Sengketa Pemilu dan Pilkada: Jalur Hukum yang Bisa Ditempuh Warga

Jenis masalah dalam pemilu

Masalah pemilu tidak semuanya diselesaikan di tempat yang sama. Secara garis besar ada beberapa jenis:

• Pelanggaran administrasi: pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan, misalnya kesalahan pencatatan daftar pemilih.
• Pelanggaran kode etik penyelenggara: perilaku penyelenggara (misalnya anggota KPU atau Bawaslu) yang melanggar etika.
• Tindak pidana pemilu: misalnya politik uang atau perbuatan pidana lain yang diatur undang-undang pemilu.
• Sengketa proses: sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara akibat keputusan penyelenggara, misalnya keputusan KPU tentang penetapan peserta atau calon.
• Perselisihan hasil: perselisihan tentang penetapan hasil penghitungan suara.

Dasar utama pemilu legislatif dan presiden adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur terpisah dengan undang-undang pilkada. Karena aturan pilkada dan perubahannya tidak dikutip dari teks resmi dalam artikel ini, periksa undang-undang pilkada dan peraturan terbaru sebelum bertindak.

Lembaga dan wewenangnya

Menurut uraian sebuah ulasan hukum yang merujuk UU 7/2017, tiga lembaga berperan penting:

Selain itu, pengadilan lain dapat berperan untuk perkara tertentu, misalnya pengadilan tata usaha negara untuk sengketa lanjutan atas putusan Bawaslu dalam hal tertentu, dan pengadilan negeri untuk pidana pemilu. Pembagian ini perlu diperiksa pada teks resmi.

Sengketa proses dan pelanggaran: lewat Bawaslu

Sengketa proses pemilu, yaitu sengketa akibat keputusan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, diselesaikan melalui Bawaslu dengan mediasi dan, bila tidak tercapai kesepakatan, ajudikasi (pemeriksaan seperti persidangan). Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali dalam hal tertentu seperti verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, dan penetapan pasangan calon, yang dapat dilanjutkan ke jalur pengadilan.

Warga biasa lebih sering terkait dengan laporan dugaan pelanggaran. Bawaslu menerima laporan dari warga negara yang memiliki hak pilih, pemantau, atau peserta pemilu, dengan syarat dan batas waktu yang diatur. Ada tenggat pendek untuk melaporkan pelanggaran sejak diketahui; periksa teks resmi dan peraturan Bawaslu terbaru dan laporkan secepatnya.

DKPP dan dugaan pelanggaran etik

DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara, misalnya anggota KPU atau Bawaslu yang bersikap tidak netral, menerima gratifikasi, atau melanggar prosedur secara tidak patut. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk warga, dengan alat bukti. Sanksinya dapat berupa teguran hingga pemberhentian, sesuai ketentuan.

DKPP tidak membatalkan hasil pemilu. Fokusnya perilaku penyelenggara. Bila warga menemukan penyelenggara melakukan kecurangan, laporan etik dapat berjalan bersama laporan pelanggaran lain.

Perselisihan hasil: Mahkamah Konstitusi

Perselisihan hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ulasan yang sama:

• Untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU diajukan paling lama 3x24 jam sejak pengumuman penetapan hasil.
• Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, tenggatnya paling lama 3 hari setelah penetapan.
• MK memutus paling lambat 14 hari sejak permohonan diterima (dalam konteks pemilu presiden menurut ulasan tersebut).

Yang dapat mengajukan ke MK bukan warga perorangan biasa pada umumnya, tetapi pihak yang punya kedudukan hukum, seperti peserta pemilu (partai politik, calon perseorangan DPD, pasangan calon). Warga pemilih dapat mendukung dengan menyampaikan bukti kepada peserta atau menjadi saksi. Tenggatnya sangat singkat, sehingga peserta biasanya telah menyiapkan tim hukum sebelumnya.

