ditempuh
• Polis Asuransi sebagai Perjanjian Baku: Bagian yang Wajib Dipahami Sebelum Membayar Premi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.