Kendaraan Disita Polisi: Cara Meminta Pinjam Pakai dan Pengembalian

Apa itu penyitaan kendaraan

Penyitaan adalah tindakan aparat mengambil alih dan menyimpan benda untuk kepentingan pembuktian. Kendaraan dapat disita bila diduga digunakan melakukan tindak pidana, merupakan hasil tindak pidana, atau menjadi barang bukti yang berhubungan dengan perkara.

Penyitaan tidak sama dengan perampasan. Perampasan adalah penghilangan hak atas benda berdasarkan putusan pengadilan. Selama perkara berjalan, kendaraan yang disita masih milik pemiliknya dan belum tentu dirampas.

Ketentuan penyitaan diatur dalam hukum acara pidana. KUHAP yang baru, UU No. 20 Tahun 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026. Artikel ini tidak menyebut nomor pasal KUHAP, sehingga rincian syarat dan prosedur sebaiknya dibaca pada naskah resmi. Soal keabsahan penyitaan, baca juga penggeledahan dan penyitaan bukti tidak sah di KUHAP baru.

Situasi yang paling sering terjadi

Beberapa situasi yang membuat kendaraan disita:

• Kendaraan dipakai pelaku kejahatan, misalnya pencurian atau penyelundupan.
• Kendaraan diduga hasil kejahatan atau berasal dari penggelapan.
• Kendaraan terlibat kecelakaan dengan korban.
• Kendaraan dijual oleh pihak yang tidak berhak, lalu dibeli pihak lain.
• Kendaraan disewakan atau dipinjamkan, lalu dipakai untuk kejahatan.
• Dokumen kendaraan bermasalah, misalnya nomor rangka dan mesin tidak cocok.

Pemilik yang tidak tahu apa pun tentang perkara tetap bisa mengalami penyitaan. Itu sebabnya hak pemilik beritikad baik penting dipahami.

Pemilik beritikad baik

Itikad baik artinya pemilik memperoleh kendaraan dengan cara yang jujur dan tidak mengetahui adanya masalah. Pembeli kendaraan bekas yang membayar wajar, menerima dokumen, dan melakukan pengecekan wajar dapat disebut beritikad baik. Pemilik yang meminjamkan kendaraan tanpa tahu akan dipakai untuk kejahatan juga berada pada posisi yang sama.

Itikad baik tidak otomatis membuat kendaraan kembali cepat. Tetapi itikad baik menjadi argumen penting ketika memohon pengembalian atau pinjam pakai. Bukti itikad baik antara lain bukti pembayaran, surat jual beli, kuitansi, saksi transaksi, dan percakapan sebelum jual beli. Risiko jual beli tanpa balik nama dapat dibaca di jual beli kendaraan bekas tanpa balik nama.

Pinjam pakai: kendaraan tetap bisa dipakai

Dalam praktik, penyidik dapat mengizinkan pemilik memakai kembali kendaraan yang disita selama perkara berjalan. Skema ini biasa disebut pinjam pakai. Kendaraan tidak dikembalikan sebagai miliknya yang bebas, melainkan dititipkan dengan syarat.

Syarat umumnya:

• Pemilik menyatakan kendaraan akan dihadirkan ketika diperlukan penyidik, penuntut, atau pengadilan.
• Pemilik tidak boleh menjual, menggadaikan, atau mengubah kendaraan.
• Pemilik merawat kendaraan dan menanggung risikonya.
• Pemilik membuat surat pernyataan dan menandatangani berita acara.
• Kondisi kendaraan didokumentasikan saat diserahkan.

Pinjam pakai bersifat kebijakan penyidik berdasarkan hukum acara. Tidak semua kendaraan dapat dipinjam pakaikan. Kendaraan yang menjadi alat utama kejahatan atau memerlukan pemeriksaan teknis lebih lama mungkin tetap ditahan.

Pengembalian kendaraan

Pengembalian dapat terjadi pada beberapa tahap.

Bila perkara dihentikan atau terdakwa dibebaskan, barang bukti pada dasarnya dikembalikan kepada yang berhak sesuai putusan atau penetapan. Pemohon perlu mengajukan permintaan dan membuktikan haknya.

Surat dan dokumen yang disiapkan

Siapkan satu map berisi:

1. Surat permohonan pinjam pakai atau pengembalian, ditujukan kepada penyidik atau pejabat yang menangani.
2. Fotokopi dan asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
3. Fotokopi dan asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
4. Kartu identitas pemilik.
5. Surat jual beli, kuitansi, atau akta bila kendaraan dibeli dari pihak lain.
6. Bukti pembayaran pajak kendaraan.
7. Surat tanda penyitaan atau tanda terima yang pernah diberikan penyidik.
8. Surat pernyataan kesanggupan menghadirkan kendaraan.
9. Foto kendaraan dan, bila ada, bukti asuransi.

Untuk kendaraan yang dibiayai lembaga pembiayaan, siapkan juga perjanjian pembiayaan karena BPKB mungkin dipegang lembaga itu. Lihat kendaraan ditarik leasing bila ada persoalan dengan pembiayaan.

