UU Administrasi Pemerintahan 30/2014: Asas dan Hak Warga

Apa itu UU Administrasi Pemerintahan dan siapa yang terkena

UU AP mengatur tata cara pejabat pemerintahan mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Pejabat yang dimaksud mencakup badan dan pejabat di pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lain yang menjalankan fungsi pemerintahan. Warga yang terkena adalah siapa saja yang berurusan dengan keputusan atau tindakan pemerintahan, misalnya pemohon izin, penerima hak atas tanah, pegawai yang dikenai keputusan kepegawaian, atau pihak yang terdampak keputusan tertentu.

Sebelum UU AP, banyak ketentuan administrasi pemerintahan tersebar dan tidak seragam. UU ini mengumpulkannya dalam satu kerangka umum. Ia berfungsi sebagai "undang-undang payung" yang berlaku bila tidak ada aturan sektoral yang khusus, dan sebagai ukuran untuk menilai apakah pejabat bertindak benar.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Gagasan utamanya sederhana: pejabat hanya boleh bertindak bila punya wewenang, mengikuti prosedur, dan dengan substansi yang benar. Tiga pilar ini sering disebut wewenang, prosedur, dan substansi. Keputusan yang dibuat tanpa wewenang, melanggar prosedur, atau substansinya keliru dapat dibatalkan.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Menurut UU AP, AUPB meliputi:

Selain AUPB, undang-undang ini menyebut pula asas yang bersumber dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang tidak bertentangan dengan asas yang disebut undang-undang.

Hak warga yang berkaitan dengan keputusan pemerintahan antara lain: mendapat perlakuan sesuai AUPB, mendapat keputusan tertulis bila keputusan harus tertulis, mendapat informasi tentang dasar keputusan, mengajukan keberatan dan banding administratif, serta menggugat ke pengadilan. Warga juga berhak memperoleh pelayanan yang sesuai standar dan batas waktu.

Rumusan di atas merangkum isi umum UU AP. Untuk kutipan persis dan nomor pasal, rujuk teks resmi di peraturan.bpk.go.id.

Keputusan dan tindakan: dua hal yang dapat dipersoalkan

UU AP membedakan keputusan, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari tindakan, yaitu perbuatan pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU AP memperluas pengertian keputusan tata usaha negara sehingga mencakup, antara lain, keputusan yang bersifat tertulis maupun tindakan faktual dalam keadaan tertentu, serta keputusan fiktif. Konsep ini dibahas pada keputusan tata usaha negara: apa itu dan contohnya dan keputusan yang bisa digugat.

Hal ini penting karena kewenangan PTUN untuk menguji dipengaruhi oleh pengertian keputusan dan tindakan. Mahkamah Agung kemudian juga mengatur kewenangan PTUN atas gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam peraturan tersendiri.

Kewajiban pejabat yang perlu Anda ketahui

Pejabat wajib mematuhi AUPB, memberi keputusan dalam batas waktu, dan memberi alasan tertulis atas penolakan. Mereka dilarang menyalahgunakan wewenang, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. UU AP juga mengatur konflik kepentingan: pejabat yang berkepentingan pribadi dalam suatu keputusan tidak boleh memutuskannya. Bila pejabat melanggar, tersedia pengawasan internal dan sanksi administratif. Lihat maladministrasi: bentuk dan contoh dan sanksi bagi pejabat yang melanggar UU pelayanan publik.

Langkah praktis menggunakan hak berdasarkan UU AP

1. Tentukan apakah ada keputusan atau tindakan. Surat penolakan, sertifikat, izin, dan pencabutan izin adalah contoh keputusan.
2. Minta keputusan tertulis dan alasannya. Keputusan yang merugikan sebaiknya disertai dasar hukum dan alasan. Lihat berkas permohonan disimpan sebagai bukti.
3. Periksa wewenang, prosedur, substansi. Apakah pejabat berwenang? Apakah prosedur diikuti? Apakah alasannya sesuai fakta dan aturan?
4. Periksa AUPB. Apakah ada asas yang dilanggar, misalnya ketidakberpihakan atau kecermatan?
5. Ajukan keberatan. Upaya administratif ditujukan kepada pejabat yang menetapkan, dan dapat berlanjut kepada atasan sebagai banding administratif, dengan batas waktu singkat menurut undang-undang.
6. Gugat ke PTUN. Setelah upaya administratif, gugatan ke PTUN dapat diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan. Lihat cara mengajukan gugatan PTUN.
7. Simpan dokumen. Semua keputusan, surat, dan bukti pengiriman.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU AP diubah oleh UU Cipta Kerja (UU 11/2020), yang kemudian digantikan oleh UU 6/2023. Perubahan yang relevan bagi warga antara lain pada batas waktu pengambilan keputusan dan mekanisme fiktif positif, serta penyesuaian beberapa ketentuan lain tentang kewenangan dan sanksi. Pembahasan fiktif positif ada pada fiktif positif: izin dianggap dikabulkan.

Bagian lain UU AP, termasuk AUPB, hak warga, dan konsep keputusan, relatif stabil. Meski begitu, peraturan pelaksana dan praktik peradilan terus berkembang, jadi untuk angka dan prosedur yang sensitif, periksa teks resmi terbaru.

