Toko Menolak Pembayaran Tunai atau Uang Rupiah: Apakah Boleh

Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah

Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Mata Uang (UU No. 7 Tahun 2011) mengatur bahwa rupiah wajib dipakai dalam setiap transaksi yang bertujuan pembayaran di wilayah negara. Undang-undang itu juga melarang setiap orang menolak menerima rupiah yang diserahkan sebagai pembayaran, kecuali ada keraguan atas keaslian rupiah tersebut. Larangan ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan berlaku bagi "setiap orang", bukan hanya bank.

Rupiah mencakup uang kertas dan uang logam. Pembayaran non-tunai, seperti transfer, kartu, dan kode QR (QRIS), adalah cara pembayaran yang juga sah. Namun cara non-tunai bukan pengganti kewajiban menerima tunai. Keduanya setara selama memakai rupiah.

Istilah penting:

• Alat pembayaran yang sah adalah alat yang boleh dipakai melunasi kewajiban. Rupiah tunai termasuk di dalamnya.
• QRIS adalah standar kode QR pembayaran nasional dari Bank Indonesia.
• Transaksi adalah jual beli atau jasa yang berujung pada pembayaran.

Kapan penolakan dibenarkan

Pengecualian utama menurut undang-undang adalah keraguan atas keaslian rupiah. Misalnya, uang tampak palsu atau mencurigakan. Dalam hal ini penerima boleh menolak, dan sebaiknya menyarankan pembeli memeriksa uangnya di bank.

Hal lain yang perlu dibedakan:

• Uang lusuh atau lecek. Uang yang masih layak edar, meski kusut, pada dasarnya tetap rupiah. Penolakan semata karena kusut sebaiknya dipertanyakan. Bila rusak parah sehingga sulit dikenali, tukarkan di bank.
• Pecahan terlalu besar. Toko mungkin tidak punya kembalian. Ini masalah praktis, bukan alasan menolak rupiah. Kedua pihak sebaiknya mencari jalan tengah, misalnya membayar dengan metode lain atau mencari uang pecahan.
• Kebijakan "hanya non-tunai". Bila toko menyatakan tidak menerima tunai sama sekali, kebijakan ini bertentangan dengan larangan menolak rupiah. Namun situasi tertentu, seperti sistem pembayaran di jalan tol atau transportasi umum, diatur oleh ketentuan sendiri yang perlu diperiksa pada sumber resminya.
• Transaksi dengan mata uang asing. Perjanjian yang sah dapat memakai mata uang asing dalam kondisi tertentu, tetapi untuk transaksi pembayaran di dalam negeri rupiah menjadi aturan utama.

Karena aturan tentang pembayaran dapat diperbarui, periksa teks resmi dan pengumuman Bank Indonesia terbaru.

Kembalian dengan permen

Praktik kembalian berupa permen sering dijumpai. Menurut ketentuan penggunaan rupiah, pengembalian sisa pembayaran semestinya dalam bentuk rupiah, bukan barang pengganti yang tidak disepakati. Pembeli boleh menyetujui kembalian berupa barang bila memang bersedia. Namun pembeli tidak wajib menerimanya.

Sikap yang sopan: "Mohon kembalian dalam rupiah, bila tidak ada, saya bayar dengan nominal pas atau metode lain." Jika toko tidak punya uang kecil, ia bisa membulatkan dengan persetujuan Anda atau menawarkan pilihan lain.

Sanksi

Penolakan rupiah tanpa alasan yang dibenarkan dapat dikenai sanksi pidana menurut UU Mata Uang. Berat ringannya dan besarnya denda dapat berubah mengikuti penyesuaian pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga angkanya tidak disebut di sini. Periksa teks resmi terbaru. Dalam praktik, pelaporan biasanya lebih berfungsi sebagai pembinaan oleh otoritas setempat daripada penghukuman.

Langkah bila toko menolak tunai

1. Tanyakan alasannya dengan sopan. Kadang penolakan hanya karena kebijakan kasir atau ketiadaan kembalian.
2. Sampaikan dasar aturannya dengan tenang: rupiah wajib diterima, kecuali ada keraguan atas keaslian.
3. Tawarkan jalan tengah, misalnya membayar pas atau dengan metode lain bila Anda bersedia.
4. Dokumentasikan. Foto papan "hanya non-tunai" di toko, struk, atau tulisan pada menu.
5. Catat identitas toko: nama, alamat, tanggal, waktu, dan nama petugas bila ada.
6. Sampaikan keluhan tertulis ke manajemen atau layanan pelanggan.
7. Laporkan ke instansi: kanal pengaduan Bank Indonesia, dinas perdagangan setempat, atau pemerintah daerah.

Contoh: Bu Dewi (nama fiktif) makan di sebuah kedai yang memajang tulisan "tidak melayani tunai". Ia menyampaikan, dengan nada ramah, bahwa rupiah tunai merupakan alat pembayaran yang sah dan menanyakan alasan kebijakan itu. Kasir menjawab bahwa pemilik ingin mengurangi uang kas di tempat. Bu Dewi memotret papan tulisan, mencatat nama kedai, lalu membayar dengan kode QR karena sudah terlanjur makan. Ia kemudian mengirim laporan ke kanal pengaduan resmi. Tindak lanjut ditentukan oleh instansi yang menerima.

