Prosedur Akta Pendirian dan Perubahan Yayasan di Kementerian Hukum

Gambaran umum

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Dasarnya UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

Perbedaan yayasan dengan perkumpulan dibahas di yayasan dan perkumpulan, bedanya. Artikel ini fokus pada prosedur: bagaimana yayasan didirikan, disahkan, dan diubah.

Hukumonline menegaskan bahwa pembentukan yayasan tidak memerlukan proses pengadilan. Prosesnya terdiri atas tiga tahap: pendirian, pengesahan, dan pengumuman.

Syarat dan persiapan sebelum ke notaris

Sebelum menghadap notaris, pendiri sebaiknya menyiapkan:

• Nama yayasan yang belum dipakai dan tidak menyesatkan. Nama dicek dan dipesan melalui sistem AHU online.
• Pendiri: satu orang atau lebih. Pendiri harus cakap hukum dan memahami konsekuensi penyerahan kekayaan.
• Kekayaan awal yang dipisahkan dari harta pribadi pendiri. Hukumonline menjelaskan bahwa pendirian dilakukan dengan memisahkan sebagian harta pendiri sebagai kekayaan awal. Jumlah dan bentuknya perlu dibahas dengan notaris dan diperiksa pada peraturan terbaru.
• Maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.
• Susunan organ: pembina, pengurus, dan pengawas. Organ yayasan memiliki peran berbeda dan pembagian kewenangan yang diatur undang-undang.
• Alamat kedudukan yayasan.
• Identitas lengkap pendiri dan pengurus, termasuk KTP.

Siapkan juga rancangan kegiatan yayasan. Walau tidak selalu diminta di awal, rancangan kegiatan membantu penyusunan anggaran dasar yang tepat.

Akta pendirian

Menurut Hukumonline, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta memuat anggaran dasar yang isinya harus sesuai ketentuan undang-undang, antara lain:

• nama dan tempat kedudukan;
• maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapainya;
• jangka waktu pendirian;
• jumlah kekayaan awal yang dipisahkan;
• cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
• tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian organ;
• hak dan kewajiban organ;
• tata cara penyelenggaraan rapat;
• ketentuan perubahan anggaran dasar;
• penggabungan dan pembubaran.

Daftar lengkap dan urutannya ada pada teks undang-undang. Mintalah notaris menjelaskan setiap bagian. Pendiri yang tidak mampu hadir dapat memberi kuasa sesuai ketentuan. Baca surat kuasa notaris vs di bawah tangan.

Pengesahan oleh Kementerian Hukum

Menurut Hukumonline, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri yang membidangi hukum (kini Kementerian Hukum). Permohonan pengesahan diajukan oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris, dalam jangka waktu yang diatur undang-undang setelah akta ditandatangani.

Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online. Notaris mengisi data, mengunggah akta dan dokumen pendukung, dan membayar penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah disetujui, diterbitkan surat keputusan pengesahan.

Dokumen yang umumnya dibutuhkan:

• Salinan akta pendirian.
• Identitas pendiri, pengurus, dan pengawas.
• Bukti pemisahan kekayaan awal.
• Surat pernyataan tempat kedudukan.
• Dokumen pendukung lain sesuai sistem.

Periksa daftar terbaru di situs resmi AHU online karena persyaratan dan tata cara dapat disesuaikan. Jangan membayar kepada pihak selain notaris atau kanal pembayaran resmi.

Pengumuman dan setelah pengesahan

Hukumonline menyebut bahwa akta pendirian yang telah disahkan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang diatur. Dalam praktik, pengumuman ini dilakukan oleh notaris melalui sistem.

Setelah yayasan menjadi badan hukum, pengurus biasanya mengurus:

• rekening atas nama yayasan;
• nomor induk berusaha bila kegiatan yayasan melibatkan usaha atau perizinan tertentu (lihat NIB dan izin usaha UMKM);
• izin sektoral sesuai kegiatan, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, atau panti sosial;
• administrasi internal: buku kas, notulen rapat, daftar aset.

Yayasan yang menjalankan kegiatan di bidang khusus seperti pendidikan atau kesehatan dapat memerlukan izin dari kementerian atau dinas teknis. Tanyakan sebelum memulai kegiatan.

Perubahan anggaran dasar

Anggaran dasar dapat diubah. Perubahan dilakukan dengan akta notaris dan mengikuti prosedur dalam anggaran dasar serta undang-undang. Pada umumnya perubahan hal-hal tertentu (misalnya nama dan kegiatan yayasan) memerlukan persetujuan menteri, sementara perubahan lain cukup diberitahukan kepada menteri. Pembagian kategori ini dan jangka waktunya perlu dibaca pada teks UU 16/2001 dan perubahannya, serta peraturan pelaksananya.

Langkah praktis:

1. Rapat organ yayasan (pembina, pengurus, dan pengawas sesuai anggaran dasar) membahas dan menyetujui perubahan.
2. Buat risalah rapat dan daftar hadir.
3. Notaris menyusun akta perubahan atau berita acara rapat yang dituangkan dalam akta.
4. Ajukan persetujuan atau pemberitahuan melalui AHU online sesuai jenis perubahan.
5. Terima keputusan atau bukti penerimaan dan arsipkan.
6. Sesuaikan dokumen lain, misalnya rekening bank dan izin kegiatan.

Contoh: Sebuah yayasan di bidang pendidikan yang berdiri dua tahun lalu ingin menambah kegiatan membuka perpustakaan keliling dan mengganti alamat kedudukan. Pengurus menggelar rapat bersama pembina dan pengawas, membuat risalah, lalu meminta notaris menyusun akta perubahan. Notaris menjelaskan bahwa perubahan kegiatan termasuk yang perlu persetujuan, sedangkan alamat dapat diberitahukan. Pengurus lalu mengajukan keduanya melalui AHU online dan menyimpan bukti penerimaannya.

