Residivis dan Pengulangan Tindak Pidana: KUHP Lama dan KUHP Baru

Apa itu pengulangan (residivis) dan siapa yang terkena

Pengulangan, atau recidive, adalah keadaan ketika seseorang melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya dihukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alasan di balik pemberatan: orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi dianggap kurang jera dan karenanya lebih layak diberi pidana lebih berat.

Penting untuk membedakan dengan perbarengan. Pada perbarengan, beberapa tindak pidana dilakukan sebelum ada putusan tetap. Pada pengulangan, tindak pidana baru dilakukan setelah ada putusan tetap. Perbandingan ada di perbandingan gabungan tindak pidana lama dan baru.

Yang berkepentingan: mantan narapidana yang terlibat perkara baru, keluarganya, korban, dan pembaca yang bertanya apakah catatan pidana lama otomatis memperberat hukuman. Artikel pengulangan tindak pidana, residivis dan akibatnya memberi uraian dasar.

KUHP lama

KUHP lama tidak memiliki aturan pengulangan yang berlaku untuk semua tindak pidana. Pemberatan hanya berlaku untuk kelompok tindak pidana yang disebut secara khusus, dalam Bab XXXI Buku II (Pasal 486 sampai 488).

• Pasal 486. Berlaku untuk kejahatan tertentu yang berkaitan dengan harta kekayaan atau pemalsuan, seperti pemalsuan uang, pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Jika pelaku melakukan salah satu kejahatan itu dan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya (atau pidananya dihapuskan atau belum daluwarsa), maka maksimum ancaman pidana dapat ditambah sepertiga.
• Pasal 487. Berlaku untuk kejahatan tertentu terhadap orang, seperti pembunuhan dan penganiayaan, dengan syarat serupa.
• Pasal 488. Berlaku untuk kejahatan penghinaan dan penerbitan tertentu, dengan syarat serupa.

Dua hal yang menjadi syarat umum pada aturan lama: tindak pidana lama dan baru harus tergolong kelompok yang disebut dalam pasal itu, dan tindak pidana baru dilakukan dalam tenggang lima tahun. Karena syaratnya sempit, pengulangan menurut KUHP lama tidak berlaku bagi semua jenis perbuatan. Ada juga ketentuan pengulangan pada pelanggaran tertentu.

KUHP baru

KUHP baru memuat pengulangan dalam Buku I (aturan umum), sehingga cakupannya lebih luas. Garis besarnya:

• Aturan umum. Pengulangan terjadi jika orang yang sama melakukan tindak pidana lagi dalam jangka waktu tertentu (pada pokoknya lima tahun) setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pidana pokok, setelah pidana pokok dihapuskan, atau saat kewajiban menjalani pidana belum daluwarsa.
• Pemberatan. Pengulangan termasuk faktor yang memperberat pidana (Pasal 58 huruf c), dengan penambahan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana (Pasal 59).
• Kewajiban hakim menimbang. Hakim perlu mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan keadaan pelaku saat menjatuhkan pidana, sehingga pemberatan bukan otomatis.
• Tidak lagi dibatasi pada daftar pasal tertentu. Namun, pengulangan menurut Pasal 23 ayat (2) dan (3) hanya mencakup tindak pidana yang diancam pidana minimum khusus, penjara 4 tahun atau lebih, atau denda paling sedikit kategori III, ditambah penganiayaan.

Pengulangan diatur dalam Pasal 23, sedangkan pemberatannya dalam Pasal 58 dan 59 UU No. 1 Tahun 2023. Rincian lain sebaiknya dibaca langsung pada naskah resmi.

