Tertipu? Panduan Lengkap dari Kejadian sampai Putusan Pengadilan

Gambaran singkat kejadian

Pak Andi menerima pesan dari seorang kenalan lama. Kenalan itu menawarkan sebuah barang dengan harga jauh di bawah pasar dan meminta uang muka lebih dulu. Pak Andi percaya, lalu mentransfer sejumlah uang. Setelah itu pesan tidak dibalas, nomor telepon mati, dan barang tidak pernah datang. Beberapa hari kemudian ia sadar bahwa ia tertipu.

Kejadian semacam ini sangat umum. Bentuknya bisa berbeda: janji pekerjaan, janji menjual tanah, janji mengembalikan uang pinjaman, tawaran keuntungan, atau permintaan "dana darurat" dari orang yang mengaku kerabat. Intinya sama. Seseorang memakai tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan supaya orang lain menyerahkan uang, barang, atau sesuatu yang bernilai.

Yang paling sering terjadi setelah korban sadar:

• Korban malu, lalu menunda berhari-hari atau berminggu-minggu.
• Korban terus menghubungi pelaku dan menerima janji baru ("besok saya kembalikan").
• Bukti hilang karena percakapan dihapus, ponsel diganti, atau akun pelaku lenyap.
• Korban melapor tanpa dokumen yang cukup, lalu merasa laporannya "tidak digubris".
• Korban mencari jalan pintas lewat orang yang mengaku bisa "mengurus" perkara dengan imbalan.

Artikel ini menjadi panduan induk. Isinya berurutan: apa yang dilakukan pada 24 jam pertama, bukti, tempat melapor, hari datang ke kantor polisi, hak korban, jalannya proses sampai putusan, dan jalur lain untuk mendapat uang kembali. Untuk kasus yang lebih khusus, tersedia panduan terpisah tentang tertipu jual beli online dan tertipu investasi bodong.

Penipuan menurut hukum: apa yang harus ada

Penipuan adalah tindak pidana. Sejak 2 Januari 2026, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku, dan pasal penipuan yang dulu bernomor 378 dalam KUHP lama kini berada di Pasal 492. Secara umum, rumusannya menyangkut orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga orang lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang. Teks lengkap dan terbaru sebaiknya dibaca langsung di sumber resmi.

Dalam bahasa sehari-hari, ada tiga hal yang biasanya dicari penyidik:

1. Ada kebohongan atau tipu daya. Misalnya identitas palsu, janji yang sejak awal tidak ingin dipenuhi, atau dokumen palsu.
2. Korban menyerahkan sesuatu karena kebohongan itu. Uang, barang, atau tanda tangan yang merugikan.
3. Pelaku mendapat keuntungan secara tidak sah. Biasanya terlihat dari aliran uang atau barang.

Perlu dipahami pula perbedaan dengan utang biasa. Orang yang berutang lalu gagal bayar belum tentu menipu. Bila sejak awal ia benar-benar berniat membayar tetapi keadaannya memburuk, itu cenderung masalah perdata (wanprestasi, yaitu ingkar janji dalam perjanjian). Bila sejak awal ia berbohong tentang identitas, usaha, atau barang yang tidak ada, itu mengarah ke pidana. Garis pemisah ini sering diperdebatkan. Bahasannya lebih dalam ada di artikel beda penipuan dan penggelapan serta cara memilih laporan.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Jam-jam awal paling menentukan, terutama bila uang dikirim lewat bank atau dompet digital. Urutan berikut dapat dipakai.