Perubahan susunan pengurus

Pergantian pengurus, pembina, atau pengawas juga harus dicatatkan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan sesuai anggaran dasar dengan rapat organ yang berwenang. Perubahan data ini dilaporkan melalui notaris ke sistem AHU. Pengurus yang belum tercatat kesulitan bertindak mewakili yayasan di bank atau instansi, sehingga jangan menunda pencatatan.

Bila terjadi sengketa internal, misalnya dua kelompok mengaku pengurus sah, periksa akta dan catatan AHU terakhir. Sengketa dapat berujung gugatan ke pengadilan. Baca tanggung jawab direksi dan komisaris sebagai pembanding peran organ pada perseroan.

Organ yayasan: pembina, pengurus, dan pengawas

Memahami tugas masing-masing organ membantu menyusun akta dengan benar.

Pembagian ini bersifat gambaran umum. Rincian syarat, larangan rangkap jabatan, dan batas kewenangan perlu dibaca pada UU 16/2001 dan perubahannya. Hindari menempatkan satu orang di semua organ karena prinsip kontrol internal yayasan menghendaki pemisahan peran.

Kekayaan yayasan dan transparansi

Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Kekayaan yayasan harus dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Yayasan perlu membuat catatan keuangan yang rapi, termasuk sumber dana, penggunaan, dan laporan tahunan. Yayasan tertentu, terutama yang menerima bantuan dari pihak luar atau masyarakat luas, dapat dikenai kewajiban pelaporan dan audit. Periksa ketentuan terbaru yang berlaku bagi yayasan Anda.

Menjaga yayasan tetap sah

Beberapa hal yang menjaga status yayasan:

• mengadakan rapat organ secara berkala dan menyimpan notulen;
• mencatat perubahan pengurus dan alamat ke sistem AHU;
• menggunakan kekayaan sesuai tujuan;
• menyusun laporan tahunan;
• memperbarui izin kegiatan;
• menaati hukum yang berlaku bagi kegiatan yang dijalankan.

Yayasan yang lalai dapat menghadapi sengketa internal, sanksi, atau bahkan pembubaran melalui pengadilan dalam keadaan tertentu. Konsultasikan dengan notaris atau advokat secara berkala.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mendirikan yayasan hanya dengan akta tanpa pengesahan, lalu mengira sudah badan hukum.
• Menggunakan nama yang sudah dipakai atau menyesatkan.
• Tidak memisahkan kekayaan awal secara jelas dari harta pribadi.
• Membuat anggaran dasar menyalin dari yayasan lain tanpa menyesuaikan.
• Merangkap jabatan organ yang dilarang.
• Tidak mencatatkan perubahan pengurus atau anggaran dasar.
• Menggunakan jasa pihak yang menjanjikan "pengesahan kilat" dengan biaya tidak jelas.
• Menganggap yayasan otomatis bebas kewajiban hukum lain.

Perbandingan singkat dengan badan hukum lain

Pendiri sering ragu apakah yayasan adalah wadah yang tepat. Yayasan cocok untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa anggota. Bila ingin organisasi beranggota yang memutuskan dalam rapat anggota, pertimbangkan perkumpulan atau koperasi. Bila tujuan utamanya mencari keuntungan, bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas lebih sesuai. Baca koperasi dan hak anggota dan langkah mendirikan PT. Memilih wadah yang keliru dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, misalnya tuduhan penyalahgunaan bentuk yayasan untuk kegiatan komersial.

Pembubaran dan penggabungan yayasan

Yayasan dapat bubar karena jangka waktu berakhir, tujuan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan, atau sebab lain yang ditentukan. Yayasan juga dapat digabung dengan yayasan lain. Prosesnya mensyaratkan keputusan organ, penunjukan likuidator, dan pemberitahuan sesuai ketentuan. Periksa teks resmi sebelum mengambil langkah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah yayasan harus punya anggota? Tidak. Yayasan tidak mempunyai anggota. Organnya adalah pembina, pengurus, dan pengawas. Jika ingin organisasi beranggota, pertimbangkan perkumpulan.

Apakah akta notaris sudah cukup untuk membuka rekening bank? Biasanya bank meminta dokumen pengesahan badan hukum. Tanyakan persyaratan bank.

Berapa lama proses pengesahan? Waktu bergantung sistem dan kelengkapan dokumen. Tanyakan kepada notaris dan periksa informasi layanan resmi.

Ringkasan

Pendirian yayasan terdiri atas akta notaris, pengesahan oleh Kementerian Hukum melalui AHU online, dan pengumuman. Yayasan baru menjadi badan hukum setelah pengesahan. Persiapkan nama, pendiri, kekayaan awal, tujuan, dan organ. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan, tergantung jenisnya, memerlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada menteri. Catatkan perubahan pengurus. Periksa teks UU 16/2001 dan perubahannya serta ketentuan AHU terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, sebagaimana diuraikan Hukumonline (pendirian dengan akta notaris, pengesahan menteri, pengumuman).
• Peraturan pelaksana tentang pengesahan dan perubahan anggaran dasar yayasan (periksa teks resmi terbaru pada Kementerian Hukum).

Baca juga

• Yayasan dan Perkumpulan: Bedanya, Cara Mendirikan, dan Tanggung Jawab Pengurus
• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan
• Wakaf Tanah: Syarat, Akta Ikrar, dan Pendaftarannya
• Langkah Mendirikan PT: Akta Notaris, Pengesahan, NIB, dan NPWP
• Koperasi dan Hak Anggota: Rapat Anggota, Pengawas, dan Sisa Hasil Usaha

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.