Waris untuk Anak dalam Kandungan dan Ahli Waris yang Hilang: Kapan Pembagian Ditunda

Apa itu anak dalam kandungan dan ahli waris hilang (mafqud)

Anak dalam kandungan adalah janin yang sudah ada ketika pewaris meninggal dan kemudian lahir hidup. Ahli waris yang hilang dalam hukum Islam disebut mafqud, yaitu orang yang pergi dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat. Dalam hukum perdata, keadaan ini dikenal sebagai keadaan tidak hadir.

Dua keadaan itu sama-sama menimbulkan ketidakpastian. Warisan baru bisa dibagi benar bila diketahui siapa saja ahli warisnya dan berapa jumlahnya. Karena itu hukum menyediakan penundaan atau pencadangan agar hak yang belum pasti tidak hilang.

Artikel ini berlaku bagi dua kelompok. Bagi pewaris Muslim, rujukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan lewat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Bagi pewaris non-Muslim yang tunduk pada KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek, kitab hukum perdata warisan Belanda), berlaku ketentuan dalam kitab itu. Untuk hukum waris perdata secara umum baca ahli waris golongan menurut KUH Perdata.

Aturan untuk anak dalam kandungan

Dalam KUH Perdata (Pasal 2), anak yang ada dalam kandungan dianggap sudah dilahirkan bila kepentingan anak itu menghendaki. Syaratnya, anak itu lahir hidup. Bila lahir mati, ia dianggap tidak pernah ada. Menurut Pasal 836 KUH Perdata, ahli waris juga harus sudah ada pada saat pewaris wafat, sehingga janin yang sudah dikandung pada saat itu dapat ikut mewarisi.

Dalam hukum Islam, janin yang lahir hidup berhak atas warisan bila sudah ada dalam kandungan ketika pewaris wafat. Penentuan bagian dilakukan dengan hati-hati karena belum diketahui apakah akan lahir satu anak, kembar, laki-laki, atau perempuan. Pada praktik, dua pendekatan sering dipakai:

• Menunda pembagian sampai bayi lahir. Pendekatan ini paling aman, tetapi bisa membuat keluarga menunggu berbulan-bulan.
• Membagi sebagian dan mencadangkan bagian janin. Ahli waris yang tidak terpengaruh jumlah anak dapat menerima bagiannya, sedangkan bagian lain dicadangkan.

Cadangan dihitung berdasarkan perkiraan keadaan yang paling merugikan ahli waris lain tetapi paling menjaga hak janin. Penetapan rincinya sebaiknya diserahkan kepada hakim atau penasihat hukum. Bila bayi lahir hidup, ia menerima bagian sesuai jenis kelaminnya dan jumlahnya, dan cadangan yang tersisa dibagikan kepada yang berhak.

Janin dalam kandungan juga memengaruhi bagian ahli waris lain. Misalnya, istri yang hamil menerima seperdelapan karena ada atau akan ada anak, sedangkan bila janin lahir mati, ia menerima seperempat. Karena itu bagian istri, ayah, dan ibu sering ikut ditunda atau dibayar sementara. Rumus bagian pasangan dan orang tua dibahas pada hak waris suami dan istri yang ditinggal mati dan bagian waris ibu dan ayah pewaris muslim.

Aturan untuk ahli waris yang hilang

Seseorang yang hilang tidak otomatis dianggap wafat. Ia tetap dianggap hidup sampai ada kepastian, entah melalui bukti kematian atau penetapan pengadilan. Konsekuensinya, bagiannya harus dicadangkan dan tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli waris lain.

Dalam hukum perdata, keadaan tidak hadir diatur bertahap. Pertama, pengadilan dapat menunjuk seseorang untuk mengurus harta orang yang pergi. Setelah jangka waktu tertentu tanpa kabar, dapat diberi pernyataan bahwa orang itu diduga meninggal. Jangka waktunya diatur dalam KUH Perdata dan sebaiknya diperiksa pada teks resmi atau ditanyakan ke pengadilan negeri.

Dalam hukum Islam, ahli waris yang hilang (mafqud) dicari lebih dulu. Bila setelah upaya wajar tidak ditemukan, hakim pengadilan agama dapat menetapkan kematiannya secara hukum. Penetapan ini yang kemudian menjadi dasar untuk membagi harta. Pasal 96 ayat (2) KHI menyebut bahwa pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang pasangannya hilang ditangguhkan sampai ada kepastian kematiannya atau putusan pengadilan agama.

Perlu dibedakan dua keadaan yang mirip:

Langkah praktis

1. Dokumentasikan kondisi. Untuk janin, siapkan surat keterangan dokter atau bidan. Untuk ahli waris hilang, siapkan surat keterangan kelurahan, laporan kehilangan, dan catatan upaya pencarian.
2. Hentikan penjualan harta tanpa persetujuan. Selama ada ahli waris yang belum pasti, penjualan harta waris berisiko dibatalkan. Baca harta warisan dijual tanpa persetujuan ahli waris.
3. Catat inventaris. Susun daftar harta dan utang agar tidak ada yang berubah selama menunggu. Panduannya ada di daftar harta peninggalan.
4. Atur pengelolaan sementara. Tunjuk salah satu ahli waris untuk menjaga harta lewat kesepakatan tertulis, atau minta penunjukan oleh pengadilan.
5. Untuk janin: tunda atau cadangkan. Sepakati tertulis siapa yang menyimpan bagian cadangan dan bagaimana dibagikan setelah kelahiran.
6. Untuk ahli waris hilang: ajukan permohonan. Pewaris Muslim mengajukan ke pengadilan agama, non-Muslim ke pengadilan negeri. Permohonan dapat berupa penetapan ahli waris, penetapan pengurus harta, atau penetapan kematian.
7. Bagi setelah ada kepastian. Salinan penetapan atau akta kelahiran bayi menjadi dasar membagi dan mengurus peralihan aset.

