Panduan Mengajukan Keberatan Administratif atas Keputusan Pejabat

Apa itu keberatan administratif dan siapa yang terkena

Keberatan adalah upaya warga meminta pejabat yang menetapkan keputusan atau melakukan tindakan untuk meninjau kembali keputusan atau tindakannya. Banding administratif adalah upaya meminta atasan pejabat itu, atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk menilai kembali keputusan yang telah ditinjau dalam keberatan. Keduanya bersama-sama disebut upaya administratif, dan merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Yang terkena adalah warga, pelaku usaha, pegawai negeri, dan organisasi yang menerima keputusan merugikan dari badan atau pejabat pemerintahan. Bagi pejabat, upaya administratif menjadi kesempatan memperbaiki kekeliruan sebelum sengketa masuk ke pengadilan. Pembahasan umumnya ada di upaya administratif, keberatan dan banding administratif dan keberatan atas keputusan pejabat sebelum gugat ke PTUN.

Aturan yang berlaku dengan bahasa sehari-hari

Dasar umumnya adalah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah sebagian oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Pokok-pokoknya:

• Warga yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang menetapkan atau melakukan tindakan, dalam jangka waktu tertentu setelah keputusan diumumkan atau diterima.
• Pejabat wajib memutus keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Bila warga tidak puas, ia dapat mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat tersebut.
• Menurut Perma 6/2018, pengadilan tata usaha negara baru berwenang memeriksa sengketa setelah seluruh upaya administratif yang tersedia ditempuh, bila peraturan perundang-undangan mewajibkannya.
• Tenggat menggugat ke PTUN dihitung dari saat warga menerima keputusan upaya administratif, bukan dari keputusan semula, sesuai ketentuan Perma tersebut.
• Beberapa bidang memiliki jalur keberatan tersendiri yang diatur undang-undang sektor, misalnya perpajakan, pertanahan, kepegawaian, dan informasi publik. Jalur sektoral ini harus dipakai bila tersedia.

Angka tenggat dan hari kerja persisnya perlu dibaca di UU 30/2014 dan Perma 6/2018 sebelum bertindak. Pembahasan tentang tenggat gugatan ada di panduan menyusun gugatan ke PTUN, objek dan tenggat dan tenggat dari tanggal terima.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dua perubahan menonjol. Pertama, Perma 6/2018 menegaskan bahwa upaya administratif ditempuh lebih dulu bila diwajibkan, serta menggeser cara menghitung tenggat gugatan. Kedua, UU Cipta Kerja (UU 6/2023) mengubah ketentuan tentang keputusan yang tidak ditetapkan dalam waktu yang ditentukan, yang disebut fiktif positif: permohonan dianggap dikabulkan secara hukum bila pejabat tidak memutus dalam tenggat. Pelajari fiktif positif, izin dianggap dikabulkan. Kedua perubahan ini mempengaruhi pilihan langkah warga, sehingga perlu diperiksa apakah keputusan Anda bersifat fiktif atau tertulis. Aturan tata cara pembuktian dan beracara di PTUN berada dalam UU PTUN dan perubahannya.

Dokumen yang perlu disiapkan

• Salinan keputusan yang dipersoalkan, lengkap dengan nomor, tanggal, dan pejabat yang menetapkan.
• Bukti tanggal diterima atau diumumkannya keputusan: tanda terima, amplop, tangkapan layar pemberitahuan.
• Identitas pemohon dan, bila diwakilkan, surat kuasa.
• Berkas permohonan awal yang menjadi dasar keputusan. Lihat berkas permohonan disimpan.
• Surat keberatan yang memuat identitas, keputusan yang dipersoalkan, alasan keberatan, dan permohonan yang diinginkan.
• Bukti pendukung: dokumen persyaratan, peraturan yang dirujuk, foto, surat-menyurat.
• Bukti penyampaian keberatan: tanda terima.
• Untuk banding administratif: salinan keputusan atas keberatan.

Langkah praktis

1. Kenali jenis keputusan. Tertulis, penolakan, pencabutan, sanksi, atau tidak dijawab sama sekali. Jenisnya menentukan jalur. Baca keputusan yang bisa digugat dan izin ditolak.
2. Catat tanggal penerimaan dan hitung tenggat keberatan menurut aturan yang berlaku. Beri tanda di kalender.
3. Cek jalur sektoral. Tanyakan atau periksa apakah undang-undang sektor mengatur jalur keberatan sendiri.
4. Kumpulkan bukti dan susun alasan keberatan: kesalahan fakta, salah menerapkan peraturan, prosedur yang dilanggar, atau penyalahgunaan wewenang.
5. Tulis surat keberatan yang sopan, runtut, dan spesifik. Sebutkan permintaan konkret, misalnya mencabut keputusan atau menerbitkan izin yang dimohon.
6. Sampaikan kepada pejabat yang menetapkan dan minta tanda terima.
7. Tunggu keputusan atas keberatan dalam tenggat. Catat tanggal diterimanya.
8. Ajukan banding administratif kepada atasan pejabat bila keberatan ditolak atau tidak ditanggapi dan Anda tetap tidak puas, dalam tenggat.
9. Setelah upaya selesai, pertimbangkan gugatan ke PTUN dan hitung tenggat dari tanggal Anda menerima keputusan upaya administratif. Siapkan gugatan menurut panduan menyusun gugatan ke PTUN.
10. Pertimbangkan pengaduan ke Ombudsman bila persoalannya pelayanan yang lalai. Lihat panduan pengaduan ke Ombudsman.

Isi surat keberatan yang efektif

Surat keberatan sebaiknya ringkas, satu hingga tiga halaman. Susunan umum: kepala surat dan tujuan kepada pejabat; perihal "Keberatan atas Keputusan Nomor ..."; identitas pemohon; uraian singkat keputusan; alasan keberatan yang dikelompokkan, satu alasan satu paragraf; bukti yang dilampirkan; permohonan tegas; dan tanda tangan. Gunakan bahasa hormat tetapi lugas. Hindari tuduhan pribadi tanpa bukti, karena fokus keberatan adalah keputusan, bukan orangnya. Sebutkan peraturan yang Anda anggap dilanggar bila Anda yakin akan nomor dan isinya. Jika belum yakin, uraikan saja faktanya dan minta pejabat menjelaskan dasar hukumnya.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Ardi (nama fiktif) mengajukan izin usaha dan ditolak dengan alasan dokumen tidak lengkap. Ia merasa seluruh dokumen sudah diserahkan. Ia mencatat tanggal menerima surat penolakan, mengumpulkan bukti tanda terima berkas, dan mengajukan keberatan kepada pejabat yang menerbitkan penolakan. Keberatan ditolak, sehingga ia mengajukan banding administratif kepada atasan. Setelah keputusan banding diterima, ia menghitung tenggat gugatan dari tanggal itu dan menyiapkan gugatan ke PTUN dengan bukti yang sama.

Hubungan dengan Ombudsman dan PTUN

Keberatan administratif, pengaduan Ombudsman, dan gugatan PTUN adalah tiga jalur yang berbeda. Keberatan dan banding administratif dilakukan di dalam birokrasi. Ombudsman menilai ada tidaknya maladministrasi dalam pelayanan, dan rekomendasinya tidak membatalkan keputusan secara langsung. PTUN menilai sah tidaknya keputusan dan dapat membatalkannya. Warga dapat menggabungkan strategi, misalnya mengadu ke Ombudsman sambil menghitung tenggat gugatan agar tidak berlalu. Pertimbangkan juga PTUN dan pengadilan negeri untuk memastikan perkara Anda masuk pengadilan yang tepat.

Gambaran tenggat yang sering dikutip

Berikut gambaran tenggat yang lazim dirujuk dari UU 30/2014 dan Perma 6/2018. Cocokkan dengan teks resmi sebelum bertindak.

Jika undang-undang sektor mengatur tenggat berbeda, tenggat sektor itulah yang dipakai. Jangan menunggu hari terakhir. Kirim berkas beberapa hari lebih awal dan simpan bukti kirim.

Alasan keberatan yang biasanya kuat

Keberatan lebih meyakinkan bila bertumpu pada alasan yang dapat dibuktikan. Beberapa contoh: keputusan diambil oleh pejabat yang tidak berwenang; prosedur yang diwajibkan tidak dijalankan, misalnya warga tidak diberi kesempatan menjelaskan; fakta yang dipakai pejabat keliru dan Anda memiliki dokumen pembantah; peraturan diterapkan secara salah; keputusan tidak memuat alasan yang cukup; atau keputusan tidak sesuai asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum dan ketidakberpihakan. Pelajari gugatan PTUN, alasan bisa dibatalkan, asas umum pemerintahan yang baik. Keberatan yang hanya menyatakan "tidak setuju" tanpa alasan tidak banyak membantu.

Bila pejabat diam atau tidak menjawab

Sengketa tidak selalu bermula dari keputusan tertulis. Kadang pejabat sama sekali tidak menjawab permohonan. Menurut UU Administrasi Pemerintahan dan perubahannya oleh UU Cipta Kerja, permohonan yang tidak diputus dalam tenggat dapat dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga pemohon dapat meminta bukti berupa surat keputusan yang menindaklanjutinya. Cara kerjanya bergantung pada jenis permohonan dan ketentuan pelaksana, dan tidak semua permohonan masuk skema ini. Catat tanggal permohonan Anda, simpan tanda terima, dan kirim surat pengingat tertulis. Bila tetap diam, konsultasikan apakah Anda perlu mengajukan keberatan atas ketiadaan keputusan, meminta penetapan, atau mengadu ke Ombudsman. Jangan mengasumsikan diamnya pejabat otomatis menguntungkan Anda tanpa dasar hukum yang jelas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah keberatan wajib sebelum menggugat? Bila peraturan mewajibkan upaya administratif, ya. Periksa aturan sektor dan Perma 6/2018.

Berapa lama pejabat memutus keberatan? Ada batas hari kerja menurut UU 30/2014. Periksa teks resmi dan catat tanggal pengajuan.

Apakah keberatan menunda pelaksanaan keputusan? Pada prinsipnya tidak otomatis. Untuk penundaan, perlu ketentuan atau permohonan tersendiri.

Apakah bisa dibantu advokat? Bisa. Surat keberatan yang disusun baik menentukan kekuatan gugatan kemudian.

Ringkasan

• Upaya administratif terdiri atas keberatan kepada pejabat penetap keputusan dan banding administratif kepada atasan.
• Perma 6/2018 mensyaratkan upaya administratif lebih dulu bila diwajibkan, dan tenggat gugatan dihitung dari keputusan upaya administratif.
• Siapkan salinan keputusan, bukti terima, bukti pendukung, dan surat keberatan yang spesifik.
• Catat tenggat dan simpan tanda terima.
• Periksa jalur sektoral dan teks resmi UU 30/2014 untuk angka tenggat.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Baca juga

• Upaya Administratif: Keberatan dan Banding Administratif sebelum ke PTUN
• Keberatan atas Keputusan Pejabat sebelum Gugat ke PTUN
• Fiktif Positif: Izin Dianggap Dikabulkan Menurut UU Cipta Kerja
• Izin yang ditolak atau tidak ditindaklanjuti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.