Tabel lama versus baru

Langkah praktis bagi orang yang memiliki catatan pidana

1. Kumpulkan putusan sebelumnya. Minta salinan putusan, petikan, dan surat keterangan pembebasan dari lembaga pemasyarakatan.
2. Catat tanggal-tanggal penting. Tanggal putusan tetap, tanggal bebas, tanggal remisi atau pembebasan bersyarat, dan tanggal tindak pidana baru. Baca remisi dan pembebasan bersyarat.
3. Bandingkan jenis tindak pidana. Pada aturan lama, pengulangan hanya untuk kelompok tertentu.
4. Hitung tenggang waktu. Hitung dari kapan pidana selesai dijalani, bukan dari tanggal putusan.
5. Periksa dampak pada dakwaan. Apakah jaksa menyebut pengulangan dalam dakwaan atau tuntutan? Jika ya, pastikan syarat terpenuhi.
6. Siapkan bahan meringankan. Pekerjaan, tanggungan, riwayat pembinaan, dan upaya memperbaiki diri.
7. Pertimbangkan pembinaan dan pemulihan. Surat dari pembimbing kemasyarakatan atau lembaga rehabilitasi memperkuat gambaran perubahan perilaku.
8. Konsultasikan strategi. Advokat dapat menilai apakah pengulangan dipersoalkan secara tepat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Untuk perbuatan sebelum tanggal itu, aturan lama menjadi titik awal, tetapi aturan baru dapat dipakai bila lebih menguntungkan. Karena pengulangan umumnya memperberat, aturan baru yang lebih luas belum tentu lebih menguntungkan.
• KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur pembuktian catatan pidana dan tata cara sidang; nomor pasalnya tidak dikutip.
• Pidana alternatif. KUHP baru memperkenalkan pidana pengawasan dan kerja sosial yang mungkin tidak tersedia bagi pengulang pada kasus tertentu. Tanyakan syaratnya.
• UU No. 1 Tahun 2026 menyelaraskan pidana di undang-undang lain. Pengulangan di tindak pidana khusus dapat diatur di undang-undang masing-masing.
• Catatan kepolisian. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) berbeda dari catatan putusan pengadilan. Pengulangan dinilai dari putusan, bukan sekadar SKCK.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Yono (fiktif) pernah dihukum penjara karena penipuan dan bebas pada 2021. Pada 2024 ia kembali didakwa melakukan penggelapan. Jaksa menyebut pengulangan karena penggelapan termasuk kelompok kejahatan harta yang disebut dalam aturan lama, dan tindak pidana baru dilakukan dalam tenggang lima tahun sejak ia selesai menjalani pidana. Penasihat hukum memeriksa tanggal bebas sebenarnya, termasuk masa pembebasan bersyarat, lalu menyiapkan bukti perubahan perilaku: pekerjaan tetap, tanggungan keluarga, dan surat dari pembimbing kemasyarakatan. Hakim yang menilai pengaruhnya pada pidana.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Salinan putusan sebelumnya dan petikan putusan.
• Surat bebas atau surat keterangan telah menjalani pidana, serta surat pembebasan bersyarat bila ada.
• Surat dakwaan perkara baru.
• Dokumen pembinaan: sertifikat, surat berkelakuan baik, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.
• Bukti pekerjaan dan tanggungan keluarga.
• Bukti ganti rugi kepada korban.
• Surat kuasa bagi advokat.

Cara menghitung tenggang lima tahun

Banyak sengketa tentang pengulangan berawal dari salah hitung tenggang. Berikut cara berpikir yang aman.

Pertama, tentukan titik awal. Pada aturan lama, tenggang dihitung sejak terpidana menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan, atau sejak pidananya dihapuskan, atau selama kewajiban menjalani pidana belum daluwarsa. Jadi yang penting adalah kapan pidana selesai dijalani, bukan kapan putusan dibacakan. Seseorang yang dihukum pada 2015 tetapi baru bebas pada 2019 menghitung tenggang dari 2019.

Kedua, tentukan titik akhir, yaitu tanggal tindak pidana baru dilakukan, bukan tanggal laporan atau putusan. Jika perbuatan baru dilakukan pada hari ke-1.800 setelah bebas (kurang dari lima tahun), tenggang masih berjalan.