1. Berhenti mengirim uang. Pelaku sering meminta "biaya tambahan" untuk melepas dana atau barang. Jangan menambah kerugian.
2. Jangan hapus apa pun. Percakapan, foto profil, nomor rekening, bukti transfer, dan riwayat panggilan harus tetap ada.
3. Tangkap layar dan simpan. Ambil tangkapan layar percakapan lengkap beserta nomor telepon, nama akun, tanggal, dan jam. Salin juga tautan profil atau iklan.
4. Hubungi bank atau penyedia dompet digital segera. Laporkan bahwa Anda korban penipuan, sebutkan rekening tujuan, nominal, tanggal, dan jam. Minta nomor tiket pengaduan. Tidak ada jaminan dana bisa ditahan, tetapi laporan yang cepat memberi peluang lebih besar.
5. Laporkan rekening tujuan lewat kanal resmi. OJK mengoperasikan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) bersama berbagai pihak, dengan layanan kontak 157 dan situs resmi OJK. Periksa kanal terbaru di situs OJK sebelum melapor.
6. Ubah kata sandi dan PIN bila Anda sempat memberikan data, kode OTP (kode sekali pakai), atau menekan tautan mencurigakan. Aktifkan verifikasi dua langkah.
7. Catat kronologi tertulis. Tulis urutan kejadian selagi ingatan segar: siapa, kapan, di mana, apa yang dijanjikan, berapa yang dikirim.
8. Putuskan untuk melapor ke polisi dan siapkan berkas (lihat bagian bukti dan hari-H di bawah).

Contoh: Pak Andi menyadari ia tertipu pada pukul sembilan malam. Ia menahan diri untuk tidak membalas pesan marah. Ia menangkap layar seluruh percakapan, menyimpan bukti transfer, lalu esoknya pagi-pagi menelepon layanan bank untuk melaporkan rekening tujuan. Ia mendapat nomor tiket, mencatatnya, dan siang harinya menyiapkan berkas untuk polisi.

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Bukti membuat laporan lebih mudah diproses. Tidak semua harus ada saat melapor, tetapi semakin lengkap semakin baik. Berikut daftar yang umum.

Cara menyimpan:

• Buat satu folder khusus di ponsel dan di penyimpanan lain (komputer atau akun cloud pribadi).
• Jangan menyunting tangkapan layar. Simpan berkas aslinya.
• Beri nama berkas dengan tanggal agar urut, misalnya "2026-10-05 chat awal".
• Cetak bukti utama pada kertas dan siapkan fotokopi dua atau tiga set.
• Bila ponsel berisi bukti harus diganti atau diperbaiki, cadangkan lebih dulu. Polisi mungkin meminta ponsel atau pemeriksaan digital pada tahap tertentu.

Bukti elektronik punya aturan tersendiri soal keaslian. Penjelasan lebih lanjut ada di artikel pembuktian bukti elektronik: chat dan rekaman.

Melapor ke mana

Tidak semua lembaga mengurus hal yang sama. Berikut gambaran umumnya.

Nama kementerian dan layanan dapat berubah. Periksa situs resmi masing-masing sebelum menghubungi.

Lapor di wilayah mana

Prinsip umumnya, laporan diajukan di wilayah tempat kejadian. Dalam penipuan, tempat kejadian bisa beberapa: tempat Anda menyerahkan uang, tempat pelaku berada, atau tempat rekening dipakai. Dalam praktik, pelapor biasanya dapat datang ke kantor polisi yang paling mudah dijangkau, yaitu Polsek, Polres, atau Polda di wilayah domisili maupun lokasi kejadian. Petugas lalu memutuskan apakah laporan diterima di situ atau diteruskan ke unit yang berwenang.

Bila laporan ditolak di satu kantor, langkahnya:

1. Tanyakan alasan penolakan dengan sopan, dan minta dijelaskan apa kekurangannya.
2. Perbaiki bila alasannya kelengkapan, misalnya identitas atau bukti.
3. Bila alasan hanya "bukan wilayah kami" atau "ini perdata", minta petugas menjelaskan dasarnya, dan tanyakan apakah laporan dapat dicatat lebih dulu.
4. Datang ke kantor polisi lain, misalnya Polres atau Polda, atau minta bertemu pimpinan SPKT.
5. Ajukan pengaduan ke pengawas internal polisi (Propam) bila ada perlakuan tidak patut.

Pembahasan khusus ada di laporan ke polisi ditolak atau dihentikan.

