Pidana Tambahan dalam KUHP Baru: Pencabutan Hak, Pengumuman Putusan, dan Ganti Rugi

Apa itu pidana tambahan

Pidana pokok adalah hukuman utama, misalnya penjara, denda, pengawasan, atau kerja sosial. Pidana tambahan adalah hukuman pelengkap yang dijatuhkan bersama pidana pokok. Ia tidak berdiri sendiri. Sebagai gambaran, bayangkan hukuman utama sebagai "badan kasus", sedangkan pidana tambahan seperti "lampiran" yang menambah akibat.

Hakim menjatuhkan pidana tambahan bila menilai pidana pokok belum cukup mencapai tujuan pemidanaan. Tujuan itu antara lain mencegah kejahatan, memulihkan keadaan, dan membina pelaku. Gambaran umum pidana pokok dan tambahan ada pada pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan menurut KUHP baru.

Yang terkena bukan hanya pelaku. Keluarga, rekan kerja, dan korban juga merasakan dampaknya, misalnya ketika hak seorang pejabat dicabut atau putusan diumumkan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026. Menurut ulasan Hukumonline, pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 ayat (1). Jenisnya enam:

Pidana tambahan dapat dijatuhkan lebih dari satu jenis sekaligus. Rincian syarat dan pelaksanaan setiap jenis ada dalam pasal-pasal berikutnya pada teks resmi, yang perlu diperiksa untuk perkara tertentu.

Pencabutan hak tertentu

Pencabutan hak berarti hak yang tadinya dimiliki pelaku dinyatakan tidak berlaku untuk jangka waktu tertentu. Contoh hak yang secara umum dapat dibatasi: hak menduduki jabatan tertentu, hak menjadi anggota lembaga tertentu, atau hak menjalankan profesi tertentu. Daftar pasti hak yang dapat dicabut perlu dibaca pada teks resmi UU No. 1 Tahun 2023, karena tidak semua hak dapat dicabut dan setiap pencabutan harus dibatasi waktunya.

Bagi pembaca awam, poin penting adalah ini: pencabutan hak bukan "pemecatan otomatis", melainkan pembatasan yang dijatuhkan hakim dalam putusan dan berlaku menurut isinya.

Perampasan barang dan tagihan

Barang yang dipakai atau dihasilkan dari kejahatan dapat dirampas untuk negara. Contohnya kendaraan yang dipakai mengangkut barang ilegal. Pembahasan barang bukti ada pada barang bukti. Barang milik pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh dirampas sembarangan. Pihak ketiga dapat mengajukan keberatan.

Pengumuman putusan hakim

Putusan diumumkan, misalnya lewat media, papan pengumuman, atau cara lain yang ditentukan hakim. Tujuannya memberi tahu masyarakat dan memberi efek jera. Biasanya biaya pengumuman dibebankan kepada terpidana. Pengumuman perlu dibedakan dari publikasi putusan di direktori pengadilan yang bersifat terbuka.

Pembayaran ganti rugi

Ganti rugi sebagai pidana tambahan ditujukan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Ini berbeda dari gugatan perdata, karena hakim pidana sendiri yang memerintahkan. Cara korban meminta penggantian kerugian lewat restitusi dijelaskan pada restitusi korban tindak pidana.

Pencabutan izin tertentu

Pelaku usaha atau profesi dapat kehilangan izin bila kejahatannya berkaitan dengan izin itu. Bentuknya bisa pencabutan izin usaha, izin mengemudi, atau izin profesi. Jangka waktu dan syaratnya mengikuti putusan.

Pemenuhan kewajiban adat

KUHP baru mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Pelaku dapat diwajibkan memenuhi kewajiban adat setempat, misalnya upacara pemulihan atau sanksi adat tertentu. Pelaksanaannya bergantung pada hukum adat yang hidup di daerah itu. Penjelasan lebih lanjut ada pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan pidana adat.

Langkah praktis

1. Baca amar putusan dengan teliti. Amar adalah bagian akhir putusan yang berisi hukuman. Periksa apakah ada pidana tambahan, jenisnya, dan jangka waktunya.
2. Tanyakan kepada penasihat hukum. Minta penjelasan tertulis tentang dampak praktis, misalnya pada pekerjaan, izin usaha, atau jabatan.
3. Pertimbangkan upaya hukum. Banding, kasasi, atau upaya lain dapat menyasar pidana tambahan yang dinilai tidak tepat. Tenggatnya pendek. Pelajari upaya hukum dari putusan pidana.
4. Penuhi kewajiban tepat waktu. Bila diwajibkan membayar ganti rugi atau biaya pengumuman, siapkan dananya dan simpan bukti pembayaran.
5. Catat tanggal berakhirnya. Untuk pencabutan hak, catat kapan masa berakhir supaya hak dapat dipulihkan.
6. Ajukan permohonan pemulihan bila perlu. Setelah masa pencabutan berakhir, urus kembali dokumen, izin, atau keanggotaan yang terdampak.
7. Jaga catatan tertib. Dokumen putusan, bukti bayar, dan surat pemberitahuan dari instansi dapat dibutuhkan bertahun-tahun kemudian, misalnya untuk SKCK. Lihat SKCK dan catatan pidana.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Konsep pidana tambahan sudah ada sejak KUHP lama. Yang berubah pada KUHP baru:

• Daftarnya menjadi enam jenis dan memuat pembayaran ganti rugi serta pemenuhan kewajiban adat, yang tidak ada dalam daftar KUHP lama.
• Pengaturan pidana tambahan terkait dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Bacaannya ada pada pedoman pemidanaan hakim.
• Pidana pokok bertambah jenisnya, misalnya pidana pengawasan dan kerja sosial. Lihat pidana pengawasan.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dapat memengaruhi pidana pada undang-undang lain. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, periksa perkara sebelum 2 Januari 2026.