Langkah mengajukan permohonan

1. Minta salinan atau tanda terima penyitaan. Catat nomor laporan, nama penyidik, dan satuan yang menangani.
2. Kumpulkan dokumen kepemilikan.
3. Tulis permohonan. Uraikan secara singkat kronologi, alasan memohon, serta komitmen menghadirkan kendaraan.
4. Serahkan ke penyidik. Minta tanda terima surat.
5. Tindak lanjuti secara sopan. Tanyakan perkembangan secara berkala.
6. Bila ditolak, minta alasan. Perbaiki kekurangan dokumen atau ajukan permohonan kepada hakim di tahap sidang.
7. Saat menerima, periksa kondisi kendaraan. Foto dan catat kerusakan sebelum menandatangani berita acara.

Contoh: Seorang pembeli mobil bekas dikabari polisi bahwa mobilnya disita karena penjual sebelumnya diduga menggelapkan mobil itu. Ia mengumpulkan kuitansi, percakapan dengan penjual, dan bukti pembayaran pajak, lalu mengajukan permohonan pinjam pakai ke penyidik. Ia menyatakan akan menghadirkan mobil setiap diminta dan tidak akan mengalihkannya. Penyidik menimbang permohonan itu bersama kebutuhan pembuktian.

Keberatan atas penyitaan

Bila penyitaan dinilai tidak sah atau berlebihan, pemilik dapat mengajukan keberatan. Jalurnya antara lain surat keberatan kepada penyidik, pengaduan ke pengawas internal, dan permohonan melalui lembaga peradilan sesuai ketentuan hukum acara. Aturan prosedural KUHAP baru perlu dibaca pada naskah resmi. Konsultasikan dengan advokat sebelum memilih jalur, karena tenggat dan syarat berbeda.

Pemilik juga dapat menyampaikan bahwa kendaraan itu adalah sumber penghidupan, misalnya untuk usaha angkutan. Alasan ini dapat menjadi pertimbangan, meskipun bukan jaminan.

Kendaraan terkait kecelakaan, leasing, dan jual beli

Kendaraan yang terlibat kecelakaan sering diamankan untuk pemeriksaan teknis. Setelah pemeriksaan selesai, kendaraan dapat dikembalikan atau dipinjam pakaikan. Bacaan terkait: ganti rugi kecelakaan lalu lintas.

Pada kendaraan yang masih berstatus kredit, pihak pembiayaan mempunyai kepentingan hukum atas jaminan. Penyidik dapat mempertimbangkan hak pihak pembiayaan itu ketika memutuskan pengembalian. Debitur tetap berkewajiban membayar cicilan walau kendaraan disita. Bicarakan dengan pihak pembiayaan agar tidak dianggap wanprestasi.

Pada jual beli bekas, bukti proses balik nama dan pengecekan nomor rangka sebelum membeli sangat membantu. Baca jual beli kendaraan bekas bermasalah, BPKB dan pajak.

Kesalahan umum

• Mengambil kendaraan dari tempat penyimpanan tanpa prosedur.
• Menyerahkan uang kepada orang yang menjanjikan kendaraan cepat keluar.
• Tidak meminta tanda terima saat menyerahkan dokumen.
• Tidak memfoto kondisi kendaraan saat diserahkan kembali.
• Mengabaikan panggilan karena merasa tidak terlibat.
• Menunggak cicilan dan pajak selama kendaraan disita.

Contoh isi surat permohonan

Surat permohonan tidak harus rumit. Isi pokok yang perlu ada: identitas pemohon, identitas kendaraan, alasan permohonan, dan pernyataan kesanggupan.

• Identitas pemohon: nama, alamat, nomor telepon, dan hubungan dengan kendaraan sebagai pemilik.
• Identitas kendaraan: jenis, merek, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan warna.
• Dasar permohonan: nomor laporan atau surat penyitaan yang pernah diterima.
• Alasan: pemilik tidak terlibat, kendaraan dipakai untuk mata pencaharian, atau kendaraan tidak lagi diperlukan sebagai bukti.
• Kesanggupan: akan menghadirkan kendaraan bila diperlukan dan tidak mengalihkannya.
• Lampiran: daftar dokumen yang disertakan.

Tulis dengan bahasa sopan, singkat, dan fakta. Hindari menyalahkan penyidik atau menyampaikan tuduhan terhadap pihak lain di dalam surat. Tanda tangan di atas nama jelas, dan beri tanggal.

Biaya dan pihak yang tidak boleh dibayar

Pelayanan permohonan pinjam pakai atau pengembalian pada prinsipnya tidak dipungut biaya liar. Bila ada biaya resmi, minta penjelasan dan bukti pembayaran yang sah. Waspadai perantara yang menjanjikan kendaraan cepat keluar dengan imbalan uang. Praktik itu berisiko penipuan atau pungutan tidak resmi.

Bila Anda diminta uang tanpa dasar, catat nama dan waktunya, lalu laporkan ke pengawas internal kepolisian atau lembaga pengawas pelayanan publik. Satuan tugas pemberantasan pungutan liar tidak lagi ada, sehingga jalur pengaduan ke atasan penyidik dan pengawas instansi menjadi pilihan utama.

