Kendaraan Ditarik Leasing: Hak Debitur, Fidusia, dan Putusan MK

Kendaraan yang dibeli dengan cicilan sering menjadi objek penarikan bila cicilan macet. Tetapi tidak semua penarikan di jalan sah menurut hukum. Artikel ini menjelaskan konsep jaminan fidusia, apa yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi, dan langkah yang dapat Anda ambil sebagai debitur.

Hubungan hukum: pembiayaan dan jaminan fidusia

Pembelian kendaraan lewat perusahaan pembiayaan (sering disebut leasing) biasanya berbentuk perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan membayar harga kendaraan kepada dealer, lalu Anda membayar cicilan kepada perusahaan itu. Sebagai jaminan, kendaraan dibebani jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan benda itu tetap berada pada pemilik semula. Dalam praktiknya, Anda tetap memakai kendaraan, tetapi hak jaminannya ada pada perusahaan pembiayaan sampai utang lunas. Aturan pokoknya ada di UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dua istilah penting:

• Pemberi fidusia: Anda sebagai debitur yang menjaminkan kendaraan.
• Penerima fidusia: perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.

Sertifikat jaminan fidusia dan kekuatan eksekutorial

Jaminan fidusia wajib didaftarkan. Setelah terdaftar, diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah (kalimat kepala putusan) "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Karena itu, sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial (dapat dilaksanakan paksa) seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara sederhana, kreditur bisa mengeksekusi tanpa gugatan panjang.

Karena itu, pendaftaran fidusia sangat penting. Kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia tidak memiliki dasar eksekusi sekuat itu. Ketentuan Kementerian Keuangan juga mewajibkan perusahaan pembiayaan mendaftarkan fidusia atas pembiayaan konsumen. Bila perusahaan tidak mendaftarkan, penarikan kendaraan menjadi lebih mudah dipersoalkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu diketahui

Dalam praktik lama, penerima fidusia sering langsung menarik kendaraan begitu cicilan menunggak, bahkan lewat penagih di jalan. Hal ini dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dipakai begitu saja. Pada intinya:

• Bila tidak ada kesepakatan mengenai kapan debitur dianggap cidera janji (wanprestasi), atau debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka penerima fidusia tidak boleh mengeksekusi sendiri dan harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.
• Penentuan adanya cidera janji tidak boleh sepihak oleh kreditur saja.

Putusan MK berikutnya, yaitu Nomor 2/PUU-XIX/2021, memperjelas bahwa cidera janji dapat ditetapkan atas kesepakatan para pihak atau melalui upaya hukum, dan bahwa pengadilan menjadi jalur bila debitur tidak mengakui. Dengan demikian, penarikan paksa di jalan yang dilakukan tanpa proses yang sah bukan lagi sesuatu yang otomatis dibenarkan.

Apa saja hak debitur

Ketentuan UU Fidusia menyebutkan bahwa bila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan itu kepada pemberi fidusia. Sebaliknya, bila hasil tidak cukup untuk melunasi utang, debitur tetap bertanggung jawab atas sisanya.

Kewajiban debitur yang tidak boleh dilupakan

Hak debitur harus dibaca bersama kewajibannya. Beberapa hal yang bisa membuat Anda berisiko:

• Menunggak tanpa komunikasi selama berbulan-bulan.
• Mengalihkan, menjual, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia. UU Fidusia mengatur ancaman pidana untuk pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan.
• Menyembunyikan kendaraan dari perusahaan pembiayaan.
• Tidak menjaga kendaraan atau tidak memperpanjang asuransi bila diwajibkan.

Ingat bahwa hak untuk menolak penarikan paksa tidak sama dengan hak untuk tidak membayar. Utang tetap ada, dan perusahaan tetap dapat menempuh jalur yang sah.

Langkah saat cicilan mulai macet

1. Hubungi perusahaan lebih awal. Jelaskan keadaan dan ajukan penjadwalan ulang atau keringanan secara tertulis.
2. Minta perhitungan tertulis. Tanyakan sisa pokok, denda, dan biaya yang dibebankan.
3. Periksa dokumen. Pastikan Anda memegang salinan perjanjian dan tanyakan apakah jaminan fidusia sudah terdaftar.
4. Jangan mengalihkan kendaraan. Menjual atau menggadaikan tanpa izin menambah masalah hukum.
5. Bila kendaraan didatangi penagih, minta identitas dan surat tugas. Minta salinan sertifikat jaminan fidusia dan surat peringatan.
6. Jangan menyerahkan kunci atau menandatangani berita acara serah terima tanpa membaca. Penyerahan sukarela dapat dianggap persetujuan.
7. Bila terjadi penarikan paksa, dokumentasikan. Foto, video, saksi, dan lokasi. Lalu laporkan kepada perusahaan, OJK, dan bila perlu polisi.

Contoh: Bapak D menunggak cicilan mobil tiga bulan karena usahanya turun. Dua orang mendatangi mobilnya yang sedang parkir dan meminta kunci dengan alasan "diperintah kantor". Bapak D meminta surat tugas dan salinan sertifikat fidusia, tetapi tidak ada. Ia menolak menyerahkan, merekam kejadian, dan mengirim surat tertulis kepada perusahaan untuk meminta restrukturisasi sekaligus mempertanyakan dasar penarikan. Ia tidak menyangkal utang; ia menegaskan bahwa penarikan harus melalui prosedur yang sah.

