Sumpah Pemutus dan Sumpah Tambahan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Apa itu sumpah dalam pembuktian perdata

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang diakui adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sumpah di sini adalah pernyataan yang diucapkan dengan mengingat Tuhan, di hadapan hakim, tentang kebenaran suatu peristiwa. Sumpah dalam arti ini berbeda dari sumpah saksi yang menyertai keterangannya. Sumpah sebagai alat bukti diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dan KUH Perdata.

Ada dua macam sumpah yang paling dikenal.

• Sumpah pemutus (decisoir): sumpah yang diperintahkan oleh satu pihak kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara pada sumpah itu.
• Sumpah tambahan atau pelengkap (suppletoir): sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak karena sudah ada bukti permulaan tetapi belum cukup.

Selain itu dikenal sumpah penaksir (aestimatoir), yang diperintahkan hakim untuk menentukan jumlah kerugian atau nilai barang bila jumlahnya tidak dapat dibuktikan dengan cara lain.

Siapa pun yang berperkara perdata bisa terkena aturan ini: penggugat, tergugat, ahli waris, dan kuasa hukum yang mendampingi. Penjelasan umum alat bukti ada pada alat bukti perdata, saksi dan surat. Kajian lain ada pada sumpah pemutus dan sumpah pelengkap.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Pokok-pokok aturan yang dapat dirangkum, dengan catatan nomor pasal sebaiknya dibaca langsung dari teks resmi HIR, RBg, dan KUH Perdata.

Sumpah pemutus

• Dapat diperintahkan oleh pihak mana pun kepada lawannya dalam perkara apa pun, sepanjang mengenai peristiwa yang menjadi pokok sengketa.
• Hanya boleh menyangkut perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diperintah bersumpah, atau peristiwa yang ia ketahui sendiri.
• Pihak yang diperintah bersumpah dapat memilih tiga sikap: bersumpah, menolak bersumpah, atau mengembalikan sumpah kepada pihak yang memerintahkan, bila syaratnya terpenuhi (referir).
• Bila sumpah diucapkan, perkara mengenai peristiwa itu dianggap terbukti sesuai sumpah. Lawan tidak boleh lagi membuktikan sebaliknya.
• Bila pihak menolak bersumpah atau tidak mengembalikan sumpah, ia dapat dikalahkan dalam hal yang disumpahkan.
• Sumpah harus diucapkan secara pribadi di hadapan hakim, kecuali ada alasan sah, dan bisa diwakilkan melalui kuasa khusus dalam keadaan tertentu.

Sumpah tambahan

• Diperintahkan oleh hakim, bukan oleh pihak, karena inisiatif hakim.
• Dipakai bila dalil sudah ada bukti permulaan tetapi belum cukup, dan tidak ada bukti lain yang memadai.
• Hakim menentukan pihak mana yang bersumpah, biasanya pihak yang bukti permulaannya lebih kuat.
• Tidak boleh diperintahkan bila dalil sama sekali tidak ada buktinya.
• Putusan didasarkan pada sumpah itu bersama bukti permulaan.

Sumpah merupakan bukti yang sensitif. Sumpah palsu merupakan tindak pidana menurut KUHP. Karena pidana pokok dan pasal KUHP berubah dengan berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, nomor pasal dan ancamannya perlu diperiksa pada teks resmi terbaru.

Perbandingan sumpah pemutus dan sumpah tambahan

Langkah praktis menghadapi tawaran atau perintah sumpah

Bila Anda hendak meminta sumpah pemutus:

1. Pastikan peristiwa menyangkut perbuatan lawan sendiri. Misalnya "tergugat bersumpah bahwa ia tidak pernah menerima uang".
2. Pertimbangkan akibat. Bila lawan bersumpah, Anda bisa kalah total pada hal itu.
3. Rumuskan kalimat sumpah secara tegas. Kalimat harus jelas, ringkas, dan menyangkut satu peristiwa.
4. Ajukan kepada hakim pada saat yang tepat selama pembuktian, lewat permohonan atau pernyataan di sidang yang dicatat.
5. Hormati keputusan hakim mengenai sah tidaknya perintah sumpah.

Bila Anda yang diperintah bersumpah:

1. Pahami pilihan. Bersumpah, menolak, atau mengembalikan bila syaratnya ada.
2. Pertimbangkan kejujuran. Hanya bersumpah bila Anda yakin kebenarannya. Sumpah palsu berisiko pidana dan tercela secara agama.
3. Minta waktu berpikir bila diperlukan, dan konsultasikan dengan advokat.
4. Ikuti tata cara. Sumpah diucapkan menurut agama masing-masing, di hadapan hakim, dan dicatat dalam berita acara.

Bila hakim memerintahkan sumpah tambahan, ikuti arahan hakim dan persiapkan kesaksian yang konsisten dengan bukti permulaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengaturan sumpah dalam HIR dan KUH Perdata relatif stabil sejak lama. Tidak ada perubahan penting yang diketahui pada pokoknya. Beberapa hal tetap perlu dicek.

• KUHP baru. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan pidana tentang keterangan palsu atau sumpah palsu mungkin bernomor berbeda dibanding KUHP lama. Periksa teks resmi terbaru sebelum mengutip pasal.
• Sidang elektronik. Dalam persidangan elektronik menurut Perma 1/2019 dan perubahannya, pengambilan sumpah dapat dilakukan melalui sarana yang ditetapkan hakim. Ketentuan teknis perlu dicek pada Perma dan petunjuk pengadilan.
• Praktik hakim. Penggunaan sumpah pemutus relatif jarang dalam perkara modern karena risikonya, tetapi tetap tersedia.