Pilkada memiliki mekanisme dan tenggat tersendiri. Periksa undang-undang pilkada dan peraturan MK terbaru.

Hak dan peran warga

Warga tidak sekadar penonton. Beberapa hak dan peran:

• Hak memilih dan mendapatkan pelayanan di tempat pemungutan suara. Warga yang tidak terdaftar bisa menanyakan prosedur sesuai ketentuan.
• Hak melapor dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dan jajarannya.
• Hak atas informasi publik tentang penyelenggaraan pemilu. Baca keterbukaan informasi publik.
• Menjadi saksi atau pemantau sesuai ketentuan.
• Menolak politik uang dan melaporkannya.

Perlu hati-hati: melapor harus berdasarkan fakta, bukan kabar angin. Laporan palsu dapat berbalik menjadi masalah hukum. Baca laporan palsu dan fitnah.

Langkah praktis melapor dugaan pelanggaran

1. Catat peristiwa: tanggal, jam, tempat, siapa yang terlibat, dan apa yang terjadi.
2. Kumpulkan bukti: foto, video, rekaman, dokumen, dan nama saksi. Jaga keaslian bukti.
3. Tentukan jenis pelanggaran (administrasi, etik, pidana). Bila ragu, tanyakan di kantor Bawaslu setempat.
4. Laporkan secepatnya ke Bawaslu di tingkat yang sesuai (kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi). Tenggat pelaporan pendek.
5. Isi formulir dan minta tanda terima laporan.
6. Ikuti proses klarifikasi dan hadir bila dipanggil.
7. Tanyakan hasil kajian laporan secara berkala.
8. Bila ada dugaan pidana, dapat diteruskan ke penegak hukum melalui mekanisme terpadu antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.

Contoh: Menjelang pemungutan suara, Pak Anwar melihat seorang tim sukses membagikan amplop kepada warga sambil meminta memilih calon tertentu. Pak Anwar memotret kejadian dari jarak aman, mencatat tempat dan waktu, dan menyimpan nomor saksi. Keesokan harinya ia membawa bukti itu ke kantor pengawas pemilu kecamatan dan meminta tanda terima. Ia tidak menyebarkan foto itu ke media sosial supaya buktinya tidak dipersoalkan dan orang yang difoto tidak dituduh sebelum diperiksa.

Hubungan dengan pengadilan lain

Sebagian sengketa pemilu dapat berlanjut ke pengadilan di luar Bawaslu dan MK. Sengketa proses yang putusannya tidak final di Bawaslu dapat diperiksa di pengadilan tata usaha negara dengan tenggat yang sangat singkat, jauh lebih pendek daripada tenggat gugatan TUN biasa. Pidana pemilu diperiksa pengadilan negeri. Pelajari juga gugatan PTUN dan tenggat untuk pembedaan; tenggat pemilu tidak sama dengan 90 hari.

Bila yang dipersoalkan adalah isi aturan, misalnya peraturan KPU, jalurnya adalah uji materi. Baca uji materi peraturan ke Mahkamah Agung dan MK.

Daftar pemilih dan hak pilih

Salah satu keluhan yang paling umum adalah nama tidak tercantum dalam daftar pemilih. Penyelenggara pemilu mengumumkan daftar pemilih sementara agar masyarakat dapat menanggapi dan memperbaiki data sebelum penetapan. Karena itu, periksa nama Anda dan keluarga pada masa pengumuman, dan laporkan kesalahan data kepada petugas setempat. Ketentuan khusus tentang pemilih yang tidak terdaftar atau pindah memilih diatur oleh penyelenggara; periksa peraturan KPU yang berlaku pada pemilihan yang akan datang.

Bila hak pilih Anda dihalangi di tempat pemungutan suara, catat nama petugas, waktu, dan alasan penolakan, lalu laporkan kepada pengawas pemilu. Jangan membuat keributan karena dapat merugikan Anda sendiri.