Contoh: pengusaha dan izin yang dicabut

Contoh: Pak Dedi, pemilik sebuah bengkel, dinyatakan bersalah memalsukan dokumen kendaraan. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan menyatakan izin usaha bengkelnya dicabut selama jangka waktu tertentu. Hakim juga memerintahkan putusan diumumkan di media setempat dengan biaya terpidana.

Pak Dedi dan keluarganya terkejut. Mereka mengira hukuman hanya penjara. Penasihat hukum menjelaskan bahwa pencabutan izin dan pengumuman adalah pidana tambahan. Ia lalu memeriksa tenggat banding, menghitung kapan masa pencabutan izin berakhir, dan menyusun rencana usaha selama izin dicabut.

Setelah masa pencabutan berakhir, Pak Dedi mengajukan permohonan izin baru. Contoh ini rekaan dan hanya untuk edukasi.

Dampak praktis bagi berbagai kalangan

Pegawai negeri dan pejabat. Pencabutan hak untuk menduduki jabatan tertentu atau menjadi anggota lembaga dapat berdampak pada karier. Selain itu, status kepegawaian dapat dipengaruhi oleh aturan kepegawaian yang berbeda dari hukum pidana. Konsultasikan keduanya.

Pelaku usaha. Pencabutan izin tertentu dapat menghentikan usaha. Karyawan terdampak. Jika izin dicabut, pastikan kewajiban kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok tetap tertangani, sehingga tidak muncul sengketa baru. Bahasan tentang pertanggungjawaban pengurus ada pada pertanggungjawaban pidana pengurus dan korporasi.

Profesi. Pencabutan hak menjalankan profesi tertentu dapat mengakhiri pekerjaan selama masa pencabutan. Organisasi profesi dan kode etik dapat menjatuhkan sanksi tersendiri.

Keluarga terpidana. Pengumuman putusan dapat menimbulkan tekanan sosial. Siapkan komunikasi yang tenang di lingkungan, dan lindungi anak dari perundungan.

Hubungan pidana tambahan dengan pidana lain

Pidana tambahan tidak sama dengan pidana tindakan. Tindakan, misalnya perawatan bagi pelaku gangguan jiwa, ditujukan untuk memulihkan, bukan menghukum. Bahasan ada pada tindakan bagi pelaku gangguan jiwa atau disabilitas mental.

Pidana tambahan juga berbeda dari denda. Denda dibayar ke negara sebagai pidana pokok. Ganti rugi sebagai pidana tambahan ditujukan untuk korban. Penjelasan denda ada pada kategori denda KUHP baru dan denda tidak dibayar, pengganti pidana.

Pada perkara anak, jenis hukuman yang dapat dijatuhkan berbeda dan lebih terbatas. Lihat pidana anak menurut UU SPPA.

Memahami kata-kata dalam amar putusan

Amar putusan memakai bahasa baku. Beberapa kalimat yang sering muncul:

Bila ada kalimat yang tidak dimengerti, minta penjelasan kepada penasihat hukum atau panitera. Menebak arti kalimat dalam putusan berisiko.

Pelaksanaan oleh jaksa

Jaksa adalah pelaksana putusan, termasuk pidana tambahan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan eksekusi. Karena itu, jangan hanya berhubungan dengan pengadilan. Koordinasikan dengan kejaksaan mengenai tata cara pembayaran ganti rugi, penyerahan barang yang dirampas, dan pengumuman putusan.

Terpidana atau keluarganya berhak meminta salinan putusan dan petikan putusan. Dokumen itu menjadi dasar mengurus banyak hal. Urusan setelah putusan, termasuk kunjungan dan hak narapidana, dibahas pada narapidana, izin keluar, dan kunjungan keluarga.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pidana tambahan selalu dijatuhkan? Tidak. Hakim menjatuhkannya bila menilai pidana pokok belum cukup. Banyak putusan hanya memuat pidana pokok.

Apakah pencabutan hak berlaku selamanya? Tidak otomatis. Pencabutan hak dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu menurut putusan. Periksa amar dan teks resmi untuk batas waktu pada hak tertentu.

Apakah pengumuman putusan sama dengan putusan dipublikasikan di situs pengadilan? Tidak sama. Pengumuman putusan sebagai pidana tambahan adalah hukuman yang diperintahkan hakim, sedangkan publikasi di direktori putusan adalah keterbukaan informasi pengadilan.

Apakah korban otomatis menerima ganti rugi bila ada pidana tambahan itu? Tidak otomatis. Pelaksanaannya bergantung pada amar putusan dan kemampuan pelaku. Korban sebaiknya mengajukan permintaan sejak tahap penyidikan atau penuntutan, dan dapat melihat juga restitusi dan dana bantuan korban untuk kasus tertentu.

Ringkasan

• Pidana tambahan adalah hukuman pelengkap yang menyertai pidana pokok.
• Menurut ulasan Hukumonline, KUHP baru mengaturnya pada Pasal 66 ayat (1) dengan enam jenis: pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan, ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat.
• Hakim dapat menjatuhkan lebih dari satu jenis sekaligus.
• Baca seluruh amar putusan, bukan hanya lama penjara.
• Catat tenggat upaya hukum dan masa berakhirnya pidana tambahan.
• Periksa teks resmi UU No. 1 Tahun 2023 dan konsultasikan dengan advokat untuk perkara tertentu.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru, berlaku 2 Januari 2026)
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Tindakan dalam KUHP Baru
• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan
• Upaya hukum pidana dihitung dari putusan, bukan dari kabar grup
• Restitusi korban tindak pidana cara meminta ganti rugi dari pelaku
• Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan Pidana Adat dalam KUHP Baru

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.