Kesalahan umum

Contoh: pencabutan izin tanpa pemberitahuan

Contoh: Pak Surya (fiktif) menerima surat pencabutan izin usahanya tanpa pernah dipanggil atau diberi kesempatan menjawab. Surat itu hanya berisi satu kalimat alasan umum. Ia mencatat bahwa asas kecermatan dan keterbukaan tidak terpenuhi, lalu mengajukan keberatan kepada pejabat yang menetapkan, dengan meminta penjelasan alasan lengkap dan kesempatan membela diri. Pejabat menjawab tidak memuaskan, sehingga ia mengajukan banding administratif kepada atasan, lalu mempertimbangkan gugatan ke PTUN dengan dasar pelanggaran prosedur dan AUPB. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil. Contoh nyata dalam bentuk studi kasus ada pada studi kasus gugatan PTUN keputusan pencabutan izin.

Wewenang, delegasi, mandat, dan atribusi

UU AP membedakan sumber kewenangan. Atribusi adalah wewenang yang diberikan langsung oleh undang-undang atau konstitusi kepada pejabat. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari pejabat atasan kepada bawahan, dengan tanggung jawab berpindah kepada penerima delegasi. Mandat adalah penugasan dari pejabat kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Pembedaan ini penting saat Anda hendak menentukan siapa yang digugat. Keputusan yang diambil atas dasar mandat dianggap keputusan pemberi mandat; keputusan atas delegasi dianggap keputusan penerima delegasi. Periksa dasar kewenangan pejabat yang menandatangani keputusan, sebab keputusan yang ditandatangani pihak tidak berwenang dapat dibatalkan.

Peran asas dalam menguji keputusan di pengadilan

Hakim PTUN menguji keputusan dengan dua ukuran: peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Contoh pelanggaran peraturan: pejabat memutus tanpa wewenang, atau mengabaikan syarat yang ditetapkan undang-undang. Contoh pelanggaran asas: pejabat memutus tanpa mendengar pihak terdampak (kecermatan), memberi perlakuan berbeda pada situasi yang sama (ketidakberpihakan), atau memakai wewenang untuk menekan seseorang (penyalahgunaan wewenang). Karena itu, penggugat sebaiknya mengaitkan fakta dengan norma dan asas secara berpasangan: apa yang terjadi, norma mana yang dilanggar, dan mengapa.

Hak untuk didengar dan mendapat informasi

Salah satu manfaat praktis UU AP adalah dorongan agar keputusan yang merugikan tidak diambil secara mendadak. Meski tidak setiap keputusan mewajibkan sidang dengar pendapat, prinsip keterbukaan dan kecermatan mendorong pejabat memberi kesempatan kepada pihak terdampak untuk menjelaskan. Jika Anda akan dikenai keputusan yang memberatkan, misalnya pencabutan izin, mintalah salinan dasar penilaian dan ajukan tanggapan tertulis. Tanggapan itu menjadi bukti bahwa Anda sudah menggunakan hak, dan bila pejabat mengabaikannya, hal ini memperkuat dalil pelanggaran asas kecermatan.

Hak atas informasi juga terkait dengan keterbukaan informasi publik. Bila dokumen dasar keputusan tidak diberikan, Anda dapat mengajukan permohonan informasi. Caranya dibahas pada keterbukaan informasi publik: cara meminta.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya AUPB dengan aturan tertulis? Aturan tertulis memuat norma tertentu. AUPB adalah asas yang menjadi ukuran kepatutan, sehingga keputusan yang sesuai aturan tertulis pun dapat dipersoalkan bila melanggar asas, misalnya sewenang-wenang.

Apakah semua warga berhak menerima alasan tertulis atas penolakan? Warga berhak mengetahui dasar keputusan yang berdampak padanya. Bentuk dan kewajiban tertulis bergantung pada jenis keputusan, namun meminta alasan tertulis selalu patut dilakukan.

Apakah keberatan administratif wajib sebelum menggugat? Umumnya upaya administratif harus ditempuh lebih dulu sebelum menggugat ke PTUN, sesuai ketentuan UU AP dan peraturan Mahkamah Agung. Periksa ketentuan terbaru untuk jenis perkara Anda.

Apakah UU AP berlaku untuk BUMN? Pada dasarnya UU AP mengatur badan dan pejabat pemerintahan. Apakah suatu badan usaha termasuk pada saat menjalankan fungsi pemerintahan tergantung kasusnya; konsultasikan bila ragu.

Ringkasan

• UU 30/2014 adalah payung aturan bagi keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan.
• Pejabat terikat wewenang, prosedur, substansi, dan asas umum pemerintahan yang baik.
• Warga berhak atas keputusan beralasan, keberatan, banding administratif, dan gugatan.
• UU Cipta Kerja (kini UU 6/2023) mengubah beberapa ketentuan, terutama batas waktu dan fiktif positif.
• Catat tanggal dan simpan dokumen karena tenggat singkat.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Keputusan Tata Usaha Negara: Apa Itu dan Contohnya
• Keputusan pejabat yang biasa digugat ke PTUN
• Cara Mengajukan Gugatan PTUN: Langkah dan Biaya
• Fiktif Positif: Izin Dianggap Dikabulkan Menurut UU Cipta Kerja

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.