Politik uang

Politik uang adalah pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pelakunya dapat berupa peserta pemilu, tim sukses, atau pihak lain, dan penerima pun dapat terkena akibat hukum menurut ketentuan. Karena rumusan pidana dan ancamannya diatur dalam undang-undang pemilu dan pilkada yang dapat berubah, periksa teks resmi. Secara praktis, tolak pemberian, dokumentasikan secara aman, dan laporkan kepada pengawas pemilu.

Kesalahan yang sering terjadi

• Melapor ke lembaga yang salah, misalnya mengadukan perselisihan hasil ke Bawaslu.
• Melapor terlambat sehingga lewat tenggat.
• Membawa bukti tidak lengkap atau tanpa saksi.
• Menyebarkan tuduhan di media sosial sebelum melapor.
• Menerima uang atau barang dari peserta pemilu. Pemberi dan penerima dapat berurusan dengan hukum. Baca gratifikasi dan suap.
• Mengira laporan ke Bawaslu otomatis membatalkan hasil pemilu.
• Tidak menyimpan tanda terima laporan.

Netralitas aparat dan penyelenggara

Aparatur sipil negara, kepala desa, dan perangkat desa diwajibkan menjaga netralitas dalam pemilu dan pilkada. Bila warga menemukan dugaan keberpihakan, misalnya penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, kumpulkan bukti dan laporkan kepada pengawas pemilu serta lembaga yang membina aparatur terkait. Aturan rinci dan sanksinya berbeda antar kategori pejabat, jadi periksa teks resmi dan peraturan terbaru. Warga juga dapat meminta informasi publik yang relevan melalui prosedur keterbukaan informasi.

Dokumentasi bukti yang aman

Bukti pelanggaran pemilu paling berguna bila diambil secara aman dan sah. Jangan memasuki ruang pribadi orang lain, jangan merekam dengan cara melanggar hukum, dan jangan mengedit foto atau video. Catat metadata seperti waktu dan lokasi, serta simpan berkas asli. Baca bukti elektronik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah warga biasa bisa menggugat hasil pemilu ke MK? Pada dasarnya yang mengajukan perselisihan hasil adalah peserta pemilu atau pihak yang memiliki kedudukan hukum menurut aturan MK. Warga dapat melapor pelanggaran kepada Bawaslu dan menyampaikan bukti.

Apakah laporan ke Bawaslu dikenai biaya? Laporan sebagai bagian pengawasan umumnya tidak dipungut biaya. Periksa informasi resmi dan jangan membayar kepada siapa pun.

Apa bedanya Bawaslu dan DKPP? Bawaslu mengawasi pemilu dan memeriksa pelanggaran serta sengketa proses. DKPP memeriksa dugaan pelanggaran etik penyelenggara.

Ringkasan

Masalah pemilu dan pilkada ditangani lembaga berbeda. Bawaslu menerima laporan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses, DKPP memeriksa pelanggaran etik penyelenggara, dan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil dengan tenggat sangat singkat. Warga berhak melapor dengan bukti dan secepatnya. Hindari tuduhan tanpa bukti di media sosial. Karena aturan pilkada dan tenggat dapat berbeda, periksa teks resmi dan peraturan terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tentang Bawaslu, DKPP, sengketa proses, dan perselisihan hasil sebagaimana diuraikan sumber rujukan (periksa teks resmi untuk nomor pasal dan tenggat).
• Undang-undang pilkada dan peraturan Mahkamah Konstitusi terkait (periksa teks resmi terbaru).

Baca juga

• Uji Materi Peraturan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
• PTUN dan pengadilan negeri: beda yang digugat
• Keterbukaan Informasi Publik: Cara Meminta Informasi ke Instansi
• Gratifikasi dan Suap: Panduan bagi Warga dan Pegawai
• Konten Hoaks dan UU ITE: Batas Kritik, Informasi Palsu, dan Risiko Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.