THR untuk Pekerja Harian Lepas dan Pekerja Berupah Tidak Tetap: Cara Menghitungnya

Siapa pekerja harian lepas dan berupah tidak tetap

Pekerja harian lepas adalah pekerja yang dibayar per hari kerja dan tidak harus bekerja setiap hari. Pekerja borongan dibayar berdasarkan hasil atau satuan pekerjaan. Pekerja berupah tidak tetap adalah pekerja yang jumlah penghasilannya berubah-ubah tiap bulan, misalnya karena persentase penjualan, jumlah jam, atau jumlah pesanan.

Mereka sering bekerja di toko, pabrik, proyek konstruksi, jasa kebersihan, pertanian, dan acara. Secara hukum, status mereka tetap pekerja bila ada hubungan kerja, yaitu ada pekerjaan, upah, dan perintah. Bahasan status ada di pekerja harian lepas dan status kerja.

Pengakuan sebagai pekerja penting karena menentukan hak THR. THR keagamaan wajib dibayar kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Penjelasan hak dasar THR ada di THR keagamaan: hak dan sengketa.

Aturan perhitungan untuk upah tidak tetap

Permenaker 6/2016 mengatur prinsip berikut bagi pekerja harian lepas dan berupah tidak tetap.

• Masa kerja dua belas bulan atau lebih. Satu bulan upah dihitung dari rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya.
• Masa kerja kurang dari dua belas bulan. Satu bulan upah dihitung dari rata-rata upah per bulan selama masa kerja.
• Masa kerja kurang dari dua belas bulan, setelah rata-rata. THR diberikan proporsional: masa kerja dibagi dua belas dikali upah sebulan hasil rata-rata.

Dengan kata lain, ada dua langkah: pertama menentukan upah sebulan lewat rata-rata, kedua menerapkan rumus THR penuh atau proporsional. Nomor pasal untuk bagian ini sebaiknya diperiksa pada teks resmi Permenaker 6/2016.

Yang termasuk upah dalam perhitungan THR adalah komponen yang diatur peraturan THR. Pada praktiknya, upah pokok dan tunjangan tetap termasuk, sedangkan tunjangan tidak tetap seperti insentif tidak rutin dibahas secara berbeda di beberapa ulasan. Untuk pekerja berupah tidak tetap, rata-rata dari penghasilan rutin yang diterima menjadi dasar. Jika Anda ragu komponen mana yang masuk, minta pengawas ketenagakerjaan menjelaskan.

Contoh hitungan

Contoh: Dina, pekerja harian lepas fiktif di sebuah usaha katering, sudah bekerja lima belas bulan. Upah yang ia terima dalam dua belas bulan terakhir berjumlah Rp36.000.000 secara total. Rata-rata per bulan adalah Rp36.000.000 dibagi 12, yaitu Rp3.000.000. Karena masa kerjanya lebih dari dua belas bulan, THR Dina sebesar satu bulan upah rata-rata, yaitu Rp3.000.000.

Rekannya, Eko, baru bekerja delapan bulan. Total upah yang ia terima selama delapan bulan adalah Rp20.000.000. Rata-rata per bulan Rp2.500.000. THR proporsional adalah 8 per 12 dikali Rp2.500.000, yaitu sekitar Rp1.666.667. Angka-angka ini fiktif.

Tabel ringkas:

Masalah umum: bukti penghasilan

Pekerja harian lepas sering tidak punya slip atau catatan upah. Padahal rata-rata sulit dihitung tanpa data. Beberapa jenis bukti yang membantu:

• catatan kehadiran atau daftar kerja harian;
• buku upah atau nota pembayaran bertanda tangan;
• mutasi rekening bila dibayar lewat transfer;
• pesan atau catatan tarif dari pemberi kerja;
• kesaksian rekan kerja bila catatan tidak ada, walaupun kekuatannya lebih lemah.

Mulailah mencatat sendiri tanggal kerja dan jumlah upah setiap kali Anda dibayar. Catatan pribadi yang rapi sangat membantu bila terjadi perbedaan. Hak atas bukti pembayaran dibahas di slip gaji, hak pekerja dan rincian komponen.

