Ketentuan Peralihan KUHP Baru: Gambaran Umum untuk Awam dan Siapa yang Terdampak

Apa itu ketentuan peralihan dan mengapa penting

Ketentuan peralihan adalah pasal-pasal yang menjawab pertanyaan: apa yang terjadi pada hal-hal yang sudah ada ketika aturan lama dicabut dan aturan baru mulai berlaku? Tanpa ketentuan ini, akan ada kekosongan atau tumpang tindih. KUHP lama, yang berasal dari masa kolonial, dicabut dan digantikan oleh KUHP baru. Karena KUHP adalah dasar hampir seluruh perkara pidana, pengaruh peralihannya sangat luas.

Ada jeda tiga tahun antara pengundangan dan keberlakuan. Jeda itu sengaja diberikan agar aparat, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat mempelajari aturan baru serta agar peraturan pelaksana disiapkan. Per Oktober 2026, KUHP baru sudah berlaku hampir sepuluh bulan, sehingga sebagian pertanyaan sudah mulai dijawab oleh praktik peradilan. Namun karena putusan hakim belum sama di semua tempat, uraian di sini hanya gambaran umum.

Siapa yang terdampak

Tabel ini memperlihatkan bahwa dampak peralihan tidak hanya dirasakan oleh orang yang baru berurusan dengan hukum. Terpidana yang sudah menjalani hukuman bertahun-tahun pun dapat terdampak, sebagaimana akan dijelaskan di bawah.

Prinsip pokok ketentuan peralihan

Ringkasan berikut memakai bahasa sehari-hari. Rumusan persisnya perlu dibaca pada teks resmi.

• Perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dinilai menurut aturan saat itu, sebagai titik tolak. Ini adalah asas tidak berlaku surut bagi aturan yang memberatkan.
• Aturan yang lebih menguntungkan dipakai. Bila aturan berubah sesudah perbuatan dan aturan baru lebih ringan, aturan baru dipakai. Uraian lengkapnya ada di Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru.
• Perbuatan yang tidak lagi dipidana saat perkara belum diputus. Menurut kutipan teks KUHP baru yang kami temukan, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa dihentikan demi hukum, dan yang sedang ditahan dibebaskan oleh pejabat yang berwenang. Pembebasan itu tidak melahirkan hak menuntut ganti rugi. Rumusan lengkapnya perlu dibaca pada teks resmi.
• Putusan yang sudah tetap dapat terdampak. Bila perbuatan tidak lagi dipidana menurut aturan baru, pelaksanaan putusan dihapuskan. Bila pidana yang dijatuhkan melebihi ancaman baru, pelaksanaannya disesuaikan. Tata cara dan lembaga yang berwenang perlu dibaca pada teks resmi.
• Undang-undang pidana di luar KUHP tetap berlaku, tetapi ancaman pidananya disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lihat UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam.
• Aturan acara ada pada KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku bersamaan, dan ketentuan peralihannya terpisah. Gambaran umumnya ada di Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Peralihan membawa beberapa perubahan yang akan langsung dirasakan dalam perkara.

Pertama, sistem pidana berubah. KUHP baru mengenal pidana pokok yang lebih beragam, seperti penjara, tutup, pengawasan, denda, dan kerja sosial, serta menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dengan masa percobaan. Pembahasan jenis pidana ada di Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Tindakan dalam KUHP Baru.

Kedua, nomor pasal berubah. Penipuan yang dahulu Pasal 378 menjadi Pasal 492, dan penggelapan yang dahulu Pasal 372 menjadi Pasal 486. Dokumen perkara 2025 yang memakai pasal lama tidak serta-merta keliru.

Ketiga, ada perbuatan yang tidak lagi dipidana, ada yang baru dipidana, dan ada yang ancamannya berubah. Pembahasan terpisah ada di Perbuatan yang Tidak Lagi Dipidana di KUHP Baru: Nasib Perkara Berjalan dan Terpidana dan Perbuatan yang Baru Dipidana di KUHP Baru dan Asas Tidak Berlaku Surut.

