Alasan Pembenar dan Pemaaf: KUHP Lama dan KUHP Baru

Apa itu alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan siapa yang terkena

Hukum pidana membedakan dua jenis alasan penghapus pidana.

Alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan. Perbuatannya dianggap benar dalam keadaan itu. Contohnya pembelaan terpaksa terhadap serangan, atau melaksanakan perintah undang-undang. Karena perbuatannya dibenarkan, siapa pun yang ikut membantu juga tidak dipidana.

Alasan pemaaf menghilangkan kesalahan pelaku, walaupun perbuatannya tetap melawan hukum. Contohnya orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa, atau yang bertindak karena daya paksa. Pelakunya dimaafkan, bukan perbuatannya dibenarkan.

Topik ini berguna bagi korban yang membela diri lalu dilaporkan, orang yang bertindak dalam keadaan terpaksa, keluarga yang anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, dan petugas yang menjalankan perintah. Pembahasan ringkas ada di KUHP baru, alasan pemaaf dan pembenar, pembelaan terpaksa dan keadaan darurat.

KUHP lama

Buku I Bab III KUHP lama mengatur hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Yang utama:

• Pasal 44: tidak mampu bertanggung jawab. Orang yang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Hakim dapat memerintahkan memasukkannya ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai percobaan.
• Pasal 48: daya paksa (overmacht). Orang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.
• Pasal 49 ayat (1): pembelaan terpaksa (noodweer). Tidak dipidana orang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat itu.
• Pasal 49 ayat (2): pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan guncangan jiwa yang hebat karena serangan, tidak dipidana. Ini termasuk alasan pemaaf.
• Pasal 50: melaksanakan ketentuan undang-undang. Tidak dipidana.
• Pasal 51: melaksanakan perintah jabatan. Perintah dari penguasa yang berwenang tidak dipidana; perintah tanpa wewenang tidak menghapus pidana kecuali dilakukan dengan itikad baik dan dalam lingkup pekerjaannya.

Keadaan darurat (noodtoestand), yaitu memilih menyelamatkan kepentingan lebih besar dengan mengorbankan kepentingan lebih kecil, tidak diatur eksplisit dalam KUHP lama dan biasanya dibahas dalam kerangka daya paksa.

KUHP baru

KUHP baru memuat alasan penghapus pidana dalam Buku I dengan penegasan berikut:

• Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap diatur, dengan syarat ketat tentang serangan yang melawan hukum dan keseimbangan pembelaan.
• Keadaan darurat diatur secara eksplisit sebagai alasan pembenar. Ini penting karena pelaku yang terpaksa mengorbankan satu kepentingan untuk menyelamatkan yang lebih besar mendapat landasan yang tegas.
• Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan perintah jabatan tetap diatur, termasuk perintah jabatan tanpa wewenang yang dilakukan dengan itikad baik.
• Tidak mampu bertanggung jawab diatur dengan rumusan yang lebih mutakhir, termasuk disabilitas mental atau intelektual, serta kemungkinan tindakan seperti perawatan.
• Daya paksa tetap dikenal sebagai alasan pemaaf.
• Pemaafan hakim (rechterlijk pardon). Selain alasan di atas, hakim dapat memutuskan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pelaku, atau keadaan saat perbuatan dilakukan. Lihat pemaafan hakim KUHP baru.

Dalam KUHP baru, alasan pembenar ada pada Pasal 31 sampai 35 (termasuk keadaan darurat pada Pasal 33 dan pembelaan terpaksa pada Pasal 34), sedangkan alasan pemaaf ada pada Pasal 38 sampai 44. Pemaafan hakim terdapat pada Pasal 54 ayat (2). Periksa naskah resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutipnya.

Tabel lama versus baru

Langkah praktis bagi orang yang membela diri

1. Selamatkan diri dan cari bantuan. Jauhkan diri dari bahaya dan hubungi polisi atau orang terdekat.
2. Periksa kesehatan dan minta visum. Luka Anda adalah bukti serangan.
3. Catat kronologi segera. Siapa menyerang lebih dulu, dengan apa, apa yang Anda lakukan, dan mengapa tidak ada pilihan lain.
4. Amankan bukti. Rekaman kamera pengawas, foto lokasi, pakaian, senjata yang dipakai penyerang, dan saksi.
5. Sampaikan alasan pembelaan sejak pemeriksaan pertama dan minta dicatat dalam berita acara.
6. Minta pendamping hukum. Alasan penghapus pidana adalah pembelaan hukum yang harus dibuktikan secara cermat.
7. Hadirkan ahli bila perlu. Psikiater untuk guncangan jiwa atau gangguan jiwa, dokter forensik untuk luka.
8. Hindari tindakan lanjutan. Jangan mengejar pelaku atau membalas; pembelaan terpaksa hanya untuk serangan yang sedang atau segera terjadi.

Syarat pembelaan terpaksa dalam bahasa sehari-hari

Banyak orang mengira "asal diserang boleh membalas sebanyak apa pun". Hukum tidak demikian. Ada tiga syarat pokok. Pertama, ada serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Serangan yang sudah selesai atau yang masih jauh tidak memenuhi syarat. Kedua, pembelaan itu perlu karena tidak ada cara lain yang wajar untuk menghindar. Ketiga, pembelaan seimbang dengan serangan. Menembak orang yang hanya mencuri buah di kebun, misalnya, umumnya tidak seimbang.

