Apakah Menyebarkan Foto Pribadi Orang Lain Bisa Dipidana?

Apa maksudnya dan siapa yang terkena

Foto pribadi adalah gambar yang memuat wajah, tubuh, rumah, atau kegiatan pribadi seseorang. Penyebaran berarti mengirimkan ke grup, mengunggah ke media sosial, atau menyebarkannya melalui pesan. Masalah hukum muncul bila foto itu disebarkan tanpa izin, terutama bila menimbulkan kerugian, rasa malu, atau ancaman.

Yang terkena bisa siapa pun: mantan pasangan yang menyebar foto lama, teman yang membagikan tangkapan layar, pengelola grup, atau pihak yang mengancam menyebar foto demi uang. Korban sering perempuan dan anak muda, tetapi laki-laki juga dapat menjadi korban.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022), Pasal 14. Orang yang tanpa hak merekam atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan objeknya, atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dapat dipidana karena kekerasan seksual berbasis elektronik. Bila dimaksudkan untuk memeras, mengancam, atau memaksa, ancamannya lebih berat. Tindak pidana ini merupakan delik aduan kecuali korbannya anak atau penyandang disabilitas. Tidak dipidana bila dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri dari tindak pidana kekerasan seksual.
• UU PDP (UU No. 27 Tahun 2022), Pasal 65 dan 67. Dilarang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri atau merugikan subjek data. Foto wajah termasuk data pribadi.
• KUHP baru Pasal 259. Memanfaatkan kesempatan secara melawan hukum merekam gambar seseorang di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan alat teknis, menyimpan gambar hasil rekaman itu, atau menyebarkannya melalui sarana teknologi informasi.
• KUHP baru Pasal 433 dan 441. Foto yang disertai tuduhan dapat menjadi pencemaran, dengan tambahan sepertiga bila memakai teknologi informasi. Pencemaran adalah delik aduan.
• UU ITE. Muatan melanggar kesusilaan yang disebarkan untuk diketahui umum dapat dikenai ketentuan ITE, yang terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024. Periksa teks resmi terbaru karena sebagian ketentuan ITE telah dicabut atau diatur ulang oleh KUHP baru.

Perhatikan bahwa ancaman pidana di luar KUHP tidak disebut angkanya di sini karena UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) dapat mengubahnya.

Kapan bisa dan tidak bisa dipidana

Foto yang diambil di tempat umum dan disebar untuk berita atau kepentingan umum dinilai berbeda dari foto yang diambil diam-diam di tempat privat. Namun tempat umum bukan izin mutlak. Menyebar foto seseorang dengan caption merendahkan tetap dapat dipersoalkan.

Apakah delik aduan

Kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Pasal 14 UU TPKS adalah delik aduan, kecuali korbannya anak atau penyandang disabilitas. Pencemaran menurut KUHP baru juga delik aduan. Pelanggaran data pribadi tidak dijelaskan di sini sebagai delik aduan; periksa teks resmi. Pengaduan adalah pernyataan resmi korban agar perkara diproses. Korban dapat meminta pendampingan lembaga layanan dan advokat, sehingga tidak perlu menghadapi proses sendirian.

Perdata dan pidana

Selain pidana, korban dapat menggugat ganti rugi secara perdata, misalnya biaya pemulihan nama baik atau perawatan psikologis. Pengadilan juga dapat memerintahkan penghapusan konten dalam kondisi tertentu. UU PDP memberi hak kepada subjek data, termasuk hak meminta penghentian pemrosesan dan penghapusan data. Baca hak subjek data pribadi UU PDP dan tindak pidana kekerasan seksual.

Langkah praktis bagi korban

1. Jangan panik dan jangan menghapus bukti. Tangkap layar halaman, akun pengunggah, tanggal, dan tautan.
2. Minta penghapusan kepada pengunggah dan laporkan konten ke platform.
3. Amankan akun dengan mengganti kata sandi dan mengaktifkan verifikasi dua langkah.
4. Cari pendamping: lembaga layanan korban, psikolog, atau advokat.
5. Buat laporan ke polisi dengan bukti lengkap. Untuk kasus bermuatan seksual, mintalah penanganan yang menjaga kerahasiaan.
6. Beritahu orang terpercaya. Dukungan sosial penting untuk pemulihan.
7. Pantau laporan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Langkah praktis bagi yang menyebarkan

1. Hentikan penyebaran sekarang juga dan hapus unggahan dari akun Anda.
2. Jangan menghapus semua riwayat untuk menghilangkan jejak; simpan salinan bila dipanggil.
3. Hubungi korban dengan sopan, tanpa menekan, dan sampaikan permintaan maaf.
4. Pertimbangkan konsultasi dengan advokat sebelum berkomunikasi lebih lanjut.
5. Jangan memberi alasan bahwa "hanya bercanda".

