Seserahan dan Hadiah Pernikahan: Jadi Harta Siapa Saat Rumah Tangga Bubar

Apa itu seserahan, mahar, dan angpao

Istilah yang sering tercampur perlu dipisahkan dulu, karena status hukumnya bisa berbeda.

• Seserahan adalah barang yang dibawa pihak calon mempelai (biasanya pria) kepada pihak calon mempelai lain menjelang pernikahan, misalnya pakaian, perlengkapan ibadah, kosmetik, atau perhiasan. Kebiasaannya berbeda-beda menurut adat daerah.
• Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam pernikahan secara Islam. Mahar sudah menjadi milik istri. Pembahasan khususnya ada di artikel sengketa mahar dan mas kawin setelah cerai.
• Perhiasan atau emas pemberian keluarga adalah hadiah dari orang tua atau kerabat kepada salah satu mempelai atau keduanya.
• Angpao atau amplop adalah uang yang diberikan tamu pada hari resepsi, biasanya kepada pengantin atau keluarga yang menyelenggarakan acara.

Hukum tidak mengatur satu per satu jenis barang itu. Yang dipakai adalah aturan umum tentang harta dalam perkawinan, lalu hakim menilai fakta pada perkara yang bersangkutan.

Tiga jenis harta dalam perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi harta menjadi dua kelompok besar. Pasal 35 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam bahasa sehari-hari:

Pasal 36 menambahkan bahwa atas harta bersama, suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak. Atas harta bawaan, masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi pertanyaan utamanya selalu sama: barang ini termasuk jenis yang mana?

Menempatkan seserahan dan hadiah dalam tiga jenis itu

Tidak ada rumus tunggal. Beberapa pertimbangan berikut lazim dipakai untuk menalarnya.

Kapan barang diterima. Seserahan biasanya diserahkan sebelum akad nikah. Karena belum ada perkawinan, barang itu tidak diperoleh "selama perkawinan". Artinya, secara umum barang itu lebih dekat dengan hadiah atau harta yang sudah dimiliki sebelum menikah.

Untuk siapa barang ditujukan. Perhiasan yang diberikan orang tua kepada anaknya, atas nama anaknya, condong menjadi hadiah bagi anak itu. Barang yang diberikan kepada kedua mempelai sebagai pasangan lebih sulit diklasifikasi, dan bisa dianggap milik bersama.

Wujud barang. Pakaian, kosmetik, dan perlengkapan pribadi yang sudah dipakai lazimnya dianggap milik orang yang memakainya. Perabot rumah tangga yang dipakai bersama lebih mudah dianggap milik bersama.

Angpao pada resepsi. Uang ini diterima pada hari pernikahan atau sesudahnya. Pada praktik, angpao sering dipakai untuk menutup biaya acara. Bila masih tersisa, statusnya dapat diperdebatkan. Satu pandangan menyebutnya hadiah untuk pengantin berdua, pandangan lain menyebutnya pemberian untuk keluarga penyelenggara. Tidak ada ketentuan pasti, sehingga bukti niat pemberi dan kebiasaan setempat menjadi penting.

Contoh: Rina menerima satu set perhiasan emas dari ibunya seminggu sebelum akad. Perhiasan itu disebut dalam daftar seserahan dari keluarga ibunya, dengan foto yang dikirim lewat pesan singkat. Tiga tahun kemudian rumah tangga bubar. Karena diterima sebelum menikah dan ditujukan untuk Rina, perhiasan itu kuat untuk diklaim sebagai hadiah miliknya, bukan harta bersama. Sebaliknya, mobil yang dibeli dari tabungan gaji kedua pasangan setelah menikah lebih dekat dengan harta bersama.

Bagaimana bila harta bawaan "dipakai bersama"

Barang yang awalnya hadiah untuk satu pihak bisa berubah keadaannya. Misalnya emas hadiah dijual lalu uangnya dipakai membangun rumah di atas tanah yang dibeli bersama. Perhiasan itu hilang wujudnya, dan uangnya bercampur dengan harta bersama. Pihak yang merasa uangnya dipakai biasanya harus membuktikan jumlah dan asal dana itu. Tanpa bukti, klaim mudah ditolak.

Karena itu, percampuran harta adalah sumber sengketa yang paling umum. Hakim akan melihat siapa yang menyimpan bukti, bagaimana penggunaannya, dan apakah pihak lain pernah menyetujui.

Pembagian saat cerai

Untuk harta bersama, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya dirujuk, dan pada praktiknya harta bersama dibagi seperdua untuk masing-masing pihak kecuali ada alasan atau perjanjian lain. Bagian yang pasti dapat ditetapkan hakim dengan melihat fakta.