Kendaraan yang menjadi objek sengketa perdata

Kadang kendaraan disita ketika sedang bersengketa perdata, misalnya sengketa jual beli atau warisan. Dalam kondisi itu, kepemilikan dapat dipersoalkan sekaligus di jalur pidana dan perdata. Penyidik biasanya menahan kendaraan sampai kejelasan haknya tampak. Pihak yang merasa berhak sebaiknya menyiapkan bukti kepemilikan dan mempertimbangkan langkah perdata yang paralel. Konsep ini dibahas di perkara perdata dan pidana berjalan bersamaan.

Kerusakan selama penyitaan

Kendaraan yang lama disimpan dapat rusak karena cuaca atau tidak dipakai. Dokumentasi kondisi saat disita sangat berguna. Pemilik berhak mempertanyakan bila terjadi kehilangan komponen atau kerusakan yang tidak wajar. Sampaikan keberatan secara tertulis, lampirkan foto sebelum dan sesudah, dan minta dicatat dalam berita acara. Untuk kerugian yang nyata akibat kelalaian petugas, konsultasikan opsi hukum dengan advokat.

Perbedaan penyitaan, penahanan barang, dan penarikan oleh pihak lain

Orang sering mencampuradukkan tiga hal. Penyitaan dilakukan aparat penegak hukum dalam perkara pidana. Penarikan oleh lembaga pembiayaan terjadi karena kredit macet dan berlandaskan perjanjian serta jaminan fidusia. Penahanan kendaraan oleh bengkel atau pihak lain terjadi karena sengketa biaya. Ketiganya punya dasar dan cara penyelesaian yang berbeda.

Jika yang datang mengaku petugas, mintalah surat tugas dan surat penyitaan. Catat nama dan satuan petugas. Penyitaan sah memiliki dokumen dan tanda terima. Bila tidak, jangan serahkan kunci dan segera hubungi polisi terdekat atau pengawas internal. Soal penarikan kredit dibahas di kendaraan ditarik leasing.

Hak untuk mengetahui alasan dan perkembangan

Pemilik berhak mengetahui alasan penyitaan dan nomor perkara yang terkait. Pemilik juga berhak menanyakan di mana kendaraan disimpan dan bagaimana kondisinya. Tanyakan secara tertulis agar ada rekam jejak. Bila penyidik tidak menanggapi, ajukan pertanyaan kepada atasan penyidik atau gunakan jalur pengaduan di laporan polisi tidak ditindaklanjuti.

Bila pemilik juga bertindak sebagai pelapor, ia dapat memperoleh pemberitahuan perkembangan perkara. Pemilik yang bukan pelapor tetap dapat meminta penjelasan terkait haknya atas kendaraan.

Pajak, asuransi, dan cicilan selama kendaraan disita

Kewajiban pajak kendaraan tetap berjalan walau kendaraan disita. Tunggakan dapat menambah beban ketika kendaraan kembali. Cicilan kredit pun tetap harus dibayar. Kendaraan yang diasuransikan mungkin tidak ditanggung bila penyebab penyitaan termasuk pengecualian polis. Baca polis dan tanyakan ke perusahaan asuransi. Pembahasan umum klaim ada di asuransi kendaraan klaim total loss.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua kendaraan yang disita pasti dirampas negara? Tidak. Nasib barang bukti ditentukan putusan pengadilan. Kendaraan dapat dikembalikan kepada pemilik yang berhak, dirampas, atau diperlakukan lain sesuai putusan.

Bolehkah saya memakai kendaraan selama perkara berjalan? Dalam praktik, ada mekanisme pinjam pakai dengan syarat tertentu, tetapi itu bergantung pada pertimbangan penyidik. Ajukan secara tertulis dan jelaskan alasan serta kesanggupan Anda.

Apakah pemilik beritikad baik pasti kendaraannya kembali? Tidak ada jaminan. Itikad baik adalah dasar yang kuat, tetapi hakim dan penyidik menilai seluruh fakta. Bukti kepemilikan dan transaksi sangat menentukan.

Ringkasan

• Penyitaan adalah tindakan mengamankan barang bukti; berbeda dari perampasan lewat putusan.
• Pemilik beritikad baik perlu membuktikan haknya lewat dokumen dan bukti transaksi.
• Pinjam pakai memungkinkan kendaraan dipakai dengan syarat tidak dijual dan dihadirkan bila diminta.
• Ajukan permohonan tertulis, minta tanda terima, dan dokumentasikan kondisi kendaraan.
• Nasib akhir kendaraan mengikuti putusan atau penetapan pengadilan.
• KUHAP baru berlaku sejak 2 Januari 2026; periksa naskah resmi untuk prosedur rinci.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Penggeledahan dan Penyitaan di KUHAP Baru: Kapan Sah, Kapan Bisa Digugat
• Kendaraan Ditarik Leasing: Hak Debitur, Fidusia, dan Putusan MK
• Kecelakaan Lalu Lintas: Hak Ganti Rugi Korban dan Jalur Penyelesaiannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.