Registrasi SIM Card dan Nomor yang Disalahgunakan: Hak Pemilik Identitas dan Cara Melapor

Mengapa registrasi SIM diwajibkan

Kartu SIM prabayar membuat nomor mudah dibeli dan dibuang. Tanpa registrasi, nomor sulit dilacak ketika dipakai untuk penipuan, pinjaman ilegal, atau judi daring. Karena itu pemerintah mewajibkan identitas pelanggan didaftarkan. Perusahaan seluler yang menyediakan nomor disebut operator.

Aturan terbaru adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) No. 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler, yang diundangkan pada 19 Januari 2026. Aturan dasarnya berasal dari UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan turunannya. Karena aturan teknis dapat diperbarui, cek ketentuan terbaru di situs resmi kementerian dan operator Anda.

Aturan registrasi menurut Permenkomdigi 7/2026

Beberapa poin penting dalam peraturan tersebut:

• Prinsip mengenal pelanggan (KYC). Penyelenggara jasa telekomunikasi atau operator wajib memakai prinsip KYC untuk registrasi. Operator bertanggung jawab atas validitas pelanggan dengan menggunakan teknologi biometrik dalam proses registrasi.
• Verifikasi NIK dan wajah. Untuk warga negara Indonesia, registrasi prabayar di gerai dilakukan oleh petugas yang ditunjuk operator dengan memverifikasi nomor pelanggan dan data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta biometrik pengenalan wajah (face recognition). Registrasi dapat dilakukan di gerai atau sendiri dengan bantuan perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi.
• Kartu perdana tidak aktif. Operator wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan, kecuali akses ke operator untuk keperluan registrasi. Kewajiban ini berlaku juga bagi setiap orang yang menjual kartu perdana, termasuk distributor, agen, outlet, pelapak, dan perorangan.
• Aktivasi setelah tervalidasi. Operator dilarang mengaktifkan nomor sebelum identitas calon pelanggan tervalidasi (WNI) atau terverifikasi (WNA). Aktivasi wajib dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak identitas tervalidasi.
• Pascabayar. Registrasi pascabayar wajib dilakukan di gerai operator.
• Batas jumlah nomor. Operator dilarang meregistrasi prabayar lebih dari 3 nomor untuk setiap identitas pada setiap operator (Pasal 14), dengan pengecualian tertentu seperti komunikasi M2M atau IoT (komunikasi antarmesin dan perangkat yang terhubung internet), pengujian, dan keperluan badan usaha atau organisasi yang dilakukan lewat gerai.
• Penggantian kartu. Penggantian kartu yang hilang atau rusak wajib dilakukan di gerai operator.
• Nomor korporasi. Nomor yang disediakan badan hukum atau organisasi untuk pegawai atau anggotanya wajib diregistrasi dengan identitas masing-masing pegawai atau anggota.
• Keamanan data. Operator wajib menyimpan data pelanggan, merahasiakannya, dan memiliki sertifikasi keamanan informasi paling rendah ISO 27001 (standar internasional pengelolaan keamanan informasi).

Jadi, secara aturan, registrasi memakai identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya harusnya semakin sulit. Namun celah masih mungkin, misalnya karena data yang bocor, pemalsuan, atau kelalaian di tingkat penjual.

Hak pemilik identitas: cek nomor atas nama Anda

Pasal 15 Permenkomdigi 7/2026 mewajibkan operator menyediakan sistem pengecekan nomor pelanggan yang telah diregistrasikan oleh pelanggan. Dengan fasilitas ini, pemilik identitas dapat mengetahui nomor apa saja yang terdaftar atas NIK-nya. Cara mengakses fasilitas berbeda tiap operator, bisa lewat aplikasi, situs, kode layanan, atau gerai. Tanyakan kepada operator Anda.

Langkah praktis:

1. Lakukan pengecekan di setiap operator seluler yang ada di Indonesia, karena satu NIK bisa dipakai di beberapa operator.
2. Catat nomor yang tidak Anda kenal.
3. Jangan langsung menghubungi nomor itu.
4. Siapkan identitas dan bukti bahwa Anda bukan pengguna nomor tersebut.