Harta bawaan dan hadiah tidak ikut dibagi, selama dapat dibuktikan sebagai milik pribadi. Itulah sebabnya pembuktian lebih penting daripada sekadar pengakuan lisan. Untuk uraian lebih lanjut tentang harta bersama, baca pembagian harta bersama setelah cerai.

Langkah mengamankan hak atas hadiah pernikahan

1. Buat daftar. Catat setiap barang seserahan, perhiasan, dan hadiah besar, lengkap dengan pemberi, tanggal, dan penerima yang dituju.
2. Foto dan simpan bukti. Simpan foto, kuitansi pembelian, sertifikat emas, dan pesan singkat pemberi.
3. Minta pernyataan tertulis pemberi bila perlu. Orang tua yang memberi emas kepada anaknya dapat menulis bahwa pemberian itu untuk anaknya secara pribadi.
4. Pisahkan penyimpanan. Jangan mencampur uang hasil penjualan hadiah dengan rekening bersama tanpa catatan.
5. Pertimbangkan perjanjian perkawinan. Perjanjian ini mengatur pemisahan harta dan dapat dibuat sebelum atau, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, selama perkawinan, dengan syarat dan pengesahan sesuai ketentuan.
6. Selesaikan secara damai dulu. Rundingan keluarga atau mediasi sering lebih cepat daripada gugatan.
7. Bila gagal, ajukan ke pengadilan. Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, Pengadilan Negeri untuk yang lain.

Bila pernikahan batal sebelum akad

Kadang seserahan sudah diterima, tetapi pernikahan batal. Tidak ada aturan baku yang menyebut barang harus dikembalikan semua. Penyelesaiannya bergantung pada kesepakatan, adat setempat, dan apakah ada yang melakukan ingkar janji. Lazimnya, barang yang masih utuh dikembalikan, dan barang yang sudah habis dipakai dirundingkan. Catat kesepakatan itu secara tertulis agar tidak ada klaim ulang.

Keluarga yang menanggung biaya acara yang batal dapat menuntut ganti rugi bila ada kesalahan yang dapat dibuktikan, tetapi tuntutan seperti ini tidak otomatis berhasil. Hakim melihat apakah kerugiannya nyata dan siapa yang bersalah.

Perhiasan: atas nama siapa dan siapa yang menyimpan

Dalam sengketa nyata, perhiasan sering menjadi barang yang paling diperebutkan karena nilainya mudah dihitung. Ada beberapa pertanyaan praktis yang biasanya diajukan hakim atau mediator.

• Siapa yang membeli dan dengan uang siapa? Kuitansi atau sertifikat toko emas dapat menunjukkan tanggal dan nama pembeli.
• Pada acara apa perhiasan diberikan? Foto lamaran atau akad dapat menunjukkan kepada siapa perhiasan itu diserahkan.
• Siapa yang memakai dan menyimpannya selama ini? Penguasaan lama oleh satu pihak menjadi petunjuk, tetapi bukan bukti mutlak.
• Apakah perhiasan pernah dijual, digadaikan, atau ditukar? Bila ya, dari mana uang pengganti berasal?

Satu hal yang sering terlewat: menyimpan bukan berarti memiliki. Suami yang menyimpan emas milik istri di brankas rumah tidak otomatis menjadi pemilik emas itu. Sebaliknya, istri yang memakai cincin yang dibeli dari uang bersama tidak otomatis menjadikannya miliknya sendiri.

Mahar bukan bagian dari harta bersama

Dalam pernikahan secara Islam, mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri. Mahar menjadi milik istri secara pribadi. Karena itu, mahar umumnya tidak ikut dibagi sebagai harta bersama saat cerai. Bila mahar belum diserahkan atau masih terutang, istri dapat menagihnya. Yang sering menjadi masalah adalah ketika mahar sudah diubah bentuknya, misalnya uang mahar dipakai untuk membeli kendaraan atas nama suami. Pada keadaan seperti ini, bukti sumber dana kembali menjadi kunci.

Seserahan berbeda dari mahar. Seserahan adalah kebiasaan sosial, tanpa kewajiban agama yang sama. Menyamakan keduanya adalah kesalahan yang sering terjadi, dan membuat tuntutan menjadi kabur.

Peran adat dan kebiasaan keluarga

Indonesia memiliki ragam adat. Kebiasaannya dapat berbeda: ada keluarga yang mengembalikan sebagian seserahan bila pernikahan gagal, ada yang menganggapnya hadiah yang tidak perlu dikembalikan. Hakim dapat mempertimbangkan kebiasaan setempat sebagai petunjuk niat para pihak, tetapi adat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan.