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Sejak UU TPKS berlaku, kekerasan seksual berbasis elektronik diakui sebagai tindak pidana tersendiri. UU PDP berlaku penuh sejak Oktober 2024, meski lembaga pengawas data pribadi belum terbentuk per September 2026. KUHP baru berlaku 2 Januari 2026 dan memasukkan perekaman di ruang tertutup. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku pada tanggal yang sama; sebagian tata cara teknis mengikuti peraturan pelaksana. Perubahan ini menambah pilihan dasar hukum, tetapi juga mendorong pemeriksaan teks resmi sebelum menyebut pasal.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang mahasiswa mengirim foto pribadi kepada pasangannya. Setelah putus, mantan pasangan mengancam menyebarkannya jika tidak diberi uang. Mahasiswa menyimpan tangkapan layar ancaman, memblokir akun, dan melapor bersama pendamping. Ancaman memeras dengan foto bermuatan seksual dapat dikenai ketentuan TPKS dengan ancaman lebih berat. Kunci pembuktiannya adalah tangkapan layar yang utuh dan kronologi yang rapi.

Persetujuan: apa yang dihitung

Persetujuan harus jelas, sukarela, dan khusus. Jelas berarti disampaikan dengan kata atau tindakan yang tegas. Sukarela berarti tanpa tekanan atau ancaman. Khusus berarti untuk tujuan tertentu. Contoh: izin difoto tidak sama dengan izin foto diunggah. Izin mengirim foto kepada satu orang tidak sama dengan izin disebar. Persetujuan juga dapat dicabut. Bila seseorang meminta fotonya dihapus, pihak yang menyimpan sebaiknya menghapus.

Untuk anak di bawah umur, persetujuan orang tua atau wali dan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan. Sekolah, panitia acara, dan pengelola komunitas sebaiknya meminta izin tertulis sebelum menerbitkan foto anak.

Foto di ruang publik dan kepentingan umum

Tidak semua foto orang lain terlarang. Foto acara umum, liputan, dan dokumentasi kegiatan sering sah selama tidak merendahkan martabat orang yang difoto. Hukum menimbang kepentingan umum, relevansi, dan dampak. Unggahan yang menunjukkan pelanggaran hukum untuk dilaporkan kepada pihak berwenang berbeda dari mempermalukan seseorang di media sosial. Bila Anda menjadi saksi suatu kejadian, serahkan bukti ke aparat, bukan menyebarkannya ke publik, kecuali ada alasan kuat dan Anda siap bertanggung jawab atas dampaknya.

Dampak pada pekerjaan, sekolah, dan keluarga

Foto pribadi yang tersebar dapat berdampak serius pada pekerjaan dan hubungan sosial. Korban dapat meminta bantuan pemberi kerja atau sekolah untuk menangani dampak, termasuk cuti atau pendampingan. Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak menyediakan pendampingan psikologis dan hukum. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan langkah hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah foto yang dikirim sendiri oleh korban boleh disebarkan? Tidak. Persetujuan mengirim kepada satu orang bukan persetujuan menyebarkan ke orang lain.

Bagaimana jika korbannya anak? Perlindungan lebih kuat, dan tindak pidananya bukan delik aduan. Segera hubungi pendamping dan polisi.

Apakah akun anonim bisa dilacak? Aparat dapat menelusuri jejak digital melalui prosedur hukum. Korban cukup menyerahkan bukti dan laporan.

Ringkasan

• Penyebaran foto pribadi tanpa izin dapat melanggar UU PDP, KUHP baru, dan bila bermuatan seksual, UU TPKS Pasal 14.
• UU TPKS Pasal 14 delik aduan kecuali korban anak atau penyandang disabilitas.
• Simpan bukti, minta penghapusan, amankan akun, dan cari pendamping.
• Penyebar sebaiknya berhenti, meminta maaf, dan berkonsultasi.
• Ancaman di luar KUHP dapat berubah; periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Kekerasan Seksual: Hak Korban Menurut UU TPKS
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten
• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.