Hari-H di kantor polisi

Berikut urutan yang umumnya dialami pelapor.

1. Datang ke SPKT. SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yaitu loket piket yang menerima laporan 24 jam. Sampaikan bahwa Anda ingin melaporkan penipuan.
2. Bertemu petugas piket. Ia menanyakan kronologi singkat dan memeriksa apakah laporan dapat diterima.
3. Pembuatan laporan. Anda menceritakan kejadian: siapa terlapor (bila diketahui), kapan, di mana, bagaimana, dan kerugiannya. Petugas mengetik atau menulis laporan, dan Anda diminta membacanya sebelum menandatangani.
4. Menerima tanda bukti. Pelapor biasanya menerima surat tanda terima laporan polisi atau tanda bukti lapor dengan nomor laporan. Simpan baik-baik. Nomor ini diperlukan untuk menanyakan perkembangan.
5. Penyidik ditunjuk. Perkara diteruskan ke unit reserse (misalnya unit yang menangani tindak pidana umum), dipimpin Kepala Unit atau Kanit. Anda biasanya dihubungi penyidik untuk dimintai keterangan lebih rinci.
6. Pemeriksaan sebagai pelapor atau saksi korban. Anda ditanya secara tertulis dan hasilnya dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Baca sebelum tanda tangan.
7. Perkembangan. Penyidik wajib memberi tahu perkembangan lewat surat. Surat ini disebut SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian atau Penyelidikan Laporan). Aturan internal Polri tentang manajemen penyidikan, yaitu Perpol No. 6 Tahun 2019, mengatur pemberitahuan perkembangan kepada pelapor. Status dan perubahan aturan internal ini sebaiknya diperiksa di sumber resmi Polri.

Yang perlu dibawa:

• KTP asli dan fotokopi.
• Kronologi tertulis satu sampai dua halaman.
• Bukti transfer dan tangkapan layar yang sudah dicetak.
• Identitas terlapor sejauh diketahui (nama, nomor telepon, nomor rekening, alamat).
• Daftar saksi dan nomor teleponnya.
• Ponsel yang memuat bukti asli.
• Surat kuasa bila diwakilkan advokat atau keluarga.

Berapa lama? Pembuatan laporan sering memakan waktu beberapa jam, tergantung antrean dan kelengkapan berkas. Tidak ada waktu pasti, karena bergantung pada kantor dan jumlah laporan hari itu. Datanglah pada jam kerja yang longgar dan siapkan makanan serta minuman.

Pelapor sebaiknya juga tahu bahwa laporan dapat diterima sebagai laporan polisi, atau dapat dicatat sebagai pengaduan masyarakat terlebih dahulu. Bedanya, laporan polisi memulai proses penyelidikan secara resmi. Bila yang diberikan hanya tanda terima pengaduan, tanyakan dengan sopan apa langkah berikutnya. Bahasan lengkap tersedia di laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.

Hak korban dan pelapor

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026 bersama KUHP baru. Aturan baru ini memperkuat posisi korban dan pelapor. Karena detailnya terus dipelajari dan diterapkan, periksa teks resmi untuk rinciannya. Secara umum, hak yang lazim diakui adalah sebagai berikut. Panduan terkait ada di KUHAP baru: hak korban dan pelapor.

Soal LPSK: Undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan korban sebelumnya adalah UU No. 13 Tahun 2006, yang kini sudah dicabut dan diganti UU No. 3 Tahun 2026. Untuk penipuan biasa, perlindungan LPSK tidak selalu relevan, tetapi restitusi dan perlindungan dapat diminta dalam perkara tertentu sesuai ketentuan. Periksa persyaratan di situs LPSK.

Tentang restitusi, Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2022 mengatur tata cara permohonan restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayar oleh pelaku. Kompensasi adalah ganti kerugian yang dibayar negara dalam perkara tertentu. Untuk penipuan, yang dapat dikejar umumnya restitusi. Keputusan akhirnya tetap ada pada pengadilan, dan pelaksanaannya bergantung pada kemampuan pelaku membayar atau pada aset yang berhasil disita.

