Waralaba (Franchise): Aturan Dasar, Prospektus, STPW, dan Perjanjian

Waralaba atau franchise membuat orang dapat menjalankan usaha dengan merek dan sistem yang sudah dikenal. Namun peluang ini datang dengan perjanjian yang mengikat dan biaya yang tidak kecil. Artikel ini menjelaskan aturan dasar waralaba di Indonesia dan hal yang perlu dicek sebelum menandatangani.

Apa itu waralaba

Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pihak yang memberikan hak disebut pemberi waralaba (franchisor), dan pihak yang menerima disebut penerima waralaba (franchisee).

Waralaba berbeda dari sekadar menjual produk orang lain (reseller) atau keagenan (lihat agen, distributor, dan reseller). Dalam waralaba, penerima waralaba memakai merek, sistem operasional, dan standar mutu pemberi waralaba secara terpadu, dengan imbalan berupa biaya awal dan royalti.

Kriteria usaha yang dapat diwaralabakan

PP 42/2007 (Pasal 3) menyebut bahwa waralaba harus memenuhi kriteria:

1. Memiliki ciri khas usaha.
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan.
6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Dua kriteria terakhir sering terlewat. "Dukungan berkesinambungan" berarti pemberi waralaba tidak hanya menjual paket lalu pergi, tetapi terus memberi pelatihan, bimbingan operasional, dan pengembangan. "Hak kekayaan intelektual terdaftar" berarti mereknya sudah didaftarkan (lihat pendaftaran merek). Penerima waralaba sebaiknya meminta bukti pendaftaran merek, karena merek yang belum terdaftar rawan sengketa.

Kewajiban pemberi waralaba

Pemberi waralaba memiliki beberapa kewajiban pokok:

• Menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba sebelum perjanjian ditandatangani (Pasal 7 ayat 1 PP 42/2007). Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 menetapkan batasnya paling lambat 2 minggu sebelum penandatanganan; periksa ketentuan terkini.
• Mendaftarkan prospektus dan perjanjian untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dari instansi yang berwenang melalui sistem perizinan. Pemberi waralaba mendaftarkan prospektus sebelum membuat perjanjian (Pasal 10), sedangkan penerima waralaba mendaftarkan perjanjian waralaba (Pasal 11).
• Memberikan pembinaan berupa pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan secara berkesinambungan.
• Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan secara tertulis.

Aturan teknisnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang penyelenggaraan waralaba. Menteri Perdagangan telah beberapa kali mengganti ketentuan ini, sehingga periksa peraturan terbaru dan sistem perizinan yang berlaku.

Isi prospektus penawaran

Prospektus penawaran adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang memberi gambaran sebenarnya tentang usahanya. Isi pokoknya antara lain:

• Data identitas pemberi waralaba.
• Legalitas usaha pemberi waralaba.
• Sejarah kegiatan usahanya.
• Struktur organisasi.
• Laporan keuangan dua tahun terakhir.
• Jumlah tempat usaha.
• Daftar penerima waralaba.
• Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

Bagi calon penerima waralaba, prospektus adalah dokumen paling berharga untuk menilai kejujuran tawaran. Bila angka keuntungan yang dijanjikan di brosur jauh lebih besar daripada yang tampak di laporan keuangan, itu tanda untuk berhati-hati.

Perjanjian waralaba

Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima waralaba, dibuat dengan memperhatikan hukum Indonesia, dan bila ditulis dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Pasal 4 PP 42/2007). Perjanjian harus memuat klausul minimal (Pasal 5), di antaranya:

• Nama dan alamat para pihak.
• Nama dan jenis hak kekayaan intelektual.
• Kegiatan usaha.
• Hak dan kewajiban para pihak.
• Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan.
• Wilayah usaha.
• Jangka waktu perjanjian.
• Tata cara pembayaran imbalan.
• Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.
• Penyelesaian sengketa.
• Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Perhatikan juga ketentuan yang tidak tertulis rinci namun penting dalam praktik: besarnya biaya awal (franchise fee), royalti, biaya pemasaran bersama, kewajiban membeli bahan baku dari pemasok tertentu, larangan bersaing setelah perjanjian berakhir, dan hak pemberi waralaba memeriksa laporan penjualan. Klausul yang memaksa penerima waralaba membeli seluruh bahan hanya dari satu pemasok dapat dinilai dari sudut hukum persaingan usaha (lihat agen dan distributor).

Tabel ringkas hak dan kewajiban

Hal yang perlu dicek sebelum membeli waralaba

1. Apakah merek sudah terdaftar dan atas nama siapa?
2. Apakah pemberi waralaba memiliki STPW dan menyerahkan prospektus tepat waktu?
3. Bagaimana kinerja outlet lain? Bicaralah langsung dengan beberapa penerima waralaba, termasuk yang sudah berhenti.
4. Berapa total investasi sebenarnya: biaya awal, renovasi, peralatan, stok awal, sewa, dan modal kerja.
5. Berapa royalti, dan dihitung dari omzet atau laba?
6. Apakah ada wilayah eksklusif? Apakah pemberi waralaba boleh membuka outlet lain di dekat Anda?
7. Apa yang terjadi jika Anda ingin berhenti atau menjual outlet?
8. Siapa yang menanggung perselisihan dan di mana?
9. Apakah klausul pemutusan sepihak seimbang?

