Studi Kasus: Warga Meminta Dokumen Anggaran Desa, Permohonan Ditolak PPID

Kasus singkat

Pak Andi melihat jalan desa yang baru dibangun cepat rusak. Ia ingin mengetahui anggaran, volume pekerjaan, dan pelaksananya. Ia datang ke kantor desa, mengisi formulir permintaan informasi, dan meminta salinan rencana anggaran biaya (RAB) proyek jalan. Beberapa hari kemudian, petugas desa menyampaikan secara lisan bahwa dokumen itu "rahasia" dan tidak bisa diberikan, tanpa menyebut alasan tertulis.

Kronologi

Masalah hukum yang muncul

• Apakah anggaran desa termasuk informasi publik?
• Apa itu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan siapa yang menjawab permohonan?
• Apa alasan sah menolak memberikan informasi?
• Berapa lama badan publik harus menjawab?
• Bagaimana cara mengajukan keberatan dan sengketa?
• Bukti apa yang dibutuhkan?

Aturan yang berlaku

Hak atas informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Penjelasan umum ada pada keterbukaan informasi publik, cara meminta dan permintaan informasi publik, PPID.

PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Pemerintah desa termasuk badan publik, dan dalam praktik kepala desa atau perangkat yang ditunjuk menjalankan fungsi tersebut.

Informasi anggaran. Informasi tentang anggaran dan penggunaan dana publik pada pokoknya termasuk informasi yang wajib diumumkan atau dapat diminta. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menekankan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan hak warga mendapat informasi. Rincian informasi apa saja yang wajib diumumkan perlu dibaca pada teks resmi.

Informasi dikecualikan. Tidak semua informasi terbuka. Informasi yang dikecualikan ditentukan undang-undang dan melalui uji konsekuensi, misalnya yang dapat membahayakan pertahanan atau melanggar rahasia pribadi. Penolakan seharusnya disertai alasan tertulis dan dasar pengecualian. Dokumen anggaran biasanya bukan informasi yang dikecualikan.

Batas waktu dan tahapan. Secara garis besar, badan publik wajib menjawab permohonan dalam jangka waktu singkat, dapat diperpanjang sekali dengan alasan tertulis. Bila ditolak atau tidak ditanggapi, pemohon dapat mengajukan keberatan tertulis kepada atasan PPID dalam batas waktu tertentu, dan setelah itu menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi. Jumlah hari persisnya perlu dicek pada UU 14/2008 dan peraturan Komisi Informasi terbaru.

Komisi Informasi. Komisi Informasi menyelenggarakan mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Putusan ajudikasi dapat diajukan keberatan ke pengadilan sesuai ketentuan.

Pelayanan publik. Bila layanan lambat atau penolakan tidak beralasan, pengaduan ke Ombudsman juga dimungkinkan. Lihat pengaduan layanan publik ke Ombudsman.

Analisis: aturan diterapkan ke fakta

Argumen Pak Andi. Dana desa adalah uang publik, sehingga rincian penggunaannya informasi publik. Permintaannya tertulis dan sah. Penolakan lisan tanpa alasan tertulis tidak memenuhi kewajiban badan publik. Ia berhak memperoleh informasi atau, bila dikecualikan, alasan tertulis dan dasar hukumnya.

Titik lemah Pak Andi. Ia perlu memastikan bahwa permintaan diajukan kepada pihak yang benar dan menyebut dengan jelas informasi yang diminta. Permintaan yang terlalu umum atau tidak jelas tujuannya dapat dijadikan alasan tidak memberi. Bila dokumen belum ada atau belum selesai, badan publik dapat menyatakan informasi belum dikuasai. Pak Andi juga lemah bila tidak menyimpan tanda terima.

Argumen pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menyatakan bahwa dokumen masih proses audit, bahwa permintaan harus melalui musyawarah desa, atau bahwa dokumen mengandung data pihak ketiga seperti pelaksana proyek.

Titik lemah pemerintah desa. Pernyataan "rahasia" tanpa dasar hukum dan tanpa uji konsekuensi sulit dipertahankan. Data pihak ketiga dapat dihitamkan sebagian, tanpa menutup seluruh dokumen. Tidak memberi jawaban tertulis juga menyalahi prosedur.

Contoh: dalam kasus rekaan, Komisi Informasi memanggil kedua pihak. Pemerintah desa menyerahkan RAB setelah menghitamkan nomor rekening pelaksana. Pak Andi menerima dokumen itu. Kasus nyata dapat berbeda; hasil bergantung pada bukti dan penilaian Komisi Informasi.

Bukti yang dibutuhkan. Formulir permintaan beserta tanda terima, salinan surat keberatan, bukti pengiriman, pesan atau rekaman penolakan lisan, dan bukti bahwa informasi terkait proyek memang dibiayai dana publik (misalnya papan proyek).