Kesalahan umum

Contoh: sengketa penitipan barang

Contoh: Pak Rudi (fiktif) mengaku menitipkan sebuah mesin kepada Pak Salim (fiktif), tetapi tidak punya bukti tertulis dan hanya satu saksi yang kurang jelas. Pak Salim menyatakan tidak pernah menerima titipan itu. Pak Rudi meminta hakim agar Pak Salim bersumpah bahwa ia tidak pernah menerima mesin. Pak Salim mempertimbangkan tiga pilihan: bersumpah, menolak, atau mengembalikan sumpah kepada Pak Rudi. Bila ia bersumpah, dalil Pak Rudi tentang titipan dianggap tidak terbukti. Bila ia menolak, hakim dapat menilai lain. Cerita ini fiktif dan bukan prediksi hasil.

Hubungan sumpah dengan beban pembuktian

Sumpah muncul karena beban pembuktian. Pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, dan bila ia tidak mampu, ia terancam kalah. Sumpah pemutus memberi pihak yang tidak punya bukti kesempatan menggantungkan perkara pada hati nurani lawan. Sumpah tambahan memberi hakim cara menyelesaikan perkara yang buktinya setengah-setengah tanpa harus menolak gugatan sepenuhnya. Pembahasan asas pembuktian ada pada beban pembuktian, siapa yang harus membuktikan.

Penting juga membedakan sumpah ini dari sumpah dalam perkara lain. Dalam perkara pidana, sumpah saksi diatur dalam hukum acara pidana, termasuk KUHAP baru UU 20/2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam perkara cerai karena li'an dikenal sumpah khusus menurut hukum Islam. Keduanya berbeda dari sumpah pemutus dan tambahan dalam perdata umum.

Contoh rumusan dan tata cara di persidangan

Sumpah pemutus biasanya diajukan dengan kalimat sederhana. Misalnya: "Mohon tergugat diperintahkan bersumpah bahwa ia tidak pernah menerima uang sejumlah tertentu dari penggugat pada tanggal tertentu." Rumusan semacam ini jelas, menyangkut satu peristiwa, dan menyangkut perbuatan pihak yang diperintah sendiri. Hakim menilai apakah rumusan dapat diterima, lalu menetapkan hari pengucapan sumpah bila disetujui.

Pada hari pengucapan, hakim memanggil pihak yang bersumpah, menanyakan agamanya, dan memimpin sumpah dengan kalimat sesuai agama. Panitera mencatat dalam berita acara. Pihak lawan biasanya hadir atau dipanggil agar dapat menyaksikan. Setelah sumpah diucapkan, hakim mempertimbangkan akibatnya dalam putusan. Seluruh proses dicatat, sehingga pernyataan pihak menjadi bagian resmi berkas.

Kapan sumpah sebaiknya dihindari

Pertimbangkan beberapa situasi di mana sumpah bukan pilihan bijak.

• Anda memiliki bukti lain yang masih bisa dicari. Gunakan bukti itu dahulu.
• Anda tidak mengenal watak lawan. Orang yang tidak ragu bersumpah palsu dapat merugikan Anda.
• Peristiwa yang disumpahkan tidak sepenuhnya Anda ketahui. Hati-hati bersumpah atas sesuatu yang hanya didengar dari orang lain.
• Perkara melibatkan banyak pihak, sehingga sumpah satu pihak tidak menyelesaikan seluruh sengketa.

Dalam situasi itu, perundingan atau mediasi bisa lebih aman. Penjelasan ada pada mediasi wajib di pengadilan. Perdamaian dapat dicapai kapan saja sebelum putusan dan dituangkan dalam akta perdamaian yang mengikat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa bedanya sumpah pemutus dan sumpah tambahan? Sumpah pemutus diperintahkan salah satu pihak kepada lawan untuk menentukan perkara. Sumpah tambahan diperintahkan hakim untuk melengkapi bukti yang belum cukup.

Bolehkah menolak bersumpah? Boleh, tetapi menolak dapat berakibat dikalahkan dalam hal yang disumpahkan. Pertimbangkan dengan hati-hati.

Bolehkah sumpah pemutus dikembalikan? Dalam syarat tertentu, pihak yang diperintah dapat mengembalikan sumpah kepada pihak yang meminta. Syarat dan batasnya perlu dibaca dari teks resmi.

Apakah sumpah bisa dibantah dengan bukti lain? Pada sumpah pemutus yang telah diucapkan, lawan umumnya tidak boleh membuktikan sebaliknya dalam perkara itu. Namun jika kemudian terbukti sumpah palsu melalui putusan pidana, terbuka kemungkinan upaya hukum sesuai aturan.

Ringkasan

• Sumpah adalah salah satu dari lima alat bukti perdata.
• Sumpah pemutus diminta pihak kepada lawan, dan menentukan perkara mengenai peristiwa yang disumpahkan.
• Sumpah tambahan diperintahkan hakim bila ada bukti permulaan tetapi belum cukup.
• Pihak yang diperintah bersumpah dapat bersumpah, menolak, atau mengembalikan sumpah.
• Sumpah palsu berisiko pidana, jadi hanya bersumpah bila yakin.
• Periksa nomor pasal dan ancaman pidana pada teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Sumpah Pemutus dan Sumpah Pelengkap dalam Perkara Perdata
• Alat Bukti dalam Perkara Perdata: Surat, Saksi, dan Lainnya
• Persangkaan dan Pengakuan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata
• Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata: Siapa yang Harus Membuktikan Apa
• Saksi dan Saksi Ahli dalam Perkara Perdata: Syarat, Jumlah, dan Bobot Kesaksian

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.