Keempat, hakim kini berpedoman pada tujuan dan pedoman pemidanaan, termasuk kemungkinan pemaafan oleh hakim untuk perkara ringan dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial bergantung pada peraturan pelaksana, sehingga perkembangannya perlu dipantau.

Langkah praktis

1. Identifikasi posisi Anda. Pelapor, terlapor, terdakwa, atau terpidana memiliki pertanyaan berbeda.
2. Kumpulkan dokumen. Surat laporan, surat panggilan, dakwaan, putusan, dan surat pelaksanaan pidana.
3. Tentukan tanggal perbuatan. Ini kunci untuk memilih aturan.
4. Periksa apakah perbuatan masih dilarang. Bandingkan rumusan lama dan baru pada teks resmi.
5. Bandingkan ancaman dan jenis pidana. Lihat juga alternatif pidana, daluwarsa, dan delik aduan.
6. Periksa undang-undang khusus. Bila perkara berdasar undang-undang di luar KUHP, periksa penyesuaian pidananya.
7. Konsultasikan. Bawa tabel perbandingan sederhana kepada penasihat hukum. Daftar periksa tambahan ada di Advokat Menangani Perkara Peralihan: Checklist Pendampingan.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pegawai dihukum karena perbuatan yang menurut aturan lama dipidana, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap pada 2024. Setelah KUHP baru berlaku, ternyata perbuatan serupa tidak lagi dirumuskan sebagai tindak pidana. Pihak keluarga bertanya kepada penasihat hukum. Penasihat hukum menjelaskan bahwa asas peralihan memang membuka kemungkinan penghentian pelaksanaan pidana, tetapi perlu dipastikan dahulu bahwa rumusan benar-benar tidak lagi memuat perbuatan itu. Ia menyarankan memeriksa teks resmi dan meminta pendapat resmi dari lembaga pemasyarakatan serta pengadilan yang berwenang.

Peraturan pelaksana dan hal yang masih berkembang

KUHP baru menyerahkan sebagian hal teknis kepada peraturan pelaksana, misalnya tata cara pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selama peraturan pelaksana belum lengkap atau belum seragam diterapkan, praktik di lapangan dapat berbeda antarwilayah. Karena itu pembaca dianjurkan memantau perkembangan melalui Peraturan Pelaksana KUHP Baru dan KUHAP Baru yang Perlu Diketahui Warga dan situs resmi pemerintah.

Tindak pidana di luar KUHP dan peran penyesuaian pidana

Banyak ancaman pidana tidak berada dalam KUHP, melainkan tersebar di undang-undang lain: lingkungan hidup, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya. KUHP baru dirancang sebagai induk, sehingga ancaman pidana di undang-undang lain perlu diselaraskan dengan sistem pidana baru, terutama karena jenis dan penggolongan pidana berubah. Pekerjaan penyelarasan itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Bagi pelaku usaha dan warga biasa, artinya ancaman di undang-undang sektoral yang dulu dikenal bisa berubah bentuk atau besar. Angka-angkanya tidak ditulis di sini. Periksa teks resmi terbaru. Pembahasan untuk dunia usaha ada di Penyesuaian Pidana di UU Sektoral bagi Pelaku Usaha Setelah UU 1/2026. Satu hal praktis: bila Anda dituduh melanggar undang-undang sektoral, periksa apakah pasal ancamannya sudah disesuaikan dan bandingkan dengan versi lama sebelum menilai posisi Anda.

Hal yang sering dilewatkan

Ada tiga hal yang sering dilewatkan orang ketika membaca ketentuan peralihan.

Pertama, istilah "peraturan perundang-undangan" mencakup lebih dari satu undang-undang. Perubahan aturan bisa datang dari KUHP baru, dari undang-undang penyesuaian, atau dari undang-undang khusus yang diubah. Karena itu, perbandingan aturan harus melihat seluruh rangkaian, bukan satu pasal saja.

