Karyawan Diangkat Jadi Direktur: Status Hubungan Kerja dan Hak Saat Diberhentikan

Apa itu direksi dan siapa yang terkena

Direksi adalah organ perseroan terbatas (PT) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan. Pengaturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang diubah sebagian oleh UU 6/2023. Direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), bukan oleh atasan seperti halnya pekerja.

Pekerja adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah dan berada dalam hubungan kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah, menurut UU Ketenagakerjaan. Jadi dua status ini berbeda dasar hukumnya: direksi berada dalam hukum perseroan, pekerja dalam hukum ketenagakerjaan.

Yang terkena: karyawan yang dipromosikan menjadi direktur, pemegang saham yang mengangkatnya, perusahaan, dan pihak yang bertransaksi dengan perusahaan. Pembahasan tanggung jawab pribadi direksi ada pada direksi bertanggung jawab pribadi: kapan harta pribadi bisa disita dan tanggung jawab direksi dan komisaris.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Direksi adalah organ, bukan sekadar pekerja. Hubungan direksi dengan perseroan bersumber pada pengangkatan oleh RUPS dan ketentuan anggaran dasar. Dalam praktik peradilan di Indonesia, direksi umumnya diperlakukan sebagai organ perseroan, bukan pekerja, sehingga perselisihan mengenai pemberhentian direksi cenderung diperiksa menurut hukum perseroan, bukan sebagai perselisihan hubungan industrial. Pandangan ini berkembang melalui putusan dan pedoman Mahkamah Agung yang tidak dikutip di sini; sebelum mengandalkannya, pastikan dengan advokat.

Gaji dan tunjangan ditetapkan RUPS. UU PT menyatakan bahwa gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan oleh RUPS, dan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. Karena itu, tanpa dasar keputusan RUPS atau anggaran dasar, klaim pesangon seperti pekerja sulit dibenarkan.

Pemberhentian oleh RUPS. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan antara lain tidak melaksanakan kewajiban, melakukan tindakan yang merugikan perseroan, atau tidak lagi memenuhi syarat. Direksi yang akan diberhentikan berhak diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, kecuali ia tidak keberatan. Detailnya dibahas pada pemberhentian direksi oleh RUPS: syarat dan hak direktur.

Karyawan yang naik menjadi direktur. Status hubungan kerja lamanya bergantung pada kesepakatan dan keadaan. Ada tiga kemungkinan yang sering terjadi:

• hubungan kerja lama berakhir dengan pembayaran hak (misalnya pesangon atau kompensasi lain yang disepakati) dan dimulai hubungan sebagai direksi;
• hubungan kerja lama dibekukan atau dinonaktifkan sementara, dengan janji dapat kembali bekerja bila tidak lagi menjabat;
• tidak ada pengaturan sama sekali, sehingga status menjadi kabur dan memicu sengketa saat pemberhentian.

Pilihan ketiga adalah yang paling berisiko. Hukum tidak otomatis memberikan jawaban yang sama untuk semua kasus; hakim akan melihat dokumen, kebiasaan, dan niat para pihak.

Pesangon bagi direksi. Tidak ada ketentuan umum dalam UU PT yang menjamin pesangon bagi direksi yang diberhentikan. Hak serupa dapat timbul dari anggaran dasar, keputusan RUPS, kontrak manajemen, atau kebijakan perusahaan. Pesangon yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, termasuk perhitungannya menurut PP 35/2021, ditujukan bagi pekerja, sehingga penerapannya kepada direksi tidak otomatis. Pembahasan pesangon pekerja ada pada hak pesangon PHK.

Jaminan sosial. Direksi yang digaji dapat didaftarkan pada program jaminan sosial sesuai ketentuan. Perusahaan sebaiknya mengklarifikasi status kepesertaan agar tidak ada kekosongan perlindungan, dan memeriksa peraturan terbaru.

Perbandingan pekerja dan direksi

Langkah praktis bernomor

1. Bagi karyawan yang ditawari jabatan direktur, minta penjelasan tertulis. Tanyakan: apakah hubungan kerja lama berakhir? Bagaimana gaji, tunjangan, dan kompensasi? Apa yang terjadi bila kelak diberhentikan?
2. Periksa anggaran dasar. Lihat syarat anggota direksi, masa jabatan, dan prosedur pemberhentian.
3. Tuangkan dalam dokumen. Keputusan RUPS tentang pengangkatan dan gaji, serta perjanjian atau surat penyelesaian hubungan kerja lama. Jangan hanya mengandalkan janji lisan.
4. Selesaikan hak lama. Bila hubungan kerja berakhir, hitung dan bayar hak yang disepakati, serta catat penerimaan.
5. Pahami tanggung jawab baru. Sebagai direksi, Anda bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan kecurangan. Minta informasi keuangan perusahaan secukupnya sebelum menerima jabatan.
6. Daftarkan perubahan pengurus. Pengangkatan direksi diberitahukan kepada kementerian hukum melalui notaris dalam jangka waktu yang diatur. Lihat pengalihan saham dan perubahan pengurus PT.
7. Saat diberhentikan. Minta salinan keputusan RUPS, ajukan pembelaan bila ada kesempatan, periksa apakah hak yang dijanjikan dibayar, dan serahkan dokumen serta aset perusahaan dengan berita acara.
8. Sengketa. Bila ada perbedaan tentang hak, mulai dengan perundingan, lalu mediasi, dan jika perlu gugatan. Tanyakan forum yang tepat kepada advokat karena dapat berbeda menurut fakta.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU PT 40/2007 mengatur direksi dengan prinsip yang relatif stabil. Perubahan yang relevan datang dari UU 6/2023 yang mengubah beberapa ketentuan perseroan, termasuk pengenalan PT perorangan bagi usaha mikro dan kecil, tempat satu orang dapat menjadi pemegang saham sekaligus direktur. Di sisi ketenagakerjaan, ketentuan pesangon diatur ulang melalui UU Cipta Kerja dan PP 35/2021. Dampaknya: perhitungan hak bagi pekerja berubah, tetapi status direksi sebagai organ tidak berubah. Pembaca yang mengandalkan angka pesangon dari artikel lama sebaiknya memeriksa aturan baru. Sebuah undang-undang baru tentang pelindungan ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 dan baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan; nomor dan naskah resminya belum tersedia, sehingga uraian di atas memakai aturan yang berlaku saat ini.