Langkah praktis

1. Kumpulkan data upah. Cari catatan dua belas bulan terakhir atau sepanjang masa kerja.
2. Hitung rata-rata. Jumlahkan upah lalu bagi dengan jumlah bulan.
3. Tentukan rumusnya. Dua belas bulan atau lebih: satu bulan upah rata-rata. Kurang dari itu: proporsional.
4. Susun surat tagihan. Tulis nama, masa kerja, total upah, rata-rata, rumus, dan hasil.
5. Kirim sebelum tenggat. THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Kirim tagihan sebelum itu agar ada waktu.
6. Ajukan bipartit. Bila tidak dibayar, ajukan perundingan tertulis.
7. Adukan ke pengawas. Posko pengaduan THR biasanya dibuka menjelang hari raya. Cek pengumuman terbaru.

Pengusaha yang berbeda pendapat tentang status pekerja dapat membawa persoalan ke pengawas untuk dinilai. Karena itu, simpan bukti bahwa pekerja bekerja untuk Anda.

Upah berbasis komisi, target, dan produktivitas

Banyak pekerja tidak tetap menerima upah dari komisi, bonus target, atau bagi hasil. Untuk mereka, rata-rata menjadi dasar yang adil karena penghasilan naik turun. Namun muncul pertanyaan tentang komponen mana yang masuk. Prinsip umumnya, penghasilan yang rutin dan merupakan imbalan kerja ikut dihitung dalam rata-rata, sedangkan pemberian yang sifatnya kebetulan atau sukarela perlu dinilai berbeda. Karena itu, pengusaha dan pekerja sebaiknya menyepakati sejak awal komponen yang dianggap upah. Kesepakatan tertulis mengurangi sengketa kemudian. Pembahasan insentif ada di komisi dan insentif penjualan: hak pekerja sales serta bonus dan tunjangan kinerja: kapan menjadi hak pekerja.

Perhatikan bahwa rata-rata tidak boleh dipakai untuk menurunkan THR di bawah hak minimum. Jika pekerja memiliki upah minimum tertentu yang dijamin, THR tidak boleh dihitung dari angka yang lebih rendah dari upah yang seharusnya diterima. Bila perusahaan membayar upah harian di bawah ketentuan upah minimum, selisih itu menjadi masalah tersendiri yang dibahas di upah minimum provinsi, kabupaten, dan sektoral.

Pekerja harian yang berpindah-pindah pemberi kerja

Sebagian pekerja harian bekerja pada beberapa pemberi kerja dalam waktu bersamaan, misalnya tukang yang dipanggil banyak pihak. Dalam keadaan itu, THR hanya relevan bila ada hubungan kerja yang berlangsung terus-menerus dengan satu pemberi kerja. Pekerjaan yang bersifat sekali panggil tanpa kelanjutan sering dianggap hubungan jasa, bukan hubungan kerja berkelanjutan. Perbedaan ini kerap menjadi pokok sengketa. Bila Anda bekerja rutin pada satu usaha selama berbulan-bulan dengan perintah dan jadwal dari usaha itu, argumen bahwa ada hubungan kerja menjadi lebih kuat. Pembahasan lebih umum ada di pekerja lepas freelancer: kontrak jasa dan Pasal 1601 KUH Perdata.

Bagi pengusaha: menyiapkan data agar perhitungan mudah

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian dapat memudahkan semua pihak dengan beberapa kebiasaan: membuat daftar upah bulanan per pekerja, menyimpan bukti pembayaran, dan menyiapkan lembar perhitungan THR sebelum hari raya. Tetapkan juga siapa yang bertanggung jawab menyusun daftar dan kapan THR dibayarkan. Dengan data yang rapi, perhitungan rata-rata hanya memerlukan beberapa menit. Sebaliknya, tanpa data, pengusaha berisiko membayar kurang atau terlambat, lalu dikenai denda dan sanksi administratif. Pembahasan sanksi ada di batas waktu pembayaran THR H-7 dan sanksi.