Proses hukum tahap demi tahap

Berikut gambaran proses pidana penipuan dari laporan sampai pelaksanaan putusan. Nama tahapan dapat sedikit berubah menurut KUHAP baru, tetapi urutan besarnya mirip. Karena belum ada waktu pasti untuk setiap tahap, perkiraan berikut hanya gambaran umum.

1. Penyelidikan

Polisi menilai apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana dan apakah ada bukti awal. Polisi memanggil pelapor, memeriksa saksi, dan menelusuri rekening atau akun. Tahap ini bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.

2. Penyidikan dan penetapan tersangka

Bila cukup bukti awal, perkara naik ke penyidikan. Penyidik mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan ahli, lalu menetapkan tersangka. Orang yang dijadikan tersangka biasanya dipanggil untuk diperiksa. Pelapor bisa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.

3. Penahanan

Penahanan tersangka bukan keharusan. Penyidik menilai syarat dan alasannya, misalnya kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan bukti. Tersangka yang tidak ditahan tetap diproses. Pelapor tidak menentukan penahanan, tetapi dapat menyampaikan informasi yang relevan.

4. Pelimpahan ke kejaksaan

Setelah berkas dianggap lengkap, penyidik menyerahkan berkas ke jaksa penuntut umum. Jaksa meneliti. Berkas bisa dikembalikan untuk dilengkapi. Bolak-balik berkas ini sering menjadi penyebab lamanya proses. Setelah dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan.

5. Penuntutan

Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan negeri. Jaksa mewakili negara dan kepentingan umum, sehingga korban berstatus saksi (dalam bahasa awam, "saksi korban"), bukan pihak yang menuntut.

6. Sidang di pengadilan

Urutan umum sidang: pembacaan dakwaan; tanggapan terdakwa (eksepsi, bila ada); pemeriksaan saksi, termasuk korban; pemeriksaan ahli bila ada; pemeriksaan terdakwa; pembacaan tuntutan oleh jaksa; pembelaan (pleidoi) dari terdakwa atau penasihat hukumnya; lalu putusan hakim. Korban dipanggil untuk bersaksi di bawah sumpah. Siapkan diri, karena pertanyaan pembela bisa tajam.

7. Upaya hukum

Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, dengan syarat dan tenggat yang diatur undang-undang. Peninjauan kembali (PK) adalah upaya luar biasa untuk perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

8. Pelaksanaan putusan

Setelah berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan putusan. Bila hakim menetapkan barang bukti dikembalikan kepada korban, penyerahannya dilakukan melalui jaksa. Perlu diketahui: putusan pidana belum tentu berarti uang korban otomatis kembali. Pengembalian uang bergantung pada apakah putusan memuat restitusi atau pengembalian barang bukti, serta apakah pelaku punya aset.

Perkiraan jujur: dari laporan sampai putusan tingkat pertama, perkara penipuan sederhana dapat berlangsung beberapa bulan sampai lebih dari satu tahun. Perkara dengan banyak korban atau pelaku yang belum tertangkap bisa jauh lebih lama. Sebagian perkara berhenti di tengah jalan karena pelaku tidak ditemukan atau bukti dinilai kurang.

Jalur lain: damai, perdata, dan mediasi

Proses pidana bukan satu-satunya jalan. Ada beberapa alternatif atau pelengkap.

Perdamaian dan keadilan restoratif

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara dengan memulihkan keadaan, misalnya pelaku mengganti kerugian dan korban memaafkan. Penegak hukum memiliki pedoman internal untuk perkara tertentu. Syarat umumnya antara lain adanya kesepakatan sukarela, pemulihan kerugian korban, dan kriteria tentang pelaku serta perkara. Tidak semua perkara penipuan memenuhi syarat, dan keputusan akhirnya ada pada penegak hukum.

