Apakah Tidak Membayar Gaji Karyawan Bisa Dipidana?

Apa itu upah dan mengapa pembayarannya diatur

Upah adalah imbalan dalam bentuk uang dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam percakapan sehari-hari orang menyebutnya gaji. Hak atas upah timbul sejak pekerja melakukan pekerjaan sesuai perjanjian kerja, dan berakhir ketika hubungan kerja berakhir. Karena upah adalah sumber penghidupan, hukum memberi perlindungan khusus: pengusaha wajib membayar sesuai kesepakatan, tepat waktu, dan tidak boleh di bawah ketentuan upah minimum.

Gaji yang terlambat atau tidak dibayar dapat berupa beberapa bentuk: tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar terlambat, dipotong sepihak, atau dibayar di bawah upah minimum. Setiap bentuk punya akibat hukum yang sedikit berbeda.

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Dasar utamanya adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui ketentuan Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), serta PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Poin-poin pentingnya sebagai berikut.

• Pengusaha wajib membayar upah sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.
• Keterlambatan pembayaran dapat dikenai denda. Besaran dan cara hitungnya diatur dalam peraturan pengupahan; periksa teks resmi terbaru.
• Pemotongan upah hanya boleh untuk hal yang diizinkan peraturan, misalnya pajak dan iuran tertentu, atau yang disepakati sesuai ketentuan. Pemotongan sepihak tanpa dasar bermasalah.
• Pengusaha yang melanggar kewajiban membayar upah dapat dikenai sanksi administratif, dan undang-undang ketenagakerjaan juga memuat ketentuan pidana untuk pelanggaran tertentu. Besaran ancaman sebaiknya dicek pada teks resmi terbaru, karena UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026.

Bagaimana dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026)? Gaji yang tidak dibayar pada dasarnya diatur terutama oleh hukum ketenagakerjaan. Namun, bila pengusaha menerima uang dari pihak lain khusus untuk membayar gaji lalu memakainya untuk kepentingan sendiri, atau menipu pekerja dengan janji palsu, unsur pidana umum seperti penggelapan atau penipuan dapat dipertimbangkan. Itu bergantung pada fakta; tidak setiap tunggakan gaji adalah penipuan atau penggelapan.

Apakah delik aduan? Pelanggaran ketenagakerjaan biasanya ditangani lewat pengaduan pekerja kepada pengawas ketenagakerjaan, sehingga pada praktiknya perkara bergerak setelah ada pengaduan. Untuk pasal pidana umum, periksa teks pasal yang dipakai.

Pidana, perdata, atau administratif: apa bedanya

Banyak orang mengira gaji tidak dibayar otomatis urusan polisi. Kenyataannya ada tiga jalur.

PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial, pengadilan khusus untuk sengketa antara pekerja dan pengusaha. Penjelasan lebih rinci ada di gaji tidak dibayar atau dipotong sepihak: langkah lapor ke pengawas dan gaji ditahan atau dipotong perusahaan.

Kapan jalur pidana mungkin relevan

Jalur pidana biasanya dipertimbangkan bila ada unsur yang lebih berat dari sekadar keterlambatan.

• Pengusaha sengaja tidak membayar padahal mampu, berulang, dan sudah diperingatkan pengawas.
• Pengusaha menahan atau menggunakan uang yang diperuntukkan bagi gaji untuk kepentingan lain.
• Ada janji palsu atau tipu muslihat sehingga pekerja bekerja, padahal sejak awal tidak ada niat membayar.
• Pengusaha mengabaikan kewajiban hasil pemeriksaan pengawas atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebaliknya, perusahaan yang benar-benar kesulitan keuangan dan terbuka bernegosiasi, membuat jadwal cicilan tertulis, biasanya lebih sulit dipidana, walau kewajiban perdata tetap ada.

Langkah praktis bagi pekerja

1. Hitung hak Anda. Catat bulan yang belum dibayar, upah pokok, tunjangan, dan lembur yang tertunda. Simpan slip gaji, rekening koran, dan perjanjian kerja.
2. Tagih secara tertulis. Kirim surat atau pesan resmi kepada pemberi kerja, minta kepastian tanggal pembayaran.
3. Lakukan perundingan bipartit. Ini perundingan antara pekerja dan pengusaha. Catat hasilnya dalam risalah.
4. Adukan ke pengawas ketenagakerjaan atau dinas ketenagakerjaan setempat bila tidak ada penyelesaian. Pengawas dapat memeriksa dan menerbitkan nota pemeriksaan.
5. Ikuti mediasi. Bila tidak sepakat, dinas dapat memfasilitasi mediasi dan mengeluarkan anjuran.
6. Gugat ke PHI bila perlu. Konsultasikan batas waktunya dengan advokat atau serikat pekerja.
7. Pertimbangkan laporan pidana hanya bila ada unsur penipuan atau penggelapan yang kuat. Persiapkan bukti dan konsultasikan terlebih dahulu.

Langkah praktis bagi pengusaha

1. Bayar yang pasti dulu. Prioritaskan upah pokok sesuai kemampuan, dan catat sisanya.
2. Komunikasikan secara terbuka dengan pekerja dan buat kesepakatan tertulis mengenai jadwal pelunasan.
3. Jangan memotong sepihak. Pemotongan harus berdasar aturan atau kesepakatan yang sah.
4. Simpan bukti pembayaran setiap kali ada cicilan.
5. Tanggapi pemeriksaan pengawas dengan dokumen yang lengkap.