Tabel: sikap yang tepat pada beberapa situasi

Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha disarankan:

• menerima rupiah tunai dan non-tunai sebagai pilihan;
• menyiapkan uang kecil untuk kembalian;
• melatih petugas mengenali ciri keaslian uang;
• memasang informasi metode pembayaran yang diterima;
• mengatur prosedur bila ada uang yang diragukan, misalnya menawarkan pemeriksaan di bank.

Mengurangi risiko uang tunai bisa dilakukan lewat penyetoran rutin ke bank atau brankas, bukan dengan menolak pembeli. Dalam kontrak usaha dengan pihak lain, perhatikan pula alat pembayaran yang disepakati. Pembahasan kontrak dasar ada di perjanjian jual beli barang dan risiko pengiriman.

Pembayaran non-tunai: kapan wajar dan kapan bermasalah

Dorongan menuju pembayaran non-tunai bukan hal buruk. Ia cepat, tercatat, dan mengurangi risiko uang palsu. Banyak tempat memang menyediakan QRIS dan kartu sebagai pilihan utama. Yang dipersoalkan adalah penolakan terhadap tunai sebagai satu-satunya pilihan yang dipaksakan.

Ada tempat tertentu yang memberlakukan pembayaran non-tunai karena sistemnya memang dirancang begitu, misalnya gerbang tol atau transportasi umum tertentu. Aturan di sana ditetapkan oleh ketentuan khusus dari instansi terkait, dan biasanya tersedia alternatif seperti kartu yang dapat diisi ulang di loket. Karena itu, sebelum menyimpulkan ada pelanggaran, periksa apakah ada ketentuan khusus di tempat itu.

Di toko biasa, warung, restoran, dan pusat belanja, prinsip penerimaan rupiah tetap menjadi acuan. Bila Anda ragu, ajukan pertanyaan, bukan tuduhan. Banyak pengelola belum memahami aturan ini dan akan berubah sikap setelah diberi penjelasan yang sopan.

Uang rusak, sobek, dan cara menukarnya

Uang rupiah yang rusak sebagian dapat ditukarkan di bank atau kantor Bank Indonesia sesuai ketentuan penukaran uang tidak layak edar. Syarat penggantian bergantung pada kondisi fisik, misalnya sisa bagian uang yang masih utuh. Periksa ketentuan terbaru di situs resmi Bank Indonesia sebelum menukar.

Bila toko menolak uang sobek, pahami bahwa petugas mungkin khawatir uang itu ditolak bank atau dianggap palsu. Tawarkan membayar dengan uang lain, lalu tukarkan uang sobek tadi di tempat yang berwenang. Menyelesaikan masalah dengan cara itu lebih cepat daripada berselisih di kasir.

Peran pemerintah daerah dan asosiasi usaha

Pemerintah daerah dan dinas perdagangan umumnya mengawasi toko di wilayahnya. Pengelola pusat perbelanjaan dan asosiasi pengusaha ritel juga dapat membantu menyampaikan penjelasan aturan kepada anggotanya. Bila Anda menemukan pola penolakan di banyak gerai satu jaringan, laporan ke kantor pusat jaringan itu sering lebih efektif daripada mengeluh di satu kasir.

Kesalahan umum

• Mengira pembayaran non-tunai wajib sehingga tunai boleh ditolak.
• Menuduh petugas "melanggar hukum" tanpa menanyakan alasan.
• Tidak mendokumentasikan tulisan penolakan.
• Menolak kembalian permen dengan marah, bukan dengan permintaan yang tenang.
• Melapor tanpa menyebut nama toko, alamat, dan tanggal.
• Mengabaikan aturan khusus pada tempat tertentu, seperti pembayaran transportasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah toko boleh hanya menerima QRIS? Menurut aturan penggunaan rupiah, penolakan rupiah tunai tanpa alasan keraguan keaslian dilarang. QRIS adalah cara pembayaran, bukan pengganti tunai. Toko boleh menyediakan QRIS sebagai pilihan, tetapi tidak semestinya menolak tunai. Periksa pengumuman terbaru Bank Indonesia.

Ke mana saya melapor? Anda dapat melapor ke kanal pengaduan Bank Indonesia, dinas perdagangan, atau pemerintah daerah. Sertakan foto dan keterangan lengkap. Periksa di situs resmi kanal yang masih berlaku.

Bagaimana jika uang saya dianggap palsu padahal asli? Minta penerima mengajukan alasan dan tawarkan pemeriksaan di bank. Anda bisa pula membayar dengan cara lain. Bila kerugian atau tuduhan serius terjadi, simpan bukti dan konsultasikan dengan advokat.

Ringkasan

Rupiah adalah alat pembayaran yang sah, dan setiap orang dilarang menolaknya kecuali ada keraguan atas keaslian. Pembayaran non-tunai sah sebagai pilihan, tetapi tidak menghapus kewajiban menerima tunai. Bila toko menolak, tanyakan alasannya, dokumentasikan, tawarkan jalan tengah, lalu laporkan ke Bank Indonesia atau dinas setempat. Jangan memaksa atau meninggalkan toko tanpa membayar. Pelaku usaha sebaiknya menyediakan kembalian dan menerima kedua cara bayar.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (larangan menolak rupiah, Pasal 23 ayat (1)).
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca juga

• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Komplain tertulis yang bisa dibaca lawan
• Perjanjian Jual Beli Barang: Risiko Pengiriman, Cacat, dan Pembayaran
• Diskon Palsu dan Harga Coret: Iklan Promo yang Menyesatkan
• Harga di Rak Berbeda dengan Kasir: Hak Konsumen

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.