Penggeledahan dan Penyitaan di KUHAP Baru: Kapan Sah, Kapan Bisa Digugat

Diperbarui Oktober 2026 · Oleh Tim InfoHukum · KUHAP baru UU 20/2025

Rumah digeledah, ponsel disita, atau dokumen dibawa penyidik. Ini termasuk situasi yang paling membuat warga bingung. KUHAP baru mengatur syarat dan batas tindakan ini, dan jika syaratnya tidak dipenuhi, tindakan itu bisa dipersoalkan.

Apa itu penggeledahan dan penyitaan

Penggeledahan adalah tindakan mencari sesuatu di rumah, pakaian, badan, alat transportasi, informasi elektronik, atau dokumen elektronik. Penyitaan adalah mengambil barang untuk kepentingan pembuktian. Keduanya termasuk upaya paksa, yaitu tindakan yang membatasi hak seseorang dan karena itu harus punya dasar yang kuat.

Syarat utama: izin ketua pengadilan negeri

Pada prinsipnya, penyidik mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah. Dalam permohonannya, penyidik harus menguraikan lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta bahwa ada barang bukti di sana. Izin ini juga menentukan cakupan penggeledahan. Artinya, penyidik tidak boleh bebas mengacak-acak tempat di luar yang diizinkan.

Bagaimana dengan ponsel dan data digital

KUHAP baru secara eksplisit mencakup informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam lingkup penggeledahan. Ini berarti isi ponsel, komputer, dan akun digital dapat menjadi objek. Namun, bukti digital mudah berubah dan mudah dimanipulasi. Karena itu, ukuran keabsahannya biasanya meliputi cakupan izin, relevansi dengan barang yang dicari, keutuhan media yang disita, cara penyalinan data, dan rantai penjagaan barang: siapa yang memegang, kapan, dan apa yang berubah.

Praktisnya, jika ponsel Anda disita, mintalah berita acara yang mencatat kondisi perangkat saat disita. Jangan biarkan perangkat dibuka tanpa sepengetahuan Anda atau advokat, sejauh itu memungkinkan.

Bukti yang didapat secara melawan hukum tidak bisa dipakai

Ini inti perlindungan dalam KUHAP baru. Pasal 235 menegaskan bahwa alat bukti harus autentik dan tidak diperoleh dengan cara melawan hukum. Bukti yang dinyatakan tidak autentik atau melawan hukum tidak dapat digunakan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Pasal 163 ayat (3) huruf d memperkuat prinsip ini: barang bukti dari penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat yang dinyatakan tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti.

Konsep ini sering disebut "buah dari pohon beracun". Maksudnya, jika akar tindakannya tidak sah, bukti yang lahir darinya ikut tercemar. Penilaiannya tetap dilakukan hakim, berdasarkan fakta tiap perkara.

Penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan perkara

KUHAP baru memperluas objek praperadilan, termasuk penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Ini berlaku juga bagi benda milik pihak ketiga, misalnya kendaraan yang dipinjamkan kepada tersangka. Jika benda Anda disita tanpa hubungan dengan perkara, Anda dapat mengajukan keberatan melalui praperadilan.

Langkah praktis jika rumah atau barang Anda digeledah

• Tetap tenang, dan minta penyidik menunjukkan identitas serta surat izin.
• Catat waktu, nama petugas, dan barang yang diambil. Foto atau rekam bila diperbolehkan.
• Pastikan setiap barang yang disita dicantumkan dalam berita acara, dan tandatangani hanya jika isinya sesuai.
• Segera hubungi advokat. Jika ada dugaan pelanggaran, pertimbangkan praperadilan.

Sumber dan dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, berlaku sejak 2 Januari 2026, khususnya Pasal 89, 158, 163 ayat (3) huruf d, dan 235.
• Kajian hukum tentang penggeledahan, penyitaan, dan bukti elektronik dalam KUHAP baru.