Waktu proses di pengadilan berbeda-beda. Biaya mengikuti ketentuan pengadilan; tanyakan di meja informasi atau Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang tersedia di banyak pengadilan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti tentang janin dan ahli waris hilang relatif stabil, baik dalam KUH Perdata maupun KHI. Namun beberapa hal praktis berubah.

Pertama, pencatatan sipil lebih tertata. Akta kelahiran dan akta kematian kini dapat dipakai sebagai bukti utama. Bila kematian seseorang tidak jelas, pencatatannya memerlukan penetapan pengadilan sebagai dasar.

Kedua, pendaftaran tanah dan peralihan hak karena waris diatur lewat peraturan pertanahan yang diperbarui dari waktu ke waktu. Kantor pertanahan umumnya meminta bukti seluruh ahli waris. Bila ada yang belum lahir atau hilang, proses balik nama bisa tertahan.

Ketiga, hukum pidana baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Bila ada pihak yang sengaja menyembunyikan janin atau mengaku tidak ada ahli waris untuk menguasai harta, perbuatan itu bisa berimplikasi hukum. Besaran ancaman sebaiknya dibaca pada teks resmi terbaru.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Anto wafat dan meninggalkan istri yang hamil lima bulan, seorang anak berusia delapan tahun, dan seorang anak dewasa dari pernikahan sebelumnya yang merantau dan sudah tiga tahun tidak diketahui kabarnya. Keluarga sepakat menunda pembagian tanah dan membagi lebih dulu uang tunai kecil untuk biaya hidup. Mereka mencadangkan bagian untuk bayi, menyimpan bukti hamil dari bidan, dan melapor kehilangan anak itu ke kelurahan. Setelah bayi lahir, bagian dihitung ulang. Soal anak yang hilang, keluarga mengajukan permohonan ke pengadilan. Kisah ini fiktif.

Pengelolaan harta selama menunggu

Selama pembagian ditunda, harta tetap perlu dirawat. Rumah harus dibersihkan, pajak bumi dan bangunan dibayar, usaha dijalankan, dan sewa ditagih. Tanpa pengelolaan, nilai harta bisa turun dan konflik muncul karena saling menuduh.

Beberapa prinsip praktis:

• Pilih satu pengelola yang dipercaya dan catat tugasnya secara tertulis.
• Pisahkan rekening. Buka catatan atau rekening khusus untuk pemasukan dan pengeluaran harta waris.
• Laporkan berkala. Pengelola menyampaikan laporan sederhana kepada ahli waris setiap beberapa bulan.
• Jangan menjual atau menjaminkan tanpa persetujuan semua ahli waris dan, untuk bagian anak di bawah umur, tanpa izin pengadilan.

Pengelolaan oleh satu orang tidak memberinya hak memiliki. Bila ia menguasai harta dan menolak membagi, ahli waris lain dapat menempuh langkah hukum seperti dibahas pada menggugat ahli waris yang menguasai harta.

Anak yang lahir sesudah pewaris wafat dan kaitannya dengan batas waktu

Anak yang lahir sesudah pewaris wafat tetap dapat menuntut haknya sepanjang ia sudah ada dalam kandungan pada saat pewaris wafat. Namun hak menuntut warisan juga mengenal batas waktu yang bergantung pada sistem hukum yang dipakai. Kunjungi hak waris daluwarsa dan harta belum dibagi untuk memahami risikonya, dan jangan menunda tanpa alasan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama harus menunggu sebelum ahli waris dianggap meninggal? Jangka waktunya diatur dalam peraturan dan putusan pengadilan. Tidak ada angka tunggal yang pasti untuk semua kasus, sehingga harus ditanyakan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Bagaimana kalau bayi lahir mati? Dalam KUH Perdata, ia dianggap tidak pernah ada, sehingga bagiannya kembali ke ahli waris lain. Dalam hukum Islam, bayi yang lahir mati tidak mewarisi. Karena itu cadangan dikembalikan kepada ahli waris lain.

Apakah bagian ahli waris yang hilang boleh dipakai sementara? Sebaiknya tidak. Bagian itu milik orang lain. Bila terpaksa dipakai, misalnya untuk merawat rumah, catat tertulis dan bila perlu mintalah izin pengadilan.

Bagaimana kalau ahli waris yang hilang kemudian kembali? Ia berhak menuntut bagiannya yang dicadangkan. Jika bagiannya sudah terlanjur dibagikan karena penetapan pengadilan, hak yang tersisa mengikuti ketentuan hukum dan putusan. Konsultasikan dengan penasihat hukum. Lihat juga ahli waris menghilang atau tidak diketahui.

Ringkasan

• Janin yang lahir hidup berhak mewarisi bila sudah dikandung saat pewaris wafat.
• Bagian janin dapat dicadangkan atau pembagian ditunda sampai bayi lahir.
• Ahli waris hilang tetap dianggap hidup sampai ada kepastian atau penetapan pengadilan.
• Selama ada ketidakpastian, jangan menjual atau membagi seluruh harta.
• Tunjuk pengelola sementara dan catat semua kesepakatan secara tertulis.
• Ajukan permohonan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai agama pewaris.

Dasar hukum

• Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Baca juga

• Ahli Waris Golongan I sampai IV Menurut KUH Perdata dan Bagiannya
• Siapa ahli waris dicatat dulu, baru harta dibagi
• Hak Waris Suami atau Istri yang Ditinggal Mati Menurut Hukum Islam (KHI)

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.