Ketiga, perhatikan pembebasan bersyarat dan remisi. Remisi memotong masa pidana yang dijalani, sehingga tanggal bebas lebih awal. Pembebasan bersyarat membuat terpidana menjalani sisa pidana di luar lembaga; pertanyaan apakah masa itu dihitung sebagai bagian dari pidana yang dijalani perlu dicek ke surat keputusan pembebasan. Minta surat itu dari lembaga pemasyarakatan atau Bapas.

Keempat, ingat bahwa jenis tindak pidana harus cocok dengan kelompok yang disebut aturan. Seseorang yang dihukum karena penipuan lalu kemudian melakukan pembunuhan mungkin tidak memenuhi syarat pengulangan menurut aturan lama, karena kelompok kejahatannya berbeda. Pada aturan baru, cakupan lebih umum, jadi pengecekan ulang perlu dilakukan.

Pengulangan dalam konteks pembinaan dan reintegrasi

Pembahasan pengulangan tidak lengkap tanpa melihat sisi pembinaan. Sistem pemasyarakatan bertujuan membantu terpidana kembali ke masyarakat. Karena itu, keluarga, pemberi kerja, dan lingkungan berperan menurunkan peluang pengulangan. Dukungan sederhana seperti membantu mencari pekerjaan, menyediakan tempat tinggal, dan mengikuti program pembinaan lanjutan membuat mantan terpidana lebih mungkin bertahan dalam jalur hukum.

Dari sisi hukum, bukti reintegrasi juga bernilai. Hakim yang menilai perkara baru akan memperhatikan apa yang dilakukan terdakwa sejak bebas. Surat dari pemberi kerja, catatan lapor wajib, dan bukti mengikuti program pelatihan dapat menunjukkan bahwa pengulangan bukan cerminan sikap tetap. Hal ini tidak menghapus pemberatan yang ditentukan undang-undang, tetapi dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan pidana, sesuai pedoman pemidanaan KUHP baru.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua yang pernah dihukum dianggap residivis? Tidak. Pengulangan punya syarat jenis tindak pidana dan jangka waktu. Setelah lewat tenggang, pengulangan tidak lagi dipersoalkan sebagai pemberat.

Berapa lama masa pengulangan? Pada aturan lama, lima tahun sejak menjalani pidana. KUHP baru memakai jangka serupa, yaitu lima tahun pada pokoknya; periksa teks resmi.

Apakah pengulangan membuat hukuman pasti lebih berat? Tidak pasti. Hakim menimbang keadaan, dan pedoman pemidanaan berlaku. Pemberatan bersifat kemungkinan menurut aturan.

Apa bedanya pengulangan dengan perbarengan? Perbarengan terjadi sebelum ada putusan tetap, pengulangan sesudahnya.

Ringkasan

• Pengulangan adalah tindak pidana baru setelah putusan tetap atas tindak pidana sebelumnya, dalam tenggang waktu tertentu.
• KUHP lama mengaturnya khusus (Pasal 486 sampai 488), lima tahun, tambah sepertiga.
• KUHP baru (2 Januari 2026) mengaturnya sebagai aturan umum; periksa teks resmi untuk rincian.
• Hitung tenggang dari selesai menjalani pidana dan siapkan bukti perubahan perilaku.
• Konsultasikan dengan advokat untuk menilai dampak pada tuntutan dan putusan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) dalam KUHP Baru dan Akibatnya
• Perbarengan Tindak Pidana: Satu Perbuatan Banyak Pasal, Cara Menghitung Pidana
• Remisi dan Pembebasan Bersyarat: Hak Narapidana, Syarat Umum, dan Cara Mengusulkannya
• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan
• Pidana Tambahan dalam KUHP Baru: Pencabutan Hak, Pengumuman Putusan, dan Ganti Rugi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.