Hukum Pidana

Nomor Perkara Pengadilan Pidana: Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, Cara Membaca

Diperbarui Surat panggilan sidang atau salinan putusan selalu memuat nomor perkara, misalnya "123/Pid.B/2026/PN Mlg". Banyak orang hanya menyalinnya tanpa tahu isinya. Padahal nomor itu menunjukkan jenis perkara, urutan pendaftaran, tahun, dan pengadilannya. Dengan membacanya, Anda dapat mencari jadwal sidang, memastikan perkara yang benar, dan membedakan perkara biasa dari perkara khusus. Panduan ini menjelaskan arti tiap bagian, singkatan yang umum, cara mencari perkara di SIPP dan direktori putusan, serta kesalahan yang sering terjadi. Format didasarkan pada praktik administrasi pengadilan yang berlaku selama ini; KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga format dan istilah bisa disesuaikan. Periksa teks resmi dan pengumuman Mahkamah Agung.

Isi artikel

Ilustrasi edukatif, dibuat khusus untuk artikel ini.

Apa itu nomor perkara dan siapa yang membutuhkannya

Nomor perkara adalah identitas perkara di pengadilan. Nomor itu diberikan panitera saat perkara didaftarkan dan tercatat dalam buku register. Selama perkara berjalan, semua dokumen mencantumkan nomor yang sama: surat panggilan, penetapan majelis hakim, berita acara sidang, sampai putusan.

Yang membutuhkannya adalah terdakwa dan keluarganya, korban, saksi, kuasa hukum, serta masyarakat yang mengikuti perkara. Nomor perkara berbeda dari nomor laporan polisi, nomor SPDP, atau kode P-xx Kejaksaan. Semua itu berada di tahap sebelumnya. Peta lengkapnya ada pada alur nomor dokumen dari laporan polisi sampai putusan.

Struktur nomor perkara tingkat pertama

Bentuk umumnya adalah sebagai berikut.

Segmen	Contoh	Arti
Nomor urut	123	Urutan pendaftaran perkara jenis itu dalam tahun berjalan
Jenis perkara	Pid.B	Perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
Tahun	2026	Tahun pendaftaran
Pengadilan	PN Mlg	Pengadilan Negeri (singkatan kota atau kabupaten)

Maka "123/Pid.B/2026/PN Mlg" dapat dibaca: perkara pidana biasa nomor urut 123 yang didaftarkan pada 2026 di Pengadilan Negeri Malang. Nomor urut dihitung per jenis perkara, bukan per pengadilan secara keseluruhan. Nomor perkara pidana dan perdata di pengadilan yang sama dapat sama-sama bernomor 123, tetapi kodenya berbeda.

Singkatan pengadilan tidak selalu mudah ditebak. Gunakan nama lengkap yang tertulis di surat atau penetapan.

Foto oleh X F di Unsplash

Arti kode jenis perkara yang umum

Kode	Perkiraan arti	Catatan
Pid.B	Pidana, acara pemeriksaan biasa	Perkara pidana umum yang dilimpahkan jaksa dengan acara biasa
Pid.Sus	Pidana khusus	Perkara berdasarkan undang-undang di luar KUHP, misalnya narkotika, perlindungan anak, dan sejenisnya; pengelompokan dapat berbeda antarpengadilan
Pid.C	Pidana, tindak pidana ringan	Perkara ringan dengan acara cepat
Pid.Pra	Praperadilan	Permohonan menguji keabsahan tindakan tertentu aparat
Pid.Sus-TPK	Pidana khusus tindak pidana korupsi	Diadili di pengadilan tindak pidana korupsi
Pid.Sus-Anak	Pidana khusus anak	Perkara anak yang berhadapan dengan hukum

Daftar kode bisa bertambah untuk jenis perkara lain, misalnya perkara lingkungan atau perikanan, serta acara pemeriksaan singkat. Mahkamah Agung memperbarui pedoman register dari waktu ke waktu. Jika kode pada surat Anda tidak ada di tabel, tanyakan kepada kepaniteraan pidana atau periksa teks resmi.

Praktik kode ini lahir dari KUHAP lama. Karena KUHAP baru telah berlaku, penamaan acara pemeriksaan dan istilah dapat disesuaikan. Bahasan tentang acara singkat dan cepat dalam KUHAP baru ada di sidang singkat dan sidang cepat bagi perkara sederhana, sedangkan praperadilan ada di praperadilan KUHAP baru.

Nomor perkara pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Setiap tingkat memiliki nomor sendiri.

