Tanah Pecatu: Hak Menggarap Tanah Desa dan Batasannya

Mengenal istilah pecatu

Pecatu dikenal di beberapa daerah, antara lain di Bali dan sebagian Jawa, sebagai tanah milik desa yang hak garapnya diberikan kepada warga atau pejabat desa. Di tempat lain istilahnya berbeda, tetapi pola dasarnya mirip: tanah milik bersama, dikelola oleh perorangan dengan kewajiban kepada desa.

Di Bali, tanah milik desa adat dikelola menurut hukum adat setempat, dan penggarapnya biasanya memikul kewajiban adat. Karena itu persoalan pecatu tidak dapat dilihat hanya dari kacamata hukum tanah nasional.

Status hukum: hak menggarap bukan hak milik

Hukum tanah nasional bertumpu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960). Undang-undang ini mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan sesuai kepentingan nasional. Tanah desa adat tunduk pada pengakuan tersebut.

Penggarap pecatu pada dasarnya memegang hak pakai atau hak garap yang bersifat turun-temurun dalam batas adat atau aturan desa, bukan hak milik. Akibatnya, penggarap tidak bebas menjual, menggadaikan, atau menjadikannya jaminan bank.

Contoh: Bu Wayan, warga fiktif, mewarisi hak menggarap pecatu dari ayahnya. Ia ingin menjual tanah itu kepada pendatang. Desa menolak karena tanah tersebut milik desa dan hak garap hanya melekat pada kewajiban adat. Penjualan tanpa persetujuan desa bisa dibatalkan.

Kewajiban dan hak penggarap

Penggarap umumnya wajib menjalankan kewajiban kepada desa, misalnya kerja bakti, tugas keagamaan atau adat, atau menyetor sebagian hasil. Bila kewajiban tidak dijalankan, desa dapat mencabut hak garap sesuai aturan setempat.

Sebagai imbalan, penggarap berhak menikmati hasil tanah dan, pada banyak desa, mewariskan hak garap kepada keturunan yang meneruskan kewajiban. Ketentuan ini biasanya tercatat dalam awig-awig, peraturan desa, atau kebiasaan yang diakui.

Sengketa dan jalan keluarnya

Sengketa muncul ketika penggarap menganggap tanah itu miliknya, ketika ahli waris menolak kewajiban namun mempertahankan tanah, atau ketika tanah pecatu disertifikatkan atas nama pribadi.

Penyelesaian dimulai dari musyawarah di tingkat desa atau lembaga adat. Bila tidak berhasil, warga dapat meminta mediasi camat atau kantor pertanahan, dan pada tahap akhir menempuh pengadilan. Bukti berupa catatan desa, awig-awig, peta, dan keterangan saksi tetua sangat membantu.

Mencegah masalah sejak awal

Desa disarankan mencatat seluruh tanah pecatu dalam daftar aset dengan nama penggarap dan kewajibannya. Catatan tertulis mengurangi perdebatan antargenerasi.

Bagi calon pembeli atau penyewa, langkah paling aman adalah tidak bertransaksi atas tanah yang diduga milik desa tanpa surat persetujuan resmi dari desa dan pemeriksaan di kantor pertanahan.

Peran lembaga adat dan perangkat desa

Pada desa adat, keputusan tentang tanah desa lazimnya diambil dalam rapat adat yang dipimpin prajuru atau pengurus adat. Keputusan itu dicatat dalam awig-awig atau paruman. Di desa dinas, keputusan serupa melalui musyawarah desa dan peraturan desa.

Perbedaan ini penting. Bila sebuah tanah tercatat sebagai milik desa adat, maka pihak yang berwenang menyetujui pengalihan adalah desa adat, bukan sekadar kepala dusun atau perorangan. Sebaliknya, bila tanah tercatat sebagai aset desa dinas, persetujuannya mengikuti mekanisme pemerintahan desa.

Calon pembeli, penyewa, atau investor sebaiknya meminta surat keterangan dari kedua pihak bila status tanah belum jelas, serta mencocokkan dengan data di kantor pertanahan. Jangan mengandalkan penjelasan lisan dari satu orang saja.

Bagi warga yang merasa haknya dirugikan, kumpulkan notulen rapat, surat keputusan, dan foto penggunaan tanah. Dokumen sederhana seperti ini sering lebih menentukan daripada pernyataan yang tidak tertulis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pecatu bisa dijadikan agunan kredit? Pada umumnya tidak, karena penggarap bukan pemilik dan bank memerlukan hak atas tanah yang dapat dibebani.

Bagaimana bila penggarap pindah ke luar daerah? Kebiasaan desa menentukan apakah hak garap tetap bisa dipegang atau harus dikembalikan, terutama bila kewajiban adat tidak lagi dijalankan.

Bisakah pecatu diubah menjadi hak milik? Hal itu menyangkut perubahan status aset desa dan memerlukan keputusan resmi serta prosedur peraturan, bukan permohonan sepihak.

Hal yang sering keliru

• Menganggap penggarap turun-temurun otomatis menjadi pemilik tanah.
• Menjual atau menyewakan jangka panjang tanpa persetujuan desa.
• Mensertifikatkan tanah desa atas nama pribadi tanpa dasar yang sah.

Dasar hukum

• UU Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3
• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam kategori yang sama

• Tanah Perhutani dan Kawasan Hutan: Hak Warga yang Perlu Diketahui
• Sultan Ground dan Magersari: Memahami Tanah di Yogyakarta
• Tanah Terlantar dan Akibatnya bagi Pemilik Hak

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.