Pemalsuan Surat dan Akta Otentik: KUHP Lama dan KUHP Baru

Apa itu pemalsuan surat dan siapa yang terkena

Pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau mengubah surat yang asli sehingga isinya tidak sesuai kebenaran, dengan maksud memakainya seolah-olah asli. Yang dimaksud surat luas: akta, kuitansi, surat kuasa, surat keterangan, ijazah, sertifikat, perjanjian, bahkan dokumen elektronik.

Dua perbuatan perlu dibedakan. Pertama, membuat atau memalsukan suratnya. Kedua, memakai surat palsu. Orang yang hanya memakai surat palsu, sambil mengetahui kepalsuannya, tetap dapat dipidana. Pihak yang terkena meliputi pembuat, penyuruh, pemakai, pihak yang membantu, dan korban yang dirugikan.

Pembahasan umum risiko bagi warga ada pada pemalsuan surat dan dokumen di KUHP baru, dan pembahasan dokumen tanah pada pemalsuan surat tanah menurut KUHP baru. Artikel ini membandingkan struktur dan unsur antara dua KUHP.

Aturan di KUHP lama

KUHP lama membagi pemalsuan surat ke dalam beberapa pasal.

• Pasal 263 ayat (1): membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud memakainya atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah asli dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
• Pasal 263 ayat (2): dengan sengaja memakai surat palsu itu seolah-olah asli, jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian. Ancaman yang sama.
• Pasal 264: pemalsuan terhadap akta otentik dan surat-surat tertentu, misalnya surat utang atau sertifikat utang yang diterbitkan negara, dengan ancaman lebih berat, yaitu penjara paling lama delapan tahun.
• Pasal 266: menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakainya seolah-olah keterangan itu sesuai kebenaran. Ancaman penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal-pasal tersebut berasal dari KUHP lama dan masih menjadi rujukan untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, sesuai asas peralihan.

Aturan di KUHP baru

KUHP baru memuat pemalsuan surat pada Pasal 391 sebagai padanan Pasal 263 KUHP lama. Akta otentik dan keterangan palsu dalam akta otentik diatur pada pasal-pasal setelahnya. Nomor persisnya, rumusan unsur, dan ancaman pidananya periksa pada teks resmi UU No. 1 Tahun 2023. Ancaman pidana kini dikaitkan dengan sistem kategori denda dan pedoman pemidanaan KUHP baru.

Garis besar unsurnya tetap serupa:

• ada surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau dipakai sebagai bukti;
• surat itu dibuat palsu atau dipalsukan;
• ada maksud memakainya seolah-olah asli atau menyuruh orang lain memakainya; dan
• pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Akta otentik: mengapa lebih berat

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, misalnya notaris, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Karena memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, pemalsuannya dianggap lebih serius. Perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan dibahas pada akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menyuruh memasukkan keterangan palsu berbeda dari memalsukan akta. Pada perbuatan ini aktanya dibuat oleh pejabat yang benar, tetapi keterangan yang disampaikan kepadanya tidak benar. Contohnya memberi data pribadi yang tidak sesuai kepada notaris agar dituangkan dalam akta. Notaris yang jujur bukan pelaku; yang dipertanyakan adalah pihak yang memberi keterangan.

Langkah praktis bila dokumen Anda dipalsukan

1. Jangan menyerahkan dokumen asli yang tersisa. Simpan di tempat aman dan buat salinan berwarna.
2. Catat kapan dan bagaimana Anda mengetahui pemalsuan. Tanggal ini penting untuk kronologi.
3. Minta salinan resmi atau arsip dari instansi penerbit: pengadilan, kantor pertanahan, notaris, atau kampus. Bandingkan dengan dokumen yang dipakai pihak lain.
4. Kumpulkan dokumen pembanding yang pasti asli, misalnya tanda tangan pada KTP, kartu bank, atau surat lama, untuk dipakai dalam pemeriksaan tanda tangan.
5. Konsultasikan dengan advokat. Perhatikan juga kemungkinan gugatan perdata untuk membatalkan dokumen.
6. Buat laporan ke kepolisian. Sertakan kronologi, salinan dokumen palsu, dokumen pembanding, dan daftar saksi.
7. Bila penyidik memerlukan, ikuti permintaan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tanda tangan, tinta, atau cap. Siapkan sampel tanda tangan pembanding bila diminta.
8. Ajukan permintaan agar pihak berwenang memblokir atau mencatat sengketa, misalnya pada kantor pertanahan untuk dokumen tanah.
9. Pantau perkembangan perkara dan simpan semua surat dari penyidik.

Langkah praktis bila Anda dituduh memalsukan

1. Tetap tenang dan segera hubungi advokat sebelum memberi keterangan.
2. Pahami bagaimana dokumen itu sampai ke tangan Anda. Banyak orang memakai dokumen dari pihak lain tanpa tahu kepalsuannya. Unsur kesengajaan atau pengetahuan sangat penting.
3. Kumpulkan bukti bahwa Anda tidak membuat atau tidak mengetahui kepalsuan: bukti perolehan, percakapan, kuitansi, saksi.
4. Jangan menghilangkan atau mengubah dokumen apa pun.
5. Hadiri panggilan dan ikuti saran penasihat hukum mengenai pemeriksaan forensik.
6. Bila terbukti ada pihak lain yang memalsukan, laporkan balik melalui jalur yang benar, bukan dengan tindakan sendiri.

