Anak Korban Tindak Pidana: Hak Restitusi, Rehabilitasi, dan Pendampingan

Siapa yang dimaksud anak korban

Menurut hukum Indonesia, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Jenis kejahatannya luas: penganiayaan, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi ekonomi, pornografi, dan perundungan yang berat. Pelakunya bisa orang dewasa, teman sebaya, anggota keluarga, atau orang yang dikenal anak.

Anak korban berbeda dari anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Anak korban dilindungi secara khusus, dan prosesnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Pembahasan anak sebagai saksi atau korban ada pada anak sebagai saksi atau korban, pendampingan di kepolisian dan sidang.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Hak anak korban diatur dalam beberapa undang-undang.

• UU Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah, terakhir dengan UU Nomor 35 Tahun 2014). Menurut ulasan Hukumonline, Pasal 71D mengatur hak anak korban atas restitusi.
• PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Menurut ulasan Hukumonline, peraturan ini menjabarkan Pasal 71D ayat (2).
• UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012). Mengatur perlakuan khusus terhadap anak dalam proses pidana, termasuk pendampingan.
• UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022) untuk kekerasan seksual. Lihat restitusi dan dana bantuan korban kekerasan seksual.
• Perlindungan saksi dan korban lewat LPSK. UU Nomor 13 Tahun 2006 telah dicabut oleh UU Nomor 3 Tahun 2026, sehingga rujukan terbaru perlu diperiksa pada UU tersebut.

Apa itu restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Menurut ulasan Hukumonline atas PP Nomor 43 Tahun 2017, restitusi dapat mencakup kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita anak korban atau ahli warisnya. Contoh kerugian: biaya pengobatan, biaya terapi psikologis, biaya transportasi, kehilangan penghasilan keluarga akibat mengurus anak, dan penderitaan yang dialami anak.

Menurut ulasan yang sama, anak korban yang dapat mengajukan restitusi meliputi korban tindak pidana secara umum, eksploitasi ekonomi, penyiksaan fisik atau psikis, pornografi, dan perdagangan orang. Pemohon dapat orang tua atau wali, ahli waris, kuasa, atau lembaga. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat disampaikan kepada penyidik saat penyidikan atau kepada penuntut umum saat penuntutan, atau diajukan melalui LPSK sesuai ketentuan.

Perbedaan dengan ganti rugi lain

Perbandingan restitusi untuk korban umum ada pada restitusi korban tindak pidana, cara meminta ganti rugi dari pelaku.

Hak anak korban lainnya

Selain restitusi, anak korban memiliki hak-hak lain.

• Pendampingan. Anak berhak didampingi orang tua, wali, pekerja sosial, psikolog, atau pendamping hukum selama proses.
• Rehabilitasi. Pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, antara lain lewat layanan kesehatan dan konseling.
• Perlindungan identitas. Identitas anak korban tidak boleh disebarluaskan di media.
• Pemeriksaan yang ramah anak. Pemeriksaan dilakukan dengan cara yang tidak menakutkan, di ruang yang sesuai, dan dengan petugas yang terlatih.
• Perlindungan dari ancaman. Anak dan keluarga dapat meminta perlindungan bila terancam.
• Pendidikan. Anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah semata karena menjadi korban.
• Kerahasiaan. Sidang perkara anak umumnya tertutup.

Pelajari juga perlindungan dari kekerasan di rumah tangga pada anak menyaksikan KDRT, dampak hukum dan perlindungan dan kekerasan terhadap anak, ancaman pidana UU Perlindungan Anak.