Contoh: Pak Andi (nama fiktif) bekerja di sebuah toko selama dua tahun. Pemilik toko tidak membayar gajinya selama tiga bulan dengan alasan sepi. Pak Andi mengumpulkan slip gaji dan bukti transfer bulan-bulan sebelumnya, lalu mengirim surat tagihan. Setelah perundingan tidak menghasilkan kepastian, ia mengadu ke dinas ketenagakerjaan. Pengawas memanggil pemilik toko dan meminta rencana pembayaran. Pak Andi tidak langsung melapor polisi, karena tidak ada indikasi penipuan; jalur administratif dan perdata lebih sesuai untuk kasusnya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan ketenagakerjaan sudah berubah beberapa kali. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi berlaku; rujukan sekarang adalah UU No. 6 Tahun 2023 bersama Perppu No. 2 Tahun 2022. Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan, sehingga aturan yang berlaku saat ini tetap yang diuraikan di atas. Karena itu, pembaca perlu memantau naskah resmi dan tanggal berlakunya.

Selain itu, KUHP baru dan UU Penyesuaian Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan dapat memengaruhi besaran ancaman pidana di undang-undang di luar KUHP. Cek teks resmi terbaru sebelum mengutip angka dari artikel lama.

Kesalahan umum

Hak lain yang sering ikut tertunggak

Gaji jarang menunggak sendirian. Pekerja perlu memeriksa komponen lain agar tagihan lengkap.

• Upah lembur. Jam kerja tambahan yang diperintahkan pengusaha wajib dibayar. Cara menghitungnya dibahas di upah lembur dan cara menghitungnya.
• Tunjangan hari raya keagamaan (THR). Pekerja yang memenuhi syarat masa kerja berhak atas THR menurut ketentuan yang berlaku. Periksa aturan terbaru dan besarnya pada pengumuman Kementerian Ketenagakerjaan.
• Iuran jaminan sosial. Pengusaha wajib mendaftarkan pekerja dan menyetor iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Cek apakah iuran benar-benar disetor, bukan hanya dipotong dari slip gaji.
• Cuti yang belum diambil. Bila diatur dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, pelajari apakah ada kompensasinya.
• Pesangon atau uang kompensasi bila hubungan kerja berakhir. Lihat uang kompensasi PKWT berakhir untuk pekerja kontrak.

Buat daftar sederhana berisi jenis hak, periode, dan jumlahnya. Daftar ini memudahkan perundingan dan menjadi lampiran pengaduan.

Peran serikat pekerja dan pendamping

Pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja dapat meminta pendampingan dalam perundingan bipartit. Pekerja tanpa serikat dapat meminta bantuan lembaga bantuan hukum atau advokat. Pendamping membantu menyusun surat tagihan, mengikuti mediasi, dan menghitung hak. Sebelum menyerahkan dokumen asli, buat salinan, dan sepakati lingkup pendampingan secara tertulis.

Contoh isi surat tagihan sederhana

Surat tagihan tidak harus rumit. Cukup memuat tanggal surat, identitas pekerja, jabatan dan tanggal mulai bekerja, rincian bulan yang belum dibayar beserta jumlahnya, permintaan agar dibayar paling lambat pada tanggal tertentu, dan pernyataan bahwa pekerja bersedia berunding. Hindari bahasa yang bernada ancaman. Kirim melalui cara yang meninggalkan bukti, seperti surat tercatat atau surel dengan tanda terima, dan simpan salinannya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah gaji terlambat satu hari sudah pidana? Tidak. Keterlambatan biasanya berujung denda atau teguran, bukan pidana, kecuali ada unsur lain. Ketentuan denda mengikuti aturan pengupahan.

Bolehkah pekerja berhenti masuk kerja bila gaji tidak dibayar? Hukum memberi jalur tertentu, misalnya permohonan pemutusan hubungan kerja bila pengusaha tidak membayar upah. Jangan berhenti begitu saja tanpa memahami akibatnya. Konsultasikan dengan serikat atau advokat.

Siapa yang bertanggung jawab bila perusahaan pailit? Hukum kepailitan memberi kedudukan khusus bagi tagihan pekerja, tetapi detailnya perlu dicek pada teks resmi. Ajukan tagihan tertulis sedini mungkin. Bahasan terkait PHK ada di hak pesangon PHK.

Ringkasan

• Gaji tidak dibayar dapat dikenai sanksi administratif, digugat secara perdata, dan dalam keadaan tertentu dipidana.
• Praktiknya, perkara upah umumnya ditempuh lewat bipartit, pengawas ketenagakerjaan, mediasi, dan PHI.
• Pidana umum seperti penipuan atau penggelapan hanya relevan bila ada unsurnya.
• Simpan slip gaji, rekening koran, dan perjanjian kerja.
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan 6 Oktober 2026 tetapi belum berlaku; aturan sekarang tetap berlaku.
• Periksa teks resmi terbaru untuk besaran denda dan ancaman.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Gaji Tidak Dibayar atau Dipotong Sepihak: Langkah Lapor ke Pengawas Ketenagakerjaan
• Gaji Ditahan atau Dipotong Perusahaan: Batas yang Sah dan Cara Mengadu
• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• Studi Kasus: Gaji Dipotong Sepihak sebagai Denda Terlambat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.