Kedua, ada perbedaan antara pembatalan dan penyesuaian. Perkara tidak dibatalkan hanya karena aturan berganti. Yang terjadi pada kasus tertentu adalah penghentian pelaksanaan (bila perbuatan tak lagi dipidana) atau penyesuaian lamanya pidana (bila ancaman baru lebih ringan). Keduanya memerlukan prosedur dan dasar yang jelas.

Ketiga, pidana tambahan dan tindakan ikut dipikirkan. Bila pidana pokok disesuaikan, pertanyaan tentang pencabutan hak, perampasan barang, atau kewajiban ganti rugi juga muncul. Jawabannya bergantung pada amar putusan dan aturan yang berlaku.

Pemantauan perkembangan

Karena KUHP baru baru berjalan sejak awal 2026, penafsiran terus berkembang melalui putusan, pedoman internal lembaga, dan peraturan pelaksana. Pembaca dianjurkan memantau situs peraturan pemerintah, situs Mahkamah Agung, dan sumber resmi lainnya. Jangan bergantung pada satu artikel, termasuk artikel ini, untuk keputusan penting; gunakan sebagai peta awal, lalu cocokkan dengan teks resmi dan nasihat penasihat hukum.

Contoh pertanyaan yang sering diajukan keluarga

Keluarga terdakwa atau terpidana biasanya datang dengan pertanyaan yang sangat praktis. "Apakah anak saya bisa pulang lebih cepat karena ada KUHP baru?" Jawaban jujurnya: mungkin saja untuk keadaan tertentu, tetapi tidak otomatis dan tidak boleh dijanjikan. Penyesuaian terjadi hanya bila ancaman baru memang lebih ringan atau perbuatan tidak lagi dipidana, dan harus melalui prosedur resmi. "Apakah perkara kami harus mulai dari awal?" Umumnya tidak; perkara tidak diulang hanya karena KUHP berganti. "Apakah kami perlu mengganti pasal di laporan?" Tidak perlu; penyesuaian pasal dilakukan penegak hukum sesuai analisisnya. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab lebih lengkap pada Tanya Jawab Peralihan KUHP dan KUHAP Baru untuk Keluarga Terdakwa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah KUHP lama masih berlaku sama sekali? KUHP lama dicabut sejak KUHP baru berlaku. Namun untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, aturan lama tetap menjadi titik tolak penilaian bila lebih menguntungkan atau bila aturan baru tidak boleh berlaku surut. Jadi aturan lama masih "dipakai" sebagai pembanding dan dasar menilai perbuatan masa lalu.

Apakah ketentuan peralihan KUHP baru mengatur sidang? Terutama mengatur aturan pidana materiil. Tata cara sidang mengikuti Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak, yang memilah perkara menurut tahapnya.

Siapa yang menentukan aturan mana yang dipakai dalam perkara saya? Penyidik, jaksa, dan hakim sesuai tahap perkara. Anda dan penasihat hukum berhak menyampaikan pandangan.

Di mana membaca teks resminya? Pada basis data peraturan pemerintah dan situs resmi lembaga negara. Hindari mengandalkan ringkasan di media sosial.

Ringkasan

• KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026; KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) berlaku pada tanggal yang sama.
• Ketentuan peralihan memuat prinsip: tidak berlaku surut bila memberatkan, aturan lebih menguntungkan dipakai, dan putusan tetap dapat dihentikan atau disesuaikan dalam keadaan tertentu.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan pidana di undang-undang lain.
• Dampak berbeda untuk pelapor, terlapor, terdakwa, dan terpidana.
• Periksa teks resmi dan peraturan pelaksana sebelum bertindak.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya
• UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana: Isi dan Dampaknya bagi Awam
• Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak
• Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru
• Salah Kaprah Peralihan KUHP Baru: Perkara Lama Otomatis Batal

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.