Langkah yang dapat ditempuh

1. Susun permintaan tertulis yang jelas: nama informasi, tujuan penggunaan, dan bentuk salinan yang diminta.
2. Serahkan kepada PPID desa atau kepala desa dan minta tanda terima bertanggal.
3. Tunggu batas waktu jawaban. Catat tanggalnya.
4. Bila ditolak lisan atau tidak dijawab, minta jawaban tertulis beserta alasannya.
5. Ajukan keberatan tertulis kepada atasan PPID.
6. Bila tetap tidak puas, ajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi, lengkap dengan lampiran.
7. Pertimbangkan pengaduan ke Ombudsman bila ada indikasi maladministrasi.

Hal praktis yang sering terlewat

Informasi yang wajib diumumkan sendiri. Badan publik wajib mengumumkan sebagian informasi secara berkala tanpa menunggu permintaan, misalnya ringkasan anggaran, program, dan laporan kegiatan. Banyak desa memasang baliho anggaran. Jika informasi sudah diumumkan, permintaan lebih rinci tetap dapat diajukan, tetapi pemohon sebaiknya membaca pengumuman itu lebih dulu agar permintaannya tepat.

Bentuk salinan. Pemohon dapat meminta salinan tertulis, foto, atau berkas digital. Badan publik dapat menetapkan biaya penggandaan yang wajar. Tanyakan rinciannya sejak awal agar tidak ada kejutan.

Pihak ketiga. Dokumen anggaran sering memuat nama pelaksana, alamat, dan nomor rekening. Data pribadi yang tidak relevan dapat dihitamkan. Penghitaman sebagian tidak sama dengan penolakan, dan pemohon sebaiknya menerima dokumen yang telah disamarkan sambil menanyakan alasan penyamaran.

Etika penggunaan. Pemantauan anggaran adalah hak warga, tetapi temuan sebaiknya disampaikan lewat musyawarah desa, inspektorat, atau aparat pengawas, bukan langsung menuduh. Bila ditemukan dugaan penyimpangan, kumpulkan bukti dan laporkan kepada pihak berwenang.

Kewajiban badan publik. Kepala desa disarankan menunjuk PPID dan menyediakan daftar informasi publik. Desa yang tertib administrasi biasanya mengurangi konflik sejak awal. Lihat juga permintaan informasi publik, PPID.

Istilah penting

Daftar periksa sebelum bertindak

• Informasi yang diminta sudah dituliskan dengan jelas.
• Tanda terima bertanggal tersimpan.
• Batas waktu jawaban dan keberatan dicatat.
• Jawaban atau penolakan diminta tertulis.
• Keberatan dikirim ke atasan PPID dengan bukti.
• Sengketa Komisi Informasi disiapkan dengan lampiran lengkap.

Bagaimana bila faktanya berbeda?

Beberapa variasi umum dalam kasus serupa:

• Dokumen belum selesai dibuat: badan publik dapat menyatakan informasi belum dikuasai, dan pemohon dapat meminta dokumen terkait yang sudah ada.
• Permohonan diajukan lewat surel: banyak badan publik menerima, simpan bukti kirim dan balasannya.
• Dokumen memuat data pribadi: biasanya dibuka dengan penghitaman bagian tertentu, bukan ditolak seluruhnya.

Kemungkinan hasil

Hasil tergantung bukti dan penilaian Komisi Informasi atau hakim. Tidak ada jaminan.

Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

Contoh surat permintaan informasi

Contoh: "Kepada Yth. Kepala Desa/PPID Desa ... Saya, Andi, warga Desa ..., mengajukan permintaan informasi publik berupa salinan rencana anggaran biaya, volume pekerjaan, dan laporan realisasi proyek pembangunan jalan tahun ... Informasi akan saya gunakan untuk memantau penggunaan dana publik. Mohon salinan dalam bentuk fotokopi atau berkas digital. Bila ada biaya penggandaan, mohon rinciannya. Hormat saya, Andi."

Surat ini rekaan; sesuaikan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah warga desa boleh meminta dokumen anggaran? Pada prinsipnya ya. Informasi penggunaan dana publik umumnya terbuka. Periksa teks resmi tentang pengecualian.

Apakah harus membayar? Badan publik dapat meminta biaya penggandaan yang wajar sesuai ketentuan. Informasi itu sendiri tidak dikenai biaya.

Berapa lama proses sengketa? Beragam, tergantung perkara dan jadwal Komisi Informasi.

Apakah perlu advokat? Tidak wajib. Pemohon dapat mengajukan sendiri, atau didampingi.

Ringkasan

Dalam kasus fiktif Pak Andi, permintaan informasi anggaran desa dilindungi UU Keterbukaan Informasi Publik. Penolakan harus beralasan dan tertulis. Jalurnya: permintaan, keberatan ke atasan PPID, sengketa di Komisi Informasi, dan pengadilan. Hasilnya tergantung bukti dan penilaian Komisi Informasi. Simpan tanda terima dan perhatikan tenggat.

Dasar hukum

• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Baca juga

• Keterbukaan Informasi Publik: Cara Meminta Informasi ke Instansi
• Permintaan informasi publik ppid
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya
• Permohonan ke ombudsman langkah lengkap

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.