Tingkat	Contoh bentuk	Keterangan
Banding	45/PID/2026/PT SBY	Nomor perkara di pengadilan tinggi; nomor dan kode kota berbeda dari tingkat pertama
Kasasi	1234 K/Pid/2026	Perkara di Mahkamah Agung
Peninjauan kembali	50 PK/Pid/2026	Upaya hukum luar biasa

Jadi satu perkara bisa memiliki beberapa nomor. Untuk mencari riwayat, ikuti rantai dari nomor tingkat pertama ke nomor banding dan kasasi. Informasi upaya hukum dibahas pada banding pidana, tenggang waktu, dan memori banding dan kasasi pidana.

Langkah praktis mencari perkara

Ambil nomor perkara dari surat panggilan, surat dakwaan, atau salinan putusan. Salin persis, termasuk garis miring dan titik.
Pisahkan segmen: nomor urut, kode jenis, tahun, dan pengadilan.
Tentukan pengadilan yang tepat. Jika perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tertentu, cari di situs pengadilan itu.
Buka Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik pengadilan tersebut. Alamat situs biasanya mengikuti pola nama pengadilan; pastikan Anda berada di situs resmi pengadilan atau Mahkamah Agung.
Cari berdasarkan nomor perkara atau nama pihak. Pada hasil pencarian, perhatikan jenis perkara, tanggal pendaftaran, status, nama majelis, dan jadwal sidang.
Cocokkan data pada layar dengan surat Anda. Perbedaan kecil, misalnya nama terdakwa atau pasal, tanyakan ke kepaniteraan.
Untuk memantau jadwal, lihat tab jadwal sidang. Jadwal dapat berubah; pastikan lewat panggilan resmi.
Setelah putusan, cari di direktori putusan Mahkamah Agung. Putusan ditayangkan dengan penyamaran identitas tertentu, dan tidak semua putusan langsung tersedia.
Bila putusan belum tampil, ajukan permohonan salinan ke pengadilan. Lihat salinan putusan, cara memintanya.
Bila perkara melibatkan anak atau kesusilaan, sebagian informasi dibatasi. Hargai pembatasan itu.

Perbedaan nomor perkara dengan nomor dokumen lain

Nomor	Dikeluarkan oleh	Tahap
Nomor laporan polisi	Polisi	Awal, saat laporan diterima
Nomor sprin dan SPDP	Penyidik	Penyidikan
Kode P-xx	Kejaksaan	Penuntutan
Nomor register perkara	Pengadilan (panitera)	Sejak pelimpahan
Nomor putusan	Pengadilan	Saat putusan
Nomor eksekusi	Jaksa	Pelaksanaan

Untuk melihat penomoran dokumen sebelum pelimpahan, lihat penomoran dokumen penyidikan dan kode surat Kejaksaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Penomoran register pada dasarnya merupakan administrasi internal pengadilan, bukan bagian undang-undang. Karena itu, perubahan hukum acara tidak otomatis mengubah format nomor, tetapi dapat menyebabkan penyesuaian kode jenis perkara. KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan KUHP baru berlaku pada tanggal yang sama. Belum dapat dipastikan dari sumber resmi yang tersedia apakah kode seperti Pid.B dan Pid.Sus tetap dipakai tanpa perubahan. Periksa teks resmi dan pengumuman Mahkamah Agung.

Satu hal yang terus berkembang adalah layanan elektronik pengadilan, termasuk pendaftaran dan penelusuran daring. Fitur dan alamat dapat berubah. Gunakan hanya kanal resmi.

Kesalahan umum

Kesalahan	Akibat	Cara menghindari
Mencari di pengadilan yang salah	Perkara tidak ditemukan	Pastikan kota dan jenis pengadilan
Menukar kode jenis (misalnya Pid.B dengan Pid.Sus)	Tidak ketemu di SIPP	Salin kode persis dari surat
Mengira nomor laporan polisi sama dengan nomor perkara	Salah cari	Bedakan nomor penyidikan dan nomor pengadilan
Mengira jadwal di SIPP final	Datang pada hari yang salah	Cek panggilan resmi
Memakai situs tidak resmi	Data keliru atau penipuan	Gunakan situs pengadilan dan Mahkamah Agung
Membagikan nomor beserta identitas anak	Melanggar privasi	Lindungi data anak dan korban
Mengira putusan tersedia seketika	Salah menunggu	Ajukan permohonan salinan

Contoh: Pak Joni, tokoh fiktif, menerima surat panggilan sidang sebagai saksi dengan nomor "88/Pid.Sus/2026/PN Mlg". Ia membuka SIPP Pengadilan Negeri Malang, memasukkan nomor itu, dan menemukan jadwal sidang serta nama majelis. Ia lalu mencocokkan jadwal dengan panggilan di tangannya dan hadir tepat waktu. Kisah ini fiktif dan tidak menjamin hasil perkara apa pun.