Jika kendaraan sudah ditarik

Bila kendaraan sudah dibawa, jangan panik. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan:

• Minta berita acara penarikan dan identitas pihak yang menarik.
• Minta rincian utang terakhir dan rencana perusahaan terhadap kendaraan.
• Tanyakan apakah kendaraan akan dijual dan bagaimana mekanisme penjualannya. Penjualan harus dilakukan secara wajar, misalnya lewat lelang atau cara yang disepakati, dan hasilnya diperhitungkan.
• Ajukan keberatan tertulis bila penarikan Anda anggap tidak sah, dan minta pengembalian atau penjelasan hukumnya.
• Konsultasikan dengan advokat untuk menilai apakah ada dasar gugatan, misalnya perbuatan melawan hukum.

Prosedur eksekusi yang sah, selangkah demi selangkah

Agar tidak bingung, bayangkan jalur yang sah bagi perusahaan pembiayaan ketika debitur wanprestasi.

1. Peringatan. Perusahaan mengirim surat peringatan atau somasi (teguran resmi) tentang tunggakan dan batas waktu penyelesaian.
2. Penentuan cidera janji. Berdasarkan perjanjian dan kesepakatan, atau bila debitur tidak mengakui, lewat proses hukum.
3. Penyerahan sukarela. Jika debitur mengakui cidera janji dan setuju menyerahkan kendaraan, penyerahan dapat dilakukan dengan berita acara.
4. Permohonan eksekusi. Jika debitur menolak, perusahaan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, yang kemudian memerintahkan eksekusi lewat juru sita dan, bila perlu, bantuan aparat.
5. Penjualan objek. Penjualan dilakukan lewat lelang umum, atau penjualan di bawah tangan dengan syarat dan pemberitahuan menurut UU Fidusia.
6. Perhitungan akhir. Hasil penjualan dikurangi utang dan biaya. Kelebihan dikembalikan kepada debitur, kekurangan tetap ditagih.

Prosedur ini terdengar panjang. Justru karena itu banyak perusahaan menawarkan penyerahan sukarela atau penjualan bersama. Debitur yang memahami alurnya bisa menilai apakah tindakan di lapangan sesuai atau menyimpang.

Perbedaan penyerahan sukarela dan penarikan paksa

Karena itu, jangan menandatangani berita acara penyerahan sukarela jika Anda sebenarnya tidak setuju. Tanda tangan di dokumen tersebut dapat dipakai sebagai bukti persetujuan.

Hal praktis yang sering muncul

Asuransi kendaraan dan klaim. Jika kendaraan hilang atau rusak berat saat masih menunggak, tanyakan siapa penerima manfaat asuransi. Biasanya perusahaan pembiayaan tercatat sebagai pihak yang berhak lebih dulu.

Balik nama dan BPKB. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) biasanya disimpan perusahaan pembiayaan hingga lunas. Setelah lunas, minta BPKB dan surat roya fidusia (penghapusan jaminan) agar status fidusia dicabut.

Kendaraan pihak ketiga. Bila kendaraan Anda pakai bersama orang lain atau dijalankan sopir, pastikan ia membawa fotokopi dokumen. Penagih yang menghentikan kendaraan di jalan perlu diminta menunjukkan identitas dan surat tugas.

Kendaraan bekas dan over kredit. Mengalihkan cicilan kepada orang lain tanpa persetujuan perusahaan melanggar perjanjian dan UU Fidusia. Pengalihan seperti ini kerap berujung sengketa antara pembeli, penjual, dan perusahaan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membiarkan penagih menarik tanpa meminta dokumen apa pun.
• Menandatangani surat penyerahan sukarela di tempat karena takut.
• Menjual kendaraan kepada pihak lain untuk menutup utang tanpa persetujuan perusahaan.
• Tidak menyimpan salinan perjanjian dan bukti pembayaran.
• Menganggap putusan MK berarti debitur tidak perlu membayar.

Ringkasan

Kendaraan cicilan dijaminkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan. Sertifikat fidusia punya kekuatan eksekutorial, tetapi berdasarkan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, eksekusi sepihak tidak otomatis sah bila tidak ada kesepakatan cidera janji atau debitur keberatan menyerahkan secara sukarela. Dalam keadaan itu, eksekusi harus melalui pengadilan. Debitur tetap wajib melunasi utang, tidak boleh mengalihkan kendaraan, dan berhak atas kelebihan hasil penjualan. Komunikasikan kesulitan sejak dini, minta dokumen, dan hubungi advokat bila terjadi penarikan paksa.

Dasar hukum

• UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU Jaminan Fidusia.
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
• KUH Perdata, ketentuan perikatan dan wanprestasi.

Baca juga

• KPR Macet dan Jaminan Fidusia: Apa Hak Debitur dan Kreditur
• Somasi dan Wanprestasi: Langkah Sebelum Menggugat
• Perbuatan Melawan Hukum: Dasar Gugatan Ganti Rugi
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.