Yurisprudensi Mahkamah Agung

1/Yur/Pdt/2018 Hukum Acara Perdata · Putusan

Putusan 2992 K/Pdt/2015

Kaidah hukum: Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Kata kunci: Petitum Gugatan dalam mata uang asing Konversi mata uang;

Peraturan terkait: UU No. 7 Tahun 2011;

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

2/Yur/Pdt/2018 Waris · Tuntutan pengembalian harta warisan

Putusan 244 K/Sip/1959

Kaidah hukum: Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris.

Kata kunci: Subyek penggugat Gugatan dan pihak-pihak yang berperkara

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

3/Yur/Pdt/2018 Waris · Waris Adat

Putusan 179 K/SIP/1961

Kaidah hukum: Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.

Kata kunci: Adat patrilinieal Hak waris perempuan Kesetaraan gender

Peraturan terkait: KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW (Convention on Elimination All Forms of Discrimination against Women), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

4/Yur/Pdt/2018 Perbuatan Melawan Hukum · Pembatalan Perjanjian

Putusan 1051 K/Pdt/2014

Kaidah hukum: Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: Pembatalan Perjanjian Sepihak Perbuatan Melawan Hukum

Peraturan terkait: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

5/Yur/Pdt/2018 Tanah, Hak Milik Atas Tanah

Putusan 976 K/Pdt/2015

Kaidah hukum: Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.

Kata kunci: Sertifikat Ganda Kewajiban menarik kantor pertanahan sebagai turut tergugat

Peraturan terkait: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; PP No. 24 Tahun 1997

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

6/Yur/Pdt/2018 Tanah · Jual beli tanah

Putusan 403 PK/Pdt/2015

Kaidah hukum: Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik

Kata kunci: Kriteria pembeli beritikad baik

Peraturan terkait: Pasal 231 KUH Perdata; Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata; SEMA No. 4 Tahun 2014 SEMA No. 4 Tahun 2016

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

Putusan 154 K/Pdt/2012

Kaidah hukum: Anak dapat menggugat orang tua atas harta gono-gini yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya sebelum terjadi perceraian kedua orangtua

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

Putusan 805 K/Pdt/2013

Kaidah hukum: Perkawinan antara WNI dengan WNA (perkawinan campur) yang dilangsungkan di luar negeri harus dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia setempat, apabila tidak, maka permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri agar Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan tersebut tidak dapat diterima.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

1/Yur/Arbt/2018 Arbitrase · Pembatalan Arbitrase

Putusan 929 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Kaidah hukum: Putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata kunci: Banding Arbitrase Persyaratan Formil Hukum Acara Perdata Banding Arbitrase Arbitrase Nasional

Peraturan terkait: UU No. 30 Tahun 1999

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

1/Yur/PHI/2018 Perselisihan Hubungan Industrial · Pemutusan Hubungan Kerja

Putusan 158 K/Pdt.Sus/2007

Kaidah hukum: Upah proses dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah selama-lamanya 6 bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

Kata kunci: Perhitungan Upah Proses

Peraturan terkait: UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; SEMA Nomor 3 Tahun 2015

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

1/Yur/Perkons/2018 Perlindungan Konsumen · Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Putusan 27 K/Pdt.Sus/2013

Kaidah hukum: Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata kunci: Hak Tanggungan Fidusia Kewenangan BPSK Perjanjian Kredit

Peraturan terkait: HIR, UU No. 8 Tahun 1999; Kep.Menperindag No.350/ MPPP/Kep/12/2001;

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

2/Yur/Arbt/2018 Arbitrase · Pembatalan Arbitrase

Putusan 56 PK/Pdt.Sus/2011

Kaidah hukum: Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agung adalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Kata kunci: Peninjauan Kembali dalam Putusan Arbitrase Pembatalan Arbitrase Arbitrase Nasional;

Peraturan terkait: UU No. 30 Tahun 1999; SEMA No. 4 Tahun 2016

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

Putusan 165 PK/Pdt.Sus/2012

Kaidah hukum: Merek IKEA milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek IKEMA milik tergugat.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

Putusan 505 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Kaidah hukum: Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Polis Asuransi merupakan sengketa

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

1/Yur/Pid/2018 Pembunuhan · Unsur Kesengajaan

Putusan 908 K/Pid/2006

Kaidah hukum: Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala.