Karena adat berbeda-beda, jangan mengandalkan "katanya kebiasaan kita begitu". Minta kesepakatan keluarga dituliskan sejak awal, terutama untuk barang bernilai tinggi. Surat pernyataan sederhana yang ditandatangani kedua keluarga sudah menjadi petunjuk yang berguna. Pelajari juga syarat sah perjanjian agar kesepakatan itu tidak mudah digugat.

Perjanjian perkawinan sebagai jalan keluar

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri, atau pasangan yang sudah menikah, tentang pengaturan harta. Perjanjian ini dapat menyatakan bahwa harta tertentu tetap menjadi milik pribadi, misalnya perhiasan dan tabungan bawaan. Perjanjian ini dapat dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang, sehingga mengikat pihak ketiga.

Banyak pasangan merasa canggung membicarakan hal ini sebelum menikah. Padahal perjanjian tertulis justru mencegah sengketa. Isinya dapat disesuaikan, misalnya hanya mengatur bahwa hadiah dari orang tua tetap milik penerimanya.

Contoh: Dimas dan Sari sepakat bahwa emas pemberian orang tua masing-masing tetap menjadi milik pribadi, sedangkan rumah dan usaha yang dibangun setelah menikah dibagi dua. Mereka menuangkannya dalam perjanjian di hadapan notaris. Sepuluh tahun kemudian, saat berpisah, mereka tidak perlu berdebat tentang asal emas itu. Hakim cukup merujuk pada perjanjian tersebut.

Bila sengketa sampai ke pengadilan

Gugatan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau sesudah putusan cerai. Penggugat harus menyebut objek harta secara jelas: jenis, letak, ukuran, nilai perkiraan, dan alasan mengapa harta itu termasuk harta bersama atau milik pribadi. Gugatan yang kabur dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Alat bukti yang lazim: surat (kuitansi, sertifikat, perjanjian), saksi (keluarga, penyelenggara acara, penjual perhiasan), dan bukti elektronik (foto, video, pesan singkat). Pelajari juga alat bukti perdata saksi dan surat agar bukti Anda disiapkan dengan benar. Waktu penyelesaian bervariasi, dan hasil tidak dapat dipastikan sebelum putusan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap semua barang selama menikah otomatis milik bersama, termasuk hadiah pribadi.
• Tidak menyimpan foto dan bukti barang bawaan.
• Mencampur uang penjualan hadiah dengan rekening bersama.
• Mengandalkan ingatan keluarga tentang siapa memberi apa.
• Mengubah nama pada sertifikat atau bukti kepemilikan tanpa catatan alasan.
• Menyebut semua barang "pinjam" atau "titip" tanpa bukti tertulis.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah seserahan otomatis menjadi harta bersama? Tidak otomatis. Seserahan biasanya diterima sebelum menikah dan ditujukan untuk salah satu pihak, sehingga condong dianggap hadiah atau harta bawaan. Hasil akhir bergantung pada bukti dan penilaian hakim.

Bagaimana nasib angpao tamu bila rumah tangga cepat bubar? Tidak ada ketentuan khusus. Angpao sering sudah terpakai untuk biaya acara. Bila masih tersisa, para pihak dapat merundingkannya berdasarkan niat pemberi dan kebiasaan setempat.

Bolehkah emas hadiah dijual suami atau istri tanpa persetujuan pasangan? Untuk harta yang dapat dibuktikan sebagai hadiah pribadi, pemiliknya berhak menguasainya. Namun bila hasil penjualan bercampur dengan harta bersama, pihak lain dapat meminta penjelasan penggunaannya.

Ringkasan

Seserahan dan hadiah pernikahan tidak diatur secara khusus, tetapi dapat dinilai memakai pembagian harta dalam Undang-Undang Perkawinan: harta bersama, harta bawaan, serta hadiah atau warisan. Barang yang diterima sebelum menikah dan ditujukan untuk satu pihak condong menjadi milik pribadi. Percampuran harta dan kurangnya bukti adalah sumber sengketa utama. Buat daftar, simpan bukti, dan pertimbangkan perjanjian perkawinan. Bila sengketa terjadi, rundingkan lebih dulu dan gunakan jalur pengadilan sebagai langkah terakhir.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, 36, dan 37.
• Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), bagian harta kekayaan dalam perkawinan.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

Baca juga

• Pembagian Harta Bersama Setelah Cerai: Aturan, Inventarisasi, dan Gugatannya
• Harta bersama dan harta bawaan tidak dicampur dalam satu daftar

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.