Takedown Konten Pelanggar Hak Cipta dan Merek di Marketplace: Cara Melapor dan Dasarnya

Apa itu takedown dan siapa yang terkena

Takedown adalah permintaan agar suatu konten, listing, atau akun dihapus atau disembunyikan karena diduga melanggar hak. Di marketplace, objeknya biasanya foto produk, deskripsi, video promosi, logo, atau barang yang memakai merek tanpa izin.

Pihak yang terlibat ada tiga:

• pemilik hak, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik merek terdaftar;
• penjual atau pengunggah konten yang diduga melanggar;
• penyelenggara marketplace, yaitu platform yang memfasilitasi penjualan.

Penjual yang kontennya diturunkan bisa kehilangan penjualan, bahkan akunnya dibatasi bila pelanggaran berulang. Karena itu, pelapor perlu yakin pada haknya. Laporan yang asal-asalan dapat dianggap menyalahgunakan mekanisme.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ada beberapa lapis aturan yang saling melengkapi.

Hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melarang penggandaan dan pengumuman karya tanpa izin pencipta. Undang-undang ini juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah pelanggaran lewat sarana teknologi informasi, termasuk penutupan konten atau akses pengguna yang melanggar. Pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Tata cara penutupan konten diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama kementerian terkait; periksa teks resmi terbaru.

Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi merek terdaftar. Memakai merek yang sama atau mirip pada barang sejenis tanpa izin dapat digugat. Perlindungan merek bergantung pada pendaftaran, sehingga merek yang belum terdaftar sulit dipertahankan. Rinciannya ada pada pendaftaran merek dagang.

Sistem elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik membebankan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik, termasuk kewajiban menyediakan mekanisme pengaduan dan menghapus informasi elektronik yang dilarang. Peraturan turunan di bidang komunikasi dan informatika mengatur batas waktu dan cara penanganan permintaan penurunan konten. Waktu persisnya perlu dicek pada teks resmi.

Perdagangan elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur kewajiban pelaku usaha dan penyelenggara perdagangan elektronik, termasuk informasi yang benar mengenai barang. Bacaan pelengkap: perdagangan online wajib izin.

Ringkasnya, marketplace boleh dan sering wajib menindaklanjuti laporan yang sah, tetapi ia juga harus menjaga hak penjual untuk membela diri.

Jalur pelaporan: platform dulu atau pemerintah dulu

Dalam praktik ada dua jalur yang dapat ditempuh bersamaan.

Mayoritas pemilik usaha memulai dari formulir platform karena paling praktis. Jalur lain disiapkan bila pelanggaran berulang atau besar.

Batas tanggung jawab platform

Marketplace pada dasarnya menyediakan tempat, bukan pembuat konten. Karena itu, tanggung jawab utama atas pelanggaran tetap ada pada penjual. Namun platform tidak sepenuhnya bebas. Setelah menerima laporan yang jelas dan berdasar, platform yang membiarkan pelanggaran berlanjut dapat menghadapi teguran, bahkan dalam kondisi tertentu dimintai pertanggungjawaban sebagai pengelola tempat perdagangan.

Praktiknya, platform membuat kebijakan sendiri: laporan yang lengkap diproses lebih cepat, penjual yang berulang kali melanggar dibatasi, dan penjual yang membantah diminta bukti. Kebijakan itu dapat berbeda antar platform. Jangan menganggap hasil di satu platform pasti sama di platform lain.

Perlu diingat pula bahwa takedown bukan putusan pengadilan. Ia hanya tindakan administratif. Jika penjual membantah dengan bukti kuat, platform dapat memulihkan listing, dan Anda perlu membawa sengketa ke jalur hukum bila ingin kepastian. Pelajari jalurnya pada sengketa hak cipta: mediasi, gugatan, dan pidana.

Dokumen yang sebaiknya disiapkan sebelum melapor

Siapkan satu berkas rapi berisi sertifikat merek atau bukti pendaftaran yang masih berlaku, daftar kelas barang yang dilindungi, berkas asli foto atau desain beserta metadata, bukti tanggal publikasi pertama, identitas pelapor atau surat kuasa bila diwakilkan, serta daftar tautan pelanggaran. Bila Anda memakai kuasa, pastikan surat kuasa menyebut kewenangan melapor atas nama pemegang hak. Berkas yang lengkap mempercepat tinjauan dan mengurangi permintaan bukti tambahan yang menunda penurunan listing.

Langkah praktis mengajukan takedown

1. Pastikan hak Anda jelas. Untuk merek, siapkan sertifikat atau bukti pendaftaran. Untuk hak cipta, siapkan berkas asli, metadata, dan surat pencatatan ciptaan bila ada. Jika Anda hanya penerima lisensi, siapkan perjanjian dan surat kuasa dari pemegang hak.
2. Catat bukti pelanggaran. Simpan alamat tautan listing, nama toko, tangkapan layar dengan tanggal, dan perbandingan dengan karya atau produk asli. Bila ada, lampirkan hasil pembelian uji untuk barang tiruan.
3. Cari menu pelaporan. Sebagian besar marketplace menyediakan formulir khusus untuk pelaporan pelanggaran kekayaan intelektual, terpisah dari fitur lapor produk biasa.
4. Isi laporan dengan rinci. Sebutkan jenis hak, bukti kepemilikan, tautan yang dilaporkan, dan alasan pelanggaran. Pernyataan bahwa laporan dibuat dengan itikad baik biasanya diminta.
5. Tunggu tinjauan. Platform dapat meminta tambahan bukti dan menghubungi penjual. Penjual biasanya diberi kesempatan mengajukan bantahan.
6. Tindak lanjuti hasilnya. Jika listing diturunkan, simpan bukti penurunan. Jika ditolak, perkuat bukti atau tempuh jalur lain.
7. Pertimbangkan somasi dan pencegahan. Daftarkan merek dan, bila tersedia, gunakan program perlindungan merek yang disediakan platform.