Langkah praktis bagi orang tua

1. Utamakan keselamatan dan kesehatan anak. Bawa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas. Minta catatan medis.
2. Dengarkan anak tanpa menghakimi. Jangan mengulang pertanyaan berkali-kali. Biarkan anak bercerita sesuai kemampuannya. Pemeriksaan resmi dilakukan oleh petugas terlatih.
3. Laporkan ke polisi. Bawa identitas anak dan orang tua. Minta penyidik yang menangani perkara anak atau perempuan dan anak. Panduan membuat laporan ada pada laporan polisi dan SP2HP.
4. Minta visum. Visum membantu membuktikan luka. Lihat visum et repertum, cara mendapatkan dan biaya.
5. Minta pendampingan. Hubungi lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, psikolog, atau bantuan hukum.
6. Ajukan restitusi sejak awal. Sampaikan kepada penyidik bahwa Anda ingin mengajukan restitusi, dan lengkapi dokumen kerugian: kuitansi pengobatan, surat dokter, dan bukti biaya lain. Ajukan juga lewat LPSK bila relevan. Lihat permohonan perlindungan LPSK, syarat dan prosedur.
7. Siapkan dokumen identitas anak. Fotokopi akta kelahiran atau kartu identitas anak yang dilegalisasi, menurut ulasan Hukumonline atas persyaratan permohonan.
8. Pantau proses. Tanyakan perkembangan secara berkala. Bila lambat, lihat laporan polisi tidak ditindaklanjuti.
9. Ikuti sidang bersama pendamping. Anak tidak harus hadir bila tidak perlu. Pemeriksaan jarak jauh atau rekaman dapat dimintakan.
10. Pantau pelaksanaan restitusi. Setelah putusan, pastikan pembayaran dilaksanakan atau minta jaksa menindaklanjuti.

Kendala yang sering terjadi

Beberapa komentator yang dikutip Hukumonline mencatat kekhawatiran tentang pelaksanaan restitusi: persyaratan administrasi dianggap berat bagi korban, dan pembayaran tidak selalu terjamin karena pelaku bisa saja tidak mau atau tidak mampu membayar. Pada perkara tertentu, pelaku yang tidak membayar menghadapi pidana pengganti yang singkat, tanpa mekanisme penyitaan harta yang kuat. Karena itu:

• Kumpulkan dokumen kerugian sejak awal.
• Minta penyidik dan jaksa mencantumkan restitusi dalam berkas.
• Pertimbangkan jalur perdata atau kompensasi bila pelaku tidak mampu.
• Periksa aturan terbaru, karena penyesuaian aturan dapat memperbaiki pelaksanaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• UU Perlindungan Saksi dan Korban lama (UU Nomor 13 Tahun 2006) telah dicabut oleh UU Nomor 3 Tahun 2026. Periksa teks UU yang baru untuk hak restitusi dan kompensasi serta peran LPSK.
• KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memperkuat posisi korban dalam proses pidana. Lihat KUHAP baru, hak korban dan pelapor. Nomor pasalnya tidak dikutip di sini.
• KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) juga berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi. Lihat pidana tambahan, pencabutan hak dan pengumuman putusan.
• PP Nomor 43 Tahun 2017 perlu dicek statusnya untuk memastikan masih berlaku sebagaimana diatur.

Contoh: anak yang dianiaya pengasuh

Contoh: Kinan, 7 tahun, dititipkan di rumah seorang pengasuh. Orang tuanya menemukan luka memar di punggungnya. Setelah ditanya perlahan, Kinan bercerita ia dipukul. Orang tuanya membawa Kinan ke dokter, meminta surat keterangan, lalu melapor ke polisi. Polisi menyiapkan pemeriksaan yang ramah anak, dengan pendampingan psikolog.

Orang tua Kinan juga menyimpan kuitansi biaya dokter dan terapi, serta bukti penghasilan yang hilang karena mengurus anak. Mereka mengajukan permintaan restitusi kepada penyidik. Jaksa memasukkan permintaan itu ke berkas perkara. Hakim memutuskan pidana dan, bila sesuai, perintah pembayaran restitusi.

Kinan mendapat konseling di lembaga layanan anak. Orang tua mengawasi pelaksanaan putusan. Contoh ini rekaan dan hanya untuk edukasi. Hasil di kasus nyata bergantung pada bukti dan putusan.

Peran sekolah, tetangga, dan lingkungan

Anak korban sering pertama kali ditemukan oleh guru atau tetangga. Perubahan perilaku mendadak, enggan pulang, luka yang tak dijelaskan, atau prestasi yang menurun dapat menjadi tanda. Guru dan tetangga dapat membantu dengan mendengarkan, menenangkan, lalu menghubungkan keluarga dengan layanan perlindungan. Jangan menginterogasi anak. Cukup sampaikan bahwa anak aman dan akan dibantu.