Peringatan

Jangan mengirim uang kepada orang yang mengaku dapat "mengatur nomor perkara" atau "mengubah majelis". Nomor dan majelis ditetapkan secara administratif dan melalui proses resmi.

Tips

Simpan tangkapan layar halaman SIPP beserta tanggalnya. Bila nanti jadwal berubah, catatan itu membantu Anda menanyakan perbedaan kepada kepaniteraan.

Latihan membaca beberapa nomor

Cobalah membaca tiga contoh fiktif berikut.

"15/Pid.C/2026/PN Mlg": perkara pidana ringan nomor urut 15 tahun 2026 di Pengadilan Negeri Malang. Perkara ini biasanya diperiksa dengan acara cepat.
"7/Pid.Pra/2026/PN Mlg": permohonan praperadilan nomor urut 7. Nomor urutnya terpisah dari perkara pokok, dan perkara ini diperiksa dengan jangka yang ringkas menurut hukum acara; periksa ketentuan terbaru.
"210/PID/2026/PT SBY": perkara banding di pengadilan tinggi. Nomor ini bukan nomor perkara tingkat pertama, jadi cari nomor aslinya pada putusan banding.

Perhatikan juga bahwa pengadilan dapat memecah satu berkas menjadi beberapa perkara bila terdakwanya lebih dari satu. Dalam hal ini tiap terdakwa memperoleh nomor perkara sendiri, walaupun peristiwanya sama. Jadi, jangan heran bila nomor perkara rekan terdakwa berbeda dengan nomor Anda. Hal serupa terjadi bila beberapa dakwaan dilimpahkan terpisah.

Nomor putusan dan nomor perkara

Putusan dikenal dengan nomor perkara yang sama dengan nomor registernya. Pada direktori putusan, putusan juga diberi tanda sendiri. Karena itu pencarian paling andal memakai kombinasi: nomor perkara, nama pengadilan, tahun, dan jenis perkara. Bila nama terdakwa disamarkan, Anda mungkin hanya menemukan inisial. Hal ini wajar dan dimaksudkan menjaga privasi.

Putusan yang dibacakan hari ini belum tentu tayang hari ini. Penayangan bergantung pada proses penyuntingan dan pengunggahan. Bila Anda membutuhkan putusan sebagai bukti, ajukan permohonan salinan resmi, bukan hanya mengandalkan tangkapan layar direktori. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diteruskan kepada jaksa untuk pelaksanaan; lihat eksekusi putusan pidana oleh jaksa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua perkara pidana pasti ada di SIPP? Pada umumnya perkara yang terdaftar tercatat di sistem pengadilan. Detail yang tampil dapat dibatasi, terutama perkara anak.

Apa bedanya Pid.B dan Pid.Sus? Pid.B untuk perkara pidana umum, sedangkan Pid.Sus untuk perkara berdasarkan undang-undang khusus di luar KUHP. Pengelompokannya dapat berbeda sedikit antarpengadilan.

Mengapa satu perkara punya beberapa nomor? Karena setiap tingkat peradilan, yaitu pertama, banding, dan kasasi, mendaftarkan perkara dengan nomornya sendiri.

Bagaimana mencari putusan lama? Gunakan direktori putusan Mahkamah Agung, dengan memasukkan nomor putusan, nama pengadilan, atau kata kunci perkara.

Ringkasan

Nomor perkara menunjukkan urutan, jenis perkara, tahun, dan pengadilan.
Pid.B, Pid.Sus, Pid.C, dan Pid.Pra menandai jenis perkara; banding dan kasasi memiliki nomor tersendiri.
Cari perkara lewat SIPP pengadilan terkait dan direktori putusan Mahkamah Agung.
Nomor perkara berbeda dari nomor laporan polisi dan kode P-xx.
Format dan istilah dapat disesuaikan setelah KUHAP baru; periksa teks resmi.

📌 Catatan

Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

📚 Sumber Rujukan

Direktori Putusan Mahkamah Agung — putusan3.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia — www.mahkamahagung.go.id

Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.

Dasar hukum

UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman