Studi Kasus: Bendahara Koperasi Karyawan Memakai Uang Kas

1. Kasus singkat

Koperasi karyawan PT Sentosa mengelola simpanan anggota dan dana usaha kecil, dengan sekitar seratus anggota. Bu Ratna dipercaya sebagai bendahara dan memegang buku kas serta akses rekening koperasi. Selama sekitar delapan bulan, ia beberapa kali menarik uang koperasi untuk membayar cicilan pribadi dan biaya berobat keluarganya. Ia berniat mengembalikan dari gaji, tetapi tidak sempat. Pada pemeriksaan tahunan, pengawas koperasi menemukan selisih sekitar Rp60 juta antara saldo di buku dan saldo rekening. Bu Ratna mengakui di hadapan pengurus dan berjanji mengembalikan.

2. Kronologi

3. Masalah hukum yang muncul

• Apakah perbuatan Bu Ratna merupakan tindak pidana, dan pasal apa yang relevan?
• Apakah jabatan bendahara membuat perbuatan lebih serius?
• Apakah pengembalian dana menghapus pidana?
• Apa kekuatan surat pernyataan pengakuan?
• Bagaimana membuktikan jumlah dan arus uang?
• Apa tanggung jawab pengurus dan pengawas?
• Jalur apa yang tersedia: perdata, pidana, atau keduanya?

4. Aturan yang berlaku

Penggelapan. Penggelapan adalah menguasai secara melawan hukum barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur penggelapan dalam Pasal 486 (sebelumnya Pasal 372 KUHP lama). Penggelapan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau jabatan dikenal sebagai penggelapan dengan pemberatan. Menurut sumber hukum populer, penggelapan yang dilakukan karena hubungan kerja atau jabatan diatur tersendiri dalam Pasal 488. Besar ancaman pidananya perlu dibaca langsung dari teks resmi. Panduan awam: Pasal Penggelapan dalam Hubungan Kerja dan Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan.

Pidana dan perdata. Perbuatan yang sama dapat dituntut pidana dan sekaligus digugat perdata untuk pengembalian uang. Keduanya bisa berjalan bersamaan. Pengembalian dana dapat dipertimbangkan penyidik, jaksa, atau hakim sebagai hal yang meringankan atau dasar penyelesaian damai, tetapi tidak otomatis menghapus tindak pidana yang sudah terjadi, terutama bila perkara sudah dilaporkan. Penilaiannya diserahkan kepada aparat dan hakim.

Koperasi. Koperasi diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang telah mengalami perubahan terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Pengurus bertanggung jawab mengelola koperasi dan menyusun laporan, pengawas memeriksa, dan rapat anggota adalah forum tertinggi. Anggaran dasar koperasi memuat tata cara pengelolaan dan sanksi. Lihat Koperasi dan Hak Anggota dan Penggelapan Dana Kas Masjid, RT, atau Organisasi Warga.

Bukti. Buku kas, mutasi rekening, bukti penarikan, notulen rapat, laporan pengawas, dan pernyataan tertulis adalah bukti penting. Pengakuan tertulis dapat membantu, tetapi harus dibuat sukarela dan jelas. Hukum acara pidana kini mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025), yang nomor pasalnya tidak dikutip di sini.

Pengakuan utang. Pernyataan bahwa seseorang berutang dapat dibuat lebih kuat dalam bentuk akta pengakuan utang. Lihat Akta Pengakuan Utang Notariil dan Grosse.

5. Analisis: aturan diterapkan ke fakta

Apakah ini penggelapan? Bu Ratna memegang uang koperasi karena jabatannya, bukan karena mencuri. Ia memakainya untuk kepentingan pribadi tanpa hak, dan menyamarkan penarikan sebagai biaya operasional. Fakta-fakta ini mengarah pada unsur penggelapan: menguasai barang milik orang lain yang ada padanya, secara melawan hukum. Penyamaran pencatatan juga memperkuat dugaan adanya niat. Namun penilaian akhir tetap dilakukan penyidik, jaksa, dan hakim berdasarkan bukti.

Argumen pihak koperasi.

• Uang adalah milik koperasi dan anggota. Penggunaan pribadi tanpa persetujuan adalah perbuatan melawan hukum.
• Jabatan bendahara adalah kepercayaan, sehingga pelanggarannya lebih berat.
• Pencatatan palsu menunjukkan niat menyembunyikan.
• Pengakuan tertulis memperkuat pembuktian.

Argumen pihak Bu Ratna.

• Ia tidak berniat memiliki selamanya dan berniat mengembalikan.
• Ia telah mengakui secara terbuka dan mulai mengembalikan.
• Ia dapat berargumen bahwa masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebagai utang piutang.
• Lemahnya pengawasan internal turut memungkinkan kejadian ini.

Titik lemah.

Perlu dibedakan penggelapan dari utang biasa. Bila bendahara meminjam uang dengan persetujuan dan tercatat, itu piutang koperasi. Bila ia mengambil diam-diam dan menyamarkan, itu mengarah pada penggelapan. Kunci pembedanya adalah izin, pencatatan, dan niat. Pembahasan ada di Uang Dipinjam Tidak Dikembalikan: Penipuan, Penggelapan, atau Utang Biasa.

Pengembalian dana: membantu tetapi bukan penghapus

Pengembalian dana sering dianggap sebagai kunci damai. Dari sudut pandang koperasi, itu penting karena tujuan utama adalah uang anggota kembali. Dari sudut pandang hukum pidana, pengembalian dapat meringankan tetapi tidak otomatis meniadakan perbuatan. Pada perkara tertentu, jaksa atau penyidik dapat mempertimbangkan penyelesaian di luar proses tertentu bila syarat dipenuhi, tetapi itu kewenangan aparat dan tidak dapat dijanjikan. Karena itu, kesepakatan damai sebaiknya dibuat tertulis, jelas jumlah dan jadwal pengembalian, serta mempertimbangkan akibatnya bagi laporan yang mungkin sudah atau akan dibuat.

Contoh: rapat anggota akhirnya memilih jalan tengah. Bu Ratna menandatangani akta pengakuan utang di depan notaris untuk sisa Rp55 juta dengan cicilan, menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah keluarga, dan diberhentikan dari jabatan. Koperasi menunda laporan polisi dengan syarat cicilan dipenuhi. Contoh ini fiktif; apakah laporan pidana tetap dapat diajukan setelah perdamaian tergantung kasus dan aturan yang berlaku, sehingga perlu nasihat hukum.

Menyusun pembuktian jumlah yang rapi

Dalam perkara kas, angka adalah pokok. Koperasi perlu menyusun rekonstruksi yang dapat diperiksa pihak luar. Langkah praktisnya: (1) ambil mutasi rekening untuk seluruh periode; (2) cocokkan setiap penarikan dengan bukti pengeluaran di buku kas; (3) tandai penarikan yang tidak memiliki dasar, atau yang dasar pencatatannya berbeda dengan penggunaan sebenarnya; (4) jumlahkan dan buat ringkasan; (5) minta pengawas atau pihak independen menandatangani hasilnya. Hasil rekonstruksi ini akan dipakai dalam laporan polisi, gugatan, maupun akta pengakuan utang. Bila angka berubah-ubah, posisi koperasi melemah, sedangkan angka yang konsisten dan terdokumentasi memudahkan semua jalur.

Hak anggota selama proses berjalan

Anggota koperasi berhak mendapat informasi tentang keuangan koperasi melalui rapat anggota dan laporan pengurus. Mereka dapat meminta penjelasan, menghadiri rapat, dan ikut menentukan langkah. Namun anggota perorangan sebaiknya tidak bertindak sendiri-sendiri, misalnya menagih bendahara atau menyebarkan tuduhan, karena dapat menyulitkan proses resmi. Pengambilan keputusan bersama dalam rapat, dengan notulen dan keputusan tertulis, menjaga agar langkah koperasi sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila pengurus enggan bertindak, anggota dapat menggunakan mekanisme yang diatur anggaran dasar, misalnya meminta rapat luar biasa.

Dampak bagi bendahara di luar proses hukum

Selain proses hukum, ada akibat lain bagi Bu Ratna: pemberhentian dari jabatan, kehilangan kepercayaan, dan kemungkinan konsekuensi di tempat kerja. Hubungan kerja di PT Sentosa diatur terpisah dari koperasi. Perusahaan dapat menilai apakah perbuatan itu berdampak pada hubungan kerja menurut peraturan perusahaan dan hukum ketenagakerjaan. Koperasi dan perusahaan adalah badan yang berbeda, sehingga keputusan satu tidak otomatis mengikat yang lain. Hal ini perlu dijelaskan kepada anggota agar tidak terjadi salah paham.

6. Langkah yang dapat ditempuh

1. Amankan bukti segera. Salin buku kas, mutasi rekening, bukti transaksi, dan cabut akses bendahara ke rekening melalui keputusan pengurus.
2. Hitung selisih secara cermat. Minta pengawas atau akuntan independen memeriksa. Buat tabel tanggal, jumlah, dan keperluan.
3. Dengarkan penjelasan tertulis. Beri kesempatan kepada Bu Ratna menjelaskan, dan catat secara resmi.
4. Rapat pengurus dan anggota. Putuskan langkah secara sah menurut anggaran dasar, dengan notulen dan daftar hadir.
5. Susun kesepakatan pengembalian bila ditempuh. Jumlah, jadwal, jaminan, dan akibat bila ingkar. Lebih kuat bila melalui notaris.
6. Laporkan ke polisi bila perlu. Bawa bukti dan keputusan rapat. Minta tanda bukti laporan. Lihat Laporan Polisi, SP2HP, dan Tindak Lanjut.
7. Gugat perdata bila perlu. Untuk memulihkan uang, termasuk dengan sita jaminan bila ada alasan. Lihat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
8. Perbaiki tata kelola. Pisahkan pemegang rekening dan pencatat, wajibkan dua tanda tangan, dan audit berkala.

7. Kemungkinan hasil

Hasilnya tidak dapat dijanjikan karena tergantung bukti dan penilaian hakim. Skenario yang wajar:

• Perdamaian dan pengembalian penuh. Koperasi memulihkan dana dan bendahara diberhentikan. Apakah proses pidana tetap berjalan atau tidak tergantung ada tidaknya laporan dan kebijakan aparat.
• Proses pidana. Bila dilaporkan dan bukti cukup, perkara dapat naik ke penuntutan dan persidangan. Hakim menilai unsur dan memutus.
• Gugatan perdata dikabulkan. Hakim dapat menghukum pengembalian uang dan, bila terbukti, kerugian lain.
• Bukti tidak cukup. Bila pencatatan kacau dan sulit membuktikan jumlah, hasilnya bisa lebih kecil dari tuntutan.
• Pengurus dimintai tanggung jawab. Dalam pemeriksaan, kelalaian pengawasan bisa menjadi sorotan.

8. Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Pelajaran organisasi dari kasus ini sebaiknya dicatat dalam peraturan internal. Koperasi dapat menetapkan batas penarikan tanpa persetujuan, kewajiban rekonsiliasi bulanan antara buku dan rekening, rotasi petugas, serta mekanisme pelaporan dugaan penyimpangan yang aman bagi pelapor. Anggaran dasar atau peraturan khusus juga dapat memuat sanksi administratif bagi pengurus yang melanggar. Dengan aturan tertulis, penanganan kasus berikutnya, bila terjadi, menjadi lebih jelas dan tidak bergantung pada kebijaksanaan sesaat. Pelatihan singkat bagi pengurus tentang pembukuan dan tanggung jawab jabatan juga membantu, terutama pada koperasi yang pengurusnya bekerja paruh waktu.

9. Contoh pernyataan pengakuan utang

Contoh: kerangka pernyataan fiktif. Sebaiknya disusun notaris agar kuat.

Pernyataan ini jelas menyebut jumlah, periode, kesukarelaan, dan akibat ingkar. Pernyataan tidak menggantikan proses hukum bila koperasi memilih melapor.

10. Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah mengembalikan uang menghapus pidana? Tidak otomatis. Pengembalian dapat meringankan atau mendukung penyelesaian, tetapi tindak pidana yang sudah terjadi dinilai oleh aparat dan hakim.

Apakah koperasi wajib melapor ke polisi? Tidak ada kewajiban tunggal yang dikutip di sini. Pilihan melapor, berdamai, atau menggugat diputuskan menurut anggaran dasar dan kepentingan anggota. Konsultasikan dengan advokat.

Apa bedanya penggelapan dan pencurian? Pada penggelapan, barang sudah ada dalam penguasaan pelaku secara sah, lalu dipakai melawan hukum. Pada pencurian, pelaku mengambil barang yang tidak berada dalam penguasaannya.

Apakah pengurus dan pengawas bisa ikut bertanggung jawab? Bisa dipertanyakan bila terbukti lalai, menurut anggaran dasar dan hukum yang berlaku. Besarnya tanggung jawab dinilai per kasus.

Ringkasan

• Memakai kas koperasi untuk kepentingan pribadi tanpa hak dapat mengarah pada penggelapan, dan jabatan dapat memperberat.
• Pengembalian dana membantu tetapi tidak otomatis menghapus pidana.
• Bukti utama: buku kas, mutasi rekening, notulen, dan pernyataan tertulis.
• Pilihan: perdamaian tertulis, gugatan perdata, atau laporan polisi; bisa digabung.
• Perkuat pengawasan agar kejadian tidak terulang.
• Hasil tidak dapat dijanjikan; tergantung bukti dan penilaian hakim.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Baca juga

• Penipuan dan Penggelapan: Perbedaan Unsur, Contoh Kasus, dan Aturan KUHP Lama serta Baru
• Koperasi dan Hak Anggota: Rapat Anggota, Pengawas, dan Sisa Hasil Usaha
• Akta Pengakuan Utang Notariil dan Grosse Akta: Fungsi, Syarat, dan Eksekusinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.