Aborsi dalam KUHP Baru dan UU Kesehatan: Larangan dan Pengecualiannya

Apa itu aborsi dalam hukum dan siapa yang terkena

Dalam bahasa hukum dan kesehatan, aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Hukum Indonesia pada dasarnya melarang aborsi, tetapi memberi pengecualian terbatas. Pengaturannya tersebar pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Yang terkena adalah perempuan hamil, keluarga, tenaga medis, dan pihak lain yang membantu atau memaksa. Perempuan korban perkosaan atau kekerasan seksual lain menjadi kelompok yang dikenai pengecualian. Pihak yang memaksa aborsi atau melakukannya tanpa wewenang menghadapi risiko pidana yang lebih berat.

Artikel ini tidak memberi saran medis. Kondisi kesehatan dan keputusan harus dibahas dengan tenaga kesehatan dan pendamping yang dipercaya.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Gambaran umum, tanpa menyebut angka yang tidak dipastikan pada teks resmi:

• Prinsip larangan. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. UU Kesehatan memuat larangan yang kemudian dikecualikan pada keadaan tertentu.
• Pengecualian pertama: indikasi kedaruratan medis. Aborsi dapat dibenarkan bila kehamilan mengancam nyawa ibu atau janin atau menimbulkan kondisi medis yang serius. Penilaian dilakukan tenaga medis.
• Pengecualian kedua: kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Pengecualian ini dikaitkan dengan trauma psikologis berat yang dapat ditimbulkan. Dikenal ada persyaratan pembuktian, misalnya keterangan penyidik, psikolog, atau pihak berwenang sebagaimana diatur peraturan pelaksana.
• Batas usia kehamilan. Peraturan menetapkan batas usia kehamilan untuk pengecualian tertentu. Karena tidak dapat dipastikan dalam artikel ini, periksa teks UU Kesehatan dan peraturan pelaksananya, serta tanyakan kepada fasilitas kesehatan.
• Syarat prosedur. Tindakan harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang di fasilitas yang memenuhi syarat, dengan konseling sebelum dan sesudah, serta persetujuan perempuan yang bersangkutan, dan, menurut ketentuan tertentu, persetujuan pasangan. Rincian syarat persetujuan, termasuk bagi korban perkosaan, perlu diperiksa pada teks resmi.
• Larangan memaksa. Memaksa seseorang melakukan aborsi dilarang dan dapat dipidana.
• Pidana dalam KUHP baru. KUHP baru memuat tindak pidana menggugurkan kandungan, dengan pengecualian bagi dokter atau tenaga medis yang melakukannya sesuai indikasi medis atau pada korban tindak pidana tertentu. Nomor pasal dan ancamannya perlu dibaca pada teks resmi.

Ringkasan perbedaan kondisi

Langkah praktis bagi korban atau keluarga

Langkah ini berlaku umum. Prioritas utama adalah keselamatan dan dukungan.

1. Cari tempat aman dan dukungan. Hubungi keluarga atau pendamping yang dapat dipercaya. Kondisi psikologis perlu diperhatikan.
2. Konsultasi ke tenaga kesehatan. Datang ke dokter kandungan, rumah sakit, atau puskesmas yang dapat memberi konseling. Jelaskan kondisi dengan jujur.
3. Bila terjadi kekerasan seksual, pertimbangkan melapor. Lapor ke polisi atau lembaga pendamping. Laporan memudahkan pemenuhan syarat pengecualian dan penanganan pidana pelaku. Lihat tindak pidana kekerasan seksual dan visum et repertum.
4. Minta keterangan tertulis dari pihak berwenang. Misalnya keterangan penyidik atau psikolog bila diperlukan peraturan.
5. Ikuti konseling. Konseling pra dan pasca tindakan adalah bagian dari prosedur.
6. Pastikan fasilitas dan tenaga resmi. Tanyakan izin dan kewenangan. Jangan menggunakan jasa tidak resmi atau obat tanpa resep.
7. Simpan dokumen. Hasil pemeriksaan, surat rujukan, dan laporan polisi.
8. Cari dukungan psikologis lanjutan. Pemulihan emosional penting.
9. Cari bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum dan pendamping korban dapat membantu.

Risiko aborsi di luar jalur resmi

Aborsi yang dilakukan sembarangan berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat mengancam nyawa. Selain risiko medis, ada risiko pidana bagi perempuan, pelaku tindakan, dan penyedia obat. Obat yang dijual daring tanpa pengawasan dapat palsu atau berbahaya, dan penjual dapat menjerat pembeli dalam penipuan atau pemerasan. Bila terjadi komplikasi, segera cari pertolongan medis. Tenaga kesehatan pada dasarnya wajib menolong dalam keadaan darurat, dan rahasia medis dihormati kecuali ada ketentuan hukum yang mengecualikan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan banyak ketentuan sebelumnya, termasuk UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan aborsi pada UU lama dan rincian pada peraturan pelaksana dibentuk ulang dalam kerangka UU baru. Selain itu, KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mengatur tindak pidana terkait pengguguran kandungan. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat hak korban atas pemulihan. Karena aturan kesehatan dan pidana bergerak bersamaan, periksa teks resmi terbaru dan peraturan pelaksana, termasuk soal batas usia kehamilan dan syarat administrasi. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, periksa aturan peralihan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Seorang remaja perempuan mengalami kekerasan seksual oleh orang dewasa dan mengetahui dirinya hamil. Ia ketakutan dan menceritakannya kepada guru. Guru menghubungkannya dengan lembaga pendamping, yang mengantarnya ke rumah sakit untuk konseling dan pemeriksaan. Orang tua dan pendamping membantu melapor ke polisi. Visum dan keterangan penyidik disiapkan, dan tim medis menilai kondisi serta syarat yang berlaku. Keputusan akhir dibahas dengan konseling dan sesuai ketentuan. Pelaku diproses pidana. Contoh ini fiktif dan bukan panduan medis.