Bila ada nomor yang tidak Anda kenal

Tindakan yang dapat dilakukan:

1. Laporkan kepada operator. Datangi gerai atau gunakan kanal resmi. Minta operator memeriksa dan, bila terbukti memakai identitas Anda tanpa hak, memblokir atau menghanguskan nomor tersebut. Minta tanda terima laporan.
2. Laporkan lewat portal aduan nomor. Pasal 17 mengatur bahwa pelanggan dapat melaporkan nomor yang digunakan untuk panggilan suara dan/atau SMS yang diindikasikan atau diketahui disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lewat portal layanan aduan nomor seluler milik kementerian. Operator wajib menghanguskan nomor yang dilaporkan dan terbukti disalahgunakan.
3. Pahami ketentuan hangus. Pasal 16 mewajibkan operator menghanguskan nomor yang diketahui atau diindikasikan memakai identitas palsu, tidak benar, atau milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Sebelum menghanguskan, operator wajib mengirim notifikasi kepada pengguna nomor untuk registrasi ulang paling lambat 1 x 24 jam setelah notifikasi dikirimkan. Pasal 18 menyatakan operator tidak wajib membayar kerugian kepada pelanggan bila nomor dihanguskan menurut ketentuan itu.
4. Laporkan ke polisi bila identitas Anda dipakai untuk penipuan, pinjaman, atau tindak pidana lain. Bawa KTP, bukti hasil pengecekan nomor, dan bukti kerugian.
5. Hubungi lembaga keuangan bila ada pinjaman atau rekening atas nama Anda yang tidak Anda ajukan. Baca kredit macet, restrukturisasi, dan SLIK dan pinjol ilegal dan hak debitur.
6. Hubungi dinas kependudukan bila Anda menduga data kependudukan Anda dipakai dengan cara tidak wajar. Baca pindah domisili dan perubahan data KK.

Contoh: Bu W ditelepon penagih yang mengatakan nomor ponsel atas namanya digunakan untuk pinjaman yang menunggak. Ia tidak pernah meminjam. Ia datang ke gerai operator, meminta pengecekan nomor yang terdaftar atas NIK-nya, dan menemukan dua nomor yang tidak dikenal. Ia mengisi laporan, meminta tanda terima, dan melaporkan kedua nomor lewat portal aduan nomor. Ia juga membuat surat pernyataan, melampirkan hasil pengecekan, dan mengirimkannya ke penyelenggara pinjaman yang menagih. Seluruh langkah itu membangun jejak bahwa ia bukan pengguna nomor tersebut.

Dasar hukum untuk pelaku

Orang yang memakai identitas orang lain untuk registrasi dapat menghadapi beberapa ketentuan:

• UU PDP. Pasal 65 melarang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal 66 melarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Ancamannya: penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 67 ayat 1) dan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar (Pasal 68).
• Pemalsuan. Pemalsuan dokumen atau identitas dapat dijerat dengan pasal pemalsuan dalam KUHP. Baca pemalsuan surat dan dokumen.
• Penipuan. Bila nomor dipakai untuk menipu, berlaku pasal penipuan, yaitu Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru (UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026).
• UU ITE. Perbuatan tertentu, seperti memanipulasi dokumen elektronik agar dianggap otentik, juga diatur (Pasal 35 UU 1/2024). Ketentuan pidana UU ITE telah disesuaikan dengan KUHP baru.

Penjual kartu perdana yang menjual kartu yang sudah aktif atau meregistrasi massal dengan identitas orang lain juga melanggar kewajiban menurut Permenkomdigi 7/2026 dan dapat dikenai sanksi administratif.

Jika Anda membeli kartu bekas atau nomor lama

Nomor yang sudah lama mati kadang dijual kembali. Pemilik baru bisa mewarisi masalah: menerima pesan atau panggilan untuk pemilik lama, atau nomor terhubung ke akun yang belum diputus.

• Registrasi ulang atas nama Anda sendiri sesuai prosedur.
• Pengalihan hak penggunaan dari pelanggan yang telah meregistrasi kepada pihak lain dilakukan dengan de-registrasi oleh pelanggan lama, lalu pihak baru mendaftar di gerai (Pasal 20). Jangan membeli nomor yang masih terdaftar atas nama orang lain tanpa proses ini.
• Ganti sandi dan nomor pemulihan pada layanan yang memakai nomor tersebut.
• Waspadai akun dompet digital atau perbankan lama yang masih terkait nomor.

Mengamankan identitas

• Jangan meminjamkan KTP atau swafoto dengan KTP untuk registrasi orang lain, bahkan kepada kenalan.
• Jangan menyerahkan foto KTP kepada penjual kartu. Registrasi sah memakai NIK dan pengenalan wajah, bukan foto KTP milik orang lain. Baca jangan kirim KTP.
• Beri tanda air (watermark) bertuliskan keperluan dan tanggal pada salinan KTP yang harus Anda berikan.
• Waspadai tawaran "registrasi gratis", "bonus kuota" dengan menitipkan KTP.
• Periksa nomor yang terdaftar atas NIK Anda secara berkala.

