UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris

Ringkasan

UU ini mengatur jabatan notaris, yaitu pejabat yang membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Isinya meliputi pengangkatan dan pemberhentian, kewenangan, kewajiban dan larangan, cuti, honorarium, pembuatan akta, dan pengawasan notaris.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

30

Tahun

2004

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 6 Oktober 2004

Diundangkan

6 Oktober 2004

Mulai berlaku

6 Oktober 2004

Sumber

LN. 2004/ NO.117, TLN NO. 4432

Bidang

JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 9

• Akta Notaris dan Kekuatan Pembuktiannya: Akta Otentik vs Akta di Bawah Tangan
• Akta Pembagian Waris: Dibuat Notaris atau Cukup di Bawah Tangan?
• Akta Pengakuan Utang Notariil dan Grosse Akta: Fungsi, Syarat, dan Eksekusinya
• Bentuk-Bentuk Wasiat Menurut KUH Perdata dan Wasiat Menurut KHI
• Legalisasi dan Waarmerking oleh Notaris: Bedanya dan Kapan Diperlukan
• Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) dan Pengurus Warisan: Tugas dan Tanggung Jawab
• Pengaduan terhadap Notaris dan PPAT: Jalur, Bukti, dan Sanksi
• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan
• Surat Pernyataan Bermeterai: Kekuatan Hukum, Saksi, dan Batasnya