Jika pembelaan melampaui batas karena panik dan guncangan jiwa, hakim dapat memaafkan dengan syarat bahwa guncangan itu disebabkan langsung oleh serangan. Pembuktian tentang keadaan batin biasanya memerlukan keterangan saksi, rekaman, dan kadang ahli kejiwaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Untuk perbuatan sebelum tanggal itu, hakim menilai aturan yang paling menguntungkan. Penegasan keadaan darurat dan pemaafan hakim dapat menjadi dasar permohonan.
• KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur tata cara penyidikan, pembuktian, dan sidang; nomor pasalnya tidak dikutip di sini.
• Pedoman pemidanaan menuntun hakim menimbang keadaan khusus. Baca pedoman pemidanaan hakim KUHP baru.
• Anak. Alasan penghapus pidana bagi anak berjalan bersama sistem peradilan pidana anak.
• Beban pembuktian. Dalam praktik, pihak yang mengajukan alasan penghapus pidana perlu menyampaikan dasar dan buktinya agar hakim dapat menilai.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pedagang (fiktif, Pak Salim) pulang malam dan diadang dua orang yang mengacungkan pisau meminta dompetnya. Ia mengayunkan tongkat dagangannya dan salah satu penyerang terluka. Pak Salim dilaporkan atas penganiayaan. Ia segera memeriksakan luka, menyimpan pakaian, dan mencatat kronologi. Kamera toko di sekitar lokasi merekam penyerangan. Penasihat hukum mengajukan pembelaan terpaksa: serangan seketika, pilihan lain terbatas, dan pembelaan seimbang dengan ancaman senjata. Jika hakim menilai terpenuhi, perbuatan tersebut dapat dibenarkan.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Laporan polisi atas serangan yang Anda alami, atau tanda terima pemanggilan sebagai terlapor.
• Visum et repertum dan catatan medis.
• Rekaman kamera pengawas, foto, dan video.
• Daftar saksi beserta kontak.
• Surat keterangan ahli (psikiater atau dokter forensik) bila diperlukan.
• Kronologi tertulis yang dibuat sedini mungkin.
• Surat kuasa bagi advokat.

Gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana

Bagian ini sering menjadi sumber salah paham. Gangguan jiwa tidak otomatis menghapus pidana. Yang dinilai adalah apakah pada saat perbuatan dilakukan, pelaku tidak mampu memahami perbuatannya atau mengendalikan diri karena kondisi jiwanya. Seseorang yang menjalani pengobatan jiwa tetapi pada saat kejadian dalam keadaan sadar dan paham dapat tetap dimintai pertanggungjawaban.

Pembuktian biasanya memakai pemeriksaan oleh psikiater, yang meneliti riwayat kesehatan, perilaku sebelum dan sesudah kejadian, serta kondisi saat kejadian. Karena itu, keluarga perlu mengumpulkan catatan medis, resep, riwayat rawat inap, dan keterangan dokter yang pernah menangani. Permintaan pemeriksaan kejiwaan sebaiknya diajukan sejak penyidikan melalui penyidik atau melalui kuasa hukum, tidak menunggu sidang.

Jika hakim menilai pelaku tidak mampu bertanggung jawab, putusannya tidak selalu berarti bebas begitu saja. Hakim dapat memerintahkan tindakan, misalnya perawatan di fasilitas kesehatan jiwa, untuk melindungi pelaku dan masyarakat. Karena itu, keluarga perlu menyiapkan rencana perawatan dan pengawasan yang nyata.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah membela diri pasti bebas? Tidak pasti. Hakim menilai apakah syarat serangan seketika, keperluan, dan keseimbangan terpenuhi berdasarkan bukti.

Apa bedanya alasan pembenar dan pemaaf? Pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan; pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum.

Apakah orang dengan gangguan jiwa otomatis tidak dipidana? Tidak otomatis. Harus dibuktikan bahwa pada saat perbuatan ia tidak mampu bertanggung jawab, biasanya dengan pemeriksaan ahli.

Apakah keadaan darurat sudah ada di KUHP lama? Tidak secara eksplisit; KUHP baru menegaskannya sebagai alasan pembenar.

Ringkasan

• Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum; alasan pemaaf menghapus kesalahan.
• KUHP lama: Pasal 44, 48, 49, 50, 51. KUHP baru mengatur ulang dan menegaskan keadaan darurat serta pemaafan hakim.
• Pembelaan terpaksa mensyaratkan serangan seketika, perlu, dan seimbang.
• Kumpulkan bukti, minta visum, sampaikan alasan sejak awal, dan minta pendamping hukum.
• Periksa teks resmi KUHP baru untuk nomor pasal dan rumusan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Alasan Pembenar dan Pemaaf di KUHP Baru: Pembelaan Terpaksa dan Keadaan Darurat
• Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru: Arti dan Batasannya
• Melaksanakan Undang-Undang dan Perintah Jabatan: Kapan Tidak Dipidana
• Kesengajaan dan Kealpaan: Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana
• Pedoman Pemidanaan Hakim dalam KUHP Baru: Apa yang Wajib Dipertimbangkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.