Risikonya:

• Pelaku menjanjikan mencicil lalu berhenti membayar setelah laporan dicabut.
• Korban kehilangan tekanan hukum yang membuat pelaku mau membayar.
• Kesepakatan lisan sulit ditagih.

Bila memilih berdamai, buat kesepakatan tertulis, dengan jadwal pembayaran jelas dan konsekuensi bila ingkar, serta sebaiknya didampingi advokat. Pembahasan ada di pencabutan laporan dan perdamaian pada delik aduan.

Gugatan perdata

Korban dapat menggugat secara perdata, misalnya atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, untuk meminta pengadilan memerintahkan pelaku membayar. Gugatan perdata memakai pembuktian sendiri dan bisa berjalan bersamaan dengan laporan pidana. Kelebihannya, putusan perdata dapat memuat kewajiban membayar yang bisa dieksekusi terhadap harta pelaku. Kekurangannya, ada biaya perkara dan waktu, serta pelaku harus punya harta yang bisa disita.

Penggabungan ganti rugi

Dalam hukum acara pidana dikenal mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Rinciannya dalam KUHAP baru perlu diperiksa pada teks resmi. Selain itu, restitusi lewat Perma 1/2022 menjadi jalur yang makin dikenal.

Mediasi

Mediasi adalah perundingan dengan bantuan pihak netral. Mediasi dapat ditempuh sebelum atau selama proses, misalnya difasilitasi bank, OJK, atau pemberi jasa mediasi. Hasilnya mengikat hanya bila dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang sah.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menunda lapor terlalu lama. Dana makin sulit dilacak, dan bukti digital bisa hilang.
• Menghapus percakapan karena malu atau kesal.
• Hanya menyimpan sebagian bukti. Tangkapan layar yang terpotong membuat konteks hilang.
• Terus bernegosiasi dengan pelaku tanpa batas waktu.
• Melapor ke media sosial lebih dulu daripada ke aparat.
• Tidak mencatat nomor laporan dan nama penyidik.
• Tidak menindaklanjuti. Setelah melapor, korban menghilang dan tidak pernah menanyakan perkembangan.
• Menandatangani surat tanpa membaca, termasuk surat pernyataan damai atau pencabutan laporan.
• Memakai pihak yang menjanjikan hasil pasti.

Waspada makelar kasus dan biaya siluman

Setelah tertipu, korban rentan tertipu lagi. Ada orang yang mengaku punya "orang dalam" di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan dan menjanjikan perkara cepat selesai atau uang cepat kembali dengan imbalan. Itu patut dicurigai.

Advokat yang jujur tidak menjanjikan hasil. Ia boleh menerima honorarium yang disepakati tertulis, tetapi tidak boleh menjamin kemenangan.

Contoh alur waktu fiktif

Tabel berikut fiktif dan hanya ilustrasi. Setiap perkara berbeda, dan waktu nyata bisa jauh lebih cepat atau jauh lebih lama.

Contoh: Dalam alur fiktif di atas, uang Pak Andi hanya kembali sebagian karena pelaku hanya memiliki sedikit aset. Pak Andi bersyukur sudah mengajukan permohonan restitusi sejak dini dan mengumpulkan bukti kepemilikan, sehingga tidak semua upaya sia-sia. Hasil seperti ini tidak dijamin dalam perkara lain.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Keduanya menggantikan KUHP lama (warisan Wetboek van Strafrecht) dan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). Nomor pasal dan beberapa rumusan berubah, sehingga pasal yang Anda temukan di artikel atau berita lama sering sudah bernomor lain.

Perbuatan	Aturan lama	Aturan sekarang
Penipuan	Pasal 378 KUHP lama	Pasal 492 KUHP baru
Penggelapan	Pasal 372 KUHP lama	Pasal 486 KUHP baru
Pemalsuan surat	Pasal 263 KUHP lama	Pasal 391 dan 392 KUHP baru

Padanan nomor pasal di atas bersumber dari rujukan sekunder; periksa teks resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutipnya.