Kata kunci: Niat Menghilangkan Nyawa Kesengajaan Organ vital

Peraturan terkait: KUHP

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

2/Yur/Pid/2018 Penadahan

Putusan 170 K/Pid/2014

Kaidah hukum: Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan

Kata kunci: Pembelian dengan harga yang tidak wajar Unsur kesengajaan

Peraturan terkait: KUHP

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

3/Yur/Pid/2018 Penadahan · Kesengajaan

Putusan 1586 K/Pid/2011

Kaidah hukum: Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan.

Kata kunci: Pembelian kendaraan tanpa surat Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga Unsur kesengajaan

Peraturan terkait: KUHP

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

4/Yur/Pid/2018 Penipuan

Putusan 1689 K/Pid/2015

Kaidah hukum: Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Kata kunci: Perjanjian Wanprestasi Itikad baik Itikad buruk

Peraturan terkait: KUHP

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

5/Yur/Pid/2018 Penipuan

Putusan 133 K/Kr/1973

Kaidah hukum: Membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan

Kata kunci: Iktikad buruk Cek kosong

Peraturan terkait: KUHP

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

1/Yur/Kor/2018 Korupsi · Kerugian Keuangan Negara

Putusan 49 K/Pid.Sus/2016

Kaidah hukum: Pembayaran proyek sebelum proyek diselesaikan bukanlah sebuah kerugian negara dan tidak memenuhi unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, apabila terpenuhi syarat-syarat: 1) Terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pihak kontraktor/penyedia barang/jasa tepat waktu; 2) Telah dilakukan addendum perpanjangan waktu; 3) Telah ada penentuan denda keterlambatan; 4) Pelaksana proyek telah membayar denda keterlambatan tersebut; 5) Proyek diselesaikan tepat waktu berdasarkan perpanjangan waktu; dan 6) Proyek telah diterima oleh pemberi proyek.

Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa PABN APBD Pencairan pembayaran proyek Proyek yang belum selesai

Peraturan terkait: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

Putusan 1616 K/Pid.Sus/2013

Kaidah hukum: Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: "Informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", pasal tersebut menegaskan bahwa keberadaan alat bukti Elektronik adalah sah. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

1/Yur/Ag/2018 Waris · Wasiat Wajibah

Putusan 368 K/Ag/1995

Kaidah hukum: Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam.

Kata kunci: Pihak-pihak yang dapat menerima wasiat wajibah Anak tiri Perbedaan agama

Peraturan terkait: Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

2/Yur/Ag/2018 Waris · Ahli Waris Pengganti

Putusan 86 K/Ag/2001

Kaidah hukum: Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.

Kata kunci: Cucu ahli waris pengganti

Peraturan terkait: Kompilasi Hukum Islam Hasil Rakernas MARI di Balikpapan tahun 2010

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

3/Yur/Ag/2018 Ekonomi Syariah · Hak Tanggungan Syariah

Putusan 573 K/Ag/2016

Kaidah hukum: Pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan syariah oleh kreditur yang dilakukan sebelum jatuh tempo perjanjian berakhir dapat dibenarkan. Pelaksanaan eksekusi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum bila debitur ternyata telah wanprestasi.

Kata kunci: Murabahah Wansprestasi Eksekusi Hak tanggungan

Peraturan terkait: SEMA MA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Kamar Agama

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

Putusan 39 K/AG/2013

Kaidah hukum: Bahwa Penggugat yang menguasai seluruh harta warisan dapat menggugat waris terhadap para Tergugat yang tidak menguasai harta warisan disebabkan mereka tidak bersedia membagi warisan (apatis), hal ini sesuai dengan asas "ljbary" dalam hukum kewarisan Islam, dimana sesaat Pewaris meninggal dunia, maka harta warisannya berpindah kepemilikannya kepada Ahli Warisnya.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

Putusan 724 K/AG/2012

Kaidah hukum: Bahwa perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

1/Yur/TUN/2018 Pembatalan Sertifikat · Perlindungan hukum

Putusan 421 K/TUN/2016

Kaidah hukum: Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik.