Peran tenaga kesehatan

Tenaga medis memiliki peran ganda: menolong pasien dan mematuhi hukum. Dokter yang melakukan tindakan dalam batas pengecualian dan prosedur tidak dipidana menurut ketentuan, sedangkan yang melakukan di luar ketentuan berisiko pidana dan sanksi etik. Fasilitas kesehatan umumnya memiliki tim yang menilai indikasi medis dan memastikan kelengkapan administrasi. Tenaga kesehatan juga menyediakan konseling tentang pilihan dan dampak. Pasien berhak atas informasi yang jelas dan dukungan tanpa penghakiman.

Hubungan dengan kekerasan seksual dan hak korban

Pengecualian bagi korban perkosaan berkaitan erat dengan sistem perlindungan korban kekerasan seksual. Korban berhak atas layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Lihat tindak pidana kekerasan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Bila korban membutuhkan perlindungan karena ancaman, lihat permohonan perlindungan LPSK.

Hak atas informasi dan konseling

Perempuan yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan berhak atas informasi yang benar, bebas dari penghakiman. Konseling bertujuan membantu memahami pilihan, risiko, dan dukungan yang tersedia, termasuk kemungkinan mempertahankan kehamilan, adopsi, atau pendampingan sosial. Fasilitas kesehatan yang baik memperlakukan pasien dengan hormat dan menjaga rahasia medis. Bila pasien merasa dihakimi atau ditekan, ia dapat meminta pendamping, berpindah fasilitas, atau mengadu ke dinas kesehatan atau lembaga pengawas.

Anak dan remaja

Kehamilan pada anak sering berkaitan dengan kekerasan seksual atau eksploitasi, sehingga perlu penanganan khusus. Anak berhak mendapat pendampingan orang tua atau wali, pekerja sosial, dan psikolog. Pelaku kekerasan terhadap anak menghadapi ancaman pidana yang berat sesuai undang-undang perlindungan anak dan UU TPKS. Pelaporan oleh orang dewasa yang dipercaya sangat penting. Pada situasi ini, jangan memaksa anak mengambil keputusan tanpa pendampingan profesional, dan jangan mengambil keputusan yang membahayakan kesehatan anak.

Pidana bagi pihak yang membantu secara tidak sah

Selain perempuan yang menjalani aborsi di luar ketentuan, pihak yang membantu secara tidak sah juga dapat dipidana: orang yang melakukan tindakan tanpa kewenangan, penyedia obat ilegal, dan perantara. Rumusan pidana serta pengecualiannya perlu dibaca langsung dari KUHP baru dan UU Kesehatan. Karena kerumitannya, siapa pun yang menghadapi proses hukum terkait aborsi sebaiknya segera mendapatkan pendamping hukum. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan, paksaan, atau penipuan perlu diposisikan sebagai korban, dan hal itu perlu disampaikan sejak awal pemeriksaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah aborsi selalu pidana? Pada dasarnya dilarang, tetapi ada pengecualian untuk indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lain, dengan syarat. Periksa teks resmi.

Berapa batas usia kehamilan yang diperbolehkan? Batas diatur dalam peraturan dan perlu diperiksa pada teks resmi atau ditanyakan ke fasilitas kesehatan. Artikel ini tidak menyebut angka karena tidak dapat dipastikan.

Apakah korban harus melapor ke polisi? Pengecualian bagi korban perkosaan dikaitkan dengan pembuktian tertentu. Cara pembuktian dan dokumen yang diterima dijelaskan dalam peraturan pelaksana; tanyakan kepada fasilitas kesehatan dan pendamping.

Apakah pasangan dapat memaksa? Tidak. Memaksa seseorang melakukan aborsi dilarang dan dapat dipidana.

Ringkasan

• Aborsi pada dasarnya dilarang menurut UU Kesehatan dan KUHP baru, dengan pengecualian terbatas.
• Pengecualian: indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual, dengan syarat dan prosedur.
• Batas usia kehamilan dan syarat teknis perlu diperiksa pada teks resmi.
• Hanya tenaga medis berwenang di fasilitas yang memenuhi syarat yang dapat melakukannya; hindari jasa tidak resmi.
• Cari pendampingan hukum dan psikologis, dan pertimbangkan melapor kekerasan seksual.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Baca juga

• Kekerasan Seksual: Hak Korban Menurut UU TPKS
• Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): Bentuk, Bukti Digital, dan Cara Melapor
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya
• Visum et Repertum: Cara Korban Mendapatkannya, Biaya, dan Kekuatan Buktinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.