Untuk kejadian sebelum 2 Januari 2026, berlaku aturan peralihan: pada umumnya dipakai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terlapor. Karena itu pasal yang dipakai penyidik bisa berbeda dari contoh di sini. Tanyakan kepada penyidik atau advokat pasal mana yang dipakai pada perkara Anda.

Perlindungan saksi dan korban kini diatur UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (berlaku sejak 20 Mei 2026), yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah uang saya pasti kembali bila pelaku dihukum? Tidak pasti. Hukuman pidana tidak otomatis mengembalikan uang. Pengembalian bergantung pada restitusi, pengembalian barang bukti, kesepakatan damai, atau gugatan perdata, serta pada kemampuan pelaku membayar. Aset yang disita dan dikembalikan menjadi faktor utama.

Bolehkah saya melapor bila pelaku tinggal di kota lain? Bisa. Laporan dapat diajukan di tempat kejadian atau tempat Anda berdomisili sesuai pelayanan kepolisian, dan polisi dapat berkoordinasi antarwilayah. Prosesnya bisa lebih lama karena pemeriksaan melibatkan wilayah lain.

Apakah saya wajib memakai advokat? Tidak wajib untuk membuat laporan. Namun pendampingan advokat membantu menyusun kronologi, memilih pasal yang tepat, menjaga bukti, mengajukan restitusi, dan mengikuti proses yang panjang. Bila tidak mampu, tanyakan bantuan hukum gratis dari pemberi bantuan hukum terakreditasi.

Bagaimana bila laporan saya dibilang "masalah perdata"? Petugas kadang menilai perkara sebagai utang-piutang. Tanyakan alasannya, tunjukkan bukti bahwa sejak awal ada kebohongan atau identitas palsu, dan bila perlu mintalah pendapat advokat atau ajukan ke kantor yang lebih tinggi. Perdata dan pidana dapat berjalan bersamaan.

Berapa lama laporan saya harus diproses? Tidak ada waktu pasti yang dapat dijanjikan. Hal yang bisa dilakukan adalah menanyakan perkembangan secara berkala dengan menyebut nomor laporan, serta meminta surat perkembangan.

Ringkasan

• Penipuan adalah tindak pidana. Sejak 2 Januari 2026 pasalnya ada di Pasal 492 KUHP baru (UU 1/2023), sedangkan KUHAP baru (UU 20/2025) mengatur hukum acaranya.
• Dalam 24 jam pertama: hentikan pengiriman uang, simpan semua bukti, hubungi bank, laporkan rekening ke kanal resmi, dan catat kronologi.
• Kumpulkan bukti transfer, percakapan, identitas pelaku, iklan atau perjanjian, dan saksi, lalu simpan dalam bentuk asli dan cetak.
• Laporkan ke kepolisian (SPKT), disertai laporan ke bank dan OJK/IASC bila relevan. Bila ditolak, perbaiki berkas, tanyakan alasan, atau datang ke kantor yang lebih tinggi.
• Pelayanan laporan polisi tidak dipungut biaya. Simpan tanda bukti lapor dan tanyakan perkembangan lewat surat.
• Korban punya hak atas informasi, pendampingan, perlindungan, restitusi, dan bantuan hukum.
• Proses panjang: penyelidikan, penyidikan, pelimpahan, sidang, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan. Tidak ada waktu pasti.
• Uang kembali tidak dijamin. Pertimbangkan restitusi, damai tertulis, atau gugatan perdata.
• Waspadai makelar kasus dan janji hasil pasti.

Bila Anda membutuhkan penilaian atas fakta dan dokumen Anda sendiri, konsultasikan dengan advokat sebelum mengambil langkah. Panduan untuk kasus yang lebih khusus: tertipu jual beli online dan tertipu investasi bodong.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Baca juga

• Tertipu Jual Beli Online: Langkah Lapor, Bukti, dan Proses sampai Sidang
• Tertipu Investasi Bodong: Langkah Lapor dan Peluang Dana Kembali
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.