Pekerja dengan upah berbasis jam atau per proyek

Selain harian lepas, ada pekerja yang dibayar per jam atau per proyek, misalnya penata acara, pemandu wisata, atau teknisi lapangan. Logika perhitungannya sama: tentukan hubungan kerja, tentukan masa kerja, lalu tentukan upah sebulan lewat rata-rata. Untuk pekerja per proyek, masa kerja dihitung sepanjang hubungan kerja berjalan, bukan hanya pada hari proyek. Bila jeda antar proyek panjang dan tidak ada ikatan, hubungan kerja bisa dianggap terputus. Dalam kasus seperti ini, perjanjian kerja tertulis yang menyebut jenis pekerjaan, upah, dan jangka waktu sangat membantu. Pembahasan ada di pekerja lepas event dan kru panggung: honor harian.

Contoh hitungan kedua: upah yang naik turun

Contoh: seorang pekerja fiktif di usaha konveksi menerima upah yang berubah tiap bulan karena borongan. Selama dua belas bulan terakhir, upahnya adalah enam bulan masing-masing Rp2.400.000 dan enam bulan masing-masing Rp3.600.000. Total Rp36.000.000, rata-rata Rp3.000.000. THR-nya satu bulan upah rata-rata, yaitu Rp3.000.000, bukan Rp2.400.000 maupun Rp3.600.000. Hitungan sederhana ini mencegah perdebatan tentang bulan mana yang dipakai.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Rumus rata-rata untuk pekerja upah tidak tetap termasuk ketentuan yang relatif stabil sejak diatur dalam Permenaker 6/2016. Perubahan yang terjadi adalah pada peraturan induk, yakni UU 6/2023 menggantikan UU 11/2020 dan PP 36/2021 telah diubah dengan PP 51/2023 dan PP 49/2025. Perubahan itu menyentuh upah minimum, bukan rumus THR. Yang berkembang adalah praktik pengawasan dan pelaporan THR menjelang hari raya, yang tiap tahun diatur dengan surat edaran.

Selain itu, DPR telah mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan, dan naskah resminya belum ditemukan. Belum diketahui apakah perlindungan pekerja harian akan berubah. Hingga saat itu, rumus di atas menjadi pegangan. Bacaan terkait: UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR, apa artinya.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja borongan juga berhak THR? Selama ada hubungan kerja dan masa kerja satu bulan terus-menerus, hak THR berlaku. Upah sebulan dihitung dari rata-rata penghasilan.

Bagaimana jika saya bekerja tidak setiap hari? Masa kerja dihitung dari hubungan kerja yang berlangsung terus-menerus, bukan jumlah hari hadir. Jika hubungan kerja berjalan dan Anda dipanggil kerja sesuai kebutuhan, masa kerja tetap berjalan. Bila ragu, bawa persoalan ke pengawas.

Apakah bonus dan komisi dihitung? Komisi yang diterima rutin mungkin masuk dalam penghasilan rata-rata. Bonus yang tidak rutin dibahas berbeda di berbagai ulasan. Periksa teks resmi dan konsultasikan. Bacaan terkait: komisi dan insentif penjualan: hak pekerja sales.

Berapa batas pembayaran? THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Sanksi keterlambatan dibahas di batas waktu pembayaran THR H-7 dan sanksi.

Ringkasan

• Pekerja harian lepas dan berupah tidak tetap berhak THR bila bekerja minimal satu bulan terus-menerus.
• Dengan masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah sebulan adalah rata-rata upah dua belas bulan terakhir.
• Dengan masa kerja kurang dari itu, upah sebulan adalah rata-rata selama masa kerja, lalu THR dihitung proporsional.
• Catatan upah sangat menentukan; mulailah mencatat sendiri.
• Tagih tertulis sebelum tujuh hari menjelang hari raya, lalu bipartit dan pengawas bila perlu.
• Periksa teks resmi terbaru dan surat edaran tahun berjalan.

Dasar hukum

• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Baca juga

• THR Keagamaan: Siapa Berhak, Cara Hitung, dan Bila Terlambat
• Pekerja Harian Lepas: Batas Waktunya dan Kapan Berubah Menjadi Pekerja Tetap
• Batas Waktu Pembayaran THR H-7: Sanksi bagi Pengusaha dan Cara Mengadu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.