Laporan ke platform umumnya tidak berbayar. Biaya baru muncul bila Anda memakai advokat atau menempuh gugatan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan inti hak cipta dan merek relatif stabil. Hal yang berubah lebih banyak di sisi penyelenggaraan sistem elektronik dan perdagangan daring:

• Peraturan Pemerintah 80/2019 dan peraturan menteri perdagangan turunannya terus diperbarui. Kewajiban platform terkait perizinan dan pengawasan penjual dapat bertambah.
• Undang-Undang ITE diubah lagi pada 2024, dan sebagian ketentuan pidananya disesuaikan dengan KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Periksa teks resmi bila laporan Anda menyentuh pidana.
• Hukum acara pidana berganti dengan KUHAP baru (UU 20/2025) sejak 2 Januari 2026. Alur laporan kepada penyidik dapat berbeda dari praktik lama.
• Kebijakan masing-masing platform berubah sewaktu-waktu. Baca kebijakan terbaru sebelum melapor.

Kesalahan umum

Dalam hal barang asli yang dijual ulang, banyak sistem hukum mengenal gagasan bahwa hak sudah habis setelah barang pertama kali dijual secara sah. Penerapannya di Indonesia perlu dikaji kasus per kasus, sehingga konsultasikan lebih dulu sebelum melaporkan reseller.

Contoh: Pemilik usaha tas kulit menemukan sebuah toko di marketplace memakai foto produknya dan menjual tas dengan logo yang mirip. Ia mengumpulkan berkas foto asli beserta metadata, sertifikat merek, dan tangkapan layar listing lengkap dengan tautan. Laporan diajukan lewat formulir kekayaan intelektual platform. Penjual membantah dengan menyebut foto diunduh dari internet. Platform meminta bukti tambahan, dan pemilik usaha menyerahkan berkas asli. Listing diturunkan, dan pemilik usaha mengirim somasi agar penjual tidak mengulangi.

Jika Anda penjual yang listing-nya diturunkan

Anda bisa berada di sisi sebaliknya. Bila listing Anda diturunkan, baca alasan yang disampaikan platform. Periksa apakah foto, nama, atau logo yang Anda pakai memang milik orang lain. Jika laporan keliru, ajukan bantahan dengan bukti, misalnya faktur pembelian barang asli, bukti lisensi, atau bukti bahwa foto buatan sendiri. Jika laporan benar, hapus konten, ganti dengan foto sendiri, dan hindari pengulangan agar akun tidak dibatasi. Pada kasus nama usaha yang mirip, lihat sengketa merek dan nama usaha sama dengan pesaing.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah platform wajib menurunkan listing setelah dilaporkan? Tidak selalu. Platform menilai kelengkapan laporan dan bantahan penjual. Aturan juga mendorong penyelenggara menindaklanjuti konten terlarang, tetapi penentuan pelanggaran akhirnya ada di pengadilan.

Apakah saya bisa menuntut ganti rugi dari penjual? Bisa melalui gugatan perdata bila pelanggaran terbukti dan kerugian dapat dihitung. Untuk merek dan hak cipta, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.

Bagaimana bila penjual berada di luar negeri? Formulir platform tetap dapat dipakai. Gugatan lintas negara jauh lebih rumit, sehingga takedown sering menjadi langkah paling realistis.

Apakah mengunggah ulang foto dengan memberi kredit sudah aman? Tidak otomatis. Kredit nama mengakui hak moral, tetapi izin untuk menggandakan tetap diperlukan dari pemegang hak ekonomi. Lihat hak cipta foto dan musik di media sosial.

Ringkasan

• Takedown umumnya dimulai dari formulir pelaporan kekayaan intelektual di platform.
• Pelapor harus membuktikan haknya: sertifikat merek atau berkas asli karya.
• Dasar hukumnya mencakup UU Hak Cipta, UU Merek, dan aturan penyelenggaraan sistem elektronik.
• Penjual berhak mengajukan bantahan; laporan keliru berisiko.
• Gugatan, somasi, dan laporan pidana tetap tersedia bila pelanggaran berulang atau besar.

Dasar hukum

• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
• PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
• PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Baca juga

• Pendaftaran Merek Dagang di DJKI: Syarat, Prosedur, Jangka Waktu, dan Sengketa
• Berjualan Online Wajib Berizin? Kewajiban Pelaku Usaha PMSE dan Dokumen yang Disiapkan
• Sengketa Hak Cipta: Memilih Jalur Mediasi, Gugatan Perdata, atau Laporan Pidana

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.