Tentang pemeriksaan sebagai saksi: dipanggil polisi sebagai saksi.

Dokumen yang perlu disiapkan

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar adalah pindahnya aturan ke KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bersama KUHAP baru UU No. 20 Tahun 2025. Unsur pokok pemalsuan surat tidak banyak berubah, tetapi sistem pidana berubah: ada kategori denda, pedoman pemidanaan, dan pilihan pidana lain selain penjara. Pembahasan: pedoman pemidanaan hakim di KUHP baru.

Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, berlaku asas aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Bila rumusan lama dan baru memiliki ancaman berbeda, penasihat hukum menilai mana yang lebih menguntungkan. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga mempengaruhi pidana di undang-undang lain yang memuat pemalsuan tertentu.

Kesalahan umum

Contoh: Bu Lastri, warga fiktif, menemukan bahwa surat kuasa menjual tanah milik orang tuanya memuat tanda tangannya padahal ia tidak pernah menandatanganinya. Ia meminta salinan surat kuasa itu ke notaris yang disebut dalam surat, menyimpan tanda tangan asli dari KTP dan buku tabungannya, lalu melapor ke polisi. Penyidik meminta pemeriksaan forensik. Bu Lastri juga berkonsultasi dengan advokat untuk menyiapkan gugatan pembatalan. Kisah ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Pemalsuan, penipuan, dan penggunaan dokumen: bedanya

Satu peristiwa sering menyentuh beberapa pasal. Pemalsuan menitikberatkan pada dokumennya. Penipuan menitikberatkan pada tipu muslihat yang membuat orang menyerahkan sesuatu; di KUHP lama diatur Pasal 378 dan di KUHP baru Pasal 492. Misalnya, seseorang membuat sertifikat palsu lalu menjual tanah dengan dokumen itu. Ia dapat didakwa memalsukan surat sekaligus menipu. Penyidik dan jaksa memilih dakwaan yang sesuai fakta, dan terdakwa berhak membela diri atas setiap dakwaan.

Bagi korban, pembedaan ini berguna saat menyusun laporan: ceritakan seluruh rangkaian peristiwa secara runtut, jangan hanya menyebut satu pasal. Biarkan penyidik menentukan pasalnya. Bacaan terkait: perbandingan penipuan dan penggelapan di KUHP lama dan baru.

Peran notaris dan pejabat pembuat akta

Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) wajib memeriksa identitas penghadap, tetapi mereka tidak menjamin kebenaran materiil keterangan yang disampaikan penghadap. Karena itu pihak yang menyampaikan data palsu bertanggung jawab atas keterangannya. Bila Anda menduga ada kelalaian pejabat, tersedia jalur pengaduan yang dibahas pada pengaduan terhadap notaris dan PPAT. Jalur itu terpisah dari laporan pidana pemalsuan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemalsuan harus menimbulkan kerugian nyata? Rumusan pasal menyebut pemakaian dapat menimbulkan kerugian. Jadi kerugian yang berpotensi terjadi sudah cukup menurut rumusan itu. Penilaian akhirnya ada pada hakim.

Apakah foto atau hasil pindai dokumen termasuk surat? Dokumen elektronik dan salinan dapat menjadi objek perkara, tergantung kasusnya. Pemalsuan tanda tangan elektronik dibahas pada pemalsuan tanda tangan elektronik.

Bagaimana kalau pelakunya anggota keluarga? Pemalsuan tetap dapat dipidana. Namun jalur penyelesaian keluarga dan bukti sangat menentukan. Konsultasikan dengan advokat.

Apakah perkara perdata dan pidana bisa berjalan bersamaan? Bisa. Gugatan perdata mengurus hak, sedangkan perkara pidana mengurus hukuman pelaku. Strategi urutannya perlu dibahas dengan advokat.

Ringkasan

• Pemalsuan surat diatur Pasal 263 KUHP lama dan Pasal 391 KUHP baru; akta otentik dan keterangan palsu dalam akta memiliki pasal sendiri.
• Unsur pokoknya tetap: surat, kepalsuan, maksud memakai, dan potensi kerugian.
• Memakai surat palsu dengan pengetahuan dapat dipidana.
• Korban perlu mengamankan dokumen, memverifikasi ke penerbit, dan melapor dengan bukti pembanding.
• Orang yang dituduh perlu membuktikan ketiadaan kesengajaan dan tidak boleh menghilangkan dokumen.
• Periksa teks resmi untuk ancaman pidana KUHP baru dan penyesuaiannya.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Pemalsuan Surat dan Dokumen di KUHP Baru: Risiko bagi Warga
• Pemalsuan Surat Tanah dalam KUHP Baru: Unsur, Pasal 391, dan Cara Melapor
• Pemalsuan Surat dan Dokumen: Unsur, Ancaman, dan Beda Perdata-Pidana
• Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan: Perbedaan Kekuatan Pembuktiannya
• Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dan Akun TTE yang Dicuri: Langkah Hukum dan Pencabutan Sertifikat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.