Kata kunci: Kekeliruan putusan Keputusan Tata Usaha Negara Cara yang Sah Itikad baik

Peraturan terkait: UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

2/Yur/TUN/2018 Kepegawaian · Pemberhentian Pegawai

Putusan 54 K/TUN/2014

Kaidah hukum: Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.

Kata kunci: Pilihan hukum Kaidah hukum substantif Kaidah hukum formal

Peraturan terkait: Pasal 24 UUD RI Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009 SEMA No 1 Tahun 2017

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

Putusan 450 K/TUN/2013

Kaidah hukum: Walaupun Tergugat tidak terlibat dalam perkara Aquo namun apabila mengetahui putusan tersebut maka Pejabat Tata Usaha Negara wajib menanggapinya dengan melakukan koreksi terhadap produk administrasi Negara yang keliru, hal ini dimaksudkan dalam rangka penegakan hukum public yang mengikat umum (asas erga omnes).

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

1/Yur/Mil/2018 Pemidanaan, Sanksi · Pidana Tambahan

Putusan 358 K/Mil/2016

Kaidah hukum: Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan terhadap prajurit yang telah pensiun atau memasuki masa persiapan pensiun (MPP) meskipun tindak pidananya dilakukan ketika masih berdinas aktif.

Kata kunci: Pemecatan Masa Persiapan Pensiun Masa Pensiun

Peraturan terkait: KUHP Militer; UU No. 31 Tahun 1997 PP No. 39 Tahun 2010

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

2/Yur/Mil/2018 Penipuan

Putusan 95 K/Mil/2014

Kaidah hukum: Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, tapi wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Kata kunci: Perjanjian Wanprestasi Itikad baik Itikad buruk

Peraturan terkait: KUHP

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

3/Yur/Mil/2018 Narkotika · Pembuktian Alat Bukti

Putusan 80 K/Mil/2017

Kaidah hukum: Pada perkara narkotika, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti lainnya, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara in casu.

Kata kunci: Kekuatan pembuktian Hasil pemeriksaan urine Bukti yang tidak didukung bukti lain

Peraturan terkait: KUHAP UU No. 31 Tahun 1997 UU No. 35 Tahun 2009

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

4/Yur/Mil/2018 Narkotika · Pembuktian, Alat Bukti;

Putusan 286 K/Mil/2017

Kaidah hukum: Pada perkara narkotika, pengakuan Terdakwa bahwa ia telah menggunakan narkotika tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa apabila tidak didukung bukti lain yang menyatakan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika.

Kata kunci: Kekuatan pembuktian Pengakuan Terdakwa Bukti yang tidak didukung bukti lain

Peraturan terkait: KUHAP UU No. 31 Tahun 1997 UU No. 35 Tahun 2009

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung s.d. Tahun 2018 (SK KMA 185/KMA/SK/VII/2020).

Putusan 31 K/MIL/2013

Kaidah hukum: Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya tidak dapat dipertimbangkan / tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. xvii MAHKAMAH AGUNG RI KAIDAH HUKUM NOMOR REGISTER TANGGAL PUTUSAN MAJELIS : Anak dapat menggugat orang tua atas harta gono-gini yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya sebelum terjadi perceraian kedua orangtua. : 154 K/Pdt/2012 : 31 Mei 2012

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.

Putusan 97 K/MIL/2011

Kaidah hukum: Bahwa kematian korban bukan perbuatan langsung dari terdakwa. Bahwa kematian korban akibat dari perintah Terdakwa terhadap anggota Kodim tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komandan yang memberi perintah. xvi немар Bahwa kematian korban terjadi sebelum tenggelam, bukan karena korban melarikan diri ke danau dan tenggelam karena tidak dapat berenang.

Cari di Direktori Putusan MA ↗ Buku sumber (JDIH MA) ↗

Sumber: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014.