Mengapa nomor yang disalahgunakan berbahaya

Nomor telepon sekarang menjadi kunci banyak layanan: verifikasi OTP perbankan, akun dompet digital, surel, dan media sosial. Bila seseorang menguasai nomor Anda atau memakai identitas Anda untuk mendaftarkan nomor baru, ia dapat mencoba mengambil alih akun, mengajukan pinjaman daring, atau menipu orang lain dengan nama Anda. Karena itu, kehilangan kendali atas nomor perlu ditangani seperti kehilangan kartu bank.

Langkah cepat bila nomor Anda mendadak tidak bisa dipakai atau sinyal hilang tanpa sebab: hubungi operator lewat kanal resmi, tanyakan apakah ada penggantian kartu yang tidak Anda ajukan, dan hubungi bank untuk menonaktifkan sementara layanan berbasis OTP. Setelah itu, ganti kata sandi akun yang tertaut ke nomor tersebut.

Dokumen dan bukti yang perlu disiapkan saat mengadu

Aduan ke operator atau kanal pemerintah akan lebih cepat ditangani bila Anda menyiapkan berkas yang rapi. Siapkan salinan KTP Anda yang diberi keterangan tujuan dan tanggal (misalnya "untuk pengaduan nomor, tanggal sekian"), daftar nomor yang terdaftar atas NIK Anda beserta tangkapan layar hasil pengecekan, kronologi singkat kapan Anda mengetahui penyalahgunaan, serta bukti kerugian bila ada, seperti tagihan, pesan penagihan, atau mutasi rekening. Bila Anda kehilangan kartu atau ponsel, laporan kehilangan dari kepolisian dapat membantu. Simpan juga nomor tiket atau tanda terima dari setiap kanal yang Anda hubungi, lalu catat tanggal dan nama petugas yang menanggapi.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membiarkan penjual meregistrasi kartu memakai data pribadi Anda "supaya cepat".
• Menjual identitas (foto KTP) demi uang kecil.
• Tidak mengecek nomor yang terdaftar atas NIK sendiri.
• Mengabaikan telepon penagih tanpa menyimpan buktinya, padahal tagihan bisa berlanjut.
• Menghubungi penipu untuk "mengklarifikasi" dan malah memberi data tambahan.
• Tidak melapor ke operator karena menganggap sepele.
• Menyimpan nomor lama tanpa memutus layanan keuangan yang terkait.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa nomor yang boleh didaftarkan atas satu KTP? Menurut Permenkomdigi 7/2026 Pasal 14, operator dilarang meregistrasi prabayar lebih dari 3 nomor untuk setiap identitas pada setiap operator, dengan pengecualian tertentu. Jadi satu KTP bisa memiliki hingga tiga nomor di tiap operator, bukan di seluruh operator.

Apakah saya bisa dimintai tanggung jawab atas kejahatan yang memakai nomor atas nama saya? Anda tidak otomatis bertanggung jawab bila dapat menunjukkan bahwa identitas Anda dipakai tanpa hak. Karena itu, segera lakukan pengecekan, laporkan ke operator dan polisi, dan simpan bukti. Penyidik menilai peran masing-masing pihak.

Apakah operator wajib mengganti kerugian saya bila nomor dihanguskan? Pasal 18 menyatakan operator tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada pelanggan bila nomor dihanguskan sesuai Pasal 15, 16, dan 17. Tuntutan ganti rugi atas hal lain, misalnya kelalaian operator melindungi data, harus dinilai dari fakta dan ketentuan lain.

Ringkasan

Registrasi kartu SIM menurut Permenkomdigi 7/2026 memakai NIK dan pengenalan wajah, membatasi tiga nomor prabayar per identitas per operator, dan mewajibkan operator menyediakan pengecekan nomor. Operator wajib menghanguskan nomor yang memakai identitas palsu atau milik orang lain tanpa hak, dan pelanggan dapat melapor lewat portal aduan nomor. Cek nomor atas NIK Anda, laporkan yang janggal ke operator, kementerian, dan polisi, serta jaga data identitas Anda.

Dasar hukum

• Permenkomdigi No. 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (antara lain Pasal 2, 5, 14 sampai 18, 20).
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 65 sampai 68).
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (Pasal 35); ketentuan pidananya disesuaikan dengan KUHP baru.

Baca juga

• Foto KTP tidak dikirim ke akun yang tidak jelas
• Pinjaman Online Ilegal: Hak Debitur dan Langkah Melapor
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Phishing dan Penipuan Transfer: Langkah Cepat Melapor ke Bank, OJK, dan Polisi
• Pemalsuan Surat dan Dokumen: Unsur, Ancaman, dan Beda Perdata-Pidana

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.