Contoh: Ibu P tertarik membeli waralaba kedai kopi dengan paket investasi yang dijanjikan "balik modal enam bulan". Ia meminta prospektus, ternyata laporan keuangan menunjukkan banyak outlet baru berdiri dan sebagian tutup dalam setahun. Ia menemui tiga penerima waralaba, dan dua di antaranya mengeluhkan royalti yang tinggi dan kewajiban membeli bahan dengan harga di atas pasar. Ia menegosiasikan klausul wilayah dan pembelian bahan, serta meminta advokat memeriksa perjanjian sebelum menandatangani. Dengan begitu keputusan dibuat berdasarkan data, bukan janji.

Biaya waralaba dan cara menghitung kelayakan

Biaya yang umum dijumpai dalam waralaba antara lain biaya awal (initial fee) untuk memperoleh hak, royalti berkala (persentase omzet atau nilai tetap), biaya pemasaran bersama, biaya pelatihan, dan biaya perpanjangan. Selain itu, penerima waralaba menanggung biaya sendiri untuk sewa lokasi, renovasi sesuai standar, peralatan, persediaan awal, gaji karyawan, perizinan, dan modal kerja. Hitunglah titik impas dengan skenario konservatif: omzet lebih rendah dari janji, biaya lebih tinggi, dan masa awal yang sepi. Waralaba yang sehat dapat membuktikan hasil outlet-outlet yang ada melalui data, bukan sekadar testimoni.

Perhatikan pula siapa yang memiliki lokasi, peralatan, dan stok di akhir perjanjian, dan apakah pemberi waralaba mempunyai hak membeli kembali (buy back) outlet. Pertanyaan ini penting saat Anda ingin menjual outlet atau pensiun.

Pendaftaran dan pengawasan

Pemberi waralaba dan penerima waralaba tunduk pada kewajiban pendaftaran yang diatur peraturan menteri perdagangan, dan STPW diterbitkan melalui sistem perizinan terintegrasi. Instansi pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan, dan pelanggaran kewajiban pendaftaran dapat dikenai sanksi administratif. Sebagai calon penerima waralaba, mintalah salinan STPW dan periksa kesesuaian nama merek, alamat, dan masa berlaku. Dokumen ini tidak menjamin usaha pasti berhasil, tetapi menunjukkan pemenuhan kewajiban dasar.

Waralaba dari luar negeri

Banyak waralaba populer berasal dari luar negeri dan dikelola di Indonesia oleh pemegang hak waralaba utama (master franchise). Dalam skema ini, perhatikan rantai hak: pemilik merek asing memberi hak kepada pemegang master franchise, yang kemudian memberi sub-waralaba kepada Anda. Pastikan hak master franchise masih berlaku, wilayahnya mencakup lokasi Anda, dan ada hak untuk menyalurkan sub-waralaba. Perjanjian dengan unsur asing tetap harus memperhatikan hukum Indonesia, termasuk penerjemahan ke bahasa Indonesia dan pendaftaran waralaba.

Perselisihan waralaba

Sengketa waralaba umumnya berkisar pada royalti yang dipersoalkan, pembukaan outlet pesaing di dekat outlet penerima, pasokan bahan yang terlambat atau berkualitas buruk, pemutusan sepihak, dan penggunaan merek setelah berakhir. Penyelesaiannya mengikuti klausul perjanjian: negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan (lihat mediasi). Sebelum menggugat, kirim somasi yang menyebut klausul yang dilanggar. Simpan laporan penjualan, korespondensi, dan bukti pembayaran royalti.

Kesalahan yang sering terjadi

• Tergiur janji keuntungan tanpa membaca prospektus.
• Tidak memeriksa pendaftaran merek dan STPW.
• Tidak menghitung seluruh biaya di luar paket.
• Menandatangani perjanjian baku tanpa negosiasi klausul penting.
• Tidak membedakan waralaba dengan "kemitraan" atau skema investasi yang tidak memenuhi kriteria.
• Tidak membaca klausul pengakhiran dan larangan bersaing.
• Mengandalkan janji lisan wiraniaga.
• Tidak memeriksa apakah pemberi waralaba pernah bersengketa dengan penerima waralaba lain, padahal informasi itu dapat dicari melalui putusan pengadilan yang terbuka (direktori putusan).
• Menandatangani perjanjian tanpa membaca lampiran biaya dan standar operasional.

Ringkasan

Waralaba diatur terutama dalam PP 42/2007: usaha harus punya ciri khas, terbukti menguntungkan, memiliki standar tertulis, mudah diajarkan, memiliki dukungan berkesinambungan, dan merek terdaftar. Pemberi waralaba wajib memberi prospektus sebelum perjanjian dan mendaftarkan waralaba untuk memperoleh STPW. Perjanjian harus tertulis dengan klausul minimal. Calon penerima waralaba sebaiknya menguji tawaran dengan data, bukan janji.

Dasar hukum

• PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, antara lain Pasal 3, 4, 5, 7, 10, dan 11.
• Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba (antara lain Permendag No. 71 Tahun 2019; periksa peraturan yang berlaku saat ini).
• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
• UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• Peraturan dapat berubah. Cek teks resmi sebelum mengambil keputusan.

Baca juga

• Pendaftaran Merek Dagang di DJKI: Syarat, Prosedur, Jangka Waktu, dan Sengketa
• Perjanjian Agen, Distributor, dan Reseller: Perbedaan, Risiko, dan Klausul Penting
• Investasi Bodong: Ciri-Ciri, Jalur Hukum, dan Perlindungan bagi Korban
• Syarat Sah Perjanjian Menurut KUH Perdata

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.