Akibat bila status dibiarkan kabur

Ketika status tidak jelas, tiga masalah biasanya muncul. Pertama, saat diberhentikan, mantan karyawan yang menjadi direktur dapat menuntut pesangon dengan dalil bahwa hubungan kerjanya tidak pernah putus. Perusahaan menjawab bahwa ia pengurus, bukan pekerja. Hakim kemudian harus menafsirkan dokumen yang sebenarnya tidak jelas. Kedua, tuntutan tumpang tindih dengan tanggung jawab: perusahaan dapat menggugat mantan direktur karena kerugian, sementara ia menuntut hak sebagai pekerja. Ketiga, pihak ketiga seperti bank dan mitra bisa bingung mengenai kewenangan menandatangani.

Pencegahan paling efektif adalah dokumen sederhana pada saat pengangkatan: surat pengakhiran hubungan kerja atau pembekuan, dengan hitungan hak yang dibayar atau ditunda, dan klausul tentang apa yang terjadi bila jabatan direksi berakhir. Bagi perusahaan keluarga, hal ini sering diabaikan karena hubungan baik. Padahal sengketa antarkeluarga paling pahit.

Contoh: Pak X bekerja delapan tahun sebagai manajer pada PT Y, lalu RUPS mengangkatnya menjadi direktur operasional. Tidak ada surat yang menjelaskan hubungan kerja lamanya. Dua tahun kemudian ia diberhentikan RUPS. Pak X menuntut pesangon sebagai pekerja dengan masa kerja sepuluh tahun, sementara PT Y menyatakan ia direktur yang hubungan kerjanya berakhir sejak diangkat. Setelah perundingan, para pihak berdamai dengan pembayaran kompensasi untuk masa kerja sebagai manajer, sedangkan masa sebagai direktur tidak dihitung. Jika dokumen sejak awal jelas, perselisihan itu tidak perlu terjadi.

Kesalahan umum

• Menganggap direktur otomatis tetap berhak pesangon seperti pekerja biasa.
• Menganggap perusahaan bebas tanpa kewajiban apa pun kepada mantan karyawan yang naik jabatan.
• Tidak membuat dokumen pengakhiran atau pembekuan hubungan kerja.
• Menandatangani sebagai direksi tanpa memahami tanggung jawab pribadi.
• Gaji direktur tidak ditetapkan RUPS.
• Pengangkatan tidak dicatatkan pada sistem AHU.
• Mengira surat keputusan atasan cukup untuk mengangkat direksi.
• Tidak menyerahkan dokumen perusahaan saat berhenti.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah direksi bisa menggugat ke pengadilan hubungan industrial? Umumnya direksi dianggap organ, sehingga forum perselisihan pemberhentian cenderung bukan pengadilan hubungan industrial. Namun fakta tiap kasus berbeda; konsultasikan.

Apakah direksi berhak pesangon? Tidak ada hak umum yang otomatis. Hak dapat berasal dari anggaran dasar, keputusan RUPS, kontrak, atau kesepakatan.

Bolehkah direksi diberhentikan tanpa alasan? UU PT mensyaratkan alasan yang disebutkan dalam keputusan RUPS, dan direksi berhak membela diri. Pelanggaran prosedur dapat dipersoalkan.

Apakah pemilik saham yang menjadi direktur bisa dipecat? Bisa, melalui RUPS, sesuai kuorum dan suara yang dipersyaratkan. Pemilik saham mayoritas biasanya menentukan.

Ringkasan

• Direksi adalah organ perseroan yang diangkat RUPS, bukan pekerja biasa.
• Gaji dan tunjangan direksi ditetapkan RUPS; pesangon bukan hak otomatis.
• Karyawan yang diangkat menjadi direktur sebaiknya menuntaskan nasib hubungan kerja lama secara tertulis.
• Pemberhentian oleh RUPS memerlukan alasan dan kesempatan membela diri.
• Direksi memikul tanggung jawab pribadi bila lalai atau curang.
• Periksa teks resmi dan konsultasikan sebelum menandatangani.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Baca juga

• Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris PT: Itikad Baik dan Risiko Pribadi
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• Jual Beli Saham PT dan Perubahan Pengurus: Akta, RUPS, dan Pelaporan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.