Sekolah punya kewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan tidak boleh menutup-nutupi kasus. Untuk perundungan yang berat, lihat perundungan atau bullying anak di sekolah. Untuk kekerasan di tempat penitipan anak, lihat kekerasan di daycare dan penitipan anak, pelaporan.

Bila pelaku adalah anggota keluarga

Perkara menjadi lebih rumit ketika pelaku adalah orang tua, paman, atau anggota keluarga dekat. Ibu atau ayah yang melindungi korban mungkin menghadapi tekanan keluarga. Fokus utama tetap keselamatan anak. Anak dapat ditempatkan sementara di tempat aman, dan pendamping membantu proses. Bila pelaku adalah orang tua, urusan hak asuh dan perwalian dapat ikut dibahas. Lihat perwalian anak, penetapan wali.

Tekanan untuk berdamai dalam keluarga sering muncul. Hati-hati: damai tidak otomatis menghapus kewajiban pelaku, dan anak tetap berhak atas pemulihan. Perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan damai di luar pengadilan. Lihat kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan damai.

Pemulihan jangka panjang

Dampak kejahatan pada anak tidak berhenti saat putusan dijatuhkan. Anak mungkin membutuhkan terapi bertahun-tahun, dukungan belajar, dan lingkungan yang stabil. Restitusi dapat membantu menutup biaya terapi. Selain itu, perhatikan:

• Kelanjutan pendidikan dan kemungkinan pindah sekolah.
• Layanan kesehatan jiwa yang berkelanjutan.
• Perlindungan dari pelaku, termasuk larangan mendekat bila ada perintah perlindungan. Lihat perintah perlindungan KDRT dari pengadilan dan polisi.
• Pemantauan agar anak tidak mengalami penularan kekerasan di lingkungan baru.

Orang tua perlu merawat diri sendiri juga. Kelelahan dan rasa bersalah dapat memengaruhi pengasuhan. Mencari dukungan kelompok atau konselor adalah bagian dari pemulihan keluarga.

Hubungan dengan hak lain anak

Anak korban tetap memiliki hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan. Bila dokumen anak tidak lengkap, misalnya tidak punya akta kelahiran, hal itu dapat menyulitkan pengajuan restitusi dan layanan. Lihat akta kelahiran dan pengakuan anak untuk mengurus dokumen yang diperlukan.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah restitusi hanya untuk kekerasan seksual? Tidak. Menurut ulasan Hukumonline atas PP Nomor 43 Tahun 2017, restitusi dapat diajukan anak korban tindak pidana secara umum, termasuk eksploitasi, penyiksaan, pornografi, dan perdagangan orang.

Apakah orang tua harus mengurus sendiri semua dokumen? Tidak harus. Pendamping, advokat, atau LPSK dapat membantu menyusun permohonan. Namun, orang tua perlu menyimpan bukti kerugian.

Apa yang terjadi bila pelaku tidak mampu membayar? Pelaksanaan restitusi bisa terkendala. Pertimbangkan kompensasi atau dukungan negara untuk perkara tertentu dan konsultasikan dengan pendamping.

Apakah anak harus hadir di sidang? Tidak selalu. Ada mekanisme pemeriksaan yang ramah anak, termasuk kemungkinan kesaksian tanpa tatap muka. Mintalah kepada penuntut umum atau hakim melalui pendamping.

Ringkasan

• Anak korban kejahatan berhak atas pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan restitusi.
• Menurut ulasan Hukumonline, restitusi anak korban diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 71D dan PP Nomor 43 Tahun 2017.
• Ajukan restitusi sejak penyidikan dan lengkapi dokumen kerugian.
• UU Perlindungan Saksi dan Korban lama telah dicabut oleh UU Nomor 3 Tahun 2026; periksa teks yang baru.
• Jaga identitas anak, gunakan pendamping, dan pantau pelaksanaan putusan.

Dasar hukum

• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru, berlaku 2 Januari 2026)

Baca juga

• Restitusi korban tindak pidana cara meminta ganti rugi dari pelaku
• Anak sebagai saksi atau korban pendampingan di kepolisian dan sidang
• Permohonan Perlindungan LPSK: Syarat dan Prosedur Mengajukan
• Restitusi dan Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual: Hak Korban atas Pemulihan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.